Pemerintah Tegaskan Tak Melemahkan KPK


Urusan (Pelemahan) KPK bakal jadi catatan buruk Jokowi, jika dia masih berambisi jadi presiden di tahun 2019.

Katrok !

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memperlemah komisi antirasuah itu. Pemerintah masih dalam posisi menunggu draf revisi UU KPK itu dari DPR.

“Tidak mungkin melebar karena sudah ada kesepakatan itu pembahasan hanya pada empat poin kesepakatan. Kami sekarang tinggal menunggu saja draf dari DPR. Kalau sudah masuk (draf) dari DPR baru akan kami bahas. Saya yakin DPR juga berkomitmen,” kata Yasonna, Sabtu (30/1/2016).

Adapun empat poin pembahasan itu ialah pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan mengangkat penyidik.

Kendati pemerintah menegaskan komitmennya, masyarakat sipil menilai alasan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK merupakan sikap hipokrit. Pasalnya, revisi itu justru akan memperlemah KPK yang selama ini terbukti menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Revisi UU KPK ini terkesan dipaksakan karena tidak ada alasan mendesak. Apalagi, selama ini KPK sudah cukup berhasil dalam penindakan korupsi maupun pencegahan korupsi,” kata Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Miko pesimistis atas komitmen pemerintah yang menyatakan akan tetap membahas revisi UU KPK bersama DPR dengan catatan revisi hanya terbatas pada pasal-pasal yang memperkuat KPK. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan menarik diri dari pembahasan revisi UU itu jika substansi UU yang dibahas akan memperlemah KPK. Oleh karena itu, Miko mendorong masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengagalkan revisi UU KPK.

“Saya pesimistis terhadap komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat KPK. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah ketika dua pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Beberapa kasus tidak menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat KPK,” kata Miko.

Pengajar hukum Universitas Trisakti, Jakarta Abdul Fickar Hadjar, terpisah mengatakan sikap pemerintah dan DPR yang hipokrit, menggunakan alasan ingin memperkuat, tetapi sebenarnya berniat melemahkan KPK terlihat dari poin-poin krusial yang hendak dibahas oleh DPR.

“Pemberian wewenang SP3 kepada KPK dengan alasan ada tersangka yang meninggal dunia dalam status tersangka itu wujud kekurangpahaman terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai gugurnya hak menuntut karena kematian,” kata Abdul Fickar.

Selain itu, ia juga menilai izin penyadapan kepada ketua pengadilan akan melemahkan KPK karena di tengah korupsi yang masif di Indonesia, potensi kebocoran informasi itu akan besar. Dengan begitu, KPK bisa kehilangan salah satu kekuatannya karena penyadapan itu berperan dalam operasi tangkap tangan yang selama ini jadi kekuatan KPK.

  • 0
  • 0
  • 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: