Kereta Cepat:Perjanjian Gagal Diteken


Lebih baik dihentikan saja !
Koran Tempo
JUM AT, 29 JANUARI 2016

 Perjanjian Gagal Diteken

JAKARTA – Kementerian Perhubungan belum menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Izin tersebut terganjal oleh belum ditandatanganinya perjanjian penyelenggaraan prasarana proyek itu antara Kementerian Perhubungan dan KCIC.

“Padahal rencananya hari ini (perjanjian penyelenggaraan) mau ditandatangani, tapi masih menunggu kesepakatan dari perusahaan,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko di kantornya, kemarin.

Hermanto menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah menyusun lima pokok perjanjian yang mesti disepakati KCIC. Sayangnya, ada beberapa poin perjanjian yang belum disetujui oleh perusahaan. Poin pertama, Kementerian ingin supaya setiap kegagalan pembangunan dan pengoperasian menjadi tanggung jawab investor dan tidak dibiayai oleh pemerintah.

“Tapi mereka (KCIC) maunya, kalau gagal, pemerintah disuruh membeli atau dilelang. Tapi, kalau dilelang, kan belum tentu ada yang mau beli. Ujung-ujungnya pemerintah juga (yang menanggung),” tutur Hermanto. Dia menegaskan, Kementerian Perhubungan menolak ikut menanggung beban jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung gagal dalam pembangunan dan pengoperasian.

Menurut Hermanto, apabila perusahaan berkeras tidak menyetujui poin tersebut, sama artinya dengan menyalahi kesepakatan awal. Sebab, di awal pembicaraan, pembangunan proyek ini sama sekali tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dari awal sudah disebutkan tidak ada jaminan dari pemerintah. Kalau diminta membeli, berarti pakai APBN, dong,” ujar dia.

Poin lain yang belum disepakati adalah tidak adanya hak eksklusif. Hermanto mengungkapkan, KCIC ingin mendapatkan hak eksklusif tidak adanya jalur kereta lain yang sejajar dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, berdasarkan aturan, perusahaan swasta tidak berhak mendapat hak itu.

“Poin tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyebutkan tidak ada monopoli,” dia menuturkan. Hermanto memastikan, jika perusahaan belum menyepakati klausul tersebut, Kementerian Perhubungan tidak akan menerbitkan izin usaha.

Ada lagi poin yang turut mengganjal, yaitu perbedaan masa konsesi. Kementerian Perhubungan, kata Hermanto, ingin masa konsesi maksimal 50 tahun. Setelah itu perusahaan wajib menyerahkan prasarana kereta kepada negara dalam keadaan laik, bebas dari utang, dan tidak menjadi agunan kepada pihak lain. “Mereka inginnya konsesi lebih dari 50 tahun,” kata Hermanto.

Seorang pejabat di Kementerian BUMN membantah soal rupa-rupa permintaan itu. Sebenarnya, kata pejabat tersebut, perusahaan hanya minta jaminan bila proyek tersebut gagal. Kegagalan bisa berasal dari pelaksana proyek ataupun Kementerian Perhubungan sebagai pemberi konsesi. “Kami minta kompensasi, dong (kalau kegagalan disebabkan oleh Kementerian Perhubungan),” ujar dia.

Pejabat itu juga menganggap wajar mengenai permintaan KCIC supaya masa konsesi yang ditetapkan selama 50 tahun bisa diperpanjang lagi. “Kalau tidak dikasih, ya tidak apa-apa,” kata dia. Adapun Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan belum bisa dimintai konfirmasi hingga kemarin malam. DEVY ERNIS | PRAGA UTAMA | KHAIRUL ANAM | EFRI R.

 

++++

Disebut Minta Jaminan Pemerintah RI, Ini Kata Pengembang Kereta Cepat

Michael Agustinus – detikfinance
Jumat, 29/01/2016 13:57 WIB
Disebut Minta Jaminan Pemerintah RI, Ini Kata Pengembang Kereta Cepat

Jakarta -PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat suara perihal tudingan yang menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) meminta jaminan pemerintah.

KCIC menegaskan, pihaknya sama sekali tidak meminta jaminan seperti ganti rugi proyek atau pengambilalihan proyek bila berhenti di tengah jalan.

“Silakan cari suratnya, kami tidak pernah minta. Kita tidak tahu. Ini prosesnya di pemerintah,” kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Namun, KCIC sedang membahas perihal opsi default di dalam perjanjian konsesi bila proyek kereta cepat gagal. KCIC juga sedang membahas skema ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai wakil pemerintah dan regulator.

“Kita nggak menuntut pemerintah, tapi kalau ada aturan yang berubah, ya kita harus bicarakan lagi. Kita minta dituangkan dalam perjanjian itu (perjanjian konsesi) agar ada pembicaraan lebih lanjut,” sebutnya.

Sebelumnya, Kemenhub menyebut konsorsium kereta cepat khususnya China, secara diam-diam masih meminta jaminan pemerintah. Padahal di awal peluncuran kereta cepat, pengusul menegaskan proyek bisa tetap jalan tanpa jaminan pemerintah.

“Maunya kalau gagal, pemerintah disuruh beli. Infonya begitu. Kan kita nggak mau. Dari awal kita sudah disebutkan, nggak ada jaminan pemerintah kalau beli kan dari APBN,” kata Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko.

Hal ini tentunya langsung ditolak oleh Kemenhub sebagai wakil pemerintah Indonesia. Di dalam poin perjanjian konsesi, Kemenhub jelas menyebutkan pihak Indonesia tidak akan memberikan jaminan.

“Apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan dan pengoperasian maka menjadi tanggung jawab investor sepenuhnya dan tidak dibiayai oleh Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

(feb/drk)

 

++++

Potensi Dampak Gempa Sangat Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Pemodelan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kawasan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung rentan terdampak gempa bumi. Dampak guncangan tergolong sangat tinggi dengan skala terkuat VIII-IX mercalli modified intensity, yang bisa merusak bangunan rancangan khusus.

Hasil studi berupa peta tingkat guncangan gempa di zona jalur kereta cepat disampaikan Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geopotensial, dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jaya Murjaya di Jakarta, Jumat (29/1).

”Skenario tingkat guncangan gempa untuk menggambarkan perkiraan guncangan tanah dan efek gempa pada suatu wilayah, baik gempa hipotetik maupun berdasar sejarah gempa. Pada tahap kebijakan, skenario ini bisa menjadi alat perencanaan tanggap darurat,” kata Jaya.

Kepala Bidang Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, studi dilakukan proaktif. BMKG belum pernah dimintai masukan terkait proyek ini.

Sumber gempa yang diperkirakan berdampak terhadap jalur kereta cepat adalah tiga sesar: Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Baribis dengan asumsi kekuatan gempa magnitudo 7,0 dengan kedalaman 10-20 kilometer. Selain itu, ada gempa dari zona subduksi dengan magnitudo momen (Mw) 8,5-9,0 kedalaman 20-25 kilometer.

Dari simulasi tingkat guncangan tanah bersumber gempa subduksi selatan Jawa Barat dengan magnitudo 9 dan kedalaman 25 kilometer akan dihasilkan tingkat guncangan pada skala intensitas VIII-IX mercalli modified intensity(MMI), dengan kerusakan sedang-berat hampir merata di Jabar, termasuk wilayah jalur kereta cepat.

Dari simulasi tingkat guncangan tanah bersumber gempa Sesar Lembang bermagnitudo 6,5 dan kedalaman 10 kilometer dihasilkan tingkat guncangan maksimum berintensitas VI-VII MMI dengan kerusakan ringan-sedang, terutama pada wilayah dekat Sesar Lembang. Jalur kereta cepat, terutama seksi Purwakarta-Walini-Tegalluar berimpitan dengan area Sesar Lembang. Berdasar skenario, jalur itu akan terdampak intensitas VII MMI

Berdasar pemodelan itu, Jaya berharap kajian bahaya gempa bumi seismologi teknik dimasukkan komprehensif dalam dokumen proyek. Kajian itu dapat mendukung perencanaan infrastruktur tahan gempa.

Demi mendukung keselamatan penumpang, perlu juga dilengkapi sistem peringatan dini gempa manakala saat kereta api beroperasi, tiba-tiba terjadi gempa di jalur itu.

”Terkait jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, patut jadi perhatian bahwa daerah Bandung, Padalarang, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Subang, dan Jakarta pernah mengalami kerusakan akibat gempa,” kata Daryono.

Pernyataan Presiden

Kemarin, Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjelaskan sejumlah pertanyaan, termasuk soal kajian kegempaan BMKG. Itu agar tak terjadi kesimpangsiuran informasi. Sejalan dengan itu, pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan proyek setelah diresmikan pembangunannya.

Staf Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menegaskan, evaluasi bukan untuk menghentikan proyek karena proyek sudah diputuskan melalui proses panjang. ”Presiden memperhatikan semua masukan yang berkembang,” katanya.

Di kantornya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, seharusnya tak ada polemik pada proyek kereta cepat. Wapres menilai perlu koordinasi kerja lintas kementerian yang lebih baik sehingga tak tampak ada polemik di pemerintah sendiri. (AIK/NDY)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: