Soal Kereta Cepat : Dua Perpres Bertentangan


hehehe kumaha yeuh Presiden.. Aturan saling bertentangan… Apa nggak baca ? Selain dibaca mesti dipikir juga pak Presiden !

Koran Tempo
SABTU, 30 JANUARI 2016

JAKARTA – Setelah perjanjian gagal diteken, kisruh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjalar ke soal peraturan presiden yang saling bertabrakan. Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berbenturan dengan Perpres No. 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Perpres No. 3/2016 yang menjadi payung hukum bagi 225 proyek strategis itu mengizinkan negara memberi jaminan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan Perpres No. 107/2015, yang diterbitkan khusus untuk proyek kereta dengan panjang rel 142 kilometer tersebut, memastikan pemerintah tidak memberikan jaminan. Presiden Joko Widodo diminta mengkaji Perpres No. 3/2016 yang diteken pada 8 Januari lalu itu.

“Saya tidak ingin Presiden keliru,” kata Ajiep Padindang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Selatan, dalam rapat paripurna luar biasa di Jakarta, kemarin. Dalam rapat yang digelar khusus untuk meminta konfirmasi mengenai proyek bernilai Rp 74,2 triliun itu, DPD mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan hadir pula Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan.

Menurut Ajiep, dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 107/2015 dijelaskan proyek yang dikerjakan bersama antara konsorsium BUMN Cina dan konsorsium BUMN Indonesia (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kajian tersebut dibutuhkan supaya ada kejelasan. Saya tidak ingin mengatakan Presiden melanggar.”

Menanggapi hal itu, Rini meyakinkan bahwa proyek kereta cepat memiliki payung hukum khusus, tidak mengikuti Perpres No. 3/2016. “Enggak, beda. Kereta cepat punya perpres sendiri, dan tidak ada jaminan negara di situ.” Isi Pasal 25 Perpres No. 3/2016 yang baru tidak melonggarkan pemerintah untuk memberi jaminan. “Dikatakan ‘boleh’. Kalau boleh, bukan keharusan. Jadi, di luar itu, bisa dilakukan,” kata Rini.

Presiden Joko Widodo berjanji segera menjelaskan polemik ini. “Semua akan disampaikan secara rinci, dari awal sampai akhir. Prosesnya dan rapat-rapatnya berapa kali. Kemudian mengenai biaya, semuanya,” kata Jokowi setelah meresmikan Masjid Fatahillah di Balai Kota, Jakarta, kemarin. ” Biar semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.”

Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro, membenarkan bahwa perusahaannya meminta jaminan kepada pemerintah. Jaminan yang dimaksud adalah kepastian hukum apabila proyek default atau gagal. Hanggoro menambahkan bahwa sudah ada perpres yang memungkinkan untuk itu. “Kami minta dituangkan secara jelas dalam konsesi dengan Kementerian Perhubungan.”

Kamis lalu, Kementerian Perhubungan semestinya menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada PT KCIC. Namun izin itu gagal diterbitkan karena perjanjian antara Kementerian Perhubungan dan PT KCIC urung diteken. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah tak akan memberikan jaminan buat PT KCIC. “Pokoknya, tidak boleh ada duit negara berupa jaminan atau pembiayaan lainnya,” kata Jonan.KHAIRUL ANAM | DEVY ERNIS | ANANDA TERESIA | MAYA AYU PUSPITASARI | RETNO S

 

 

Polemik Pasal 25

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 8 Januari lalu. Isinya mengundang polemik, terutama soal kebijakan penjaminan. Inilah yang disebut-sebut menjadi dalih PT Kereta Cepat Indonesia-Cina untuk meminta jaminan kepada pemerintah jika kelak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu gagal.

BAB VI. Jaminan Pemerintah

Pasal 25

1. Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah pusat terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha.

2. Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.

3. Jaminan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya proyek strategis nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

4. Pengendalian dan pengelolaan risiko atas jaminan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang untuk:

a. Meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek strategis nasional yang diusulkan untuk diberikan jaminan pemerintah pusat; dan

b. Menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme jaminan pemerintah pusat yang diberikan kepada suatu proyek strategis nasional diusulkan untuk diberikan jaminan pemerintah pusat.

6. Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Badan Usaha yang memintakan jaminan pemerintah pusat, memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan proyek strategis nasional.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme jaminan pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: