Batasan Tidak Jelas, Pembuat Dokumen Dapat Dipidana


RUU TERORISME

JAKARTA, KOMPAS — Pasal 12B Ayat (2) rancangan draf Undang-Undang Terorisme yang mengatur tentang ancaman pidana bagi mereka yang hasil karyanya digunakan untuk pelatihan terorisme disinyalir mengancam hak berekspresi warga negara. Selain multitafsir dan batasannya tidak jelas, unsur pasal ini juga hanya bertumpu pada probabilitas.

Tim  gabungan Densus 88, Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Kepolisian Resor Malang menggeledah empat rumah terduga teroris di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang bukti, Sabtu (20/2/2016).  Pada Jumat malam, lima orang terduga teroris ditangkap di Karangploso, Kabupaten Malang. Mereka diduga terkait kasus bom Thamrin, Jakarta.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATITim gabungan Densus 88, Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Kepolisian Resor Malang menggeledah empat rumah terduga teroris di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang bukti, Sabtu (20/2/2016). Pada Jumat malam, lima orang terduga teroris ditangkap di Karangploso, Kabupaten Malang. Mereka diduga terkait kasus bom Thamrin, Jakarta.

Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun. Adapun pelatihan yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelatihan militer, paramiliter, atau pelatihan lain untuk merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan terorisme.

Menurut Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, terdapat sejumlah unsur pasal yang mengancam kebebasan berekspresi karena multitafsir dan tidak ada batasan yang rigid. Pertama, unsur “dokumen”, yang tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batasan konten atau bentuknya.

“Mungkin saja seseorang menulis tentang hal yang tidak terkait dengan terorisme, tetapi dipergunakan dalam pelatihan. Apakah itu berarti dia dipidana?” tutur Ardimanto, Sabtu (5/3/2016), di Jakarta.

Kedua, unsur “diketahui atau patut diketahui digunakan atau akan digunakan untuk pelatihan terorisme”. Selain tidak rigid, menurut Ardimanto, unsur ini juga tidak jelas berbicara mengenai kemungkinan yang tidak diketahui oleh pembuat dokumen. Sebab, tidak ada yang bisa tahu apakah informasi yang dibuat atau disebarkannya dapat digunakan oleh teroris untuk pelatihan.

Sejumlah  anggota polisi berjaga di sekitar lokasi penangkapan terduga teroris di Jalan Selat Malaka 5, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang Selatan, Selasa (2/2/2016). Seorang terduga teroris Edi Santoso diamankan dalam penggerebekan tersebut.
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Sebuah  kamar kontrakan dipasangi garis polisi di Gang Masjid RT 004 RW 001 Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat (22/1/2016) malam, seusai penangkapan terduga teroris di wilayah itu.
KOMPAS/HARRY SUSILO

Ardimanto menilai, pasal ini berbahaya bagi pengguna internet, sosial media, dan pekerja jurnalistik yang mengekspresikan ide mereka melalui tulisan. Padahal, hak berekspresi adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rentan pelanggaran HAM

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan, Pasal 12B berpotensi ditafsirkan sepihak oleh pemegang kekuasaan dan karenanya rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain Pasal 12B, pasal yang rentan terhadap pelanggaran HAM adalah Pasal 25 mengenai pengaturan masa penahanan, Pasal 28 mengenai penangkapan, serta Pasal 43A Ayat (1) yang mengatur mengenai pencegahan tindak pidana terorisme.

Pasal yang sama sekali tidak memiliki dasar adalah Pasal 43A yang memberikan kewenangan bagi penyidik atau penuntut umum untuk membawa atau menempatkan terduga teroris ke tempat tertentu dalam wilayah hukumnya paling lama enam bulan. “Ini adalah bentuk penyekapan. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal upaya hukum seperti ini,” ujarnya.

Ia menyatakan, harus ada pembatasan terhadap hak aparat penegak hukum. Sebab, pasal ini memungkinkan adanya penangkapan sewenang-wenang tanpa alat bukti yang cukup. “Harus ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang jelas dalam upaya pencegahan terorisme,” kata Al Araf.

Sementara itu, Pasal 25 mengatur mengenai masa penahanan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Al Araf menilai, masa penahanan dalam UU ini terlalu lama dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Total masa penahanan dalam KUHAP adalah 170 hari atau sekitar 6 bulan, sementara dalam draf RUU Terorisme, masa penahanan bertotal 300 hari atau hampir satu tahun.

Begitu pula pengaturan mengenai masa penangkapan yang diperpanjang dari tujuh hari menjadi 30 hari. Padahal, KUHAP hanya memperbolehkan penahanan selama 1×24 jam. Al Araf menilai, masa penangkapan yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 selama tujuh hari sebenarnya sudah cukup untuk mencari alat bukti dan mendalami kasus terorisme.

“Panjangnya masa penahanan berpotensi melanggar hak-hak tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme,” ujar Al Araf. Ia menyatakan, negara harus menanggulangi terorisme dengan memenuhi kewajibannya dengan benar, yakni dengan menciptakan produk legislasi yang sesuai dengan hak asasi warga negaranya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: