Istana Tidak Libatkan Luhut


Kredibilitas Luhut sudah jatuh !!
SELASA, 26 APRIL 2016

 Istana Tidak Libatkan Luhut

JAKARTA – Pemerintah memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, kemarin. Meski anggota Satuan Tugas itu di antaranya merupakan jajaran di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan tidak dilibatkan di dalamnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan menyebutkan alasan tak dimasukannya Luhut dalam Satgas yang bertugas memverifikasi, memvalidasi, dan mengkaji data pelanggar pajak itu. “Tim ini terdiri atas Kapolri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, serta Menteri Luar Negeri,” kata Pramono seusai rapat terbatas mengenai RUU Pengampunan Pajak di kantor Presiden, kemarin.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga tidak tahu mengapa Luhut tidak masuk Satgas. Menurut dia, pihak yang disertakan dalam Satgas mempunyai relevansi terhadap implementasi RUU Pengampunan Pajak. Prasetyo membantah jika Luhut dianggap tidak memiliki relevansi untuk mengatasi dugaan pelanggaran pajak.

Menurut Prasetyo, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Satgas Pengampunan Pajak memvalidasi serta memverifikasi data dalam dokumen Panama Papers.

Rabu pekan lalu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan sebanyak 80 persen nama yang tercantum dalam Panama Papers sudah terkonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun ia menolak menyebutkan nama-nama tersebut.

Panama Papers adalah data klien dari Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama, yang dikuak 370 jurnalis dari 76 negara yang dikoordinasi The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Mossack Fonseca memfasilitasi pendirian perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri. Di antara 11,5 juta berkas Panama Papers, nama Luhut muncul sebagai direktur tunggal Mayfair International Ltd, perusahaan cangkang di Republik Seychelles.

Sebelumnya, Direktur Program Transparency International Indonesia Ilham Saenong mendesak Presiden tidak melibatkan Luhut dalam rencana pembentukan satuan tugas untuk menyelidiki keberadaan pejabat di Panama Papers. Dia khawatir pelibatan Luhut akan menimbulkan konflik kepentingan.

Kemarin, Luhut menampik keterlibatannya dengan Mayfair. Dia pun sudah melaporkan ihwal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Luhut mengklaim Jokowi tidak mempermasalahkan soal itu. “Enggak ada masalah,” ujarnya. ANANDA TERESIA | ADITYA BUDIMAN | MITRA TARIGAN | ABDUL AZIZ | KODRAT SETIAWAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: