Terlalu Murah, Tax Amnesti RI Bisa Berdampak Buruk Terhadap Kepatuhan Pajak: OECD


Asli kebijakan “tolol ”  buatan mister Bambang Brojol

Friday, August 19, 2016 15:28 WIB

Ipotnews – Satu bulan setelah program pengampunan pajak (tax amnesty) dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil yang didapat masih jauh dari harapan. Bahkan, kini, program tersebut mulai menuai kritik karena dinilai terlalu baik terhadap para penghindar pajak, jauh melebihi perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh memenuhi kewajiban.
Seperti diketahui, program tax amnesty yang dimulai pada 18 Juli lalu, diharapkan pemerintahan Joko Widodo akan mendatangkan pendapatan sebesar Rp165 triliun, yang berasal dari uang tebusan dari harta yang dideklarasikan para penghindar pajak, dengan membebani uang tebusan 2 hingga 10 persen. Jumlah tebusan itu, bagi OECD, terlalu rendah, karena semestinya tiga kali lipat dari jumlah itu.
“Perlakuan ini secara mendasar sepertinya lebih berpihak (kepada penghindar pajak yang diharapkan ikut tax amnesty) ketimbang perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh dan sejak awal mengakui aset-asetnya,” papar Kepala Kerjasama Internasional Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Philip Kerfs, seperti diberitakan Bloomberg, Jumat (19/8). 
Dalam pandangan Kerfs, karena perlakuan yang istimewa terhadap para penghindar pajak itu, justru akan mengganggu kepatuhan wajib pajak lainnya. “Program pengabaian pajak ini tampaknya tak akan memberikan manfaat melebihi uang yang mereka (penghindar pajak) bayarkan, malah membawa risiko yang mengarah ke menipisnya pendapatan kotor yang dikumpulkan dan kemungkinan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan,” tambah Kerfs.
Tarif tertinggi tax amnesty yang akan diberlakukan menjelang akhir waktu pengampunan pajak 2017 mendatang adalah 10 persen, jumlah tebusan makin kecil jika penghindar pajak makin awal mengikuti program pengampunan pajak. Bandingkan dengan pajak perusahaan sebesar 25 persen dan pajak pendapatan perseorangan tertinggi sebesar 30 persen yang dikenakan terhadap wajib pajak yang patuh sejak awal.
Karena itu, OECD berpendapat bahwa semestinya tarif penuh harus dikenakan kepada para penghindar pajak yang mengikuti program pengampunan, demi menjaga integritas sistem pajak para penghindar pajak tidak diperlakukan lebih istimewa ketimbang mereka yang sejak awal patuh.
Kepatuhan orang Indonesia membayar pajak memang sangat rendah. Berpopulasi 225 juta orang, namun pada 2014 hanya sekitar 900 ribu orang yang melaporkan pembayaran pajak.

Kerfs mengungkapkan, program tax amnesty dijalankan Indonesia ketika sejumlah besar negara – termasuk Indonesia – menyatakan komitmen untuk mengadopsi standar aturan OECD untuk pelaporan pajak. Dengan komitmen itu, Indonesia akan bertukar informasi dengan yurisdiksi negara lain terkait pajak per 2018 mendatang. Sementara amnesti pajak di Indonesia sudah berakhir per Maret 2017 mendatang.
Sebagai catatan, satu bulan setelah program pengampunan pajak dijalankan, pemerintah baru menangguk uang tebusan Rp693 miliar rupiah atau baru 0,4 persen dari target yang sebesar Rp165 triliun.(Bloomberg/ha)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: