KPK Incar 24 Politikus Senayan


Politikus Senayan memang “predator ” uang rakyat !
Koran Tempo
KAMIS, 28 JANUARI 2016

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan keterlibatan sejumlah politikus Senayan dalam kasus suap Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka, sekitar 24 orang anggota DPR, ditengarai terkait dengan proyek jalan yang dikawal tersangka Damayanti.

Arahnya sama. Mungkin ada paket lain,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Linda Trianita dari Tempo, kemarin. “Bisa jadi ada duit yang lain.” Agus memastikan, dari pengembangan penyidikan, KPK segera menetapkan sejumlah tersangka baru, baik dari pemberi suap maupun penerima suap.

Damayanti ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis dua pekan lalu dalam kasus suap proyek infrastruktur di Ambon, Maluku. KPK menangkap politikus PDI Perjuangan tersebut��”kini telah dipecat sejak kasus ini terungkap��” pada malam sebelumnya.

Di tempat terpisah, pada waktu hampir bersamaan KPK meringkus Abdul Khoir, Julia Prasetyarini, dan Dessy A. Edwin. Ketiganya sudah jadi tersangka dalam kasus yang sama. Abdul Khoir adalah bos perusahaan jasa konstruksi di Ambon, PT Windhu Tunggal Utama. Adapun Julia alias Uwi dan Dessy belakangan disebut sebagai staf Damayanti.

Dalam rentetan operasi tangkap tangan tersebut, KPK menemukan bukti fulus senilai Sin$ 99 ribu. Namun KPK mendapatkan pengakuan bahwa total duit yang dikucurkan Abdul Khoir mencapai Sin$ 404 ribu atau sekitar Rp 3,9 miliar (dengan kurs 9.700 per dolar Singapura).

Tanda-tanda penyidikan kasus ini mengarah ke keterlibatan politikus Senayan lainnya mulai terbaca ketika KPK menggeledah ruang kerja kolega Damayanti di Komisi Infrastruktur DPR, Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar danYudi Widiana Adia dari Fraksi PKS. Kemarin, Budi, yang telah dicekal KPK, memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah setelah tak hadir pada panggilan pertama.

Haerudin Masarro, kuasa hukum Abdul Khoir, mengungkapkan bahwa penyidik KPK menanyakan peran 24 anggota dari total 54 anggota Komisi Infrastruktur DPR. Menurut Haerudin, kliennya telah menjelaskan secara detail bahwa setiap anggota Dewan mengantongi jatah paket pekerjaan.

Paket-paket inilah yang biasanya disalurkan kepada kontraktor proyek di daerah lewat BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional). “Kadang-kadang ada yang maju kayak DWP (Damayanti) ini, ada juga yang cuma nitip,” kata Haerudin, mengutip penjelasan kliennya.

Setelah diperiksa KPK Selasa malam lalu, Kepala BPJN IX untuk Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary, mengungkapkan bahwa proyek untuk Abdul Khoir adalah pembangunan jalan lebih dari 5 kilometer di Pulau Seram. “Saya tak hafal nilainya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dari Golkar, Muhiddin Mohamad Said, enggan menanggapi soal jatah paket proyek di Maluku. “Biarlah KPK bekerja dengan baik,” ujarnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi Infrastruktur dari Fraksi De mokrat yang juga berasal dari daerah pemilihan Maluku, Michael Wattimena, mengaku tak tahu soal paket proyek infrastruktur yang diduga “diperdagangkan” oleh Damayanti. “Kami nanti salah bicara.” LINDA TRIANITA | AGOENG WIJAYA

CELAH RENTE PROYEK INFRASTRUKTUR

Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar-wilayah. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun kasus dugaan suap Damayanti Wisnu Putranti mengingatkan rentannya tahun infrastruktur ini dimanfaatkan para pemburu rente.

Rp 31,5 triliun

Anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Pertanian

768,7 kilometer

Panjang proyek jalan, belum termasuk pemeliharaan jalan sepanjang 44.570 kilometer.

400 ribu hektare

Luas jaringan irigasi yang akan dikembangkan atau diperbaiki.

8 unit

Jumlah dermaga sungai dan danau baru.

Rp 48,5 triliun

Anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Perhubungan.

8,051 kilometer

Panjang proyek pembangunan jembatan, belum termasuk pemeliharaan jembatan 378,3 kilometer.

33 unit

Jumlah jembatan, underpass, flyover kereta api dibangun.

15 unit

Jumlah lokasi bandar udara baru yang dibangun.

Rp 104,1 triliun

Anggaran infrastruktur yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

28,95 kilometer

Panjang ruas jalan tol yang dibangun.

142,1 kilometer

Panjang jalur kereta api.

11.642 unit

Jumlah rumah susun dibangun. Rumah swadaya untuk 94 ribu rumah tangga.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: