SIDANG ETIK CALO FREEPORT, Antiklimaks Vonis Setya Novanto


Harus didemo dan digeruduk babi babi di DPR !  Mayoritas anggota DPR 2014-2019 adalah benalu APBN dan babi perusak bangsa.
Koran Tempo
RABU, 16 DESEMBER 2015

JAKARTA ��“ Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini akan mengambil putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Setelah dua pekan terakhir menggelar persidangan, sejumlah anggota Mahkamah pesimistis Novanto akan divonis bersalah dan dihukum berat.

Anggota MKD, Akbar Faisal, misalnya. Politikus dari Partai NasDem ini memperkirakan anggota Mahkamah yang meminta Novanto dikenai sanksi berat bakal kalah suara. “Kelihatannya kami akan kalah, mohon maaf,” kata Akbar dalam acara deklarasi #SaveDPR bersama 30 anggota parlemen lainnya di Ruang KK 5 Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut Akbar, partainya akan merekomendasikan Novanto diganjar sanksi berat. Atau, kalaupun dianggap sebagai pelanggaran sedang, Novanto harus turun dari kursi Ketua Dewan.

Persoalannya, NasDem hanya mempunyai satu kursi dari total 17 kursi anggota MKD. Sementara itu, menurut Akbar, banyak koleganya dari fraksi lain menginginkan Novanto bebas. “Tidak bersalah, jadi dianggapnya ringan. Mayoritas itu.”

Kekhawatiran serupa diutarakan politikus Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno. Jika putusan diambil dalam voting, “Yang mendukung Ketua (Novanto) dijatuhi sanksi hanya tujuh orang,” katanya, kemarin.

Teguh merinci, dukungan sanksi berasal dari 2 anggota MKD dari Partai Amanat Nasional; 2 anggota Partai Demokrat; serta 3 dari NasDem, Hanura, dan PDI Perjuangan, yang masing-masing punya seorang wakil.

Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul, memastikan dua kader Demokrat di MKD akan berada di kubu pro-putusan bersalah Setya Novanto. “Tidak usah khawatir.”

Ruhut justru khawatir terhadap perubahan sikap PDI Perjuangan lantaran hingga kemarin hanya satu dari tiga anggotanya di MKD yang ngotot Novanto dihukum, setidaknya dengan sanksi sedang. Apalagi PDI Perjuangan tiba-tiba mengganti kadernya di MKD, Marsiaman Saragih, dengan anggota baru, Risa Mariska.

Marsiaman Saragih membenarkan pencopotan dirinya dari MKD sejak Senin sore. Namun dia enggan menyebut alasannya. Beberapa hari lalu, Marsiaman berujar kepada media soal adanya kecenderungan Mahkamah untuk menghukum ringan Novanto.

Sementara itu, anggota MKD dari Fraksi Gerindra, Supratman, akan meminta Mahkamah mengabaikan kesaksian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menilai keterangan kedua saksi tersebut tak bernilai.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat memastikan sidang pengambilan putusan siang ini akan digelar tertutup. Setiap anggota, kata dia, akan menuliskan Novanto bersalah atau tidak, disertai pilihan hukuman yang dinilai paling tepat. Hasil putusan akan diumumkan secara terbuka. LINDA TRIANITA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | FRANSISCO ROSARIANS | AGOENG

+++++

SELASA, 15 DESEMBER 2015

Kesaksian Luhut Ringankan Novanto

 Kesaksian Luhut Ringankan Novanto

JAKARTA – Beberapa pengamat hukum dan politik menganggap kesaksian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kemarin tak banyak gunanya. “Apa pun pernyataan Luhut tak membantu menemukan kebenaran terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto,” kata guru besar hukum dari Universitas Andalas, Saldi Isra. “Cenderung meringankan dan hanya jadi panggung bagi Luhut untuk klarifikasi.”

Tanpa memanggil Luhut pun, kata Saldi, Mahkamah semestinya sudah bisa menyimpulkan bahwa pelanggaran etika itu terjadi. “Selama bisa dipastikan bahwa rekaman itu benar ada dan yang merekam sudah mengakui, tak ada lagi yang perlu dibuktikan.”

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun berpendapat bahwa pertanyaan para hakim MKD terhadap Luhut tak berfokus pada penggalian fakta dugaan pelanggaran oleh Setya Novanto. “Sehingga justru ada kemungkinan Novanto lolos dari sanksi etik.”

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Ia menganggap MKD tak perlu memanggil Luhut karena tak ada urgensi dan korelasinya. “Karena subyek utamanya adalah Setya Novanto. Nama Luhut hanya dicatut,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya, Luhut mengatakan tak pernah berkomunikasi dengan Setya Novanto, saudagar minyak M. Riza Chalid, ataupun Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Menurut dia, komunikasinya dengan mereka ia lakukan untuk menjaga hubungan politik dengan Koalisi Merah Putih (KMP). “Riza punya pengaruh dan teman-teman yang banyak di KMP.”

Luhut dipanggil untuk bersaksi lantaran namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman pembicaraan antara Setya, Riza, dan Maroef. Dalam rekaman tersebut, Setya dan Riza menjamin bisa melobi untuk perpanjangan kontrak Freeport ke Presiden Joko Widodo dengan bantuan Luhut. Sebagai imbalan, keduanya meminta saham PT Freeport dan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Urumuka, Papua, dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ihwal permintaan saham PT Freeport sebesar 20 persen seperti yang disebutkan Riza Chalid, Luhut mengatakan tak mengetahuinya. Tapi ia mengakui bertemu dengan bos Freeport-McMoran, James R. Moffet alias Jim Bob, di San Diego, Amerika Serikat, empat tahun lalu. Ketika itu ia belum menjadi pejabat negara.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, mengatakan pertanyaan para koleganya kepada Luhut tak fokus. Menurutnya, Mahkamah akan segera mengambil putusan dalam sidang Rabu besok. “MKD seharusnya sudah bisa memutuskan sanksi bagi Pak Setya sebelum reses, tanpa memanggil Riza,” kata anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding. ANGELINA ANJAR | GHOIDA RAHMAH | TIKA PRIMANDARI| DEWI SUCI | AVIT HIDAYAT| ISTIQOMATUL HAYATI


Jejak Luhut dalam Rekaman

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak tahu-menahu ihwal urusan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia, seperti yang disebutkan Ketua DPR Setya Novanto dan saudagar minyak Mohamad Riza Chalid. Berikut ini jejak yang disebut dalam rekaman dan keterangan Luhut di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan, kemarin.

Rekaman:

Setya dan Riza mengaku biasa melobi pemerintah dengan bantuan Luhut. “Kalau pengalaman saya dengan Pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, rata-rata 99 persen gol semua.”

Keterangan Luhut:

Pertemanan saya dengan Pak Setya hanya sebatas pekerjaan. Beliau Ketua DPR, saya Menkopolhukam. Sebagai pejabat negara, saya tidak pernah berurusan bisnis.

Rekaman

Riza Chalid menyebut Luhut sebagai sahabat lama.

Keterangan:

Luhut mengakui hubungannya dengan Riza hanya pertemanan biasa. “Saya kenal beberapa tahun yang lalu.”

Rekaman:

Riza menyebut Luhut mendekatkan Koalisi Merah Putih dengan Jokowi. “KMP sepakat mendukung Jokowi.”

Keterangan:

“Riza punya pengaruh dan teman-teman yang banyak di KMP.”

Rekaman

Riza Chalid menyebutkan bertemu Luhut untuk mematangkan soal permintaan saham PLTA. “Soal saham, saya bicara ke Pak Luhut. Biar Pak Luhut yang bicara ke Bapak (Presiden).”

Setya menyatakan Luhut bicara dengan bos Freeport-McMoran, Jim Bob, empat tahun lalu, dan meminta saham Freeport.

Keterangan:

Luhut membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Jim Bob, empat tahun lalu. “Kami berbisnis, saya pengusaha. Tapi tidak jadi karena pemerintah tak setuju.”

Soal permintaan saham 20 persen, Luhut menyangkalnya. “Yang Mulia tanyakan ke Riza Chalid saja. Saya tidak tahu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: