Deradikalisasi Paham Teroris Dimulai dari Penjara


Jaman SBY program deradikalisasi berjalan setengah hati.. Kenapa ya ??
Koran Tempo
JUM AT, 22 JANUARI 2016

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfokus pada program deradikalisasi. “Terutama terhadap napi dan mantan napi terorisme,” kata Jokowi, dalam rapat terbatas untuk membahas program pencegahan terorisme dan deradikalisme, kemarin. Presiden meminta agar para bekas narapidana teroris ini terus dipantau dan didampingi setelah kembali ke masyarakat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan terpidana kasus terorisme akan diberi sel dan perhatian khusus. “Supaya jangan terjadi lagi seperti si Afif alias Sunakim,” tutur dia. Afif adalah pelaku penembakan di kawasan Thamrin pada Kamis pekan lalu. Ia pernah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada 2011 karena mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh, pada 2010.

Menurut Yasonna, penjagaan terhadap sel untuk terpidana teroris akan diperketat. “Kalau ada yang datang dan bertamu tidak boleh kontak badan, tapi hanya melalui telepon,” kata Yasonna.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah akan melibatkan seluruh organisasi masyarakat Islam sebagai upaya deradikalisasi terhadap paham-paham terorisme yang membawa unsur agama. Caranya, berkampanye dengan menggunakan ormas Islam di daerah-daerah tertentu yang memiliki paham radikal. “Akan lebih dimasifkan upaya pencegahan perilaku ekstrem,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan para kyai NU sudah lama menggalakkan sosialisasi deradikalisasi. “Para kyai selalu berpesan bahwa tidak ada alasan melakukan kekerasan.”

Said mengklaim, sejak dua tahun lalu, ia sudah memperingatkan pemerintah soal radikalisasi di lingkup masyarakat. “Tapi tidak dipercaya. Padahal, kami tahu ada aliran dana kepada kelompok radikal dengan dalih yayasan,” tutur dia kemarin.

Direktur Eksekutif Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia, Ahmad Suaedy, menyatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan pendidikan untuk keperluan deradikalisasi paham terorisme. “Banyak guru mendidik anak-anak secara indoktrinatif dan kadang-kadang provokatif. Misalnya, Islam itu benar, Kristen salah,” kata dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan akan melarang buku yang memuat paham radikalisme. Ia menanggapi temuan Gerakan Pemuda Ansor berupa buku pelajaran tingkat taman kanak-kanak berjudul Anak Islam Suka Membaca di Depok, yang dianggap memuat unsur radikalisme.ANANDA TERESIA| REZA ADITYA| TIKA PRIMANDARI| ISTIQOMATUL HAYATI


Undang-undang Terorisme Negeri Jiran

Negara-negara Asia Tenggara menerapkan undang-undang tentang ancaman keamanan negara dan terorisme sejak puluhan tahun lalu.

MALAYSIA

Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA)

  • Berlaku pada 1960-2011
  • Penahanan tanpa pengadilan.
  • 10.665 orang ditangkap di bawah ISA periode 1960-2005
  • 12 warga Malaysia dieksekusi periode 1984-1993
  • ISA juga dipakai mendeportasi para terduga militan yang berpotensi melakukan aksi terorisme.
  • ISA dipakai menahan tokoh oposisi Anwar Ibrahim
  • Pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak kemudian mengganti ISA dengan dua rancangan undang-undang baru: Undang-undang Security Offences Act 2012 dan

    Akta Pencegahan Keganasan 2015 (POTA).

  • POTA disahkan pada 7 April 2015, memberikan kekuasaan pemerintah menahan tersangka teror tanpa pengadilan atau selama periode dua tahun. Tidak dimungkinkan peninjauan yudisial terhadap penahanan.

    SINGAPURA

    Undang-undang Prohibition Against False Threats of Terrorist Act

  • Pelanggar undang-undang ini diancam denda hingga 10.000 dollar Singapura dan penjara lima tahun, atau keduanya.

    Undang-undang Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA)

  • Memberi kekuasaan menteri mengambil langkah-langkah untuk menangani keamanan publik.
  • Seseorang yang membawa, atau memiliki senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa izin, dijerat dengan ancaman penalti maksimal hukuman mati.

    THAILAND

    Undang-undang Darurat Negara 1907

  • Terdiri tujuh halaman dokumen yang mengatur keamanan publik

    Undang-undang Darurat Negara 20 Mei 2014

  • Memungkinkan penangkapan tanpa perintah pengadilan, peradilan tersangka perusuh di pengadilan militer, pelarangan pengumpulan massa dan sensor atas nama ketertiban umum.

    Konstitusi Sementara Article 44.

  • Pengganti Undang-undang Darurat Negara oleh Junta Militer yang memungkinkan pemimpin junta berkuasa membuat apapun perintah atas nama keamanan nasional.

    FILIPINA

    Bangsamoro Basic Law (BBL)

  • Rancangan undang-undang yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemungutan suara ditargetkan sebelum masa reses Congress 8 Februari mendatang.
  • Menjadi dasar pembentukan entitas politik otonomi baru yakni Wilayah Otonomi Bangsamoro menggantikan saat ini Wilayah Otonomi Muslim Mindanao.
  • Sebagai undang-undang organik, BBL menyediakan struktur dasar pemerintah untuk Wilayah Otonomi Bangsamoro yang penandatanganan perdamaiannya ditandatangani pada 2014 antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro. GUARDIAN | WIKIPEDIA | PHILSTAR GLOBAL | CHANNEL NEWS ASIA | DWI A
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: