Masih Belajar Menjadi Menteri


Sejak jaman reformasi yang namanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum pernah ada yang “perform”. Sekarang Kinerjanya kementrian ini kementrian ini diadu saja dengan performa pemda DKI.. Mungkin kalah ..

Jika tidak ada performa yang baik, kenapa Kementrian PNS ini tidak dibubarkan saja bersama dengan Kementrian Agama.

 

Kegaduhan dan drama politik #PapaMintaSaham pada tahun 2015 belum lenyap dari memori publik. Kini, kegaduhan baru muncul. Kegaduhan awal tahun dipicu publikasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi (ketiga dari kiri) bertanya kepada sejumlah pegawai ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (4/1).  Yuddy  melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) seusai libur nasional Tahun Baru 2016.
ANTARA/WIDODO S JUSUFMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi (ketiga dari kiri) bertanya kepada sejumlah pegawai ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (4/1). Yuddy melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) seusai libur nasional Tahun Baru 2016.

Menteri yang berasal dari Partai Hanura itu merilis kinerja akuntabilitas kementerian. Sejumlah kementerian diberi nilai dan diberi peringkat. Ada yang mendapat nilai tertinggi seperti Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ada juga yang mendapat nilai paling buncit, yakni Kejaksaan Agung.

Publikasi itu memicu kontroversi. Dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Selasa (5/1), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut langkah Menteri Yuddy melanggar etika pemerintahan. Sebab, dalam sistem presidensial, mengevaluasi menteri hak prerogatif Presiden.

Kritik serupa datang dari anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanul Haq, pada acara yang sama. “Langkah Menteri Yuddy tidak etis, timing-nya salah, dan tidak pernah ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk mengumumkan evaluasi itu,” kata Maman.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Herman Suryaman merasa apa yang dilakukan atasannya tidak bermasalah. “Evaluasi seperti itu sudah dilakukan sejak tahun 2004. Bahkan pada tahun 2012, evaluasi kinerja sudah dipublikasikan melalui webKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi baru sekarang tahun 2015, antusiasme pers begitu tinggi,” kata Herman seraya menambahkan, “Kita sih lempeng-lempeng saja.”

Politisi PKB paling keras mengkritik rilis Menteri Yuddy. Boleh jadi karena sejumlah kementerian yang dipimpin kader PKB mendapat nilai rendah dari Kementerian PAN. Maman mempertanyakan kejujuran metodologi yang dilakukan Kementerian PAN.

Berdasarkan survei lembaga independen, kementerian yang dipimpin kader PKB di peringkat menengah. “Di tengah soliditas kabinet, dan instruksi Presiden untuk menghindarkan kegaduhan, kok tiba-tiba Menteri Yuddy membuat kegaduhan. Apakah etis seorang menteri mengevaluasi menteri lain?” kata Maman.

content

Berbicara kepada pers di Kantor Presiden, Yuddy mengatakan, “Pengumuman itu nonpolitis, sama sekali tak ada tendensi politis apa pun. Jadi, tak perlu tersinggung. Itu lumrah dan biasa karena sudah lama dilakukan Kementerian PAN dan RB,” kata Yuddy.

Dukungan

Langkah Yuddy itu tampaknya mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selaku Ketua Tim Reformasi Nasional, Kalla mengatakan, sejumlah menteri tidak perlu marah dengan penjelasan Yuddy. “Sebenarnya, saya yang umumkan pertama di Istana Wapres. Waktu itu, tak ada yang marah. Mereka tertawa-tawa. Mengapa sekarang marah,” kata Kalla (Kompas, 7 Januari 2016).

Kegaduhan politik yang terjadi, menurut pengamat politik Fachry Ali, menunjukkan belum matangnya sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “Mereka masih belajar menjadi menteri,” kata Fachry.

Ciri menteri yang masih belajar menjadi menteri, kata Fachry, bisa dilihat dari perilaku politiknya. Selalu ingin menonjolkan diri, mengkritik menteri lain, memasang iklan di media massa. Jiwa aktivis juga masih mewarnai perilaku menteri yang sebelumnya adalah aktivis itu. “Perilaku belajar menjadi menteri inilah yang harus dihentikan,” kata Fachri.

Fachry mengingatkan bahwa menteri adalah para pembantu presiden dan bukan mewakili dirinya sendiri atau mewakili partai politik. “Budaya politik ini perlu dikembangkan,” kata Fachry. Seorang menteri dituntut untuk mampu me-manage dirinya sendiri agar bisa memimpin kementerian.

KOMPASTVSatu Meja di Kompas TV edisi “Tahun Baru, Menteri Baru?” Episode 1.

Isu soal perombakan kabinet kian santer setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung dengan pemerintah. Bahkan, seorang Ketua DPP PAN Azis Subekti mengaku sudah mendengar informasi dari dalam Istana, PAN akan mendapatkan dua kursi. Benarkah demikian?

Hasto mengatakan, “Kan, sudah dikatakan Sekjen PAN Eddy Suparno bahwa pandangan itu bukan mewakili sikap partai.” Bagi Hasto, pernyataan PAN bergabung dengan pemerintah adalah dukungan PAN untuk bangsa dan semata-mata untuk konsolidasi kekuatan di parlemen.

Bahkan, jika nanti Presiden memutuskan akan melakukan perombakan kabinet, keputusan itu di tangan Presiden. “Kita taat pada aturan main,” kata Hasto.

Menurut Hasto, perombakan kabinet hanya terjadi atas kehendak Presiden demi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan basis kinerja yang jelas dan untuk konsolidasi kekuatan di DPR.

Presiden Jokowi pernah merombak Kabinet Kerja pada 12 Agustus 2015. Apakah akan terjadi perombakan kabinet untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi mengatakan, “Jangan mendikte. Jangan mengintimidasi. Mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden,” katanya.

Hak prerogatif adalah kata yang sering diucapkan ketika berbicara soal perombakan kabinet. Namun, jika menelusuri teks konstitusi tak ditemukan pengertian hak prerogatif presiden itu. Dalam Pasal 17 UUD 1945 disebutkan, “Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. Boleh jadi hak inilah yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif.

Membentuk kabinet memang menjadi hak presiden. Namun, realitas politik menunjukkan, dukungan parlemen tetaplah diperlukan. Perimbangan politik di pemerintahan dan parlemen haruslah menjadi pertimbangan.

Hal lain yang harus jadi pertimbangan adalah kompetensi dan sikap loyal seorang menteri kepada Presiden. Penilaian perlu dipakai sebagai bahan untuk terus memperbaiki diri.

Ruang demokrasi memang memberikan kesempatan semua pihak untuk bersuara, menuntut untuk mengganti menteri, termasuk juga DPR. Pansus Pelindo II menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN Rini Sumarno. Rekomendasi Pansus Pelindo II ini juga dikritik beberapa kalangan sebagai berlebihan.

Meski demokrasi membuka ruang kebebasan, demokrasi juga membutuhkan tatanan. Konstitusi menyatakan, para menteri adalah pembantu presiden dan dipilih oleh presiden.

Biarlah Presiden Jokowi yang memutuskan apakah akan mengganti menteri atau tetap mempertahankan formasi yang ada. Namun, yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan menteri untuk menerjemahkan visi dan misi Presiden.

Kepastian soal perombakan kabinet juga perlu diberikan agar para menteri bisa tenang bekerja menghadirkan kesejahteraan rakyat. Bukankah hukum tertinggi dalam sebuah pemerintahan adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Simak video Satu Meja Kompas TV di video yang ada di halaman ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: