Istana Tak Beri Jaminan


Sudahla sama Jepang saja..
Koran Tempo
SELASA, 02 FEBRUARI 2016

 Istana Tak Beri Jaminan

JAKARTA – Pemerintah memastikan tak akan ada lagi masalah yang berkaitan dengan dua peraturan presiden perihal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang isinya bertentangan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan proyek ini hanya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Peraturan yang berlaku adalah Perpres Kereta Cepat,” kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta masyarakat tak memberikan penafsiran yang bermacam-macam ihwal kedua perpres tersebut. Kendati proyek kereta cepat ada di lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kata dia, bukan berarti akan mendapatkan jaminan pemerintah. “Itu proyek dari awalnya business to business,” kata Darmin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menjelaskan, kelahiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dilatarbelakangi banyaknya hambatan yang mengganggu proyek infrastruktur. Beberapa persoalan klasik yang biasa dihadapi adalah masalah perizinan, tata ruang, dan ketakutan akan kriminalisasi. “Dengan perpres ini, proyek yang masuk dalam kategori strategis bisa dipercepat.”

Sofyan mencontohkan, jika Rencana Tata Ruang Wilayah terhambat di tingkat bupati, prosesnya akan diambil alih oleh gubernur. Begitu seterusnya, hingga hambatan teratasi. Atas dasar itu pula, Sofyan mengimbuhkan, proyek kereta cepat dimasukkan ke daftar proyek strategis.

Soal permintaan jaminan pemerintah dari PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) awalnya diungkapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko. Menurut dia, KCIC meminta jaminan jika proyek ini kandas di tengah jalan. Permintaan tersebut ditolak Kementerian Perhubungan sehingga penandatanganan perjanjian konsesi tertunda.

Dalam usulan klausul konsesi yang diperoleh Tempo, KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang masa konsesi, mengajukan insentif fiskal, dan membeli proyek kereta cepat bila terjadi default. Bila investor tak mampu melanjutkan proyek, pemerintah juga mesti membeli proyek dengan harga minimal sama dengan utang dan bunga yang telah dicairkan pemerintah Cina. Jika tidak, aset proyek akan disita pemerintah Cina.

“Kalau pemerintah (Indonesia) membeli proyek itu, berarti pakai APBN, dong,” ujar Hermanto, pekan lalu.

Namun, menurut Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan, jaminan yang diminta pihaknya bukanlah jaminan finansial, melainkan jaminan politik. Maksudnya, ada kepastian hukum bila terjadi kegagalan, baik yang berasal dari investor maupun pemerintah. “Kalau tidak ada jaminan politik, pemberi utang tidak akan setuju,” tuturnya.

Ditemui dalam sebuah seminar kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, KCIC butuh kepastian tak akan ada perubahan regulasi selama masa konsesi 50 tahun. Bila ada perubahan regulasi, dia mengusulkan agar KCIC, yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan Cina, ini diberi hak melakukan renegosiasi kontrak.ANANDA THERESIA | ADITYA BUDIMAN | ANTARA | EFRI R


Janji Manis Konsorsium Cina

Dalam seleksi tahun lalu, konsorsium perusahaan milik pemerintah Cina dinilai lebih unggul dibanding pesaingnya dari Jepang, salah satunya karena mereka tak meminta jaminan pemerintah. Harga yang ditawarkan juga lebih murah, plus ada kepastian proyek ini tidak akan menggunakan anggaran negara. Kini janji konsorsium Cina itu mulai diragukan.

Janji dulu:

1. Tidak meminta jaminan negara.

2. Masa konsesi 50 tahun.

3. Tidak mengajukan syarat hak eksklusif jalur kereta api.

4. Tidak akan menggunakan anggaran negara (APBN) sama sekali.

5. Membereskan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebelum memulai pembangunan.

6. Konstruksi dimulai September 2015.

Permintaan sekarang:

1. Ada jaminan negara apabila terdapat kegagalan dalam pembangunan sebelum masa konsesi berakhir. Ada risiko pemerintah harus nombok dengan dana APBN.

2. Masa konsesi lebih dari 50 tahun.

3. Ada hak eksklusif, yakni tidak boleh ada jalur kereta lain yang sejajar dengan jalur kereta cepat.

4. Beberapa persyaratan teknis, seperti studi tanah, belum selesai. Kelaikan amdal juga dipertanyakan.

5. Hingga saat ini konstruksi belum dimulai.

+++
SELASA, 02 FEBRUARI 2016

Jonan Tak Mau Tersandera Kereta Cepat

 Jonan Tak Mau Tersandera Kereta Cepat

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan masa konsesi kereta cepat Jakarta��“Bandung maksimum 50 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. “Masa konsesi bukan dimulai dari saat kereta dioperasikan,” ujar Jonan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin.

Ia menjelaskan konsesi dihitung sejak perjanjian diteken dengan tujuan supaya megaproyek yang menghabiskan duit US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 75 triliun) itu tak terbengkalai. Jonan tak ingin proses pembangunan berlarut-larut seperti yang terjadi pada proyek mass rapid transit. “Nanti kalau tidak bangun-bangun bagaimana? Kalau bangunnya telat 5��“10 tahun, tersandera kita.”

Masa konsesi, dia menambahkan, juga tidak bisa diperpanjang lebih dari 50 tahun. Pada akhir masa konsesi, prasarana perkeretaapian diserahkan kepada negara dalam kondisi laik operasi dan tidak dijaminkan kepada pihak lain. Poin tersebut merupakan salah satu isi pokok perjanjian penyelenggaraan prasarana yang diajukan Kementerian Perhubungan.

Jonan menegaskan tidak akan ada jaminan negara bagi proyek kereta cepat. Apabila PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak mau menyetujui ketentuan itu, Kementerian Perhubungan tidak akan memberikan izin usaha. “KCIC kalau mau begitu (ketentuannya). Kalau tidak mau, tidak usah. Kok susah,” ucap dia.

Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan, pada Jumat pekan lalu membenarkan bahwa perusahaannya meminta jaminan kepastian hukum apabila proyek default atau gagal. Dia beralasan sudah ada aturan yang memungkinkan untuk itu, yaitu Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Kami minta dituangkan secara jelas dalam konsesi dengan Kementerian Perhubungan,” ujar dia.

Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memastikan proyekkereta cepattidak mengikuti Perpres Nomor 3 Tahun 2016, melainkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Kereta cepat mempunyai perpres sendiri, dan tidak ada jaminan negara di situ,” dia menyebutkan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko, mengatakan perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta cepat masih dalam tahap pembahasan dengan manajemen KCIC. “Kalau sudah sepakat, akan kami beri tahukan.”

Adapun Staf KhususMenteri Perhubungan,HadiMustofa Juraid, menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan tak akan memberikan jaminan kepada KCIC dalam bentuk apa pun. “Mau jaminan hukum ataupun jaminan finansial kami tidak akan setuju.”

Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menyebut Kementerian Perhubungan merupakan benteng pertahanan izin terakhir. Sebab, ujar dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan izin, meski dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang diserahkan KCIC belum layak. REZKY ALVIONITASARI | KHAIRUL ANAM | ALI HIDAYAT


1 Presiden 2 Sikap

Dua peraturan presiden (perpres) mengenai proyek kereta cepat Jakarta��“Bandung dianggap bertentangan satu sama lain. Perpres 6 Oktober 2015 menyatakan proyek itu tidak mendapatkan jaminan pemerintah. Sementara itu, Perpres No. 3 yang terbit 12 Januari 2016 membuka peluang pemberian jaminan.

1 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelengaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat

Pasal 4 ayat 2 berbunyi:

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

2 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pasal 25 ayat 1 berbunyi:

Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah pusat terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh badan usaha atau pemerintah daerah yang bekerja sama dengan badan usaha.

Keterangan: Proyek kereta cepat Jakarta��“Bandung masuk dalam daftar proyek yang dianggap strategis secara nasional.

Aturan Pemberian Jaminan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur, ada dua kelompok yang dapat mengajukan permohonan jaminan. Kedua kelompok itu adalah:

1. BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah; BUMN yang sahamnya dimiliki pemerintah bersama BUMN lain, yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah; BUMN yang tidak 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah, tapi mendapat penugasan khusus dari pemerintah.

2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara.DEVY ERNIS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: