Dua Windu Masa Suram


Koran Tempo RABU, 02 MARET 2016

 Dua Windu Masa Suram

Ambar Rahayu sedang gundah. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu mulai khawatir Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang hasilnya akan dirilis tahun depan tak sesuai dengan ekspektasi. “Kami deg-degan apakah Angka Fertilitas Total akan turun atau tetap stagnan,” kata Ambar di kantornya, Jumat lalu.

Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah indikator untuk mengukur jumlah anak yang akan dipunyai seorang perempuan selama masa reproduksinya per seribu perempuan. Bagi BKKBN, semakin tinggi angka TFR menunjukkan bahwa pemerintah tak berhasil menekan laju jumlah penduduk.

Persoalannya, dua kali survei demografi dalam 14 tahun terakhir, yakni pada 2007 dan 2012, tingkat TFR tak beranjak turun dari angka 2,6 sebagaimana dihasilkan dalam survei 2002. Angka 2,6 dapat diartikan setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki tiga anak. Padahal jauh-jauh hari pemerintah telah menargetkan TFR turun ke angka 2 pada 2012.

Ambar khawatir target pemerintah kembali tak tercapai dalam survei demografi tahun depan. Dia curiga dampak dari gagalnya program Keluarga Berencana (KB) dalam satu dekade terakhir masih tersisa. Dalam lima tahun terakhir saja pertumbuhan penduduk Indonesia hanya turun 0,02 persen, dari 1,49 persen menjadi 1,47 persen.

Dia membandingkan keberhasilan pemerintah menekan TFR ketika pemerintah Orde Baru gencar mengkampanyekan program KB sejak era 1970-an. Waktu itu TFR masih berada di angka 5,6. Angka tersebut merosot drastis menjadi hanya 2,48 pada 2000. Artinya, selama tiga dekade, program KB sukses mengubah pola pikir masyarakat dari tadinya memiliki lima anak menjadi hanya dua anak.

Hasilnya, penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode yang sama juga ikut turun, dari 2,31 persen menjadi hanya 1,44 persen. Artinya, setiap lima tahun, kenaikan jumlah penduduk bisa ditekan 0,2 persen.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Abidinsyah Siregar, menilai desentralisasi menjadi penyebab program KB tak membuahkan hasil. Tudingan itu bukan tanpa alasan. Sejak 2003, sebagai bagian dari desentralisasi pemerintahan, BKKBN menyerahkan pengelolaan sekitar 50 ribu orang tenaga penyuluh atau petugas lapangan Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah.

Namun seiring waktu, pemerintah daerah mengangkat sebagian besar tenaga penyuluh KB menjadi birokrat. “Akibatnya, sekarang penyuluh KB nyaris habis,” kata Abidinsyah. Dia memperkirakan jumlah penyuluh KB saat ini hanya tersisa 15 ribu orang.

Di sisi lain, komitmen kepala daerah juga dipertanyakan. BKKBN mencatat rata-rata alokasi anggaran daerah untuk program kependudukan hanya 0,4 persen. Program KB yang dulu diurus oleh lembaga tersendiri, seperti BKKBD, kini dilebur dengan berbagai perangkat, seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, atau pertamanan. Diperkirakan hanya ada 20 daerah dari 511 kabupaten/kota yang masih mempertahankan lembaga kependudukan secara utuh.

Abidin khawatir masalah kependudukan tersebut akan menghasilkan berbagai persoalan lainnya pada masa mendatang. Terutama jika laju pertumbuhan penduduk tak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi potensi masalah sosial yang disebabkan oleh gemuknya populasi penduduk Indonesia.

Terlebih kini pertumbuhan penduduk dunia juga semakin cepat. Penambahan 1 miliar penduduk yang memakan waktu selama 130 tahun pada 1800, kini akan tercapai hanya dalam 12 tahun. Itu sebabnya, menurut Ambar, BKKBN ingin mengembalikan masa jaya program KB.

Dukungan muncul dari Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya ketika membuka Konferensi Internasional Keluarga Berencana (ICFP) di Bali, akhir bulan lalu, Jokowi kembali menggaungkan pentingnya program Keluarga Berencana. ¡°Investasi pada Keluarga Berencana adalah mutlak,¡± kata Jokowi dalam konferensi yang dihadiri ribuan peserta dari 116 negara itu.

Toh tantangan tak berarti telah usai. Peneliti kependudukan dari Universitas Gadjah Mada, Siswanto Agus Wilopo, mengatakan pengelolaan program KB saat ini berbeda dengan 20 tahun lalu. Pemerintah perlu membuat strategi baru. ¡°Tak hanya jumlahnya ditambah, tapi kualitas penyuluh KB juga harus ditingkatkan,¡± ujarnya. ¡°Sebab, masyarakat kini semakin pintar.¡±

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B. Harmadi menyoroti sosialisasi KB dan program kependudukan oleh BKKBN yang selama ini terkesan hanya bersifat seremonial. ¡°Seremoni sosialisasi berakhir tanpa kelanjutan,¡± ujarnya.

Dia mendesak BKKBN menyusun strategi advokasi bersama pemerintah daerah. Masyarakat, kata Sonny, tidak cukup hanya diingatkan agar memiliki dua anak saja. ¡°Mengajarkan mereka soal perencanaan keluarga itu jauh lebih penting,¡± kata dia. MITRA TARIGAN | AGOENG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: