Soal Kereta Cepat Jakarta Bandung


Project kereta cepat yang diarah adalah perkebunan tehWalini..  Para pembuat keputusan tidak peduli soal kereta cepat sebenarnya.  Kalau mereka serius mau mengembangkan kereta api kenapa mereka tidak bangun kereta cepat ke Surabaya ?  Atau perbaiki perkereta apian di Indonesia ? Mereka hanya mengincar property di sekitar kebon teh Walini.

Kajiam Amdalnya saja copy paste alias dodol. Sudah stop saj project mercusuar ini !

+++

Dari Kompas KERETA CEPAT

Bisnis Kawasan Jadi Andalan Pendapatan

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan kereta cepat yang digagas konsorsium badan usaha milik negara Indonesia dan Tiongkok akan mengandalkan pemasukan dari pengembangan kawasan dengan konsep pengembangan kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi (transit oriented development/TOD). Pengembangan kawasan itu diharapkan bisa menutup kekurangan dari penjualan tiket yang tentu belum banyak di masa awal pengoperasian.

“Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan pada lokasi persinggahan atau TOD sehingga wilayah sepanjang koridor Jakarta- Bandung akan menjadi lokomotif ekonomi regional,” kata Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo, dalam jumpa pers, seusai penandatangan perjanjian usaha patungan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co Ltd, di Jakarta, Jumat (16/10).

PSBI terdiri dari PT Wika (38 persen), PT Kereta Api Indonesia (25 persen), PT Perkebunan Nusantara VIII (25 persen), dan PT Jasa Marga (12 persen). PSBI memegang 60 persen saham perusahaan patungan yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Di perusahaan patungan itu, China Railway International Co Ltd memegang 40 persen saham.

“Kami menyetor modal berdasarkan saham yang kami miliki. Jadi, jika terjadidefault (kegagalan), tanggung jawab yang kami pikul sebesar saham yang kami miliki,” kata Bintang.

Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman, pembangunan awal akan dilakukan di Walini, lahan perkebunan teh milik PTPN VIII. “Pembangunan harus disesuaikan dengan rencana induk,” katanya.

Pembangunan kereta cepat diperkirakan membutuhkan dana sekitar 5,5 miliar dollar AS atau Rp 74,25 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS. Dari jumlah itu, perusahaan patungan KCIC menanggung biaya 25 persen dan 75 persen akan dibiayai perbankan Tiongkok, yaitu Bank Pembangunan China (CDB).

“Akhir November ini akan ditandatangani perjanjian pembiayaan dengan CDB. Saat ini masih finalisasi. Secara paralel juga diurus perizinannya,” kata Bintang. Pembangunan proyek akan dimulai 2016 dan selesai akhir 2018. Kereta cepat akan dioperasikan semester I-2019.

Chairman of Board China Railway International Co Ltd Yang Zhongming menilai, kerja sama dengan Indonesia akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. “Konsep business to business yang dikembangkan akan meningkatkan potensi bisnis dari kedua pihak,” katanya.

Pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung, Ofyar Tamin, menilai, pembangunan kereta cepat harus memikirkan kesiapan di Bandung. “Jangan sampai Jakarta-Bandung 30 menit, tetapi menuju Gedebage-nya bisa dua jam,” katanya.

Dari Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan, sejumlah ulama mendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Saya kira proyek kereta cepat ini tidak ada masalah,” kata Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Adib Rofiuddin, saat menerima kunjungan Menteri BUMN Rini M Soemarno, Jumat. (ARN/SEM)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Oktober 2015, di halaman 19 dengan judul “Bisnis Kawasan Jadi Andalan Pendapatan”.

  • 0
  • 0

++++++

 

SELASA, 19 JANUARI 2016

Aher Minta BUMD Dilibatkan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta badan usaha milik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota di Bandung Raya bergabung dalam konsorsium pembangunan proyek kereta ringan atau LRT. Saat ini proyek tersebut digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). “Kalaupun tidak masuk dalam konsorsium antara pemerintah Indonesia dan Cina, mungkin ada di anak perusahaan, termasuk pengelolaan kawasan. Kami sudah minta ke pusat,” ujar dia, kemarin.

Proses perizinan trase LRT Bandung Raya adalah kewenangan provinsi Jawa Barat. Izin trase ini akan diajukan oleh KCIC. “Trase masih dibahas, tapi kemungkinan akan menggunakan trase yang sudah dikaji untuk monorel,” kata dia.

Pembangunan LRT Bandung Raya akan berbekal peraturan presiden. Proyek ini bakal terhubung dengan kereta api cepat Jakarta��“Bandung. “Keputusannya kereta cepat akan terintegrasi dengan LRT Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang,” kata dia.

Pekan lalu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan saat ini ada delapan trase yang ditawarkan pemerintah provinsi dalam jaringan LRT Bandung Raya ini. Enam trase yang menghubungkan antardaerah di Bandung Raya dan dua trase melayani rute khusus di dalam Kota Bandung.

Enam trase yang melayani rute antara daerah itu antara lain Leuwipanjang��“Jatinangor, Leuwipanjang��“Padalarang, Leuwipanjang��“Soreang, Gedebage��“Majalaya, Martadinata��“Majalaya, serta Dago��“Pasirluyu. “Stasiun utama berada di Leuwipanjang,” kata Iwa.AHMAD FIKRI | PUTRA PRIMA PERDANA

+++++

Kereta Cepat Lengkapi Kota Baru

Jakarta, KompasPembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mendukung pengembangan kota baru Walini dan pusat bisnis baru di stasiun yang disinggahi. Direncanakan, akan dikembangkan pusat bisnis baru yang terdiri dari kawasan komersial, pendidikan, hunian, dan fasilitas kesehatan. Investasi yang diperlukan sekitar 5,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 76,45 triliun.

“Bukan hanya pembangunan kereta cepat, karena yang utama adalah pengembangan kota baru Walini. Kereta cepat hanya merupakan moda transportasinya,” kata Ketua Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik BUMN Wianda Pusponegoro, Senin (11/1), di Jakarta.

Menurut Staf Khusus PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) untuk proyek kereta cepat (HSR) Hendra Mardiana, sebelum ada proyek kereta cepat, PTPN VIII telah membuat rencana induk pengembangan kawasan agrobisnis dan wisata terpadu Walini sejak 2005. Alasannya, pembangunan Jalan Tol Purbaleunyi mengakibatkan iklim mikro berubah yang mengakibatkan turunnya produktivitas teh sehingga dibutuhkan bisnis baru bagi PTPN VIII.

Dengan adanya rencana pembangunan kereta cepat, PTPN VIII diminta bergabung untuk mengembangkan sentra ekonomi baru koridor Jakarta-Bandung. PTPN VIII telah menyiapkan lahan 2.900 ha untuk kota baru Walini yang akan dikembangkan. Direncanakan terdapat beberapa sentra bisnis di setiap stasiun yang disinggahi kereta cepat, yakni di Halim, Karawang, Walini, dan Gedebage. Di sentra bisnis tersebut, juga akan dibangun kawasan komersial, hunian, pendidikan, dan kesehatan.

Hingga saat ini, lanjut Hendra, pihaknya masih mengurus perizinan. Semua perizinan ditargetkan selesai sebelum pencanangan 21 Januari. “Rekomendasi dari Gubernur Jabar, Gubernur DKI Jakarta, termasuk bupati dan wali kota sudah keluar semua,” kata Hendra.

Menurut pengajar Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid Lubis, pembangunan proyek besar seperti kereta cepat memerlukan rencana induk tentang pertumbuhan ekonomi yang hendak disasar. “Bukan sekadar membangun,” kata Harun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) Bintang Perbowo mengatakan, pihaknya sangat menjaga agar proyek kereta cepat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu keuangan perusahaan.

“Kereta cepat ini tidak dikerjakan oleh Wika, tetapi oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Perusahaan ini adalah anak usaha dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Wika memegang 38 persen dari PT Pilar ini. Jadi jika terjadi sesuatu dengan kereta cepat, tidak mengena Wika secara langsung,” papar Bintang.

Ditambahkannya, Wika sudah menghitung proyek tersebut dan terus berhati-hati karena tidak ingin bisnis inti mereka juga terbawa oleh kereta cepat.

“Kereta cepat ini akan membuat Wika maju karena Wika akan mendapatkan alih teknologi dari Tiongkok bagaimana membangun kereta cepat,” ujar Bintang. (NAD/ARN/MAR)

+++++++

KLH: Kajian Amdal Kereta Cepat Tak Layak

RABU, 20 JANUARI 2016 | 06:53 WIB

.. KLH: Kajian Amdal Kereta Cepat Tak Layak

 

TEMPO.CO, Jakarta – Tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membedah Analisis Dampak Lingkungan (amdal) terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tim menyimpulkan, dokumen yang diajukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina tersebut belum layak. 
Anggota tim, Widodo Sambodo, menilai dokumen amdal milik perusahaan patungan Indonesia_Cina tersebut belum lengkap. “Juga belum jelas,” kata Widodo, Direktur Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, kepada Tempo, Selasa, 19 Januari 2016. 
Widodo menjelaskan, amdal antara lain harus berisi kajian dalam dua musim, yakni kemarau dan hujan. Tujuannya untuk mengukur resapan air daerah yang akan dilalui kereta cepat. Tapi, kajian amdal yang diserahkan PT Kereta Cepat, Jumat pekan lalu, itu hanya menggunakan data sekunder yang telah ada.
Widodo khawatir dokumen yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Dia menilai dokumen amdal ini disusun dengan terburu-buru. “Mesti sabar. Jangan hanya mengejar administrasi saja,” kata Widodo. Kajian Amdal perusahaan, Widodo menambahkan, juga tidak merinci mengenai daerah tangkapan hujan di kawasan Walini.
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: