Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK


Mencla Mencle… tapi ngegembosin KPK..  2019 lupakan deh dukungan dari masyarakat sipil.

SENIN, 22 FEBRUARI 2016

 Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

JAKARTA – Usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR besok, mungkin akan berlangsung mulus. Jumlah fraksi yang menolak revisi kalah jumlah oleh yang mendukung revisi. Revisi itu bisa batal bila Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak rencana itu.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, hingga kemarin peta politik di DPR soal revisi Undang-Undang KPK tidak berubah. Dari 10 fraksi di Parlemen, hanya tiga yang menolak revisi, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat. “Sisanya mendukung revisi. Dua fraksi yang kuat (mendukung) adalah PDIP dan Golkar,” kata Oce ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Oce pesimistis ketujuh fraksi pendukung revisi UU KPK bakal berbalik arah meski ada penolakan luas dan kuat dari masyarakat. Dia juga tak yakin fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat bisa melobi tujuh fraksi lainnya untuk berbalik menolak revisi. “Kalau terus seperti ini, posisinya tidak akan berubah 7:3. Revisi UU KPK tetap berjalan,” kata dia.

Oce menambahkan, peta politik DPR bisa berubah jika Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tegas menolak revisi. Bila itu terjadi, ia yakin sejumlah fraksi pendukung revisi akan berbalik arah.

Perubahan peta itu mungkin terjadi karena ada sejumlah fraksi pendukung revisi yang memberikan catatan atas dukungan mereka. “Jadi masih ada peluang sejumlah fraksi seperti PKB, Hanura, dan lainnya berbalik menolak revisi,” kata Oce. “Tapi kalau pemerintah tetap ambigu, revisi UU KPK tetap jalan.”

Partai Demokrat, Sabtu lalu, menegaskan sikapnya soal revisi UU KPK. “Kami menolak dan tidak setuju revisi draf RUU KPK. Suara ini akan kami bawa ke paripurna DPR pada pekan depan,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam diskusi bersama para netizen di Cibubur, Jakarta.

Yudhoyono menyatakan, dari ribuan netizen yang merespons soal ini melalui akun Twitter dan Facebook-nya, sebanyak 70 persen tidak menyetujui revisi UU KPK saat ini. “Kami berharap suara netizen bisa didengar tidak hanya oleh presiden dan DPR, tapi oleh seluruh pemimpin lembaga negara,” ujar mantan presiden ini.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan siap mengundurkan diri jika revisi tetap dilakukan oleh DPR. “Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau misal revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” kata dia dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, diperlukan langkah yang lebih konkret dalam melawan korupsi, karena kondisinya yang sudah darurat.

Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, akhir pekan lalu, belum meneken Surat Presiden soal revisi Undang-Undang KPK. Presiden masih menunggu hasil sidang paripurna DPR.INDRA WIJAYA | ADITYA BUDIMAN | ANTARA


‘Spider-Man’ Pun Menolak Revisi

Penolakan terhadap rencana DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Selain pernyataan sikap seperti yang disampaikan tokoh agama, penolakan revisi dikemukakan oleh masyarakat sipil yang memakai seragam tokoh animasi superhero, kemarin. Rencananya, DPR akan memutuskan soal revisi itu dalam rapat paripurna besok.

Dalam car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, para “superhero” itu tampak turun ke jalan. Ada Zorro, Batman, Superman, Spider-Man, dan Power Ranger. Mereka tampak membawa poster berukuran sedang dan bertulisan antara lain “Superhero SajaTolak Revisi UU KPK” dan “Bahaya Revisi UU KPK”.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, aksi superhero yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan keprihatinan atas adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Tama menyebut beberapa aksi serupa yang dilakukan masyarakat, termasuk Jumat lalu saat para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi datang memberi dukungan ke KPK. “Substansi pesannya sama: menolak revisi UU KPK,” kata Tama, kemarin.

Sejumlah tokoh agama kemarin menyatakan sikap dengan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. “Kami meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan revisi karena membaca rancangannya sudah tahu hanya pelemahan,” kata rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Penolakan revisi juga disampaikan oleh Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam. Anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua T. Sirait, mengatakan KPK sejak 2003��“2015 menangani sedikitnya tujuh perkara korupsi di sektor sumber daya alam, sebanyak 23 orang telah dijebloskan ke penjara. Beberapa kasus penangkapan berhasil salah satunya berkat penyadapan yang dilakukan KPK. “Bayangkan jika UU KPK jadi direvisi,” kata Martua, Sabtu lalu. INDRA WIJAYA | DANANG FIRMANTO | VINDRY FLORENTIN | MANAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: