KPK Masih Terancam


Ancaman thd KPK  adalah : Luhut P ( dia ini musuh dalam selimut rejim Jokowi !)
Koran Tempo,
SELASA, 23 FEBRUARI 2016

 KPK Masih Terancam

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak akan menghapusnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi pada masyarakat,” kata Presiden seusai pertemuan, kemarin.

Jokowi mengatakan ia telah mendengarkan pandangan dari semua fraksi dan komisi di DPR. Ia juga mempertimbangkan masukan dari pemimpin KPK sebelum pertemuan dengan Dewan. KPK menolak karena menilai empat poin yang diusulkan, yakni tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) telah melenceng dari kesepakatan awal. Mereka menilai revisi akan melemahkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan, meski ditunda saat ini, revisi UU KPK tetap ditargetkan selesai tahun ini. Revisi tak akan ditunda hingga Prolegnas tahun depan. Alasannya, Presiden melihat perbedaan pendapat di publik hanya karena kurang jelas materi yang akan dibahas. “Tidaklah (tahun depan). Makanya kami akan undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, kita bicarakan,” ujarnya.

Luhut mengklaim revisi yang akan dilakukan tak akan melemahkan KPK. Dia mencontohkan soal kewenangan memberikan SP3 hanya dimiliki lima pemimpin KPK, bukan pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi untuk post-audit. Ia mencontohkan pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. “Jadi semacam oversight committee,” katanya.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap revisi tak dilakukan tahun ini karena Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah. “Masukan kami: yang direvisi bukan itu (empat poin) dan bukan sekarang,” katanya.

Keputusan penundaan itu menuai kritik dari sekitar 130 guru besar yang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Guru besar Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyarankan agar Presiden tak sekadar menunda, tapi menolak revisi UU KPK. Penundaan akan mengakibatkan KPK terus berada dalam ancaman pelemahan.

Ia mengatakan, bila ada perumusan sebuah undang-undang, DPR ataupun pemerintah semestinya menyertakan kajian naskah akademik. Hasil kajian tersebut, kata dia, harus diuji dengan argumentasi yang kuat untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diubah. “Bukankah kita punya data KPK menyelamatkan banyak uang negara?” kata dia kemarin.ANANDA TERESIA | ISTMAN | VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W.| ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Kembali ke Aturan Lama

Presiden Joko Widodo dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dengan adanya penundaan pembahasan revisi, KPK akan menggunakan undang-undang yang lama. Inilah perbandingan draf revisi dengan UU KPK:

Draf Revisi UU KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12A-F. Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik.

Keberadaan Dewan Pengawas

Pasal 37A-D. Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan memberi izin penyadapan, mengevaluasi kinerja KPK, dan melaporkannya ke presiden. Jumlah anggotanya 5 orang, yang dipilih presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK

Pasal 43 dan 45. Penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun. Sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas minimal dua tahun.

Kewenangan menerbitkan SP3

Pasal 42. KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun SP3 bisa dicabut jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12 mengatur secara jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tak mengatur soal Dewan Pengawas

Pasal 20. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada presiden, DPR, dan BPK.

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 39. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara.

Tak memiliki kewenangan keluarkan SP3

Pasal 40. KPK tak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. EKO ARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: