Freeport Mendapat Keringanan Lagi


Perusahaan raksasa nan Brengsek ini kok masih dikasih keringanan ???? Wani piro ?
Koran Tempo
KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Ketentuan baru itu memudahkan PT Freeport Indonesia mengekspor kembali produknya, setelah mandek dua pekan.

“Permen diundangkan pada Jumat, 6 Februari 2016, atau tiga hari sebelum rekomendasi perpanjangan ekspor untuk Freeport terbit,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, Teguh Pamudji, kemarin.

Kebijakan itu dituding sebagai upaya pemerintah memuluskan bisnis Freeport, tanpa harus memenuhi aturan yang mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter. Ahli hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai pemerintah telah memperlakukan Freeport sebagai anak emas.

Sebelumnya, pemerintah juga memaklumi alasan Freeport menunda pembangunan smelter, meski tenggat pada 2014 terlewati. Redi menganggap regulasi baru ini akan menyebabkan program hilirisasi pertambangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 makin tersendat. “Kementerian Energi tak melihat perusahaan tambang menengah lain yang telah bersusah-payah membangun smelter,” katanya, kemarin.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono membantah tudingan itu. Menurut dia, aturan baru justru lebih fleksibel dan menjamin kepastian pembangunan smelter. “Harga komoditas sedang turun, Freeport dan perusahaan lain kesulitan uang,” Bambang beralasan.

Redi menyoroti Pasal 10 ayat 3 aturan baru, yang menggugurkan kewajiban perusahaan melaporkan kemajuan pembangunan smelter sebesar 60 persen dari total investasi. Dalam ketentuan sebelumnya, kemajuan proyek sebesar 60 persen ini menjadi syarat utama terbitnya rekomendasi izin ekspor.

Aturan baru itu berkebalikan dengan sikap Kementerian Energi, yang sebelumnya kukuh menolak memberikan rekomendasi ekspor sebelum Freeport menyetor jaminan pembangunan smelter US$ 530 juta dan bea keluar 5 persen. Syarat itu diberlakukan karena perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, tidak mencapai 60 persen sesuai dengan ketentuan.

Alih-alih menaati regulasi, perusahaan malah meminta kelonggaran. Kementerian setuju pembayaran US$ 530 juta atau setara dengan Rp 7 triliun lebih itu ditunda. “Yang penting, kegiatan ekonomi di Timika tetap jalan,” ujar Sudirman, 2 Februari lalu.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, menolak berkomentar. Ia hanya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan izin ekspor. “Kami bisa tenang karena kegiatan ekonomi bisa terus berjalan,” ujar Riza, kemarin. Saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan Januari lalu, Direktur Freeport Clementino Lamury menyebutkan kemajuan proyek smelter mereka sebesar 11,5 persen. ROBBY IRFANY


Banyak Kemudahan Diberikan:

  1. Pemerintah menunda pemberlakuan aturan membangun smelter, yang seharusnya paling lambat Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
    • Bila aturan itu diterapkan, Freeport mengancam akan merumahkan 15 ribu karyawan.
    • Akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, tenggat kewajiban itu diundurkan tiga tahun menjadi 2017.
  2. Pemerintah memperpanjang izin ekspor Freeport, Juli 2015 sampai 28 Januari 2016, meski pembangunan smelter belum mencapai 60 persen. àPerusahaan menyetor US$ 115 juta sebagai jaminan kesungguhan membangun.
  3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016, yang memperlonggar aturan pembangunan smelter dan memudahkan ekspor.
    • Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, bila target pembangunan smelter kurang dari 60 persen, rekomendasi ekspor dapat diberikan dengan tingkat kemajuan proyek smelter sama dengan capaian pada periode sebelumnya.
    • Padahal, sebelumnya, Kementerian Energi meminta Freeport membayar bea keluar 5 persen dan menyetor jaminan US$ 530 juta.
  4. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi I, pemerintah berjanji merevisi aturan perpanjangan kontrak pertambangan. Perusahaan nantinya bisa mengusulkan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.
    • Regulasi dikeluarkan saat Freeport hendak mengajukan perpanjangan kontraknya, yang berakhir pada 2021.
    • Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan perjanjian bisa diajukan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir.

SINGGIH SOARES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: