Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa Dihilangkan


Pemerintah daerah Indonesia kualitasnya sangat “mengerikan” : KORUP abis dan sekarang terbukti pula selain korup mereka doyan narkotika (lihat bupati Ogan Ilir).

Mereka menciptakan perda hanya untuk mengisi pundi pundi pribadi elit daerah saja. Para petinggi daerah tidak peduli soal kesejahteraan apalagi penciptaan lapangan tenaga kerja. Mereka hanya mengejar kekuasaan, dan pemuasan nafsu (contoh mantan  Gubernur SUMUT, mantan Gub Ratu Atut dari Banten, mantan bupati Bangkalan Fuad Amin, dan terakhir bupati Ogan Ilir yang ketangkap lagi asik nyabu ckck..) Belum yang lain lagi menyusul ..

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Selasa, 15/03/2016 19:22 WIB
Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa DihilangkanFoto: M Iqbal/detikcom

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan agar beberapa perizinan untuk berusaha dapat disederhanakan, bahkan dihilangkan. Di antaranya adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi UMKM, izin lokasi dan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Demikianlah hasil rapat kabinet terbatas yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

“Bapak Presiden memberikan perhatian khusus sehingga harus ada harmonisasi peraturan perizinan segera dilakukan. Maka ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta kepada bapak Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga menteri terkait izin-izin yang akan dihilangkan,” ungkap Pramono.

Para menteri teknis diminta segera mengkaji lebih lanjut di bawah menteri koordinator. Sehingga dalam rapat berikutnya, sudah ada hasil untuk perizinan yang disederhanakan dan dihilangkan.

“Kita kaji apakah masih diperlukan atau tidak. Seperti jika suatu daerah sudah dikaji amdalnya, maka dulu masih diminta syarat amdal, yang itu akan dihilangkan,” paparnya.

Konsep ini juga akan dibicarakan dengan pemerintah daerah, agar harmonisasi tidak hanya terjadi di tataran pemerintah pusat.

“Maka ditugaskan Mendagri, lalu nanti perda yang dicabut 1000 itu maka segera dilaporkan ke Presiden untuk segera disosialisasikan,” terang Pramono.

(mkl/ang)

+++++

Thursday, March 17, 2016       10:58 WIB
Regulasi Pusat Masih Hambat Reformasi Perizinan Di Daerah
Ipotnews – Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan upaya reformasi perizinan yang dilakukan pemerintah daerah masih terkendala regulasi yang berada di pemerintah pusat.

Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng, dalam Forum Dialog Investasi KPPOD dan British Embassy Jakarta, di Hotel Le Meridien, Kamis (17/3), mengatakan upaya melakukan kegiatan ekonomi di negeri ini, khususnya pada era desentralisasi atau otonomi bukanlah hal mudah. Efisiensi usaha masih sebatas harapan ketimbang kenyataan, lebih-lebih bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Ketika berurusan dengan otoritas negara maka rezim perizinan, regulasi dan pungutan kerap menghantui bahkan sedari awal memulai usaha atau starting a business. Tak heran, meski naik beberapa poin, tapi peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di urutan 109 dari 189 negara,” kata Robert.

Lebih lanjut Robert menyatakan, sedangkan peringkat dalam memulai usaha justru turun peringkat dari 163 pada 2015 ke 173 pada 2016, dengan rata-rata proses memulai usaha ini membutuhkan 13 prosedur dan menempuh waktu rata-rata 47,80 hari. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di era integrasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah, kata dia, bisa menjadi momentum buat berbenah diri. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi instrumen utama pelaksanaan paket-paket tersebut.

“Terkait daerah, kita masih tunggu langkah pemerintah dalam mendesaun perubahan dan mematok target perbaikan regulasi. Namun, tentu target itu tidak biaa hanya dialamatkan kepada pemda tapi juga pemerintah pusat sendiri. Selajn hasil diskresi daerah, banyaknya jumlah/jenis izin daerah saat ini justru karena masih diatur bahkan diwajibkan oleh regulasi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya merekomendasikan perlunya langkah menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, dan melimpahkab sejumlah regulasi nasional terkait perzinan, seperti menggabungkan SIUP dan TDP, hapus izin gangguan (HO), menyederhanakan pengurusan IMB, dan menyederhanakan SKDU (surat keterangan domisili Usaha.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Anton Supit, mengatakan saat Joko Widodo menjadi presiden, telah menimbulkan harapan besar bagaimana pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi. Sedangkan relevansi dari tujuan KPPOD didirikan adalah menjaga iklim usaha dimana tugas pokoknya mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.

“Selain investasi, pemerintah berupa goernement spending, juga peran pelaku usaha, sebagai upaya untuk semua itu. Tidak ada upaya lain selain menciptakan iklim usaha yang baik. Perizinan kita termasuk pajak dan retribusi masih menjadi hal krusial bahkan menjadi hal hambatan. Maka bersama pemerintah, kedutaan Inggris, dan BKPM, bagaimana mendorong reformasi perizinan. Tentu jalan masih panjang sehingga kita harus bergerak dan serius, walau banyak kesulitan yang dihadapi,” kata Anton.

(Fitriya/mk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: