KSAD Ingin Panser Pindad Bisa Berfungsi dengan Baik

emang sering tidak berfungsi dengan baik ???

 Cetak | 23 Januari 2016 78 dibaca 1 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyampaikan niat pemerintah memesan 50 panser Badak dari PT Pindad (Persero). Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar pemerintah terus meningkatkan pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista dari industri strategis nasional.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pun akan mengkaji rencana tersebut. Hal ini bertujuan agar TNI AD mendapatkan alutsista terbaik yang berfungsi bagus.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (TNI) Mulyono seusai penandatanganan kontrak pengadaan 147 paket barang dan jasa di Jakarta, Jumat (22/1), mengatakan akan melihat dulu hasil uji coba panser Badak. “Kami ingin supaya TNI AD bisa mendapat alutsista yang baik supaya alat yang digunakan dan dipesan dari Pindad benar-benar bisa untuk melaksanakan tugas dengan bagus,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Mulyono, TNI AD berharap bisa mengganti dua alutsista kavaleri yang sudah tua, yakni panser Saladin dan Saracen. Kedua panser berpenggerak roda 6 x 6 ini buatan pabrik Alvis dari Inggris dan didatangkan pada awal 1960-an. Saladin berfungsi sebagai unit pemukul, sedangkan Saracen yang dilengkapi persenjataan juga bisa mengangkut pasukan.

KSAD mengatakan, apabila uji fungsi Badak berjalan baik, bisa saja menggantikan Saladin. Pengadaan alutsista lainnya pada tahun 2016 ini akan melanjutkan pengadaan dari rencana strategis minimal (minimum essential force) tahun 2009-2014 dan juga menyiapkan kontrak baru.

TNI AD juga mulai merealisasikan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016. Kemarin, kontrak untuk 147 paket barang dan jasa bernilai Rp 2,9 triliun ditandatangani bersama 16 rekanan.

Paket kontrak itu, antara lain, Pusat Penerbang TNI AD senilai Rp 205, 2 MILIAR, PUSAT INTELIJEN TNI AD (RP 8,4 MILIAR), DIREKTORAT PERALATAN TNI AD (RP 667,4 MILIAR), DIREKTORAT PERBEKALAN DAN ANGKUTAN TNI AD (RP 142 MILIAR), DIREKTORAT KESEHATAN TNI AD (RP 90,8 MILIAR), DAN DIREKTORAT TOPOGRAFI TNI AD (RP 7,6 MILIAR). SELAIN ITU, PENGADAAN DI KOMANDO-KOMANDO UTAMA TNI AD MENCAPAI RP 1,1 TRILIUN.

Kontrak pengadaan 147 paket ini mencakup 35 persen dari keseluruhan anggaran belanja barang dan jasa TNI AD tahun ini sebesar Rp 8,11 triliun.

Penandatanganan kontrak awal tahun, kata Mulyono, untuk menjalankan kebijakan Presiden Joko Widodo guna mempercepat kerja. Diharapkan, pengerjaan bisa rampung tepat waktu dan tidak ada program lintas tahun.

Pekan lalu, TNI AU menandatangani 27 kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp 323 miliar. Adapun TNI AL melaksanakan pada awal Januari untuk 154 kontrak senilai Rp 1,19 triliun. (INA)