Situasi HAM Alami Kemunduran


Jaman Pak Beye lebih baik lah kondisi walaupun kelompok radikal merajalela

Pelanggaran Bisa Ancam Demokrasi

 

JAKARTA, KOMPAS — Situasi hak asasi manusia dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran yang signifikan. Sepanjang 2015, terdapat serangkaian masalah pelanggaran HAM, seperti pelaksanaan hukuman mati dan pembatasan kebebasan berekspresi.

“Kami melihat suatu bahaya kemunduran di banyak isu HAM pada 2015,” ujar Deputi Direktur Kampanye Asia Tenggara Amnesty International Josef Benedict, dalam acara peluncuran Laporan HAM 2015 di Jakarta, Rabu (24/2).

Hadir dalam acara itu, peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat, Koordinator Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, dan peneliti Elsam Wahyudi Djafar.

Dalam laporannya, Amnesty International menyebut sejumlah kasus, seperti eksekusi terhadap 14 terpidana hukuman mati pada 18 Januari dan 29 April 2015. Kebanyakan merupakan terpidana kasus narkoba. “Hukuman mati tidak serta-merta mengurangi jumlah narkoba dan tidak pula memberikan efek jera,” ujar Josef.

Saat ini, Indonesia menjadi satu dari 11 negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk terpidana kasus narkoba. Berdasarkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia, hukuman mati dapat diberlakukan secara terbatas pada kejahatan serius seperti genosida.

Menurut Josef, yang lebih mengkhawatirkan adalah keputusan pemerintah untuk mengalokasikan dana eksekusi mati pada 2016. Ini dinilai bertentangan dengan janji Jokowi dalam Nawacita untuk menghormati HAM.

Kebebasan warga

Pemerintah juga dinilai membatasi kebebasan warga negara untuk berekspresi, beragama, dan berkeyakinan. Amnesty International mencatat sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, di antaranya pembakaran masjid pada Juli 2015 di Tolikara, Papua, penyerbuan gereja di Aceh Singkil pada Oktober 2015, dan pembakaran tempat ibadah di tempat lain. Selain itu, ada persoalan Ahmadiyah yang terusir dari kediaman mereka dan hingga kini belum terselesaikan.

“Dalam kasus-kasus ini, negara justru abai dan tidak hadir. Ini menjadi berbahaya karena kelompok minoritas tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara,” ujar Haris Azhar.

Sementara itu, Elsam mencatat tiga bentuk pembatasan berekspresi, yakni ekspresi di dunia maya, ekspresi di dunia nyata, dan kekerasan terhadap pers. Pemerintah telah memblokir ratusan laman yang dianggap radikal sejak 2015 tanpa prosedur yang jelas.

“Dengan beragam pembatasan kebebasan, kini Indonesia mengalami ancaman serius terhadap demokrasi,” ujar Wahyudi.

Kebebasan berekspresi di dunia nyata juga dicederai, antara lain dengan ditahannya 23 demonstran dalam aksi damai buruh pada Oktober 2015. (C01)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: