Jokowi: Selesaikan Kasus Novel!


Bisa nggak ya ?? belum lagi RUU KPK ..Sikap presiden yang tidak jelas membuat DPR + para bajingan makin berani

Koran Tempo

JUM AT, 05 FEBRUARI 2016

Jokowi: Selesaikan Kasus Novel!
JAKARTA – Jaksa Agung M. Prasetyo dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti kemarin menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah perkara pidana yang menjerat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik aktif KPK Novel Baswedan. Dalam pertemuan itu, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menyelesaikannya.

“Kasusnya dianggap sudah terlalu berlarut-larut. Perlu diselesaikan agar bisa move on ke pembangunan ekonomi,” kata juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di kompleks Istana Negara, kemarin.

Menurut Johan, dua petinggi aparat penegak hukum itu diminta melaporkan kasus-kasus terbaru yang mereka tangani. Tapi, kata Johan, muncul pembicaraan perihal kasus yang menimpa pejabat dan penyidik KPK. Prasetyo, kata Johan, diminta Jokowi menyelesaikan perkara Novel dengan cara-cara hukum. Sejauh ini opsi yang tersedia adalah menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau mengesampingkan perkara atau deponir.

Menurut Johan, masih ada peluang untuk menghentikan kasus Novel, termasuk dengan menarik berkas. Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan berkas dakwaan bisa diubah apabila belum ada penetapan hari sidang. “Kan, di situ ada batas waktunya. Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum persidangan,” ujar Johan. Dia menegaskan, perintah Jokowi dalam soal ini adalah agar perkaranya selesai. Adapun teknisnya tidak dibahas.

Kepala Polri Badrodin Haiti menyatakan Jokowi menanyai runtutan kasus dan alternatif penyelesaiannya. Ada tiga alternatif penyelesaian kasus Novel yang dibahas. Di antaranya, deponir, menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, atau melanjutkannya. “Pak Jokowi bilang, silakan diputuskan. Itu kewenangan Jaksa Agung. Mana yang mau diambil, argumentasinya apa? Kalau memenuhi syarat, ya silakan saja,” kata Badrodin, menirukan pesan Jokowi.

Prasetyo tak menjawab saat ditanya apa tindak lanjut Kejaksaan Agung setelah ada perintah Jokowi. “Saya mau rapat. Besok saja,” ujar dia saat ditemui di Gedung Utama Kejaksaan Agung, sembari berlalu. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Noor Rochmat, yang ditanyai terpisah, mengaku belum menggelar rapat internal soal kasus Novel ini. “Masih dalam proses. Tunggu saja hasilnya,” ujarnya.

Desakan untuk menghentikan kasus ini disampaikan oleh para pegiat anti-korupsi yang menilai kasus pidana yang menyeret Novel ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadapnya. Desakan sama disampaikan pimpinan KPK, Rabu lalu. Novel dijerat perkara pidana penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet yang terjadi 12 tahun silam di Bengkulu.ISTMAN MP | DEWI SUCI RAHAYU | ABDUL MANAN

4 OPSI UNTUK JAKSA

Novel Baswedan didakwa atas kasus yang terjadi pada 12 tahun silam saat menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu. Berdasarkan Pasal 78 KUHP, perkara Novel akan mengalami masa daluwarsa (verjaring) pada 18 Februari 2016. Berikut ini sejumlah opsi yang bisa dipakai jaksa untuk menyelesaikan masalah Novel.

Opsi Pertama

Pasal 144 KUHAP ayat 1 dan 2

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 140 KUHAP

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Jaksa menyempurnakan surat dakwaan dan berkas tidak dikembalikan ke pengadilan.

Jaksa menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti. Perkara ditutup demi hukum.

Opsi Kedua

Pasal 140 dan 144 KUHAP

Jaksa memperbaiki dakwaan, dan lewat tujuh hari. Kemudian, hakim mengeluarkan penetapan bahwa berkas perkara tidak lengkap. Penetapan hakim tidak dibacakan di muka sidang, tapi diberikan kepada jaksa dan terdakwa.

Opsi Ketiga

Pasal 140 dan 144 KUHAP

Jaksa tidak perlu hadir di persidangan hingga tiga kali. Walhasil, hakim mengeluarkan penetapan dan mengembalikan berkas ke kejaksaan.

Opsi Keempat

Pasal 143 KUHAP

Berkas di pengadilan sudah tidak bisa ditarik lagi. Tapi pengacara mengajukan eksepsi atau bantahan bahwa berkas tidak cermat seperti disyaratkan Pasal 143 KUHAP. Walhasil, hakim dalam putusan sela menerima eksepsi dan mengembalikan berkas ke kejaksaan.NASKAH dan BAHAN: SUKMA LOPPIES | PHESI ESTER JULIKAWATI | EVAN (PDAT). SUMBER: KUHAP dan Wawancara sejumlah hakim (Diolah)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: