Nasib Setya di Tangan Jokowi


hmm. lagi lagi kita tunggu “deal politik” antara si Joko dan Golkar

Koran Tempo SELASA, 29 DESEMBER 2015

 Nasib Setya di Tangan Jokowi

JAKARTA – Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan permufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, terus berlanjut. Setelah memeriksa 16 saksi, kini Kejaksaan bersiap memeriksa Setya. “Surat sudah kami ajukan (ke Presiden),” kata Jaksa Agung M. Prasetyo saat dihubungi Tempo, kemarin.

Dari siang hingga kemarin sore, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah menggelar rapat dengan tim penyelidik yang menangani kasus yang dikenal sebagai skandal “papa minta saham” itu. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sardjono Turin. Menjelang magrib, Arminsyah bersama Kepala Subdirektorat Penyidikan Jampidsus Yulianto dipanggil ke ruangan Prasetyo.

Arminsyah mengatakan surat permintaan izin sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. Kini ia menunggu balasan berupa surat izin pemeriksaan terhadap politikus Golkar itu. “Kami belum terima suratnya,” kata Arminsyah di kantornya, kemarin. Setelah surat izin diterima, barulah Kejaksaan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Setya. Kejaksaan juga masih mengusahakan pemeriksaan terhadap pengusaha minyak Riza Chalid.

Kejaksaan Agung menyelidiki kasus ini tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, yang diduga dilakukan Setya bersama Riza Chalid, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, Setya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Golkar kubu Aburizal Bakrie lantas menempatkan Setya sebagai ketua fraksi.

Sudah 16 saksi yang diperiksa Kejaksaan Agung. Barang bukti yang sudah di tangan Kejaksaan termasuk rekaman percakapan dan rekaman CCTV pertemuan antara Setya, Riza, dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz-Carlton. Meski alat bukti sudah terkumpul, Prasetyo belum bisa memastikan kapan akan menaikkan status kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, yang otomatis juga harus menetapkan tersangka. “Nanti dulu. Pokoknya kami jalan terus,” ujar mantan politikus NasDem itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi Aburizal Bakrie, Firman Soebagyo, menyatakan masuknya Kejaksaan Agung dalam kasus yang menyeret Setya Novanto ini sangat aneh dan kental nuansa politis. “Seharusnya kasus yang menjerat Novanto ini selesai begitu sidang etik di MKD berhenti,” katanya.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang membantah kabar bahwa sidang kasus Novanto sudah selesai setelah Setya mengundurkan diri pada 16 Desember lalu. Menurut dia, Mahkamah akan tetap menjatuhkan vonis terhadap Setya. “Kami akan bacakan setelah reses,” ujarnya, kemarin. DPR akan reses sampai 10 Januari 2016.

Junimart menjelaskan, vonis terhadap Setya tak akan melenceng dari sikap anggota Mahkamah. Saat itu, 10 anggota Mahkamah menyatakan Setya melakukan pelanggaran etika sedang, tujuh lainnya menyatakan pelanggaran etika berat. “Implikasi vonis sedang, seorang anggota DPR tak diperbolehkan duduk sebagai pimpinan alat kelengkapan (Dewan).”

Firman Wijaya, pengacara Setya, belum bisa memastikan apakah kliennya akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. “Kami secara prinsip menghormati pemeriksaan di Kejaksaan Agung,” katanya. LINDA TRIANITA | HUSSEIN ABRI YUSUF | MANAN


Penjerat Pelaku Permufakatan Korupsi

Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan permufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi atas lobi perpanjangan kontrak Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Inilah pasal yang bisa menjerat pelakunya.

Permufakatan Jahat untuk Korupsi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.”

Ancaman pidana: Pasal 2 memberi ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Pasal 12 (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Ancaman pidana: penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.ABDUL MANAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: