Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei


JUM AT, 01 APRIL 2016

 Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei

PADANG – Pemerintah menargetkan penghapusan seluruh peraturan daerah bermasalah tuntas pada Mei mendatang. “Kami sudah memanggil biro hukum seluruh provinsi serta menyurati bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Padang, kemarin.

Tjahjo mengungkapkan, hasil telaah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, hingga kini masih terdapat 3.236 peraturan daerah yang muatannya menghambat investasi, birokrasi, dan perizinan. Beberapa di antaranya juga dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Dia mencontohkan izin gangguan atau hinderordonnantie (HO) yang hingga kini jadi syarat investasi. “Izin ini zaman Belanda, kenapa masih dipakai lagi?” kata Tjahjo.

Pemerintah tahun ini mempercepat penghapusan aturan (deregulasi) di pusat ataupun daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memang dapat langsung membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Sebelumnya, pemerintah pusat hanya berwenang mengklarifikasi dan meminta pemerintah daerah memperbaikinya.

Data Kementerian menunjukkan, terdapat 1.503 aturan dari sekitar 9.000 peraturan daerah yang dibatalkan dan dicabut selama lima tahun terakhir. Sebagian besar berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, yakni sebanyak 807 aturan. Kementerian menduga pejabat daerah berkreasi membuat aturan agar bisa menambah penghasilan daerah.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mardani H. Maming, tak membantah soal banyaknya aturan daerah yang tumpang-tindih. Namun ia memastikan pembuatan peraturan bukan hasil akal-akalan kepala daerah untuk mendapatkan tambahan pendapatan. “Pada intinya, kalau ada tumpang-tindih, sudah waktunya dicabut agar tak menjadi masalah,” tuturnya, bulan lalu.

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana, mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah daerah dengan perda diskriminatif terbanyak. “Tapi baru satu yang dicabut Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan hingga Oktober 2015, ada 389 perda diskriminatif. Sebanyak 85 persen di antaranya menyasar moralitas dan agama.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan siap memangkas perda bermasalah di daerah. Dia juga mengaku kewalahan karena ada sejumlah aturan yang menghambat investasi ke daerahnya. “Kami ikut,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengklaim sedang mendata peraturan daerahnya yang terindikasi bermasalah, terutama menghambat investasi dan birokrasi. “Kami masih lakukan inventarisasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov NTB Rusman, kemarin. ANDRI EL FARUQI (PADANG) | SUPRIYANTHO KHAFID (MATARAM) | TIKA PRIMANDARI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: