Penanganan Terorisme Perlu Sistemik


JAKARTA, KOMPAS — Penanganan terorisme di Indonesia perlu dilakukan secara sistemik dari hulu ke hilir. Upaya melawan ideologi radikal perlu melibatkan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh keagamaan, baik di level daerah maupun nasional.

Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta M Bambang Pranowo, Selasa (8/12), menyatakan, pelibatan tokoh-tokoh keagamaan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Langkah lain adalah dengan penegakan hukum yang efektif, antara lain dengan mengidentifikasi para terpidana kasus terorisme, memilah antara yang ekstremis dan korban.

“Kita juga harus memperhatikan kontra-narasi. Narasi yang disebarkan kelompok radikal, seperti Abu Bakar Ba’asyir, melalui buku bersifat masif dan mudah didapatkan. Kalau tidak dilawan, paham radikal bisa menyebar dengan mudah,” ucap Bambang.

Perkuat sinergi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dengan sejumlah kementerian dan kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan program pencegahan terorisme. BNPT sudah menyusun rencana aksi nasional pencegahan terorisme 2015-2019 yang terdiri atas sembilan program utama.

Program utama itu, antara lain, pemberdayaan lembaga pendidikan; pemberdayaan tokoh agama, lembaga, dan organisasi keagamaan; pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan; pengawasan wilayah perbatasan dan wilayah rentan lainnya; pemberdayaan media massa dan daring; penguatan keamanan obyek vital, VVIP (very very important person), transportasi, dan lingkungan; pengembangan penelitian, kajian, dan basis data potensi terorisme; penguatan pembinaan deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan; dan penguatan pembinaan deradikalisasi di masyarakat.

Sekretaris Utama BNPT Abdul Rahman Kadir menyatakan, pelaksanaan rencana aksi dilakukan melalui dua strategi, yaitu sinergi kelembagaan dan kemitraan dengan masyarakat. BNPT juga sudah menyusun sembilan program utama yang menjadi tali pengikat antara lembaga dan organisasi masyarakat.

Namun, menurut Abdul Rahman, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu, antara lain, dinamika perkembangan teroris global dan regional yang memengaruhi perkembangan radikalisme di Indonesia, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang menjadi kekuatan masif yang tidak hanya merekrut, tetapi juga menginspirasi tindak kekerasan; belum terpadunya program pemerintah dan masyarakat; sistem keamanan di lingkungan pemerintah dan publik masih rentan terhadap ancaman terorisme; serta keahlian kelompok teroris memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan propaganda.

Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Hamidin mengungkapkan, rentannya Indonesia terhadap kehadiran NIIS disebabkan masih tersisanya sel-sel jaringan Jamaah Islamiyah (JI) meskipun pemimpin kelompok tersebut telah diatasi aparat penegak hukum. Sel-sel itu hadir melalui pertalian darah, pengalaman perang yang dialami anggota kelompok yang tersisa, jaringan pertemanan, dan patron ustad (guru agama) dengan muridnya. (SAN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: