Archive for February, 2016

February 26, 2016

Asia dan Oseania Pasar Terbesar Senjata

Koran Tempo
JUM AT, 26 FEBRUARI 2016

 Asia dan Oseania  Pasar Terbesar Senjata

Perdagangan senjata perang menjadi bisnis yang besar dan terus berkembang. Menurut data yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Senin lalu, total volume penjualan senjata dari 2006-2010 ke 2011-2015 meningkat 14 persen di seluruh dunia. Wilayah yang banyak membeli senjata adalah Asia dan Oseania yang meningkat dari 42 persen menjadi 46 persen.

Penjualan senjata di Timur Tengah juga meningkat, dari 18 menjadi 25 persen, dan kini menjadi tempat kedua yang paling penting bagi bisnis senjata. Sekitar 41 persen senjata untuk Timur Tengah dipasok oleh Amerika Serikat. Asia dan Oseania juga menerima 40 persen senjata dari Amerika. Sebanyak 68 persen senjata dari Rusia dijual di wilayah ini. Penjual senjata terbesar ketiga di kawasan ini adalah Cina, yang menjual banyak produknya ke Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar. Tiga negara ini berbatasan dengan rival Cina, India. Pasar senjata di Eropa menurun tajam dan negara-negara di Amerika Utara dan Amerika Selatan lebih sedikit belanja senjata.

Inilah persentase importir senjata di dunia pada periode 2006-2010 dan 2011-2015. STATISTA | NURHASIM

Advertisements
February 25, 2016

Presiden: Anggaran TNI Capai Rp 250 Triliun

Buat perangi LGBT bos?

Tempo.co
SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 15:32

Presiden menyampaikan arahan mengenai tantangan menjaga keamanan dari radikalisme, terorisme, dan kesiapan menuju perdagangan bebas sebagai negara maritim. TEMPO/SubektiTEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia. Menurut dia, jika pertumbuhan ekonomi naik di atas 6 persen, anggaran TNI bisa mencapai Rp 250 triliun atau 1,5 persen dari produk domestik bruto. “Anggaran TNI pada tahun sebelumnya 0,89 persen dari PDB. Sekarang paling tidak 1,1 persen,”�kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai Penguatan TNI di Kantor Presiden, Selasa, 22 Februari 2016. “Kalau ekonomi naik di atas 6 persen, anggaran akan mencapai 1,5 persen atau Rp 250 triliun.” Presiden memerintahkan seluruh menteri mulai menyiapkan peningkatan anggaran untuk TNI. Selain itu, Presiden mengingatkan harus ada perencanaan yang rinci dan matang dalam penggunaan anggaran TNI. “Anggaran harus tepat guna dan terdesain dari awal,” katanya. Jokowi mengatakan perencanaan yang matang diperlukan karena menjadi awal pembangunan strategi kekuatan nasional. Siang ini, Presiden menggelar rapat terbatas mengenai penguatan TNI. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menilai pentingnya melakukan penguatan TNI, termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Sekarang ketahanan dan pertahanan menjadi sangat penting. Maka postur penguatan TNI menjadi materi bahasan khusus Presiden,” katanya. Pramono mengatakan Presiden ingin mengidentifikasi seberapa besar kekuatan yang dimiliki TNI untuk menjaga keamanan negara. Dalam era global, kata Pramono, Presiden memandang kekuatan TNI mencerminkan kekuatan sebuah negara. “Dalam konteks itulah diperlukan TNI dan alutsista yang kuat serta prajurit yang siap tempur,” katanya. Hingga kini rapat terbatas masih berlangsung dan dihadiri sejumlah menteri, seperti Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. ANANDA TERESIA

February 24, 2016

Intelijen dan UU Anti Terorisme

Tragedi bom Thamrin pada pertengahan Januari 2016 telah memunculkan diskursus tentang perlunya pemberian kewenangan kepada intelijen untuk menangkap.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sudah menyatakan bahwa revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu mencakup pemberian kewenangan menangkap dan menahan kepada intelijen/BIN agar kerja penanganan terorisme di Indonesia lebih efektif. Beberapa jajaran pemerintah dan pengamat berpandangan sebaliknya. Bahkan, mantan Kepala Badan Intelijen StrategisSoleman Ponto menyatakan, intelijen tak perlu memiliki kewenangan menangkap. Menurut Soleman, BIN hanya perlu jeli mengatur strategi dalam menjalankan tugas dan bisa bekerja sama dengan kepolisian, khususnya dalam menangani terorisme.

Diskursus mengenai pemberian kewenangan menangkap bagi intelijen bukanlah hal baru di Indonesia. Perdebatan ini pernah memanas saat perumusan RUU Intelijen dalam kurun 2009-2011. Bagi pihak yang mendukung ide kewenangan menangkap, rasionalitas yang diajukan dulu tidak jauh berbeda dengan saat ini: sering kali informasi intelijen tak mendapat perhatian serius dari aparat penindak; dan ketika suatu tragedi buruk menimpa, tak jarang intelijen menjadi kambing hitam. Menurut pandangan ini, pemberian kewenangan menahan dan menangkap bagi intelijen akan menjadi suatu langkah pencegahan yang efektif.

Meski demikian, bahwa ide pemberian kewenangan menangkap ini tidak diakomodasi pada UU 17/2011 tentang Intelijen Negara tentu atas dasar pertimbangan yang tak kalah penting. Pengalaman masa lalu Indonesia, baik pada masa Kopkamtib maupun sebelum terbentuk UU Intelijen, telah menunjukkan bahwa aksi penangkapan oleh intelijen tidak banyak berkorelasi dengan keefektifan pencegahan suatu tindak kriminal atau kejahatan. Yang terjadi justru semakin marak kasus penyalahgunaan kewenangan atau bahkan penyimpangan intelijen, ketika pada akhirnya prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, atau bahkan profesionalisme intelijen itu akan jadi taruhan.

Kembalinya diskursus lama setelah bom Thamrin sesungguhnya dapat dipahami pada tingkatan psikologis—sebagai insting memperkuat pertahanan diri—pasca serangan. Namun, upaya penguatan ini tentu perlu tepat dan tidak emosional, yaitu dengan mempertimbangkan hakikat dan fungsi intelijen itu sendiri serta pengalaman panjang bangsa ini.

Apakah intelijen kebobolan?

Mengambil kesimpulan bahwa intelijen memerlukan kewenangan menangkap adalah tergesa-gesa. Intelijen pada negara demokratis mana pun memiliki tugas pokok bukan untuk menangkap, tetapi hanya sebatas memberikan informasi/hasil analisis sebagai peringatan dini pada pengambil kebijakan/keputusan agar dapat menentukan langkah yang tepat terhadap kondisi tertentu.

Dalam konteks bom Thamrin, BIN sudah melaksanakan tugas dengan memberikan peringatan tentang kemungkinan serangan teroris antara Desember-Januari, sebagaimana dinyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Pada konteks itu perlu dipahami bahwa apa yang dipertanyakan masyarakat sebagai ”kebobolan intelijen” adalah analisis intelijen yang terkesan belum detail dan belum menyentuh hingga kelompok atau lokasi serangan, terlebih para pelaku teror adalah mantan terpidana teroris yang seharusnya masih terpantau lembaga intelijen.

Perlu diakui, bukanlah perkara mudah memprediksi kelompok atau lokasi serangan, tetapi bukan berarti lembaga intelijen tidak berupaya. Evaluasi terhadap kerja analisis intelijen perlu senantiasa dilakukan demi perbaikan kerja intelijen di masa depan karena kegagalan berulang dalam mengidentifikasi dadakan teknis sesungguhnya menunjukkan persoalan serius pada kerja intelijen. Pemerintah AS pun pernah melakukan hal serupa terhadap CIA pasca peristiwa 11 September–ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa informasi terkait 11 September sudah didapatkan, hanya saja belum terpilah secara komprehensif. Kiranya kejelasan yang sama perlu kita dapatkan demi peningkatan rasa aman masyarakat.

Kalaupun hasil evaluasi nanti menunjukkan bahwa intelijen atau BIN sudah memprediksi hingga ke tingkat kelompok dan lokasi serangan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum, persoalannya bukan terletak pada kekurangan kewenangan, tetapi kurang koordinasi antar-aparat keamanan. Apabila persoalan koordinasi ini ”diselesaikan” dengan pemberian kewenangan menangkap untuk intelijen, yang terjadi bukanlah menyelesaikan persoalan, tetapi semakin memperumit persoalan.

Penting dipahami, lembaga intelijen berbeda dengan lembaga penegak hukum. Keberadaan intelijen yang ditujukan untuk menguak informasi rahasia lawan tentu memiliki karakteristik yang lekat dengan kerahasiaan. Pada konteks itu, bagaimana akuntabilitas suatu penangkapan rahasia oleh intelijen dapat dipertanggungjawabkan ke publik? Bagaimana memastikan bahwa kewenangan ini tak disalahgunakan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab? Ini tentu berbeda dengan aparat penegak hukum: setiap penangkapan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka di depan pengadilan.

Lebih jauh, apabila masih dipaksakan, pemberian kewenangan menangkap pada intelijen juga akan memunculkan ketumpangtindihan wewenang dengan aparat penegak hukum di tataran operasional. Pada konteks itu pula, apa yang dikatakan Zulkifli Lubis tentang intelijen sebagai ”prajurit bayangan yang berperang dalam perang adu pintar” akan bisa kehilangan maknanya.

Perkuat kemampuan

Dalam perang adu pintar, kemampuan analitis para ”prajurit bayangan” ini menjadi modalitas utama. Kemampuan mendapatkan, mengolah, memilah, hingga menganalisis suatu informasi merupakan jantung kerja intelijen dan sesungguhnya dapat menjadi salah satu upaya pencegahan yang paling efektif. Namun, intelijen bukan bak cenayang yang dapat meramalkan masa depan dari bola ramal.

Penguatan kemampuan intelijen ini perlu dilakukan mulai dari pemilihan kapabilitas manusia yang benar-benar pernah mengenyam pendidikan intelijen ataupun ahli di bidang tertentu hingga tersedianya dukungan kapasitas teknologi dalam pengumpulan informasi.

Selain itu, komitmen dalam mendorong profesionalisme intelijen juga perlu datang dari pengguna informasi intelijen dan Komisi Pengawasan Intelijen DPR. Tanpa dukungan pihak-pihak ini, tak jarang intelijen pun dapat terjatuh ke dalam pusaran politik praktis dan berakhir tidak maksimal dalam menjalankan tugas mengidentifikasi ancaman keamanan.

Frase ”berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, dan hilang tidak dicari” sering digunakan mendeskripsikan intelijen. Meski tak dipuji, dimaki, bahkan tak dicari, bukan berarti peran mereka tak signifikan terhadap negara ini. Oleh karena itu, penguatan intelijen merupakan suatu keniscayaan, tetapi perlu dilakukan secara tepat: perkuat kemampuan, bukan kewenangan.

DIANDRA MEGAPUTRI MENGKO, PENELITI PUSAT PENELITIAN POLITIK LIPI

February 24, 2016

Pemerintah Terus Bangun TNI

Anggaran Pertahanan Indonesia Bisa Mencapai Rp 250 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia di seluruh Indonesia. Kekuatan yang ada sejauh ini terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat. Kekuatan TNI kini diprioritaskan ke wilayah lain seperti Indonesia bagian timur.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat memimpin rapat terbatas tentang Pembangunan Kekuatan TNI di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (23/2). Rapat dihadiri, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo, pimpinan tiga matra TNI, dan sejumlah menteri terkait.

Pemerintah juga memutuskan alokasi anggaran TNI rata-rata di atas 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Presiden menggambarkan, anggaran TNI tahun 2015 sebesar 0,89 persen dari PDB, tahun 2014 sebesar 0,78 dari PDB. “Sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita. Jika pertumbuhan ekonomi terus naik, paling tidak di atas 6 persen, akan muncul alokasi 1,5 persen dari PDB,” kata Presiden. Apabila porsi tersebut dicapai, anggaran pertahanan bisa mencapai Rp 250 triliun.

“Presiden meminta agar pengembangan kekuatan TNI tidak dilakukan di Jawa saja, betul-betul membawa semangat Indonesia sentris, di wilayah-wilayah strategis di seluruh Nusantara,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas.

Gatot mengakui, kekuatan TNI belum merata. Ke depan, TNI akan mengembangkan kekuatan di Biak, Morotai, Merauke, dan sejumlah tempat strategis lain di Indonesia bagian timur. “Ini yang selama ini kita lupakan, ini perlu diperkuat dan dikembangkan,” kata Gatot.

Tank Leopard

Secara terpisah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, pemerintah akan melengkapi berbagai kekurangan pengadaan tank tempur utama (main battle tank/MBT) Leopard. Ia memastikan, tank tersebut belum akan digunakan hingga kelengkapan alat operasional dipenuhi pada tahun ini.

“Karena sudah dibeli, kami akan melakukan penambahan untuk melengkapi kekurangan itu biar (tank Leopard) bagus,” kata Ryamizard.

Tank Leopard itu, katanya, akan dilengkapi kekurangannya, seperti alat komunikasi dan alat pemeliharaan, sebelum digunakan. Ketiadaan alat komunikasi itu, ia mencontohkan, dapat memengaruhi operasional Leopard.

Direncanakan, bulan depan, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono ke Jerman dan melihat alat komunikasi serta uji senjata untuk Leopard. “Di Jerman akan kita lihat amunisinya seperti apa, alat komunikasinya seperti apa. Kalau bagus, kami kontrak (pengadaan),” tutur Mulyono.

Komisi I DPR meminta pemerintah mengaudit pengadaan tank Leopard terkait sejumlah kekurangan perlengkapannya. “Kementerian Pertahanan perlu mengaudit pengadaan Leopard ini. Jangan terlambat agar pengadaan alutsista berdaya gentar,” tutur Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin.

Secara terpisah, Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksamana Muda TNI Leonardi menjelaskan, alat komunikasi untuk tank Leopard sengaja belum diadakan TNI AD sebagai bagian dari strategi. Adapun tank yang belum lengkap didatangkan menjelang peringatan Hari ABRI untuk dipamerkan. Kini, pengadaan senjata dilakukan PT Pindad sekaligus untuk transfer of technology.

Menurut Leonardi, pertimbangan pengadaan Leopard oleh TNI AD adalah keseimbangan kekuatan (balance of power). Indonesia dirasakan juga memerlukan tank berat sebagai tank tempur utama seperti Leopard karena sejumlah negara tetangga Indonesia juga memiliki MBT.

(SON/NDY/INA/SAN/ONG)

February 24, 2016

NARKOBA DI TNI

Kostrad Gencarkan Operasi Pemberantasan

JAKARTA, KOMPAS — Kejahatan peredaran narkoba sudah mengancam setiap lini dalam masyarakat, tidak terkecuali di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Dalam operasi yang digelar Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat pada akhir pekan lalu, terungkap sejumlah oknum tentara terlibat dalam peredaran barang berbahaya ini.

Kepala Penerangan Kostrad Letkol (Inf) Heru Dwi Wahana yang dihubungi, Selasa (23/2), membenarkan bahwa pihaknya sejak pekan lalu menggelar operasi pemberantasan narkoba dan menangkap sejumlah oknum prajurit, polisi, dan sipil yang diduga terlibat perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

”Operasi masih terus berlangsung. Kalau yang oknum bukan tentara, seperti polisi dan sipil, penanganannya diserahkan kepada polisi atau BNN (Badan Narkotika Nasional). Kalau tentara diproses sesuai hukum militer,” ujar Heru.

Operasi pembersihan internal tersebut, menurut Heru, merupakan bukti bahwa Kostrad konsisten dan berkomitmen penuh dalam program pemberantasan narkoba. Kejahatan narkoba sudah mengancam setiap lini dalam masyarakat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal SabrarFadhilah menambahkan, TNIAD akan mengecek sejauh mana keterlibatan para oknum anggotanya dalam peredaran narkoba ini. Sanksi pidana akan dikenakan jika mereka terbukti bersalah.

Operasi anti narkoba ini diawali penggeledahan di Kompleks Perumahan Kostrad, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (21/2). Tim Intel Kostrad dan Polisi Militer Kostrad menggerebek rumah Sersan Dua Z, Sersan Kepala K, Sersan Mayor E, Sersan Mayor S, serta seorang anak purnawirawan tentara berinisial Y.

Pengamatan di lokasi tersebut, Selasa kemarin, menunjukkan, rumah-rumah yang digeledah saling berhadapan, di kiri dan kanan jalan raya. Eeng (50), warga setempat, membenarkan adanya operasi tersebut.

Bahkan, menurut dia, Z berusaha melarikan diri dan membuang barang bukti melalui pintu belakang rumahnya. ”Karena petugas yang datang banyak, akhirnya dia tertangkap,” kata Eeng.

Di rumah Z, petugas gabungan menemukan paket sabu seberat 8,53 gram, setengah butir pil ekstasi, sepucuk airsoft gun, 2 unit timbangan, dan uang tunai Rp 5.284.000, serta 2 buah telepon seluler (ponsel). Sementara di rumah Serka K ditemukan 1 timbangan, 1 kantong plastik berisi 20 plastik kecil untuk membungkus sabu, 3 buah alat tes urine, dan sebuah ponsel.

Operasi dilanjutkan pada Senin (22/2), dengan uji air seni terhadap sejumlah personel Kostrad. Dalam tes urine itu diketahui Sersan Satu AS, anggota Intel Kostrad, positif mengandung amfetamin dan metenamin; dan Kopral Kepala B dari Korps Peralatan Kostrad positif mengandung amfetamin dan metenamin. Dari pemeriksaan ponselnya, Kopka B juga diduga terlibat judi togel dan peredaran narkoba.

Diamankan juga enam warga sipil berinisial H, O, J, S, dan Sg yang beralamat di Kompleks Perumahan Kostrad sebagai kurir serta seorang anggota DPR berinisial IH yang diduga sebagai pemakai. IH diduga membeli narkoba dari Serka K.

KOMPASTVAnggota DPR dari Fraksi PPP, Ivan Haz, diduga tertangkap tangan menggunakan narkoba bersama oknum TNI, Senin kemarin (22/2).

Selain itu, juga ditangkap lima personel polisi yang diduga menjadi pembeli narkoba. Mereka adalah Brigadir Satu E, anggota Polres Metropolitan Jakarta Selatan yang bertugas di KPK; Ajun Inspektur Satu A yang bertugas di Mabes Polri; Brigadir Kepala AB, anggota Polsek Kebayoran Lama; Ajun Inspektur Dua W dari Polres Metro Jaksel; dan Aiptu A dari Polres Tangerang Selatan.

Belum tersangka

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya baru menerima informasi mengenai nama-nama oknum yang ditangkap berdasarkan laporan Kostrad. Karena baru berupa informasi, 6 warga sipil dan 5 anggota kepolisian tersebut belum berstatus tersangka.

”Jadi tidak benar bahwa sudah ada penangkapan terhadap para anggota kepolisian ataupun orang-orang sipil itu. Kepolisian juga belum mendapat pelimpahan kasusnya,” kata Iqbal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Rianto mengatakan, lima polisi tersebut telah dikembalikan ke unit tugasnya dan tengah menjalani pemeriksaan internal. ”Kami sedang dalami peran mereka dalam kasus itu,” kata Agus.

Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengakui, BNN memang diminta ikut melakukan penggerebekan serta tes urine terhadap sejumlah anggota TNI dan warga sipil yang diduga menggunakan narkoba. Tes urine itu dilakukan terhadap 146 prajurit Kostrad yang tinggal di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir.

”Itu sebenarnya internal TNI, kami sifatnya membantu saja. Ini langkah yang baik dan respons positif Panglima TNI terhadap instruksi Presiden Joko Widodo untuk perang melawan jaringan narkoba,” ujar Budi seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, kemarin.

Menurut penuturan warga di kompleks Perumahan Kostrad, Serda Z dan kawan-kawannya sudah lama dicurigai terlibat peredaran narkoba. Para tetangga sering melihat kelompok anak muda datang ke rumah pria itu. Rumah K dan Y juga sering kedatangan tamu yang menggunakan mobil mewah.

Di kompleks itu, Z tinggal bersama istri dan dua anaknya. Selasa siang, rumah tersebut kosong. Pintu dan jendela tertutup rapat. Menurut Koko (35), salah satu warga di tempat itu, rumah itu kosong sejak penggeledahan.(RTS/IRE/DNA/PIN/

ONG/SAN/INA/HAR)

February 24, 2016

Dua Kasus Menjerat Ivan Haz

Hebat kualitas politikus (tikus) Senayan.  Yang konyol adalah rakyat yang memilih tikus tikus brutal ini. Rakyat pemilih Indonesia memang masih doyan memilih wakilnya yang doyan meres (ingat calo Freeport), doyan mukul , doyan alkohol ( wakil rakyat dari NTT), doyan dangdut (macam Saiful “pedo” Jamil) dan terakhir yang doyan NARKOBA  (si Ivan Haz)

Contoh kasus kasus si Ivan Haz anak HAMZAH HAZ  (WAPRES ),ternyata dapilnya adalah Madura sama dengan sang mertua Fuad Amin ( yang sudah lebih dahulu masuk penjara.

Partai PPP  bentar lagi namanya berubah menjadi Partai Persatuan Pesakitan, mulai dari keluarga Haz-Amin dan diakhiri dengan Lulung Lungana !

 

+++++++++++++++

RABU, 24 FEBRUARI 2016

JAKARTA��” Politikus PartaiPersatuan Pembangunan,Fanny Safriansyah aliasIvan Haz, menjadi tersangkapenganiayaan pekerjarumah tangganya sertadiduga terlibat peredarannarkotik. Kepala BidangHubungan MasyarakatKepolisian Daerah MetroJaya Komisaris BesarMohammad Iqbal mengatakanmasih menelisikperan anak kandung mantanwakil presiden HamzahHaz itu. “Di dalam laporan,ada nama IH,” kata Iqbal dikantornya, kemarin.

Iqbal menjelaskan, dugaanketerlibatan Ivan munculsetelah TNI menggelaroperasi narkoba di KompleksPerumahan KomandoCadangan StrategisAngkatan Darat (Kostrad)di Tanah Kusir, JakartaSelatan, Senin lalu. Darioperasi tersebut, petugasmenangkap 13 orang yangdiduga sebagai pengedardan pengguna narkotik.“Mereka terbukti menggunakannarkotik setelahmenjalani tes urine,” katanya.

Kepala PeneranganKostrad Letnan KolonelHeru mengatakan operasinarkoba digelar dengan memeriksa sampel urine146 warga di PerumahanKostrad. Hasil pemeriksaanBadan NarkotikaNasional Provinsi DKI Jakartamenyatakan beberapadi antara mereka terbuktimengkonsumsi narkotikjenis morfin, amfetamindan metamin.

Heru membenarkan bahwasebagian yang terjaringdalam operasi merupakananggota TNI. Namunia enggan menjelaskandugaan keterlibatan danpenangkapan Ivan dalamoperasi tersebut. Bagi merekayang berlatar militer,kata Heru, proses pemeriksaanakan dilimpahkankepada Detasemen PolisiMiliter. “Intinya anggotayang positif akan diproseshukum oleh polisi militer,”ucapnya.

Dugaan keterlibatanIvan dalam peredarannarkotik ini bersamaandengan rencana pemeriksaannyadalam kasuspenganiayaan seorangpekerja rumah tangganya,T, kemarin. Lantaranberstatus anggota Dewan,pemanggilan pemeriksaanterhadap Ivan harus atasizin Presiden Joko Widodo.Direktur Reserse KriminalUmum Polda Metro JayaKomisaris Besar KrishnaMurti mengatakan izin dari Presiden sudah turun.“Tapi Ivan minta ditundakarena alasan pekerjaan,”ujarnya. LantaranIvan berhalangan, polisiakan menjadwalkan ulangpemeriksaan kedua dalamwaktu dekat. Jika pemanggilanitu tak bersambut,petugas akan melayangkansurat pemanggilan ketigadisertai upaya penahanan.

Dalam kasus penganiayaantersebut, polisitelah memeriksa sejumlahsaksi, seperti rekankerja T, petugas keamanandi kediaman Ivan diApartemen Ascott, JakartaPusat; serta istri Ivan, AnnaSusilowati. Dalam laporannyapada Oktober 2015,T mengaku kerap disiksaoleh Ivan dan istrinya.Selama bekerja, T hanyamendapat jatah makansekali sehari. Gajinya punditahan tanpa alasan.

Kuasa hukum T juga melaporkanIvan ke MahkamahKehormatan Dewan.Wakil Ketua MahkamahJunimart Girsang mengatakansepakat menyelidikikasus itu lewat mekanismesidang panel. Opsi itudiambil karena bobotnyaberbilang berat.

Ivan belum bisa dimintaikonfirmasi ihwal dugaanketerlibatan narkoba danrencana pemeriksaan sebagaitersangka penganiayaanT. Upaya Tempomewawancarainya melaluitelepon tak kunjung terjawab.Begitu pun pengacaranya,Tito HanantaKusuma. Ivan juga takmenghadiri rapat paripurnadi DPR kemarin. KetuaFraksi PPP Hazrul Azwartak tahu di mana Ivanberada. “Kami juga sedangmencarinya. Sepanjanghari ponselnya tidak aktif,”ucapnya. AFRILIA SURYANIS | GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI

+++++

PPP Sebut Kabar Ivan Haz Terjerat Kasus Narkoba sebagai Musibah

By

on 23 Feb 2016 at 17:23 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fany Syafriansyah atau Ivan Haz dikabarkan ditangkap pihak berwajib karena diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Selatan, Senin 22 Februari 2016.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengaku, adanya kabar tersebut tak ubahnya seperti PPP yang sedang terkena musibah. Sebab, bukan kali ini saja Ivan Haz berurusan dengan kepolisian.

“Kami menyesal ada musibah ini. Kami sangat menyesalkan itu,‎” kata Hasrul Azwar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pihaknya tetap menunggu kebenaran kabar tersebut. Sebab, setelah mencuat kabar penangkapan dirinya, Ivan Haz tak bisa dihubungi dan keberadaannya pun tak diketahui.

“IH (Ivan Haz) kita tunggu tahapan berikutnya,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia memastikan pihaknya bakal menelusuri keterlibatan Ivan Haz dalam peredaran narkoba. “Kami akan menelusuri sejauh mana keterlibatannya. Apakah sebagai pemakai atau lainnya,” tandas Hasrul.

Dugaan Penganiayaan

Selain kasus narkoba, Ivan Haz sebenarnya juga akan diperiksa Kamis 25 Februari 2015 terkait kasus penganiayaan yang dilaporkan mantan asisten rumah tangganya Toipah (20). Surat izin memeriksa Ivan dari Presiden Joko Widodo pun sudah sampai ke tangan penyidik.

Toipah mengaku diperlakukan tidak manusiawi oleh Ivan Haz dan Amnah dengan cara dipukuli. Dia yang sempat bekerja merawat anak Ivan Haz dan Amnah, mengaku tak diberi gaji yang sesuai dengan perjanjian awal bekerja.

++++

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016

Ivan Haz Terseret Kasus Narkoba

 Ivan Haz Terseret Kasus Narkoba

Jakarta– Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, diduga membeli narkoba kepada salah satu anggota Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang merupakan bagian dari jaringan pedagang narkoba di perumahan Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. “Dalam laporan, ada nama IH. Tapi kami sedang mendalami,” ujar juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mohammad Iqbal, Selasa lalu.

Ahad lalu, intelijen dan Polisi Militer (POM) Kostrad menggelar operasi narkoba di perumahan Kostrad itu. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap 146 penghuni perumahan menunjukkan beberapa di antara mereka terbukti mengkonsumsi narkotik jenis morfin, amfetamin, dan metamin.

Sebanyak 33 orang diduga terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba. Mereka adalah, antara lain, 19 prajurit TNI, 5 anggota kepolisian, dan 9 orang sipil. Seorang dari sembilan warga sipil dalam daftar tersebut berinisial IH, berprofesi sebagai anggota DPR, diduga adalah Ivan Haz.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan belum dapat memastikan apakah Ivan Haz dan sejumlah orang yang disebut dalam daftar hasil operasi itu berada di lokasi kejadian ketika penggerebekan berlangsung. “Namun, dari daftar pembeli, ada nama-nama itu,” kata Badrodin setelah mengikuti rapat terbatas membahas narkoba dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Merdeka, kemarin.

Hingga kemarin, putra mantan Wakil Presiden Hamzah Haz itu bak hilang ditelan bumi. Tempo berupaya mencari Ivan di kediamannya, Apartemen Ascott, Jakarta Pusat. Namun petugas keamanan apartemen mengatakan Ivan tak lagi tinggal di sana. Rumah Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur, juga sepi. Adapun panggilan dan pesan pendek ke telepon selulernya tak berbalas. Sejumlah politikus PPP di Senayan juga mengaku belum berhasil berkomunikasi dengan koleganya tersebut.

Bila benar terlibat kasus narkoba, Ivan terancam dipecat dari DPR. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tim panel MKD akan mempertimbangkan kasus baru ini dalam pemeriksaan perkara etik dugaan penganiayaan pembantu rumah tangga yang menjerat Ivan. Polda Metro Jaya telah menetapkan Ivan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Rencananya, kata Sufmi, panel MKD untuk kasus dugaan penganiayaan itu akan dimulai Senin depan. “Kalau sampai pemecatan, kami akan membahasnya terlebih dulu di MKD,” kata politikus Partai Gerindra itu, kemarin.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan kasus narkoba berbeda dengan penganiayaan. MKD dapat langsung membahas dan memeriksa kasus narkoba anggota Dewan meski tak ada aduan. “Keputusan MKD untuk pemecatan juga tidak harus menunggu putusan pengadilan inkracht,” kata Junimart. Meski demikian, dia mengatakan MKD akan berkomunikasi dengan kepolisian untuk mencari kebenaran kabar Ivan Haz terlibat narkoba.

Juru bicara Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan fraksinya menunggu keputusan MKD. “Kalau perkara di MKD diputus dengan sanksi memberhentikan sementara atau tetap, tentu PPP akan menindaklanjuti keputusan itu,” kata dia. Arsul berharap kasus pidana yang membelit Ivan segera diproses. MITRA TARIGAN | ANGELINA ANJAR SAWITRI | ISTMAN MP | AHMAD FAIZ | GHOIDA RAHMAH | AGOENG

Setelah 13 Tahun

Pertengahan Februari 2003, nama Ivan Haz mencuat karena beredar kabar dia ikut ditangkap dalam penggerebekan kasus narkoba yang melibatkan Ibra Azhari, adik artis Ayu Azhari. Waktu itu Hamzah Haz, ayah Ivan, masih menjabat wakil presiden. Kabar itu tak pernah terbukti, meski sejumlah saksi menyebutkan kedekatan Ivan dengan keluarga Azhari.

Pekan ini Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, legislator dari Partai Persatuan Pembangunan, kembali dikabarkan terlibat dalam kasus narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantunya.

30 September 2015

Ivan Haz dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya.

5 Oktober 2015

Mahkamah Kehormatan Dewan mulai mengusut dugaan pelanggaran kode etik Ivan Haz, yang dituduh menganiaya pembantunya.

18 Februari 2016

Polda Metro Jaya menerima surat izin pemeriksaan terhadap anggota DPR, Ivan Haz, dari Presiden Joko Widodo.

19 Februari 2016

Ivan Haz ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan.

21 Februari 2016

Intelijen dan POM Kostrad menggelar operasi narkoba di Perumahan Kostrad, Jakarta Selatan. Tiga prajurit positif menggunakan narkoba. Pengembangan penyelidikan mensinyalir keterlibatan 30 orang lainnya, termasuk anggota DPR berinisial IH yang diduga Ivan Haz.

Nama

Fanny Safriansyah (Ivan Haz)

Lahir

Jakarta, 1 April 1978

Karir Politik:

Anggota DPR RI (2014-2019), Komisi IV Bidang Pangan, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (kabupaten di Pulau Madura)

Wakil Ketua DPC PPP Jakarta Selatan 2011-2016

Sekretaris DPC PPP Jakarta Selatan 2006-2016

Karier Bisnis

PT Raja Garuda Mas

PT Van’s Holiday Travel

 

Pendidikan

SMPN 216 Jakarta, 1993

SMAN 3 Jakarta, 1996

S1 Manajemen Universitas Tritunggal Surabaya (2012)

AGOENG | DANNI (PDAT)

+++++

Sering Bolos, Ivan Haz Disebut Hanya Masuk Saat Pelantikan

Kamis, 25 Februari 2016 | 13:52 WIB
IhsanuddinPolitisi PPP Fanny Safriansyah atau Ivan Haz menggelar jumpa pers bersama sejumlah pimpinan fraksi PPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah memproses kasus dugaan penganiayaan pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh anggota DPR, Ivan Haz. Tak hanya terlibat kasus penganiayaan, Ivan juga terlibat dalam kasus narkoba.

Adapun tentang tindakan penganiayaan tersebut, anggota MKD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, membenarkannya. Ia pun mengaku telah melihat video dugaan kekerasan tersebut.

“Kami melihat itu. Kita waktu ke apartemen juga melihat CCTV. Itu memang Ivan Haz,” ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

(Baca: Ivan Haz Jadi Tersangka Aniaya PRT)

MKD, lanjut Maman, juga akan memasukkan pertimbangan lain dalam memproses kasus Ivan. Salah satunya adalah terkait jarang hadirnya Ivan di DPR. Menurut Maman, Ivan mengakui hal tersebut. Dia juga mengakui hanya hadir saat pelantikan.

“Yang pasti kita dengar keterangannya (Ivan) itu. Dia masuk waktu pelantikannya saja,” kata Maman.

Dengan sikap Ivan itu, Maman menyayangkannya. Hal ini karena kasus Ivan akan membuat wajah DPR semakin suram karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan anggota Dewan yang sebetulnya jarang hadir dalam kegiatan DPR.

February 23, 2016

Jokowi Perintahkan TNI Bangun Sistem Pertahanan di Luar Jawa dan Bali

Doktrin hankamrata memang sdgh ketinggalan jaman

Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews
32
SHARES
3209
Jokowi Perintahkan TNI Bangun Sistem Pertahanan di Luar Jawa dan Bali
Foto: Agung Pambudhy

32

0

9
Jakarta – Presiden Jokowi mendorong produksi alutsista dalam negeri ditingkatkan. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar pembangunan sistem pertahanan dilebarkan ke luar pulau Jawa dan Bali.

“Tadi Pak Presiden sampaikan untuk pembangunan TNI tak berpusat di Jawa-Bali tapi betul-betul Indonesiasentris sehingga kekuatan merata,” kata Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lalu menambahkan, wilayah yang juga akan dijadikan pusat pertahanan yakni di Biak, Morotai, Merauke, dan pulau terluar lainnya. Sebelumnya Gatot menjelaskan soal pusat pertahanan udara RI terlalu Jawasentris.

Hal ini juga menyebabkan penerbngan sipil di Pulau Jawa harus melintasi sisi utara. Itu karena di wilayah tengah Jawa ada beberapa pangkalan udara.

“Kalau kita lihat penerbangan sipil paling mahal adalah di Pulau Jawa. Sehari bisa 1.200 lebih penerbangan. Karena di Madiun, di Jogja, di Malang ada pangkalan-pangkalan. Di Madiun ada pesawat tempur, di Jogja ada pelatihan pilot dan di Malang ada skadron Hercules,” tutur Panglima.

Sehingga untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah penerbangan, maka pangkalan-pangkalan itu akan digeser. TNI juga ingin pilot-pilotnya berlatih tanpa mengganggu kegiatan penerbangan sipil.

“Untuk ekonomi dan untuk pilot kami bisa terbang setiap saat, maka akan kita kembangkan pada Biak, Morotai, Merauke dan sebagainya,” kata Panglima.

Selain untuk pertahanan udara, pangkalan TNI juga akan ditambah di pulau-pulau terluar. Gatot mengungkap, saat ini hanya ada 2 Babinsa saja yang bermarkas di seluruh kepulauan di Nusa Tenggara.

February 23, 2016

KPK Masih Terancam

Ancaman thd KPK  adalah : Luhut P ( dia ini musuh dalam selimut rejim Jokowi !)
Koran Tempo,
SELASA, 23 FEBRUARI 2016

 KPK Masih Terancam

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak akan menghapusnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi pada masyarakat,” kata Presiden seusai pertemuan, kemarin.

Jokowi mengatakan ia telah mendengarkan pandangan dari semua fraksi dan komisi di DPR. Ia juga mempertimbangkan masukan dari pemimpin KPK sebelum pertemuan dengan Dewan. KPK menolak karena menilai empat poin yang diusulkan, yakni tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) telah melenceng dari kesepakatan awal. Mereka menilai revisi akan melemahkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan, meski ditunda saat ini, revisi UU KPK tetap ditargetkan selesai tahun ini. Revisi tak akan ditunda hingga Prolegnas tahun depan. Alasannya, Presiden melihat perbedaan pendapat di publik hanya karena kurang jelas materi yang akan dibahas. “Tidaklah (tahun depan). Makanya kami akan undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, kita bicarakan,” ujarnya.

Luhut mengklaim revisi yang akan dilakukan tak akan melemahkan KPK. Dia mencontohkan soal kewenangan memberikan SP3 hanya dimiliki lima pemimpin KPK, bukan pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi untuk post-audit. Ia mencontohkan pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. “Jadi semacam oversight committee,” katanya.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap revisi tak dilakukan tahun ini karena Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah. “Masukan kami: yang direvisi bukan itu (empat poin) dan bukan sekarang,” katanya.

Keputusan penundaan itu menuai kritik dari sekitar 130 guru besar yang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Guru besar Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyarankan agar Presiden tak sekadar menunda, tapi menolak revisi UU KPK. Penundaan akan mengakibatkan KPK terus berada dalam ancaman pelemahan.

Ia mengatakan, bila ada perumusan sebuah undang-undang, DPR ataupun pemerintah semestinya menyertakan kajian naskah akademik. Hasil kajian tersebut, kata dia, harus diuji dengan argumentasi yang kuat untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diubah. “Bukankah kita punya data KPK menyelamatkan banyak uang negara?” kata dia kemarin.ANANDA TERESIA | ISTMAN | VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W.| ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Kembali ke Aturan Lama

Presiden Joko Widodo dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dengan adanya penundaan pembahasan revisi, KPK akan menggunakan undang-undang yang lama. Inilah perbandingan draf revisi dengan UU KPK:

Draf Revisi UU KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12A-F. Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik.

Keberadaan Dewan Pengawas

Pasal 37A-D. Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan memberi izin penyadapan, mengevaluasi kinerja KPK, dan melaporkannya ke presiden. Jumlah anggotanya 5 orang, yang dipilih presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK

Pasal 43 dan 45. Penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun. Sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas minimal dua tahun.

Kewenangan menerbitkan SP3

Pasal 42. KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun SP3 bisa dicabut jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12 mengatur secara jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tak mengatur soal Dewan Pengawas

Pasal 20. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada presiden, DPR, dan BPK.

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 39. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara.

Tak memiliki kewenangan keluarkan SP3

Pasal 40. KPK tak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. EKO ARI

February 22, 2016

Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

Mencla Mencle… tapi ngegembosin KPK..  2019 lupakan deh dukungan dari masyarakat sipil.

SENIN, 22 FEBRUARI 2016

 Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

JAKARTA – Usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR besok, mungkin akan berlangsung mulus. Jumlah fraksi yang menolak revisi kalah jumlah oleh yang mendukung revisi. Revisi itu bisa batal bila Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak rencana itu.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, hingga kemarin peta politik di DPR soal revisi Undang-Undang KPK tidak berubah. Dari 10 fraksi di Parlemen, hanya tiga yang menolak revisi, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat. “Sisanya mendukung revisi. Dua fraksi yang kuat (mendukung) adalah PDIP dan Golkar,” kata Oce ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Oce pesimistis ketujuh fraksi pendukung revisi UU KPK bakal berbalik arah meski ada penolakan luas dan kuat dari masyarakat. Dia juga tak yakin fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat bisa melobi tujuh fraksi lainnya untuk berbalik menolak revisi. “Kalau terus seperti ini, posisinya tidak akan berubah 7:3. Revisi UU KPK tetap berjalan,” kata dia.

Oce menambahkan, peta politik DPR bisa berubah jika Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tegas menolak revisi. Bila itu terjadi, ia yakin sejumlah fraksi pendukung revisi akan berbalik arah.

Perubahan peta itu mungkin terjadi karena ada sejumlah fraksi pendukung revisi yang memberikan catatan atas dukungan mereka. “Jadi masih ada peluang sejumlah fraksi seperti PKB, Hanura, dan lainnya berbalik menolak revisi,” kata Oce. “Tapi kalau pemerintah tetap ambigu, revisi UU KPK tetap jalan.”

Partai Demokrat, Sabtu lalu, menegaskan sikapnya soal revisi UU KPK. “Kami menolak dan tidak setuju revisi draf RUU KPK. Suara ini akan kami bawa ke paripurna DPR pada pekan depan,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam diskusi bersama para netizen di Cibubur, Jakarta.

Yudhoyono menyatakan, dari ribuan netizen yang merespons soal ini melalui akun Twitter dan Facebook-nya, sebanyak 70 persen tidak menyetujui revisi UU KPK saat ini. “Kami berharap suara netizen bisa didengar tidak hanya oleh presiden dan DPR, tapi oleh seluruh pemimpin lembaga negara,” ujar mantan presiden ini.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan siap mengundurkan diri jika revisi tetap dilakukan oleh DPR. “Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau misal revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” kata dia dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, diperlukan langkah yang lebih konkret dalam melawan korupsi, karena kondisinya yang sudah darurat.

Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, akhir pekan lalu, belum meneken Surat Presiden soal revisi Undang-Undang KPK. Presiden masih menunggu hasil sidang paripurna DPR.INDRA WIJAYA | ADITYA BUDIMAN | ANTARA


‘Spider-Man’ Pun Menolak Revisi

Penolakan terhadap rencana DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Selain pernyataan sikap seperti yang disampaikan tokoh agama, penolakan revisi dikemukakan oleh masyarakat sipil yang memakai seragam tokoh animasi superhero, kemarin. Rencananya, DPR akan memutuskan soal revisi itu dalam rapat paripurna besok.

Dalam car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, para “superhero” itu tampak turun ke jalan. Ada Zorro, Batman, Superman, Spider-Man, dan Power Ranger. Mereka tampak membawa poster berukuran sedang dan bertulisan antara lain “Superhero SajaTolak Revisi UU KPK” dan “Bahaya Revisi UU KPK”.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, aksi superhero yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan keprihatinan atas adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Tama menyebut beberapa aksi serupa yang dilakukan masyarakat, termasuk Jumat lalu saat para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi datang memberi dukungan ke KPK. “Substansi pesannya sama: menolak revisi UU KPK,” kata Tama, kemarin.

Sejumlah tokoh agama kemarin menyatakan sikap dengan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. “Kami meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan revisi karena membaca rancangannya sudah tahu hanya pelemahan,” kata rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Penolakan revisi juga disampaikan oleh Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam. Anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua T. Sirait, mengatakan KPK sejak 2003��“2015 menangani sedikitnya tujuh perkara korupsi di sektor sumber daya alam, sebanyak 23 orang telah dijebloskan ke penjara. Beberapa kasus penangkapan berhasil salah satunya berkat penyadapan yang dilakukan KPK. “Bayangkan jika UU KPK jadi direvisi,” kata Martua, Sabtu lalu. INDRA WIJAYA | DANANG FIRMANTO | VINDRY FLORENTIN | MANAN

February 22, 2016

Atasi Hambatan Birokrasi, Jokowi: Tanda Tangan Banyak Tapi Pelaksanaan Kedodoran

Ah ente sendiri juga tidak jelas Jok !  Kasus kereta cepat Jkt Bdg sebagai contoh buruk..  Studi kelayakan abal, Pemberian ijin serampangan, dan main sikat aset BUMN..

Maikel Jefriando – detikfinance
Senin, 22/02/2016 14:20 WIB
Atasi Hambatan Birokrasi, Jokowi: Tanda Tangan Banyak Tapi Pelaksanaan KedodoranFoto: Maikel Jefriando
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatangan kerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemerintah provinsi untuk mempercepat investasi di dalam negeri.

Kerja sama ini berwujud Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Fasilitas KLIK dapat memudahkan investor dalam menjalankan proyek, setelah memperoleh izin investasi baik dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat maupun daerah.

Jokowi menuturkan, persoalan ini jangan hanya selesai di atas kertas dan perayaan di antara para pejabat tinggi. Seharusnya ini bisa dilanjutkan pada tataran lebih teknis di lapangan.

“Tadi sudah ditandatangani. Semuanya tanda tangan, dari menteri sudah, Kejagung sudah, Polri sudah, Gubernur sudah, Bupati, Wali Kota, Kapolda sudah. Apa yang kurang? Saya hanya ingin melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan yang sering kita kedodoran. Tanda tangan seperti tadi banyak,” ujar Jokowi, dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/2/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai, kesalahan yang sama tidak boleh terulang kembali. Maka dari itu, Jokowi ingin memastikan setiap yang direncanakan harus bisa terselesaikan dengan baik.

“Sekali lagi ini yang harus kita dorong. Kenapa saya cek sampai urusan yang kecil-kecil, saya kontrol hal yang kecil-kecil karena ingin memastikan hal itu berjalan. Tidak hanya teken-teken saja. Nggak mau saya,” jelasnya.

(mkl/wdl)