Tunggu Apa Lagi, Jaksa Agung?


Jaksa Agung pantas untuk diganti. Biar mister Prasetyo kembali jualan bakso saja.., kelihatannya lebih cocok..
KAMIS, 07 JANUARI 2016

 Tunggu Apa Lagi, Jaksa Agung?

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bisa langsung memeriksa mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk mengungkap pencatutan nama Presiden Joko Widodo buat meminta saham PT Freeport Indonesia. “Pokok perkaranya tak masuk hal yang diatur izin presiden,” kata Pramono kemarin.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly juga berpendapat sama. Yasonna mengatakan skandal yang membelit Novanto berkaitan dengan korupsi yang tak memerlukan izin Presiden untuk memeriksanya. “Karena tak terkait pula dengan jabatannya sebagai Ketua DPR,” katanya. “Jadi, Jaksa Agung bisa meneruskan pemeriksaan.”

Rencana pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Setya itu berkaitan dengan pertemuannya dengan pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz-Carlton pada 8 Juni 2015. Sudah 16 saksi dimintai keterangan oleh jaksa, tapi Setya belum diperiksa karena menunggu izin Presiden. Kejaksaan sudah meminta izin kepada Presiden dalam surat tertanggal 23 Desember 2015.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, juga berpendapat sama. “Karena ini pidana khusus,” kata Saldi, kemarin. Karena itu, kata Saldi, aturan hukum soal pemeriksaan terhadap dia memenuhi ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa izin pemeriksaan terhadap anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana ada di tangan Presiden. Namun ayat 3 dari pasal itu menambahkan, ketentuan ini tak berlaku jika anggota Dewan tersebut antara lain melakukan tindak pidana khusus. Menurut Saldi, dugaan permufakatan jahat untuk korupsi masuk kategori tindak pidana khusus itu.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, meminta Jaksa Agung tak lagi takut mengusut Setya. Ia juga mengingatkan Prasetyo agar jangan sampai terkesan takut memproses Setya dengan cara melemparkan bola ke Presiden. “Kalau memang serius, ya, go ahead,” kata Ikrar, kemarin.

Mendapat dorongan kanan-kiri, Prasetyo bergeming. “Prosedur mesti ditempuh, penegakan hukum tidak harus menabrak aturan, itu saja prinsipnya,” kata dia kemarin. Saat disinggung soal Pasal 245 ayat 3, Prasetyo mengatakan, “Tidak ada pidana umum atau pidana khusus. Intinya harus izin.”

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, lembaganya masih mengkaji surat dari Jaksa Agung itu sebelum diserahkan langsung kepada Presiden. “Apakah Kejaksaan Agung bisa langsung memeriksa, nanti setelah kajian itu.” AHMAD FAIZ | DIKO OKTARA | TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | ABDUL MANAN


Izin Tak Izin Presiden

Perlu-tidaknya Kejaksaan Agung meminta izin saat memeriksa anggota DPR diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*– Pasal 245 ayat (1)

Jika persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden* paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan — Pasal 245 ayat (2)

Persetujuan tertulis dari Presiden* tidak diperlukan apabila anggota DPR yang akan dipanggil atau diperiksa itu: —Pasal 245 ayat (3)

  • Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  • Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
  • Disangka melakukan tindak pidana khusus.

    *Awalnya, izin harus dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 22 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa izin pemeriksaan dari Presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: