Ini Perbandingan antara BUMN RI dengan Malaysia dan Singapura


Kamis, 17 Desember 2015 | 12:57 WIB
wikipediaGedung Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI) memaparkan produktivitas aset dan penciptaan laba yang dilakukan BUMN Indonesia masih relatif rendah.

Setidaknya hal itu jika dibandingkan dengan BUMN milik Malaysia Khazanah Nasional dan BUMN Singapura, Temasek.

Managing Director LM UI Toto Pranoto menyampaikan, pihaknya melakukan perbandingan antara 20 BUMN RI yang melantai di Bursa Efek Indonesia dengan Temasek yang membawahi 15 perusahaan investasi utama (tidak termasuk UOB Group, OCBC, Changi Airport Group), serta Khazanah yang membawahi 24 perusahaan (tidak termasuk Petronas, Maybank, Berhad Group, Tenaga Nasional).

Hasilnya, pada tahun 2014 secara absolut, total pendapatan Temasek mencapai 61 miliar dollar AS, dan Khazanah mencapai 2,26 miliar dollar AS. Sementara itu, 20 BUMN RI membukukan pendapatan sebesar 39 miliar dollar AS.

“Dilihat dari indikator profit margin, Khazanah berada di urutan pertama sebesar 40,4 persen dari total pendapatan, Temasek sebesar 19,48 persen, sedangkan 20 BUMN Tbk hanya 15,57 persen,” kata dia di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Meski begitu, menurut Toto, kemampuan 20 BUMN Tbk dalam menghasilkan return dapat dikatakan relatif baik jika dilihat dari indikator return on assets (ROA).

Pada 2014, ROA BUMN RI mencapai 4,44 persen lebih tinggi dari ROA Khazanah yang mencapai 2,12 persen. Namun, ROA BUMN Indonesia lebih rendah dari ROA Temasek yang di level 4,95 persen.

Toto menuturkan, produktivitas aset BUMN relatif lebih baik dibandingkan dengan Khazanah, meskipun masih di bawah Temasek.

“Namun demikian, terdapat tantangan untuk BUMN RI dari segi kemampuan menciptakan laba yang tertinggal dari Temasek dan Khazanah,” imbuh Toto.

Dia menyampaikan, benchmark yang dilakukan LM FEUI di Khazanah dan Temasek menunjukkan bahwa kemandirian pengelolaan super holding company (SHC) cukup menentukan dalam keberhasilan perusahaan.

Pada Khazanah, prinsip GCG ditetapkan optimal. “Chairman Khazanah bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri sehingga intervensi pihak lain dari kalangan politik dapat diminimalisasi,” ujar Toto.

Sementara itu, pada Temasek pemerintah berperan sebagai regulator dan melepaskan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Grup Temasek.

“Bahkan di internal Temasek Holding pun pendelegasian wewenang kepada anak perusahaan sangat jelas,” ujar Toto.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius K. Ro menambahkan, saat ini ada 119 perusahaan BUMN yang bergerak di 24 sektor.

“Dengan total aset Rp 4.579 triliun, dan sektor sangat diversifikasi, ini sangat memungkinkan terjadinya sinergi,” ucap Aloysius.

BUMN, Suntikan Modal, dan Korupsi

Selasa, 17 Februari 2015 | 15:03 WIB
KOMPASBUMN penerima suntikan modal


Oleh: M Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS – Seorang pejabat perusahaan badan usaha milik negara pernah bercerita, sejumlah anggota DPR sering minta uang kepada BUMN, baik untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya maupun kepentingan lain. Kondisi ini yang membuat BUMN seperti menjadi sapi perah.

Menjelang pemilu, permintaan kepada BUMN ini bertambah banyak. Ada yang meminta untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, sumbangan bahan kebutuhan pokok, dan kegiatan sosial lainnya. Guna mengangkat popularitasnya, politisi juga sering menunggangi kegiatan sosial yang dilakukan BUMN.

Untuk mengantisipasi permintaan biaya-biaya itu, BUMN biasanya mengambil dananya dari anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau lazim pula disebut dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Pada 2012, total anggaran PKBL dari semua BUMN mencapai Rp 6,15 triliun.

Dengan kondisi ini, tak salah jika dikatakan BUMN juga berperan sebagai “sapi perah”. Oleh karena menjadi “sapi perah”, BUMN akhirnya diurus banyak pemangku kepentingan. Waktu direksi BUMN habis untuk melayani pemangku kepentingan dan birokrasi. Hampir tak ada waktu untuk memikirkan pengembangan usaha. Kondisi ini menjadi salah satu sebab munculnya kultur korupsi di BUMN.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 659 tersangka korupsi pada semester I- 2014, 34 di antaranya merupakan pejabat dan pegawai BUMN.

Indikasi korupsi di sejumlah BUMN juga dapat dilihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Sepanjang Januari 2015, ada 80 LTKM yang melibatkan pejabat dan pegawai BUMN.

Sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan oknum BUMN antara lain kasus proyek pembangunan sarana olahraga terpadu Hambalang yang merugikan keuangan negara Rp 464 miliar. Korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang yang merugikan negara sebesar 313 miliar juga melibatkan oknum BUMN.

Di tengah kultur korupsi yang masih membelit BUMN, pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 menggelontorkan dana sebesar Rp 64,8 triliun sebagai penambahan modal negara (PMN) kepada 37 BUMN.

Suntikan modal sebesar 64,8 triliun itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan PMN pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2012, misalnya, anggaran PMN hanya Rp 4,6 triliun. Bahkan, pada 2014, penambahan modal BUMN tak lebih dari Rp 3 triliun.

Dilihat dari sisi ekonomi, sebenarnya bagus-bagus saja menyuntik modal yang besar ke BUMN. Apalagi, pemerintahan Jokowi ingin menumbuhkan perekonomian secara lebih agresif dan BUMN diharapkan menjadi salah satu pilar pendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi pernah menyatakan kekagumannya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang sebagian besar didorong oleh kinerja BUMN-nya. Selain Tiongkok, beberapa negara juga sukses membangun ekonomi dengan motor utama perusahaan negara, seperti Singapura, Malaysia, dan India.

BUMN di Indonesia juga berpotensi untuk berperan besar seperti BUMN di negara-negara itu.

Pada 2013 saja, total output BUMN menyumbang sekitar 30 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp 9.084 triliun. Pada tahun yang sama, penerimaan pajak yang disumbangkan 138 BUMN di Indonesia mencapai Rp 113,7 triliun. Kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan pelat merah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2014 mencapai Rp 1.364 triliun atau 26,35 persen dari total kapitalisasi pasar BEI sebesar Rp 5.179 triliun.

Namun, di tengah maraknya korupsi, pengelolaan yang belum transparan dan pengawasan yang lemah, dana PMN dalam jumlah besar itu dikhawatirkan hanya menjadi obyek bancakan oknum-oknum di BUMN.

Apalagi, sebagian besar BUMN belum menjalankan kode etik dan pedoman perilaku terkait pemberantasan korupsi seperti pengumuman harta kekayaan; adanya kebijakan gratifikasi dan hadiah; pengelolaan akhir masa kerja; saluran pengaduan; internalisasi integritas; evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas.

Penyelewengan

Maraknya korupsi di tubuh BUMN selama ini telah membuat kinerja BUMN kurang optimal dan tidak efisien. Hal itu bisa dilihat dari indikator keuangan seperti return on asset (ROA) dan return on investment (ROI). Pada 2013, total aset dari 138 BUMN mencapai Rp 4.024 triliun. Dengan total laba bersih sebesar Rp 151 triliun berarti ROA BUMN hanya 3,75 persen.

Kekhawatiran dana PMN hanya akan menjadi bancakan semakin besar karena dari BUMN yang menerima PMN, sebagian besar pernah tersangkut kasus korupsi, dalam rentang waktu yang belum terlalu lama.

Sebagai contoh, melalui APBN-P 2015, PT Sang Hyang Seri (SHS), BUMN yang bergerak di sektor pertanian, mendapat PMN sebesar Rp 400 miliar. Pada 2013, mantan Direktur Utama PT SHS Eddy Budiono menjadi tersangka kasus korupsi subsidi benih padi, kedelai, jagung hibrida, dan jagung komposit.

BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, PT Adhi Karya Tbk, mendapat alokasi PMN sebesar Rp 1,4 triliun. Padahal, mantan Direktur Operasi I Adhi Karya Teuku Bagus M Noor menjadi tersangka korupsi pada 2013. Saat Adhi Karya menjadi pelaksana proyek Hambalang, Teuku Bagus terlibat dalam berbagai penyimpangan mulai dari rekayasa tender hingga memperkaya diri sendiri.

Mantan Direktur Utama PT Garam, Slamet Untung Irrendenta menjadi tersangka korupsi pada 2015 terkait penjualan 10.000 ton garam senilai Rp 5 miliar. Dalam APBN-P 2015, PT Garam mendapat alokasi PMN sebesar Rp 300 miliar.

PT Angkasa Pura II, BUMN pengelola bandara, bakal mendapat suntikan modal Rp 2 triliun. Pada 2014, Kejaksaan Agung menetapkan empat mantan pejabat Angkasa Pura II sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Air Traffic Control.

Langkah antisipasi agar dana PMN tidak diselewengkan sebetulnya telah dilakukan pemerintah. Menteri BUMN Rini M Soemarno berencana menggandeng BPK untuk mengawasi BUMN yang mendapatkan PMN agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah pun berjanji akan mencopot manajemen perusahaan pelat merah yang tidak dapat mengelola dana PMN dengan baik.

Sekali lagi, penambahan modal kepada BUMN demi kepentingan pembangunan merupakan kebijakan yang baik. Namun, di tengah sistem pemerintahan dan BUMN yang masih korup, pemerintahan Jokowi seyogianya berhati-hati menyuntik modal begitu besar kepada BUMN.

Carl E Walter dan Fraser JT Howie dalam bukunya Red Capitalism, The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise mengungkapkan kebusukan tersembunyi pengelolaan BUMN Tiongkok di balik dahsyatnya pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu.

Carl, yang lebih dari 20 tahun bekerja di Tiongkok sebagai konsultan bisnis, menuturkan, BUMN di negara itu sebenarnya dikendalikan hanya oleh segelintir elite penguasa. BUMN di Tiongkok tak ubahnya bisnis keluarga sehingga berpotensi menumbuhkan praktik korupsi.

Indonesia tentu menginginkan BUMN yang kuat sebagai salah satu pilar pembangunan. Untuk memperkokoh fondasi itu, kultur korupsi di BUMN harus diberantas.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Sumber : KOMPAS CETAK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: