Perlu Terobosan untuk Mendorong Industri Manufaktur


JAKARTA, KOMPAS — Industri manufaktur dapat menjadi lokomotif yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah diharapkan melakukan terobosan untuk mengatasi masalah yang menghadangnya, yakni ketersediaan infrastruktur dasar dan produktivitas tenaga kerja.

Sonah (44),  salah satu warga Desa Panjer, Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tengah menunjukkan cara kerja mesin olahan kakao bantuan pemerintah daerah yang ada di rumahnya, beberapa waktu  lalu. Dua tahun terakhir Sonah menggeluti usaha mengolah kakao menjadi bubuk cokelat dan permen cokelat. Usaha ini menjadikannya sebagai orang pertama yang mengolah kakao menjadi produk jadi yang bisa bertahan hingga sekarang.
KOMPAS/DEFRI WERDIONOSonah (44), salah satu warga Desa Panjer, Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tengah menunjukkan cara kerja mesin olahan kakao bantuan pemerintah daerah yang ada di rumahnya, beberapa waktu lalu. Dua tahun terakhir Sonah menggeluti usaha mengolah kakao menjadi bubuk cokelat dan permen cokelat. Usaha ini menjadikannya sebagai orang pertama yang mengolah kakao menjadi produk jadi yang bisa bertahan hingga sekarang.

“Industri manufaktur mampu menciptakan nilai tambah, menggerakkan industri lain. Kalau hanya industri tersier yang padat modal, seperti otomotif, tidak akan banyak menggerakkan industri lain, hanya suku cadang,” kata Direktur Institute for Development of Economics (Indef) Enny Sri Hartati, Selasa (15/12), di Jakarta.

Enny mengatakan, peran strategis industri manufaktur adalah pemberian nilai tambah, misalnya industri pengolahan kakao akan mendorong sektor perkebunan kakao, industri pengolahan kelapa sawit akan menarik sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu, lanjut Enny, berkembangnya industri manufaktur akan mendorong sektor lain, seperti perdagangan, jasa transportasi, periklanan, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Enny, meski wacana hilirisasi atau mendorong industri manufaktur sudah lama digaungkan, hal itu tidak mudah dilaksanakan. “Masalah utama pada infrastruktur dasar, seperti ketersediaan energi listrik. Tahun ini saja tidak ada penambahan pembangkit listrik yang signifikan. Padahal, sumber bahan baku berada di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan,” kata Enny.

content

Kawasan industri terpadu di luar Jawa

Selain itu, lanjut Enny, saat ini belum ada kawasan industri terpadu untuk industri manufaktur di luar Pulau Jawa. Sementara Kementerian Perindustrian tidak memiliki kewenangan untuk membangun kawasan industri tanpa payung hukum.

Di sisi lain, lanjut Enny, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih kalah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia dan Filipina. Mayoritas tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. “Sekarang pemerintah perlu merekayasa percepatan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kami harapkan, balai latihan kerja yang tersebar di sejumlah daerah dimanfaatkan secara maksimal,” kata Enny.

Aktivitas perempuan  pemetik buah kakao di Desa Soaib, Kecamatan Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua,  19 November 2015. Kemtuk termasuk dalam kawasan Lembah Girime yang sangat subur tanahnya dan cocok untuk budidaya kakao. Hasil panen  kakao kering dari daerah ini telah diekspor ke  Swiss dengan nilai 3.000 dollar AS per ton.
KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA
Proses produksi  minyak goreng di pabrik pengolah minyak sawit milik PT Smart di Kawasan Industri Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu  lalu. Pabrik ini mengolah minyak sawit menjadi beragam produk turunan, seperti minyak goreng, margarin, dan mentega, dengan kapasitas produksi 1.800 ton minyak sawit per hari. Produk yang dihasilkan, selain dipasarkan di dalam negeri, juga diekspor ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa.
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Secara terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyanto mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah, seperti program deregulasi dan pengeluaran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, merupakan kebijakan yang mendukung industri.

“Upaya pemerintah melalui kebijakan seperti deregulasi telah membuat investor di luar negeri melihat Indonesia dan memberikan persepsi positif tentang Indonesia,” kata Hariyanto. Secara khusus terkait peraturan tentang pengupahan tersebut, lanjut Hariyanto, meskipun belum sempurna dan tidak menguntungkan perusahaan ataupun pekerja, PP No 78/2015 dipandang merupakan peraturan terbaik karena memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Menurut Hariyanto, persoalan pengupahan merupakan faktor penting di dalam mendorong industri manufaktur yang sebagian besar padat karya. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mesti ditopang oleh industri manufaktur, bukan komoditas. Sebab, Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sekitar 120 juta orang.

“Maka, perlu lebih banyak insentif untuk mendorong tumbuhnya industri,” kata Hariyanto.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: