Archive for January, 2016

January 31, 2016

Pemerintah Tegaskan Tak Melemahkan KPK

Urusan (Pelemahan) KPK bakal jadi catatan buruk Jokowi, jika dia masih berambisi jadi presiden di tahun 2019.

Katrok !

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memperlemah komisi antirasuah itu. Pemerintah masih dalam posisi menunggu draf revisi UU KPK itu dari DPR.

“Tidak mungkin melebar karena sudah ada kesepakatan itu pembahasan hanya pada empat poin kesepakatan. Kami sekarang tinggal menunggu saja draf dari DPR. Kalau sudah masuk (draf) dari DPR baru akan kami bahas. Saya yakin DPR juga berkomitmen,” kata Yasonna, Sabtu (30/1/2016).

Adapun empat poin pembahasan itu ialah pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan mengangkat penyidik.

Kendati pemerintah menegaskan komitmennya, masyarakat sipil menilai alasan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK merupakan sikap hipokrit. Pasalnya, revisi itu justru akan memperlemah KPK yang selama ini terbukti menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Revisi UU KPK ini terkesan dipaksakan karena tidak ada alasan mendesak. Apalagi, selama ini KPK sudah cukup berhasil dalam penindakan korupsi maupun pencegahan korupsi,” kata Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Miko pesimistis atas komitmen pemerintah yang menyatakan akan tetap membahas revisi UU KPK bersama DPR dengan catatan revisi hanya terbatas pada pasal-pasal yang memperkuat KPK. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan menarik diri dari pembahasan revisi UU itu jika substansi UU yang dibahas akan memperlemah KPK. Oleh karena itu, Miko mendorong masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengagalkan revisi UU KPK.

“Saya pesimistis terhadap komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat KPK. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah ketika dua pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Beberapa kasus tidak menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat KPK,” kata Miko.

Pengajar hukum Universitas Trisakti, Jakarta Abdul Fickar Hadjar, terpisah mengatakan sikap pemerintah dan DPR yang hipokrit, menggunakan alasan ingin memperkuat, tetapi sebenarnya berniat melemahkan KPK terlihat dari poin-poin krusial yang hendak dibahas oleh DPR.

“Pemberian wewenang SP3 kepada KPK dengan alasan ada tersangka yang meninggal dunia dalam status tersangka itu wujud kekurangpahaman terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai gugurnya hak menuntut karena kematian,” kata Abdul Fickar.

Selain itu, ia juga menilai izin penyadapan kepada ketua pengadilan akan melemahkan KPK karena di tengah korupsi yang masif di Indonesia, potensi kebocoran informasi itu akan besar. Dengan begitu, KPK bisa kehilangan salah satu kekuatannya karena penyadapan itu berperan dalam operasi tangkap tangan yang selama ini jadi kekuatan KPK.

  • 0
  • 0
  • 5
Advertisements
January 31, 2016

Mimpi AP II: Jadikan Soekarno-Hatta Hub Penerbangan Internasional

Bandara-Soekarno-Hatta-Jakarta-Grand-Design-Istimewa-001

sumber: http://indo-aviation.com/2016/01/28/mimpi-ap-ii-jadikan-soekarno-hatta-hub-penerbangan-internasional/

JAN 28 • BERITA DOMESTIK • 1540 VIEWS • NO COMMENTS ON MIMPI AP II: JADIKAN SOEKARNO-HATTA HUB PENERBANGAN INTERNASIONAL

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara, Angkasa Pura II (AP II), ternyata memiliki mimpi besar, yaitu ingin menjadikan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sebagai hub transit penerbangan internasional. Selama ini Bandara Soekarno-Hatta memang lebih banyak didominasi oleh penerbangan domestik. Namun, mimpi besar itu muncul setelah perusahaan hampir menyelesaikan proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate di Bandara Soekarno-Hatta yang diyakini bisa bersaing dengan bandara-bandara lain di ASEAN, seperti bandara di Singapura dan Kuala Lumpur.

Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi menuturkan, sejauh ini maskapai-maskapai penerbangan asing lebih memilih transit di Singapura, Kuala Lumpur, maupun Bangkok, sedangkan Bandara Soekarno-Hatta belum dijadikan prioritas. “Kita jadikan ini sebagai transit airport, bukan untuk kota-kota di Indonesia, tapi transit kota di dunia,” ujar Budi.

Menurut Budi, dia ingin paling tidak Bandara Soekarno-Hatta bisa bersaing dengan Changi Airport di Singapura maupun Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. “Jangankan dengan Changi, dengan Kuala Lumpur saja kalah untuk jumlah transit. Kita itu penerbangan internasional 12 juta penumpang per tahun, sedangkan Malaysia di atas 20 juta dan mayoritas itu transit,” kata dia, sembari menambahkan bahwa jika Angkasa Pura II sukses menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai hub transit penerbangan internasional, maka secara otomatis juga akan mendongkrak kunungan wisatawan asing ke Indonesia.

Seperti diketahui, Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta akan dioperasikan mulai Mei 2016. Pada tahap pertama, terminal ini akan ditempati oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia baik untuk rute penerbangan domestik maupun internasional, serta maskapai penerbangan anggota SkyTeam dengan daya tampung 15 juta penumpang per tahun. Pada tahap kedua yang diperkirakan pada tahun 2017, seluruh penerbangan internasional akan dipindahkan ke Terminal 3 Ultimate. Jika sudah jadi sepenuhnya, Terminal 3 Ultimate bisa menampung kapasitas 25 juta penumpang per tahun.

Foto: Istimewa

January 31, 2016

Heboh SK Anggota DISK BIN Banyu Biru di Media Sosial, Begini Kata Sutiyoso

kualitas pembantu presiden Jokowi.. parah ! Badan Intelijen Negara jadi tempat bagi bagi kursi ??  KABIN nya saja sudah agak pikun, tidak heran apa yang terjadi di Kalibata jadi heboh !

 

Minggu 31 Jan 2016, 18:28 WIB

Muhammad Taufiqqurahman – detikNews
Heboh SK Anggota DISK BIN Banyu Biru di Media Sosial, Begini Kata SutiyosoFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Dunia media sosial heboh. Beredar screenshot selebritas sekaligus pengusaha Banyu Biru Djarot yang mengunggah Surat Keputusan pengangkatan dia sebagai Dewan Informasi dan Strategis Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK BIN) di akun Path. Benarkah?

Dari Path, postingan Banyu Biru tersebut menyebar ke media sosial lain, seperti Twitter dan Facebook. Sejumlah netizen memperpertanyakan sikap Banyu yang mengunggah SK BIN tersebut. Ada juga yang menyesalkan.

Hingga saat ini Banyu Biru belum memberkan konfirmasi terkait SK sebagai anggota DISK BIN tersebut. Upaya konfirmasi detikcom via telepon, SMS dan WhatsApp belum direspons.

Meski begitu, komentar datang dari Kepala BIN Sutiyoso. Dia mengakui bahwa pihaknya memang membantuk Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di BIN. Namun dia tak bisa mengungkap ke publik mengenai tugas, fungsi dan personel DISK di BIN tersebut.

“Itu rahasia (classified) sifatnya,” kata Sutiyoso ketika dikonformasi detikcom, Minggu (31/1/2016).

Menurut Sutiyoso, semua personel DISK dievaluasi setiap saat selama masa tugasnya. Jika hasil penilaiannya negatif atau merugikan pelaksanaan tupoksi BIN, personel tersebut bisa diberhentikan setiap saat,” kata dia.

Sebagai Kepala BIN, Sutiyoso mengaku hanya memberi izin kepada personel BIN tertentu untuk menjelaskan hal-hal yang memang sifatnya untuk publik.

Bagaimana dengan Banyu Biru dan SK pengangkatannya sebagai anggota telik sandi negara?

“Saya tidak bisa memberi konfirmasi atau bantahan tentang masing-masing personel BIN, termasuk personel DISK,” kata Sutiyoso.

(erd/mad)

January 31, 2016

Beredar Cerita Penganiayaan Oleh Masinton Versi Dita, Ini Penelusurannya

 

Contoh Politikus Busuk lagi.. Buset Politikus Senayan  kualitasnya.. mulai tukang palak, tukang colong, tukang omdo,tukang jualan agama,tukang bohong, calo  dan terakhir tukang gebuk perempuan (KDRT) . Woi rakyat pemilih.. tahun 2019 pilihlah wakil yang benar bersih dong..

Masiton “syaiton” Pasaribu.  Politikus PDIP , corong Megawati..  Enak bener menfitnah dan menjelekan orang lain.. Nah sekarang ente harus tanggung jawab, Bung !

 

Minggu 31 Jan 2016, 18:40 WIB

Aditya Fajar Indrawan, Ayunda Windyastuti Savitri – detikNews
Beredar Cerita Penganiayaan Oleh Masinton Versi Dita, Ini PenelusurannyaDita (Foto: istimewa)

Jakarta – Beredar cerita penganiayaan versi Dita Aditia Ismawati oleh atasannya yaitu anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Cerita ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Masinton. Apa isinya?

Cerita ini beredar luas di pesan berantai media sosial, Minggu (31/1/2016). Sejumlah penyebar menyebut ini berasal dari Dita. Namun tak jelas asal-usulnya. Upaya detikcom mengkonfirmasi langsung pada Dita, belum mendapat respons. Namun secara garis besar, kisah ini sama dengan yang disampaikan Anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai NasDem Wibi Andrino yang mendampingi Dita saat melapor ke Bareskrim Polri.

Dita dalam cerita itu mengatakan pada Kamis 21 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB sedang berkumpul dengan teman-teman NasDem di Camden Bar Cikini. Pukul 22.30 WIB, dia dijemput oleh Masinton Pasaribu melalui sopirnya Husni yang mendatangi Dita di meja tempat Dita kumpul.

Husni mengatakan kalau bosnya sudah menunggu di dalam mobil. Dita lalu bersama Husni keluar Camden Bar menuju mobil Masinton. Dita sempat kembali ke Camden karena ada barang yang tertinggal. Lalu Dita diantar oleh temannya hingga ke parkiran Camden.

Dita duduk di bangku depan samping kemudi, Masinton di belakang dan Husni di depan. Tidak ada Tenaga Ahli (TA) bernama Abraham Leo Tanditasik dalam cerita “versi Dita” ini.

(Baca Juga: Cerita Sopir Masinton Soal Perjalanan Dita Hingga Mengaku Dipukul)

Di dalam mobil itu, Dita sempat dimaki dan interogasi oleh Masinton. Setelah itu Dita yang masih berada di dalam mobil meminta tolong Husni untuk mengambil mobilnya yang diparkir di DPW NasDem. Masinton meminta Husni mengambil mobil Dita ke DPW NasDem dan menaruhnya ke rumah Dita di MTH Square, Cawang.

Saat sampai di DPW NasDem, Husni yang tadi menyetir mobil Masinton akhirnya beralih menyetir mobil Dita. Sehingga di mobil hanya ada Masinton dan Dita. Dita diajak berputar-butar sambil diinterogasi dan dimaki-maki hingga menangis dan dugaan peristiwa pemukulan pun terjadi.

Dita yang kesakitan lalu membelokkan estir ke sebelah kiri hingga mobil oleng ke kiri jalan. Dita sempat bilang ke Masinton akan melaporkan penganiayaan ini ke Polisi dan melakukan visum ke Rumah Sakit sebagai bukti. Setelah itu Dita diturunkan di dekat Cawang.

Dita sempat bertemu dengan Husni yang mau menyerahkan kunci mobil. Dita mengatakan kepada Husni kalau dia dipukul Masinton. Kemudian Dita pergi menggunakan taksi ke Polsek Jatinegera untuk membuat laporan. Di Polsek, Dita dibawa ke RSUD Budi Asih untuk menjalani visum.

Setelah itu, Dita kembali ke Polsek Jatinegara dan disarankan untuk istirahat sebelum membuat BAP dan kembali Sabtu (23/1) pukul 09.00 WIB. Namun, Dita tak kembali pada Sabtu karena dia harus menjalani rawat inap di RS Aini dari Jumat-Sabtu atau tanggal 22-24 Januari 2016.

(Baca Juga: Jemput Dita yang Mabuk, Masinton: Aku Habis Ada Kegiatan Resmi)

detikcom menelusuri lokasi yang disebutkan dalam cerita “versi Dita” yang beredar itu. Di Camden Bar, kasir mengatakan pernah melihat foto Dita yang ditunjukan oleh detikcom. Namun kasir tesebut tidak yakin karena para tamu wajahnya mirip-mirip.

“Kayaknya pernah tapi enggak yakin. Soalnya mirip sama tamu-tamu umumnya. Kecuali kalau dia reguler saya mungkin kenal,” ucap kasir tersebut.

Parkiran Camden Bar (Ayunda/detikcom)

Bartender di Camden juga mengaku tak terlalu ingat soal kedatangan Dita. Dia juga mengatakan tidak ada rekaman CCTV di sana pada tanggal 21 Januari.

“Kalau 9 hari lalu CCTV belum dipasang. Baru dipasangnya baru 3 hari lalu,” katanya.

detikcom juga mendatangi Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Di sana, Dita memang datang pada hari Jumat (22/1) dan sempat melapor atas penganiayaan terhadap dirinya. Oleh pihak kepolisian, Dita diarahkan untuk visum et repertum ke RSUD Budi Asih.

“Dia ke sini Jumat (22/1) malam sekitar jam 00.30 WIB. Oleh petugas kita arahkan ke RSUD Budi Asih untuk divisum saja,” kata petugas piket Polsek Jatinegara, Minggu (31/1/2016).

Setelah melakukan visum pihak kepolisian menyarankan untuk pulang beristirahat dan diminta datang lagi ke Polsek untuk membuat laporan BAP.

“Kita suruh pulang, besok Sabtu (25/1) datang lagi lapor untuk buat BAP. Tapi dianya lapornya langsung ke Bareskrim,” sambungnya.

detikcom juga mendatangi RS Aini di Kuningan, Jaksel untuk menanyakan pasien bernama Dita Aditia. Pihak rumah sakit membenarkan hal itu. Salah seorang petugas mengatakan, Dita sempat dirawat dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Januari di kelas I.

Masinton sudah membantah sebagai pelaku penganiayaan terhadap Dita. Dia juga menyebut, di dalam mobil ada tiga orang. Masinton duduk di belakang, Dita di depan samping sopir, sementara yang mengemudi adalah Abraham Leo.

Versi Masinton, Abraham Leo yang membuat Dita terluka. Tangannya yang memakai batu akik secara refleks mengenai wajah Dita. Saat itu, Dita meronta-ronta karena diduga mabuk hingga hendak merebut setir.

Versi siapa yang benar? Belum jelas. Saat ini, polisi masih melakukan penelusuran. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat ditanya soal ini belum berkomentar banyak.

“Baru dilaporkan, sudah nanya,” kata Badrodin di Hotel Borobudur malam ini.

 

 
(slm/mad)

++++

Kasus Masinton, LBH APIK: Dita Tidak dalam Kondisi Mabuk

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 16:27 WIB

Kasus Masinton, LBH APIK: Dita Tidak dalam Kondisi Mabuk   

Dita Aditya (berbaju hijau), asisten pribadi dari anggota DPR RI Masinton Pasaribu mendatangi LBH APIK untuk mengadukan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton, Jakarta, 1 Februari 2016. TEMPO/Diko Oktara

TEMPO.COJakarta – Pendiri LBH APIK, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan, saat peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan Masinton Pasaribu terjadi, Dita Aditia tidak dalam keadaan mabuk.

“Kalau dia mabuk berat, enggak mungkin dia pergi ke polisi dan rumah sakit,” katanya saat ditemui di kantor LBH APIK Jakarta pada Senin, 1 Februari 2016.

Ia mengatakan apa yang dikatakan Masinton Pasaribu—anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan—bahwa Dita dalam kondisi mabuk berat merupakan ucapan yang sering dilontarkan masyarakat saat melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarki.

“Menggambarkan bahwa dia (Dita) seorang ‘bad girl‘ yang pulang malam dan enggak mungkin seorang anggota Dewan yang terhormat melakukan tindak kekerasan,” katanya. Menurut Nursyahbani, ini pola yang biasa ditemui dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut pengakuan Dita, yang diceritakan kepada Nursyahbani, Masinton merupakan sosok yang temperamental dan ingin mengontrol semuanya, termasuk kehidupan para stafnya. Nursyahbani juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan khusus yang terjadi antara Dita dan Masinton.

Baca: Masinton Pasaribu Diduga Pukul Dita Aditia Dua Kali

Soal ketakutan Masinton yang menanyakan berulang-ulang kepada Dita mengenai rahasianya yang takut dibocorkan Dita ke teman-temannya, Nursyahbani mengatakan tak ada rahasia apa-apa menurut pengakuan Dita. “Apa sih rahasianya yang ditakuti? Dita di sana enggak ngobrolsoal pekerjaan.”

Nursyahbani, yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2004-2009, mengimbau sebaiknya istilah “asisten pribadi” dihilangkan saja. Makna kata tersebut menimbulkan pemahaman seolah memiliki orang itu kadang posesif, padahal asisten pribadi digaji negara.

+++++

 

Masinton Pasaribu Diduga Tinju Dita Aditia, Polisi Susun Strategi

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 20:58 WIB

Masinton Pasaribu Diduga Tinju Dita Aditia, Polisi Susun Strategi   

Staf anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Dita Aditia, saat memberikan pengaduan dan perlindungan, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, 1 Februari 2016. Dita Aditia meminta perlindungan terkait kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengembangkan kasus dugaan pemukulan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),Masinton Pasaribu, terhadap stafnya, Dita Aditia.

“Sore ini laporannya sudah ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Suharsono di kantornya, Senin, 1 Februari 2016.

BACA: Ade Komarudin: Kasus Masinton Pasaribu Urusan MKD

Direktorat saat ini sedang membentuk tim untuk menyelidiki kasus penganiayaan itu. Tim dibentuk untuk membuat rencana penyelidikan, termasuk merinci saksi-saksi yang bakal dipanggil dalam kasus Masinton. Dalam waktu dekat, kepolisian bakal mengeluarkan surat pemanggilan.

Hanya, dia masih bungkam terkait dengan pihak yang bakal diperiksa dalam kasus Masinton. Dalam proses penyelidikan, sejumlah pihak yang bakal diperiksa adalah saksi, korban, dan terlapor. “Besok, kalau ada agenda pemanggilan, akan kami umumkan lagi,” ujarnya.

BACA: Diduga, Sudah Dua Kali Masinton Pasaribu Pukul Dita Aditia

Sebelumnya, Masinton Pasaribu dilaporkan staf ahlinya, Dita Aditia Ismawati, ke Bareskrim pada Sabtu, 30 Januari 2016, atas tuduhan penganiayaan. Menurut keterangan Dita, Masinton memukul matanya pada Kamis, 21 Januari 2016.

Kejadian itu bermula saat Masinton menjemput Dita di Camden Bar, Cikini, Jakarta Pusat. Dita diduga dipukul Masinton di dalam mobil. Namun Masinton membantah telah memukul staf ahlinya tersebut. Menurut dia, Dita dipukul staf ahlinya yang lain.

AVIT HIDAYAT

January 31, 2016

Proyek Pesawat N219 Libatkan Industri Lokal

Koran Tempo
SABTU, 30 JANUARI 2016

 Proyek Pesawat N219 Libatkan Industri Lokal

BANDUNG – Kepala Divisi Rekayasa Manufaktur Direktorat Produksi PT Dirgantara Indonesia, Mukhamad Robiawan, mengatakan pembuatan pesawat N219 melibatkan industri lokal untuk memasok alat bantu manufaktur. “Kurang-lebih ada 60 persen assembly jig yang dibuat oleh industri lokal,” kata dia, di Bandung, kemarin.

Robiawan mengatakan PT Dirgantara menyisihkan sekitar US$ 5 juta untuk investasi pembuatan alat pendukung produksi massal pesawat N219. Nilai kontrak masing-masing pembuatan assembly jig itu mencapai Rp 200-400 juta. Industri manufaktur permesinan yang digandeng adalah industri pemasok jig kendaraan roda empat. Saat ini, dari 20 industri lokal yang dilibatkan dalam program N219, baru 12 perusahaan yang dinyatakan mampu memasok pembuatan tools dan jig pesawat.

Alat bantu tersebut akan digunakan untuk memproduksi pesawat N219. PT Dirgantara menargetkan pesawat N219 bisa berproduksi massal mulai tahun depan dengan kapasitas perdana tiga pesawat per tahun. “Semua yang dibuat ini sudah dirancang untuk diproduksi massal, maksimum 24 set (pesawat) per tahun. Dalam sebulan dua pesawat,” kata Robiawan.

Menurut Robiawan, pembuatan tools jig dan serta tools untuk produksi komponen kecil pesawat sudah lama dirintis dengan menggandeng industri lokal. Sedikitnya ada tiga program pesawat PT Dirgantara yang melibatkan industri manufaktur lokal, yakni program helikopter MK2 Eurocopter untuk beberapa tools sederhana, disusul program N295 dengan kapasitas lebih besar, yakni 50 persen tools, serta terakhir N219.

PT TEHA, perusahaan manufaktur di Bandung yang sudah berdiri sejak 1921, termasuk salah satu perusahaan yang menggarap assembly jig pesawat N219. “Kami mendapat kontrak pembuatan jig wing salah satunya. Ini jig yang paling besar,” kata engineer PT TEHA, Dedi Wahyudi, di kompleks PT Dirgantara Indonesia di Bandung, kemarin.

Menurut Dedi, PT TEHA telah menggarap jig pesawat sejak 2013. Perusahaan ini berinisiatif melamar ke PT Dirgantara, dan setelah mendapat persetujuan menerima bimbingan khusus pembuatan alat bantu perakitan pesawat.

Ada sejumlah mesin baru yang harus dibeli perusahaan itu agar bisa menggarap pembuatan jig pesawat. “Pada 2013, kami sempat membuat jig dan tools untuk pesawat N295,” kata dia. AHMAD FIKRI

January 30, 2016

Soal Kereta Cepat : Dua Perpres Bertentangan

hehehe kumaha yeuh Presiden.. Aturan saling bertentangan… Apa nggak baca ? Selain dibaca mesti dipikir juga pak Presiden !

Koran Tempo
SABTU, 30 JANUARI 2016

JAKARTA – Setelah perjanjian gagal diteken, kisruh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjalar ke soal peraturan presiden yang saling bertabrakan. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berbenturan dengan Perpres No. 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Perpres No. 3/2016 yang menjadi payung hukum bagi 225 proyek strategis itu mengizinkan negara memberi jaminan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan Perpres No. 107/2015, yang diterbitkan khusus untuk proyek kereta dengan panjang rel 142 kilometer tersebut, memastikan pemerintah tidak memberikan jaminan. Presiden Joko Widodo diminta mengkaji Perpres No. 3/2016 yang diteken pada 8 Januari lalu itu.

“Saya tidak ingin Presiden keliru,” kata Ajiep Padindang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Selatan, dalam rapat paripurna luar biasa di Jakarta, kemarin. Dalam rapat yang digelar khusus untuk meminta konfirmasi mengenai proyek bernilai Rp 74,2 triliun itu, DPD mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan hadir pula Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan.

Menurut Ajiep, dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 107/2015 dijelaskan proyek yang dikerjakan bersama antara konsorsium BUMN Cina dan konsorsium BUMN Indonesia (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kajian tersebut dibutuhkan supaya ada kejelasan. Saya tidak ingin mengatakan Presiden melanggar.”

Menanggapi hal itu, Rini meyakinkan bahwa proyek kereta cepat memiliki payung hukum khusus, tidak mengikuti Perpres No. 3/2016. “Enggak, beda. Kereta cepat punya perpres sendiri, dan tidak ada jaminan negara di situ.” Isi Pasal 25 Perpres No. 3/2016 yang baru tidak melonggarkan pemerintah untuk memberi jaminan. “Dikatakan ‘boleh’. Kalau boleh, bukan keharusan. Jadi, di luar itu, bisa dilakukan,” kata Rini.

Presiden Joko Widodo berjanji segera menjelaskan polemik ini. “Semua akan disampaikan secara rinci, dari awal sampai akhir. Prosesnya dan rapat-rapatnya berapa kali. Kemudian mengenai biaya, semuanya,” kata Jokowi setelah meresmikan Masjid Fatahillah di Balai Kota, Jakarta, kemarin. ” Biar semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.”

Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro, membenarkan bahwa perusahaannya meminta jaminan kepada pemerintah. Jaminan yang dimaksud adalah kepastian hukum apabila proyek default atau gagal. Hanggoro menambahkan bahwa sudah ada perpres yang memungkinkan untuk itu. “Kami minta dituangkan secara jelas dalam konsesi dengan Kementerian Perhubungan.”

Kamis lalu, Kementerian Perhubungan semestinya menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada PT KCIC. Namun izin itu gagal diterbitkan karena perjanjian antara Kementerian Perhubungan dan PT KCIC urung diteken. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah tak akan memberikan jaminan buat PT KCIC. “Pokoknya, tidak boleh ada duit negara berupa jaminan atau pembiayaan lainnya,” kata Jonan.KHAIRUL ANAM | DEVY ERNIS | ANANDA TERESIA | MAYA AYU PUSPITASARI | RETNO S

 

 

Polemik Pasal 25

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 8 Januari lalu. Isinya mengundang polemik, terutama soal kebijakan penjaminan. Inilah yang disebut-sebut menjadi dalih PT Kereta Cepat Indonesia-Cina untuk meminta jaminan kepada pemerintah jika kelak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu gagal.

BAB VI. Jaminan Pemerintah

Pasal 25

1. Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah pusat terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha.

2. Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.

3. Jaminan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya proyek strategis nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

4. Pengendalian dan pengelolaan risiko atas jaminan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang untuk:

a. Meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek strategis nasional yang diusulkan untuk diberikan jaminan pemerintah pusat; dan

b. Menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme jaminan pemerintah pusat yang diberikan kepada suatu proyek strategis nasional diusulkan untuk diberikan jaminan pemerintah pusat.

6. Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha yang memintakan jaminan pemerintah pusat, memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan proyek strategis nasional.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme jaminan pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

January 29, 2016

Perluasan Soekarno-Hatta Dimulai 2017

METRO
JUM AT, 29 JANUARI 2016

 Perluasan Soekarno-Hatta Dimulai 2017

TANGERANG – Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan telah menerima penetapan peta perluasan lahan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, dari Gubernur Banten Rano Karno. “Peta lahan yang disetujui tidak berubah, sama persis dengan yang kami ajukan,” kata Budi kemarin.

Menurut Budi, dengan penetapan peta lahan tersebut, perluasan lahan bandara berjalan baik dan semakin mendekati tahap pembebasan lahan. “Saat ini tahapan dilanjutkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan tim appraisal untuk menilai tanah dan bangunan yang akan dibebaskan,” katanya.

Budi optimistis pembebasan lahan untuk pembangunan runway III Soekarno-Hatta itu bisa selesai akhir 2016, sehingga pembangunan fisik bisa dimulai awal 2017. “Karena dibantu banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, sampai tim appraisal independen,” ujarnya.

Ketua Tim Tanah PT Angkasa Pura II Bambang Sunarso mengatakan berdasarkan peta lokasi yang diajukan Angkasa Pura II ke Provinsi Banten, terdapat sekitar 2.600 bidang tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan landasan pacu pesawat III. “Pendataan awal lokasi perencanaan sudah dilakukan, tapi rincian bidang yang harus dibebaskan belum detail, baru perkiraan,” katanya.

Adapun total lahan yang dibutuhkan adalah 216 hektare: 40 hektare milik Angkasa Pura II dan 176 hektare milik warga yang akan dibebaskan, terletak di wilayah Kota Tangerang, meliputi Kelurahan Benda di Kecamatan Benda seluas 25,73 hektare, Kelurahan Selapajang Jaya di Kecamatan Neglasari seluas 10,89 hektare.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Tangerang meliputi Desa Rawa Burung di Kecamatan Kosambi seluas 60,69 hektare, Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi 65,85 hektare, dan Desa Bojong Renged di Kecamatan Teluk Naga seluas 10,03 hektare. “Jumlah pastinya akan ditentukan oleh satuan tugas dari tim appraisal,” katanya.

Saat ini, tahap yang sedang berjalan adalah pelaksanaan pengadaan tanah pada Januari-Juni 2016. Pada tahap ini, tim appraisal mengukur serta menilai harga tanah dan bangunan warga. “Selanjutnya dilakukan pembayaran ganti rugi,” katanya.

Tahap penyerahan hasil bidang tanah dan obyek pengadaan tanah yang dilanjutkan dengan penggusuran dilakukan pada Juli sampai Desember 2016 dan dilanjutkan dengan pembangunan runway. Runway III diharapkan bisa menampung pergerakan pesawat yang akan terus bertambah hingga 430 ribu penumpang. JONIANSYAH HARDJONO

January 29, 2016

Kereta Cepat:Perjanjian Gagal Diteken

Lebih baik dihentikan saja !
Koran Tempo
JUM AT, 29 JANUARI 2016

 Perjanjian Gagal Diteken

JAKARTA – Kementerian Perhubungan belum menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Izin tersebut terganjal oleh belum ditandatanganinya perjanjian penyelenggaraan prasarana proyek itu antara Kementerian Perhubungan dan KCIC.

“Padahal rencananya hari ini (perjanjian penyelenggaraan) mau ditandatangani, tapi masih menunggu kesepakatan dari perusahaan,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko di kantornya, kemarin.

Hermanto menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah menyusun lima pokok perjanjian yang mesti disepakati KCIC. Sayangnya, ada beberapa poin perjanjian yang belum disetujui oleh perusahaan. Poin pertama, Kementerian ingin supaya setiap kegagalan pembangunan dan pengoperasian menjadi tanggung jawab investor dan tidak dibiayai oleh pemerintah.

“Tapi mereka (KCIC) maunya, kalau gagal, pemerintah disuruh membeli atau dilelang. Tapi, kalau dilelang, kan belum tentu ada yang mau beli. Ujung-ujungnya pemerintah juga (yang menanggung),” tutur Hermanto. Dia menegaskan, Kementerian Perhubungan menolak ikut menanggung beban jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung gagal dalam pembangunan dan pengoperasian.

Menurut Hermanto, apabila perusahaan berkeras tidak menyetujui poin tersebut, sama artinya dengan menyalahi kesepakatan awal. Sebab, di awal pembicaraan, pembangunan proyek ini sama sekali tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dari awal sudah disebutkan tidak ada jaminan dari pemerintah. Kalau diminta membeli, berarti pakai APBN, dong,” ujar dia.

Poin lain yang belum disepakati adalah tidak adanya hak eksklusif. Hermanto mengungkapkan, KCIC ingin mendapatkan hak eksklusif tidak adanya jalur kereta lain yang sejajar dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, berdasarkan aturan, perusahaan swasta tidak berhak mendapat hak itu.

“Poin tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyebutkan tidak ada monopoli,” dia menuturkan. Hermanto memastikan, jika perusahaan belum menyepakati klausul tersebut, Kementerian Perhubungan tidak akan menerbitkan izin usaha.

Ada lagi poin yang turut mengganjal, yaitu perbedaan masa konsesi. Kementerian Perhubungan, kata Hermanto, ingin masa konsesi maksimal 50 tahun. Setelah itu perusahaan wajib menyerahkan prasarana kereta kepada negara dalam keadaan laik, bebas dari utang, dan tidak menjadi agunan kepada pihak lain. “Mereka inginnya konsesi lebih dari 50 tahun,” kata Hermanto.

Seorang pejabat di Kementerian BUMN membantah soal rupa-rupa permintaan itu. Sebenarnya, kata pejabat tersebut, perusahaan hanya minta jaminan bila proyek tersebut gagal. Kegagalan bisa berasal dari pelaksana proyek ataupun Kementerian Perhubungan sebagai pemberi konsesi. “Kami minta kompensasi, dong (kalau kegagalan disebabkan oleh Kementerian Perhubungan),” ujar dia.

Pejabat itu juga menganggap wajar mengenai permintaan KCIC supaya masa konsesi yang ditetapkan selama 50 tahun bisa diperpanjang lagi. “Kalau tidak dikasih, ya tidak apa-apa,” kata dia. Adapun Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan belum bisa dimintai konfirmasi hingga kemarin malam. DEVY ERNIS | PRAGA UTAMA | KHAIRUL ANAM | EFRI R.

 

++++

Disebut Minta Jaminan Pemerintah RI, Ini Kata Pengembang Kereta Cepat

Michael Agustinus – detikfinance
Jumat, 29/01/2016 13:57 WIB
Disebut Minta Jaminan Pemerintah RI, Ini Kata Pengembang Kereta Cepat

Jakarta -PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat suara perihal tudingan yang menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) meminta jaminan pemerintah.

KCIC menegaskan, pihaknya sama sekali tidak meminta jaminan seperti ganti rugi proyek atau pengambilalihan proyek bila berhenti di tengah jalan.

“Silakan cari suratnya, kami tidak pernah minta. Kita tidak tahu. Ini prosesnya di pemerintah,” kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Namun, KCIC sedang membahas perihal opsi default di dalam perjanjian konsesi bila proyek kereta cepat gagal. KCIC juga sedang membahas skema ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai wakil pemerintah dan regulator.

“Kita nggak menuntut pemerintah, tapi kalau ada aturan yang berubah, ya kita harus bicarakan lagi. Kita minta dituangkan dalam perjanjian itu (perjanjian konsesi) agar ada pembicaraan lebih lanjut,” sebutnya.

Sebelumnya, Kemenhub menyebut konsorsium kereta cepat khususnya China, secara diam-diam masih meminta jaminan pemerintah. Padahal di awal peluncuran kereta cepat, pengusul menegaskan proyek bisa tetap jalan tanpa jaminan pemerintah.

“Maunya kalau gagal, pemerintah disuruh beli. Infonya begitu. Kan kita nggak mau. Dari awal kita sudah disebutkan, nggak ada jaminan pemerintah kalau beli kan dari APBN,” kata Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko.

Hal ini tentunya langsung ditolak oleh Kemenhub sebagai wakil pemerintah Indonesia. Di dalam poin perjanjian konsesi, Kemenhub jelas menyebutkan pihak Indonesia tidak akan memberikan jaminan.

“Apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian maka menjadi tanggung jawab investor sepenuhnya dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

(feb/drk)

 

++++

Potensi Dampak Gempa Sangat Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Pemodelan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kawasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung rentan terdampak gempa bumi. Dampak guncangan tergolong sangat tinggi dengan skala terkuat VIII-IX mercalli modified intensity, yang bisa merusak bangunan rancangan khusus.

Hasil studi berupa peta tingkat guncangan gempa di zona jalur kereta cepat disampaikan Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geopotensial, dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jaya Murjaya di Jakarta, Jumat (29/1).

”Skenario tingkat guncangan gempa untuk menggambarkan perkiraan guncangan tanah dan efek gempa pada suatu wilayah, baik gempa hipotetik maupun berdasar sejarah gempa. Pada tahap kebijakan, skenario ini bisa menjadi alat perencanaan tanggap darurat,” kata Jaya.

Kepala Bidang Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, studi dilakukan proaktif. BMKG belum pernah dimintai masukan terkait proyek ini.

Sumber gempa yang diperkirakan berdampak terhadap jalur kereta cepat adalah tiga sesar: Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Baribis dengan asumsi kekuatan gempa magnitudo 7,0 dengan kedalaman 10-20 kilometer. Selain itu, ada gempa dari zona subduksi dengan magnitudo momen (Mw) 8,5-9,0 kedalaman 20-25 kilometer.

Dari simulasi tingkat guncangan tanah bersumber gempa subduksi selatan Jawa Barat dengan magnitudo 9 dan kedalaman 25 kilometer akan dihasilkan tingkat guncangan pada skala intensitas VIII-IX mercalli modified intensity(MMI), dengan kerusakan sedang-berat hampir merata di Jabar, termasuk wilayah jalur kereta cepat.

Dari simulasi tingkat guncangan tanah bersumber gempa Sesar Lembang bermagnitudo 6,5 dan kedalaman 10 kilometer dihasilkan tingkat guncangan maksimum berintensitas VI-VII MMI dengan kerusakan ringan-sedang, terutama pada wilayah dekat Sesar Lembang. Jalur kereta cepat, terutama seksi Purwakarta-Walini-Tegalluar berimpitan dengan area Sesar Lembang. Berdasar skenario, jalur itu akan terdampak intensitas VII MMI

Berdasar pemodelan itu, Jaya berharap kajian bahaya gempa bumi seismologi teknik dimasukkan komprehensif dalam dokumen proyek. Kajian itu dapat mendukung perencanaan infrastruktur tahan gempa.

Demi mendukung keselamatan penumpang, perlu juga dilengkapi sistem peringatan dini gempa manakala saat kereta api beroperasi, tiba-tiba terjadi gempa di jalur itu.

”Terkait jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, patut jadi perhatian bahwa daerah Bandung, Padalarang, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Subang, dan Jakarta pernah mengalami kerusakan akibat gempa,” kata Daryono.

Pernyataan Presiden

Kemarin, Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjelaskan sejumlah pertanyaan, termasuk soal kajian kegempaan BMKG. Itu agar tak terjadi kesimpangsiuran informasi. Sejalan dengan itu, pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan proyek setelah diresmikan pembangunannya.

Staf Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan, evaluasi bukan untuk menghentikan proyek karena proyek sudah diputuskan melalui proses panjang. ”Presiden memperhatikan semua masukan yang berkembang,” katanya.

Di kantornya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, seharusnya tak ada polemik pada proyek kereta cepat. Wapres menilai perlu koordinasi kerja lintas kementerian yang lebih baik sehingga tak tampak ada polemik di pemerintah sendiri. (AIK/NDY)

January 29, 2016

Peringatan! BUMN Berpendapatan Di Bawah Rp1 Triliun Bakal Dilebur

Ipotnews – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pendapatan di bawah Rp1 triliun diindikasikan akan dilebur dengan badan usaha “pelat merah” lain yang sejenis dan lebih kuat.

“Kami tengah mempertimbangkan untuk membuat ketentuan terkait pendapatan yang harus didapatkan oleh perusahaan `pelat merah`, dengan minimal pendapatan yang harus diraih sebesar Rp1 triliun per tahun,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, di Subang, Kamis (28/1).

Menurut Harry, jika pendapatan yang diraih sebuah BUMN kurang dari Rp1 triliun, perusahaan tersebut dinilai tidak efisien dan kurang sehat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan peleburan.

“Jika kurang dari itu menjadi tidak efisien, artinya harus digabungkan dengan yang lain. Malah kalau yang sudah tidak punya masa depan, sudah bukan BUMN lagi,” ujar dia.

Harry menjelaskan sebenarnya ide peleburan tersebut bukan berasal dari Kementerian BUMN, tetapi terlontar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan BUMN ke depan harus tumbuh besar, kuat dan sehat.

“Ini sebenarnya bukan kami yang buat, itu dari Pak Jokowi, supaya BUMN itu besar, kuat dan lincah, oleh karena itu ada trace hold minimal Rp1 trilliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Harry mengatakan saat ini BUMN di bawah kedeputiannya yang terindikasi tidak sehat dan perlu dipertimbangkan untuk dilebur dengan BUMN lain jumlahnya mencapai delapan BUMN. Namun dia enggan merinci kedelapan BUMN tersebut.

“Kalau di kedeputian saya ada delapan, untuk siapanya, nanti saja. Sedangkan untuk peleburan, tergantung komite eksekutif mau bagaimana,” tutur dia. (Ant/ef)

January 29, 2016

Pemerintah Kaji Pembangunan Kawasan Industri Kedirgantaraan  

28 Januari 2016

Perakitan pesawat di PT DI (photo : Detik)

Pemerintah Kaji Pembangunan Kawasan Industri Pesawat Terbang

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji rencana pembangunan kawasan industri khusus kedirgantaraan. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri pesawat terbang di dalam negeri.

“Kemenperin sedang berupaya membuat kajian terhadap peluang terbentuknya kawasan industri kedirgantaraan yang diharapkan dapat diwujudkan di Kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Selain soal kawasan industri, saat ini Kemenperin juga tengah mengkaji pembentukan Aerospace Design Center di Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai sarana pusat desain pesawat udara dan komponennya.

Putu mengatakan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kemenperin selama ini dalam upaya mendukung pengembangan industri pesawat udara nasional, di antaranya yaitu mengidentifikasi industri nasional yang memiliki potensi sebagai industri komponen pesawat udara serta melaksanakan bimbingan teknis kepada industri komponen agar memiliki kompetensi dan standar dalam pembuatan komponen-komponen pesawat.

“Hingga saat ini, beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan antara lain bimtek rubber seal, interior, komponen metal, tools dan jig, standar mutu komponen pesawat, ban vulkanisir pesawat serta workshop pembuatan main dan nose landing gear untuk pesawat N219,” kata dia.

Kemenperin Fasilitasi Sinergi Industri Komponen Pesawat

Selanjutnya, Kemenperin telah memfasilitasi sinergi antara industri komponen nasional yang berpotensi membuat komponen pesawat udara dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT Regio Aviasi Industri (RAI).

Program ini mendorong industri nasional terlibat dalam pembuatan komponen pesawat N219, N245, N270, NC 212, CN 235, R-80, Helikopter dan lain-lain.

“Saat ini telah terfasilitasi konsorsium industri dalam pembuatan main dan nose landing gear serta konsorsium pembuatan windshield pada Pesawat N219. Hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan target TKDN pada pesawat N219 sebesar 60 persen,” jelas dia.

Sementara dari sisi industri komponen, Kemenperin juga tengah memfasilitasi komponen pesawat udara nasional untuk mendapatkan sertifikasi baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan monitoring konsorsium pengembangan komponen pesawat N219, melakukan sosialisasi keunggulan pesawat N219 ke pemerintah propinsi, serta membangun kerjasama luar negeri untuk mengembangkan kapasitas industri komponen pesawat udara nasional.

Seperti diketahui, saat ini, pemerintah sedang membangun purwarupa pesawat N-219 yang pelaksanaan roll out-nya telah dilaksanakan pada 10 Desember 2015 dan pada Mei 2016 akan dilaksanakan first flight.

Program pengembangan selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan pesawat N245 dengan kapasitas 50 orang, N270 dengan kapasitas 70 orang, serta pesawat tempur Ifx.

“Pemerintah juga mendukung pengembangan Pesawat R-80 yang saat ini dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri,” kata Putu.

Pengembangan pesawat-pesawat tersebut diharapkan akan menjadi sarana dalam membangun konektivitas antar daerah terutama pada daerah-daerah terpencil, dan yang lebih penting lagi adalah sebagai penggerak tumbuhnya industri komponen di dalam negeri, karena pesawat tersebut ditargetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat mencapai lebih dari 60 persen.

Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi tumbuhnya industri komponen atau pendukung pesawat udara nasional serta membuka peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja.

“Selain itu, Kementerian Pertahanan bersama dengan PT Dirgantara Indonesia sedang mengembangkan pesawat tempur IF-X. Diharapkan pada  2026 sudah dapat diproduksi masal,” tandas dia.

(Liputan6)