2 Pasal Menjerat Riza Chalid dan setya Novanto


Koran Tempo SENIN, 07 DESEMBER 2015

 2 Pasal Menjerat Riza Chalid dan setya Novanto

JAKARTA – Pengusaha minyak M. Riza Chalid dan Ketua DPR Setya Novanto bakal menghadapi jeratan sejumlah pasal dalam skandal calo saham PT Freeport Indonesia. Riza dan Novanto diduga menginisiasi pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam pertemuan itulah keduanya meminta jatah saham dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kejaksaan Agung tengah mengusut peran Riza dan Novanto. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arminsyah, mengatakan tim penyelidik saat ini mengacu pada dua pasal. Pertama, Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melarang adanya percobaan, pembantuan, dan pemufakatan korupsi.

Kedua, menurut Arminsyah, tim juga dapat menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat semua yang turut serta dalam kasus ini. “Itu kan ada kesepakatan, kami menilai mengarah ke perbuatan jahat,” kata Arminsyah, kemarin. “Sehingga siapa pun yang terlibat bisa dipidana, bukan hanya pejabat negara.”

Arminsyah belum dapat memastikan kapan penyelidik akan memanggil Riza dan Novanto. Yang jelas, pekan ini Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin akan kembali memberi keterangan setelah Jumat dinihari pekan lalu datang menyerahkan bukti telepon seluler berisi rekaman pembicaraannya dengan Novanto dan Riza. Pekan ini penyelidik juga akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Sebelumnya, Jaksa Agung Mohammad Prasetyo mengatakan pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef terindikasi sebagai percobaan dan pemufakatan korupsi. Hal senada diutarakan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti, yang mengaku telah mendengarkan rekaman lengkap pembicaraan mereka bertiga. “Kalau menang benar demikian, bisa dikatakan ada permufakatan jahat,” ujar Badrodin di Markas Besar Polri, Jumat lalu.

Kasus ini bermula dari laporan Menteri Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin, 16 November lalu, atas dugaan pelanggaran etik Setya Novanto. Sudirman menyodorkan rekaman berisi pembicaraan antara Novanto, Riza, dan Maroef di lantai 21 Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Dalam rekaman yang telah diperdengarkan dalam sidang perdana MKD, Rabu lalu, itu, Novanto dan Riza berupaya meyakinkan Maroef bahwa mereka bisa membantu PT Freeport mendapat perpanjangan kontrak. Riza sempat menyebut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak yang harus diberi jatah saham. Ada juga permintaan kepada Freeport agar ikut serta dalam proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Papua yang sahamnya menggunakan nomine.

Hari ini, MKD kembali bersidang untuk mendengarkan keterangan Novanto. Dalam sidang Mahkamah pada Rabu dan Kamis lalu, Menteri Sudirman dan Maroef saling menguatkan adanya permintaan saham dari Novanto dan Riza. Tak hanya terhadap 20 persen saham PT Freeport yang wajib didivestasi sebelum 2019, tapi juga terhadap bisnis PLTA.

Hingga kemarin, Riza tak merespons upaya konfirmasi Tempo lewat telepon dan pesan pendek ke nomornya di Singapura. Kepada Tempo, Kamis tiga pekan lalu, Novanto mengakui Riza ikut dalam dua dari tiga kali pertemuannya dengan Maroef. Novanto membantah tudingan meminta saham kepada PT Freeport. Dia juga menampik mencatut nama Presiden. “Ini guyon, tapi jadi serius,” ujarnya.DEWI SUCI RAHAYU| BAGUS PRASETIYO | HUSSEIN ABRI | AGOENG WIJAYA


Pasal 12

Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

(e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 15

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

Penjelasan: Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.NASKAH dan BAHAN: SUKMA LOPPIES

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: