Archive for September, 2016

September 30, 2016

Pertamina Bangun Pabrik Komponen Ban

JUM AT, 30 SEPTEMBER 2016

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah bersepakat dengan perusahaan energi Spanyol, Repsol S.A., untuk membangun pabrik pengolahan treated distillate aromatic extract (TDAE) atau bahan baku ban. Kedua perusahaan telah menandatangani head of agreement pada pekan lalu. “Akan dibangun di area Kilang Cilacap,” kata juru bicara Pertamina, Wianda A. Pusponegoro, di Jakarta, kemarin.

Rencananya, Wianda menjelaskan, Pertamina-Repsol akan mendirikan fasilitas produksi berkapasitas 60 ribu ton per tahun. Mereka akan membuat perusahaan patungan untuk mewujudkan rencana Plant TDAE di Cilacap itu. Diperkirakan, pembangunan pabrik tersebut memerlukan investasi US$ 80 juta (lebih dari Rp 1 triliun).

Wianda mengatakan Pertamina sebenarnya telah mengkaji kelayakan bisnis kilang TDAE ini sejak dua tahun lalu. Bahkan, keinginan menggarap bisnis bahan baku ban telah muncul sejak 2012.

Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pura Barutama untuk menggarap fasilitas pengolahan berkapasitas 50 ribu ton per tahun. Tapi rencana itu tak terdengar lagi, hingga Pertamina meneken kesepakatan serupa dengan Repsol pada pekan lalu.

Pembangunan pabrik diperkirakan akan membutuhkan waktu 18-24 bulan. Dengan begitu, “Targetnya, paling tidak, JV sudah ada pada awal 2017,” ujar Wianda.

Pertamina menargetkan pabrik beroperasi komersial pada 2019. KHAIRUL ANAM | DIKO OKTARA

Advertisements
September 30, 2016

KPK Pelajari Dugaan Suap Maxpower

Perusahan listrik yang berlogokan “gledek ” ini harus segera dibongkar /cuci bersih macam Pertamina. Busuknya nggak ketulungan perusahaan ini.. Sudah akses listrik masih rendah, tapi masih belagu tidak mau beralih ke energi terbarukan.. , ternyata dibalik “belagu”nya  perusahaan cap gledek ini ada uang yang mengalir lancar ke pimpinan perusahaan.. hmmm.. Kasus Maxpower hanya salah satu contoh saja.. coba KPK untuk urusan sewa menyewa Diesel untuk PLN deh..

 

dari koran tempo

 

JUM AT, 30 SEPTEMBER 2016

 KPK Pelajari Dugaan Suap Maxpower

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan tengah mempelajari kasus dugaan suap dari perusahaan pembangkit listrik, PT Maxpower Indonesia, kepada pejabat pemerintah Indonesia. Agus mengaku mendengar, Maxpower telah melakukan pengawasan internal. Dari pengawasan itu, ditemukan kejanggalan pengeluaran senilai US$ 750 ribu (Rp 9,7 miliar) yang ditengarai sebagai pengeluaran ilegal.

“Saya masih mengikuti perkembangan berita tentang Maxpower,” ujarnya kemarin. Sebelumnya, Agus menuturkan telah meminta petugas KPK berhubungan dengan Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat untuk memahami masalah dan fakta kasus tersebut.

Dugaan suap oleh Maxpower muncul dalam laporan Wall Street Journal yang dikutip Channel News Asia pada Selasa, 27 September 2016. Laporan itu menyebutkan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki kasus korupsi dalam investasi pembangkit listrik di Indonesia. Maxpower diduga menyuap pejabat pemerintah untuk mengamankan kontrak pada 2012-2015.

Komisaris Maxpower Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, mengakui adanya dugaan penyuapan terhadap pejabat pemerintah Indonesia yang saat ini diselidiki Departemen Kehakiman AS. “Saya ditunjuk sebagai Komisaris Maxpower sejak Desember 2015 untuk menggalakkan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan yang ditemukan,” ujarnya kemarin.

Seorang pejabat Maxpower menjelaskan, penyuapan itu diduga dilakukan petinggi Maxpower saat sahamnya dikuasai Willibald Goldsmith, Sebastian Sauren, dan Arno Hendricks. Kini, 50 persen kepemilikan perusahaan berada di tangan Standard Chartered, bank yang terdaftar di bursa saham AS.

Skandal ini terbongkar berdasarkan laporan audit tahun 2014 oleh PricewaterhouseCoopers. Laporan itu menyebutkan ada penggunaan dana sebesar US$ 750 ribu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Temuan kemudian diverifikasi tim audit internal Maxpower. Disinyalir, uang yang tak jelas itu merupakan suap kepada pejabat pemerintah dalam bentuk tunai.

Perusahaan juga mengantongi nama tiga pejabat sekaligus pendiri perusahaan yang dianggap berperan dalam transaksi lancung itu. “Tiga petinggi mengakui ada penyimpangan. Mereka diberhentikan dari jabatan direksi dan komisaris pada 2015,” ujar si pejabat. Penyimpangan diperkirakan terjadi dalam beberapa proyek Maxpower selama kurun 2012-2015.

Juru bicara PT PLN (Persero), Agung Murdifi, enggan berkomentar mengenai masalah ini. PLN, katanya, masih menunggu hasil penyelidikan Departemen Kehakiman AS. “Kami mendukung upaya penyelidikan itu,” ujar Agung.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso membenarkan bahwa Maxpower adalah mitra PLN. Maxpower, kata dia, memenangi dua tender pada awal 2015, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Tarahan Baru, Lampung, berkapasitas 30 megawatt (MW); dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tarakan, Kalimantan Utara, berkapasitas 10 MW. ANGGA SUKMA WIJAYA| ROBBY IRFANY | MUHAMAD RIZKI


Profil Maxpower Indonesia

Maxpower Group merupakan bagian dari Navigat Group Pte Ltd, perusahaan pemasok mesin gas sekaligus kontraktor listrik swasta yang berpusat di Singapura. Maxpower Group memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Perusahaan ini juga merupakan distributor terbesar kedua peralatan listrik General Electric (GE) Jenbacher di dunia, dengan lebih dari 1.000 megawatt (MW) unit dipasang di Indonesia, Singapura, dan Thailand.

2003

PT Maxpower Indonesia berdiri di Indonesia melalui kerja sama dengan GE.

2004

Maxpower mulai memasang mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) GE Jenbacher di Indonesia.

2009

Proyek besar pertama Maxpower, PLTG berdaya 16 MW.

2011

Untuk pertama kalinya Maxpower memenangi tender PLN. Maxpower memasok empat turbin gas.

2012

Standard Chartered membeli saham Navigat.

2015

Maxpower kembali memenangi tender PLN untuk membangun dua pembangkit dengan total kapasitas 40 MW. PINGIT ARIA | SUMBER: MAXPOWER GROUP

September 30, 2016

Ada apa ya dgn masyarakat Indonesia ?

70 tahun merdeka kaum intelek kita masih percaya tahayul sama tukang tipu.. menyedihkan sekali kualitas Sdm bangsa yang besar ini.. pendidikan kita hanya diajar baca tulisa dan menghapal ! Jadi manusia yang tidak dapat berpikir ckxk.. menyedihkan di abad 21 masih ada yg percaya sama Jin dan mahluk halus..

5 Kemiripan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan Gatot Brajamusti

nasional.tempo.co

Sep 30, 2016 2:09 PM

5 Kemiripan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan Gatot Brajamusti
5 Kemiripan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan Gatot Brajamusti

Penangkapan yang dilakukan polisi terhadap pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi, di Kabupaten Probolinggo pada Kamis, 22 September 2016, mengingatkan kita pada penangkapan Gatot Brajamusti di Mataram, Lombok, pada 28 Agustus 2016.
Keduanya diduga melakukan tindak pidana kriminal. Taat diduga terlibat dalam tindak pidana pembunuhan dan penipuan penggandaan uang. Sedangkan Gatot tertangkap tangan karena memiliki narkoba dan terakhir, diduga melakukan pemerkosaan anak di bawah umur.
Ada persamaan-persamaan lainnya antara Taat dan Gatot, yaitu:

Padepokan
Baik Taat dan Gatot atau pengikut-pengikutnya menggunakan kedok agama untuk menjalankan kegiatan kriminal mereka. Taat menjadi pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan Aa Gatot menjadi bos di Padepokan Baramusti di Jalan Cikiray, RT 04 RW 07 Kampung Rambay, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Sakti
Taat dan Gatot atau para pengikutnya mengaku keduanya memiliki ilmu sakti mandraguna, Taat untuk melakukan penipuan penggandaan uang dan Gatot barangkali untuk memikat wanita-wanita yang diinginkannya. Bahkan keduanya mengaku berkawan akrab dengan jin. Gatot misalnya, mengaku ia kadang-kadang adalah jin atau uncle.

Pengikut

Taat dan Gatot sama-sama memiliki pengikut atau murid yang fanatik dan yang menakjubkan, di antara pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang yang terkenal, tokoh masyarakat.

Pada kasus Taat, ada Marwah Daud Ibrahim yang merupakan doktor lulusan Amerika Serikat, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. Pada kasus Gatot, sebut saja ada artis Elma Theana dan penyanyi Reza Artamevia.

Istri

Baik Taat maupun Gatot diketahui memiliki lebih dari satu istri. Bahkan khusus Aa Gatot, padepokannya lebih banyak dihuni para wanita.

Modus
Keduanya menggunakan modus tepa-tepu yang membuat sebagian orang terjerat. Taat, yang mengaku memiliki ilmu untuk menggandakan uang, menggunakan sistem multilevel marketing (MLM) dalam praktek penipuannya. Perekrutan dengan sistem gaet-menggaet orang itu mengenakan tiap orang harus menyetor Rp 25 juta.
Sedangkan Gatot menggunakan narkoba, yang disebutkan sebagai makanan jin atau aspat, untuk memikat hati dan mengikat para pengikutnya.

Akademikus dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menilai maraknya kasus dugaan penipuan dan pelecehan berkedok agama, seperti yang dilakukan Gatot Brajamusti dan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, merupakan sebuah gejala kultus.

Simak: Marwah Daud Ibrahim Bandingkan Dimas Kanjeng dengan Habibie

“Ini disebut sebagai kultus yang dipimpin con man (penipu), orang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain kepadanya,” kata Azyumardi kepada Tempo, Kamis, 29 September 2016.

Azyumardi menjelaskan, pengkultusan masih terjadi di masyarakat karena terjadi krisis karakter. Banyak yang menempuh jalan instan dalam menyelesaikan masalah, seperti utang-piutang, ambisi politik, dan jabatan.
Azyumardi mengatakan muncul penipu atau con man dengan menciptakan kultus untuk membangun karisma melalui penampilan, kepintaran berbicara, dan retorika menggunakan argumentasi agama.
“Membuat orang-orang tersebut percaya atau taklid buta sehingga merasa yakin dengan hal-hal yang too good to be true, seperti menggandakan uang,” ujarnya.
GRACE S. GANDHI 
(Sumber: Tempo, PDAT, Antara, dan sumber lainnya)

+++++

Jumat 30 Sep 2016, 15:48 WIB

Akan Dipanggil MUI, Marwah Tetap Setia ke Dimas Kanjeng: Saya Siap Undur Diri

Triono Wahyu Sudibyo – detikNews
Akan Dipanggil MUI, Marwah Tetap Setia ke Dimas Kanjeng: Saya Siap Undur DiriFoto: Ari Saputra

JakartaPengurus MUI sekaligus ICMI, Marwah Daud Ibrahim, akan dipanggil MUI terkait keterlibatannya dalam aktivitas Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Marwah mengaku siap mundur dari MUI.

“Hari ini atau besok, saya siap undur diri. Atas petunjuk Allah, Bismillah,” kata Marwah yang jadi Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kajeng ini kepada detikcom, Jumat (30/9/2016).

Marwah mengatakan memang banyak yang tidak mengerti soal Dimas Kanjeng. Tentu saja pemahaman itu tak bisa dipaksakan. Dia bisa memaklumi.

“Nggak apa-apa dihujat. Nabi saja mengalami itu,” kata Marwah.

Perempuan kelahiran Soppeng Sulawesi Selatan dan bergelar profesor ini meyakini Dimas Kanjeng tak terlibat pembunuhan eks pengikut, Abdul Gani dan Ismail Hidayah. “Kalau cuma soal kedok terbongkar, lalu ada pembunuhan, berapa banyak orang dibunuh tiap hari?” kata Marwah.

Marwah mengaku mengenal betul Dimas Kanjeng. Dia bergabung sejak 2011 dan sudah berulang kali menyaksikan ‘kemampuan’ pria yang kini jadi tersangka pembunuhan itu. Sebaliknya, menurut dia, banyak orang yang ragu karena belum melihat secara langsung.
(try/van)

 

+++++++++++++++++++++=

Jumat 30 Sep 2016, 14:36 WIB

Kata Marwah Daud soal Foto Dimas Kanjeng Bersama Jokowi dan Panglima TNI

Triono Wahyu Sudibyo – detikNews
Kata Marwah Daud soal Foto Dimas Kanjeng Bersama Jokowi dan Panglima TNIFoto: Istimewa

Jakarta – Beredar foto-foto Dimas Kanjeng Taat Pribadi (46) dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo. Ada yang percaya, ada yang menduga itu rekayasa atau editan.

Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, termasuk orang yang percaya. Biasanya, ada sultan (koordinator pengikut) atau santri yang mengajak Dimas Kanjeng bertemu pejabat atau orang penting. Nah, saat itulah, pengambilan gambar dilakukan.

“Sebetulnya, beliau (Dimas Kanjeng) tidak ingin, tapi kadang tidak bisa menolak,” kata Marwah kepada detikcom, Jumat (30/9/2016).

Marwah Daud IbrahimMarwah Daud Ibrahim

Marwah menilai wajar seseorang berfoto dengan pejabat. Banyak yang melakukannya. “Jadi kalau beliau berfoto dengan pejabat, ya nggak aneh juga kan?” kata perempuan bergelar profesor ini.

Foto Dimas Kanjeng bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo terpampang di kalender di Padepokan. Dituliskan, foto itu diambil di Istana Negara. Saat dikonfirmasi, Gatot mengaku tidak tahu. Namun kata Gatot, kadang memang ada orang-orang yang tidak dikenalnya mengajaknya berfoto saat ia mengikuti sebuah acara.

Foto: IstimewaFoto: Istimewa

“Kalau wartawan nggak kasih tahu (Dimas Kanjeng), saya nggak tahu,” kata Gatot saat berziarah di makam Jenderal Sudirman Yogyakarta, Kamis (29/9) kemarin.

Selain foto dengan Gatot, juga ada foto Dimas Kanjeng menyalami Jokowi dengan latar belakang Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara. Belum diketahui keaslian foto tersebut. “Saya tidak tahu. Saya tidak mau komentar,” kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi.

Sebelumnya, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifudin mengaku belum bisa memastikan keaslian foto Dimas Kanjeng dengan sejumlah pejabatitu. Dia mengatakan bisa saja foto tersebut hasil rekayasa. “Ya bisa saja untuk kepentingan tertentu,” katanya.
(try/iy)

++++++

Jumat 30 Sep 2016, 21:28 WIB

Setor Rp 200 Miliar ke Dimas Kanjeng, Keluarga ini Dapat Kertas dan Emas Palsu

Rois Jajeli – detikNews
Setor Rp 200 Miliar ke Dimas Kanjeng, Keluarga ini Dapat Kertas dan Emas PalsuPolisi menunjukkan kertas palsu yang disebut Dimas Kanjeng dapat berubah menjadi uang (Foto: Rois Jajeli/detikcom)
Surabaya – Muhammad Najmur melaporkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ke Polda Jatim. Dimas Kanjeng dilaporkan karena ibu Najmur sudah menyetor uang Rp 200 miliar untuk digandakan.

“Awalnya saya kurang paham, dari mana Ibu (Najmia) saya kenal dengan dia (Dimas Kanjeng Taat Pribadi),” kata Najmur di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Jalan A Yani Surabaya, Jumat (30/9/2016).

Najmur sendiri mengaku tidak mengenal Dimas Knjeng. Tapi Najmur pernah mengantarkan ibunya ke Padepokan Dimas Kanjeng di Wangkal, Probolinggo. Saat itu dia bersama keluarganya membawa 5 koper yang masing-masing berisikan uang Rp 2 miliar.

“Saya hanya mengantarkan ibu saja. Saya tidak tahu isi tas koper yang dibawa. Saya tahu tas itu berisikan uang ketika diserahkan dan dibuka di sana (Padepokan Dimas Kanjeng),” tutur Najmur.

Setelah menyerahkan uang miliaran rupiah, mereka hanya mendapatkan segepok kertas yang dipotong ukurannya menyerupai ukuran uang kertas, emas batangan, hingga air yang disebut untuk pengobatan.

Saat berada di padepokan, Najmur bertemu dengan Dimas Kanjeng dan diminta meyakini ilmu menggandakan uang. “Saya disuruh yakin, tapi tidak bisa yakin,” ujar Najmur.

Saat itu pihak keluarga diberikan tumpukan kertas HVS warna putih polos yang potongannya menyerupai uang. Namun kertas tersebut tidka pernah berubah menjadi uang seperti yang dijanjikan Dimas Kanjeng.

“Dari awal saya sudah tidak yakin. Setelah berjalannya waktu, terbukti ketidakasliannya. Sampai sekarang ya masih tetap seperti ini,” ujarnya.

Najmur sudah berusaha menyakinkan orang tuanya dan kerabatnya bahwa Dimas Kanjeng adalah menipu. Namun, ibunya memintanya untuk bersabar dan akan berubah menjadi uang.

“Nyatanya sampai sekarang ya masih tetap seperti ini,” katanya sambil menunjukkan barang bukti pemberian dari Dimas Kanjeng.

Najmur mengatakan, emas batangan tersebut juga sudah diuji di toko emas di Makassar.

“Sudah diuji, tapi palsu semua,” kata dia.

Selain menyetorkan langsung ke Dimas Kanjeng di padepokannya di Probolinggo, orang tua dan kerabatnya juga pernah menyetorkan uang ke Dimas Kanjeng melalui transfer.

“Ada yang ditransfer, ada yang dijemput sama orang suruhannya (Dimas Kanjeng),” sebut Najmur.
(roi/fdn)

 

 

September 22, 2016

Membalas Gertakan Singapura

Koran Tempo
KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

Respons atas gertakan pemerintah Singapura, yang mengancam akan memeriksa nasabah bank peserta amnesti pajak, berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan memanggil manajemen tiga bank yang terafiliasi dengan Singapura, yakni OCBC NISP, UOB, dan DBS. “Kami mengklarifikasi informasi mengenai rencana bank induk mereka di Singapura yang akan melaporkan orang Indonesia yang merepatriasi hartanya,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Irwan Lubis, kemarin.

Menurut Irwan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu itu, ketiga bank mengaku membuat laporan untuk memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF)—lembaga pencegah pencucian uang antarnegara. Nasabah-nasabah asal Indonesia dilaporkan atas dasar suspicious transaction report (transaksi mencurigakan) karena mengikuti amnesti pajak kepada Singapore’s Commercial Affairs Departemen (CAD)—unit kepolisian Singapura yang menangani kejahatan keuangan.

Namun, Irwan melanjutkan, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh CAD. “Nasabah Indonesia pun dapat terus melakukan transaksi,” ujarnya. Menurut dia, bank-bank afiliasi Singapura dan induknya juga berkomitmen mendukung amnesti pajak melalui asistensi dan sosialisasi program. “Kami meminta bank-bank tersebut mendukung program ini.”

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Makhmud Hendropriyono, juga meminta pemerintah tak terpengaruh oleh isu ini. “Itu kan kepentingan nasional dia (Singapura). Kita jangan kebawa siasat mereka,” katanya.

Kemarin, Hendro mendaftarkan diri sebagai peserta amnesti pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Jakarta Selatan. Dia mengikuti program ini agar “tertib” administrasi. “Bukan berarti minta ampun karena bikin kesalahan. Saya merasa membayar pajak dengan benar, tapi kalau soal administrasi selalu lemah. Banyak yang terlupa jika ada perubahan peraturan,” katanya. Hendro mengatakan sebagian besar asetnya berada di dalam negeri. Harta di luar negeri, kata dia, cuma untuk membiayai istrinya yang sedang sakit.

Hendro menambah panjang daftar “wajib pajak besar” peserta amnesti pajak. Dia menyusul sejumlah pengusaha, seperti pemilik Grup Lippo, James Riady; pemilik Grup Gemala, Sofjan Wanandi; pemimpin Adaro, Garibaldi Thohir dan Boy Thohir; serta Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. ANGELINA ANJAR SAWITRI

September 20, 2016

Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015

Bencana buatan manusia terkutuk. Biang bencana adalah pengusaha HTI ( hutan tanaman industri ! ) 

Pemerintah Joko juga hanya melonggo nelangsa.. sibuk tidak terarah.. walhasil para pelakunya masih nyaman bisa kongkow karaokean dgn polisi..

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 08:08 WIB

Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015

Warga muslim melaksanakan salat istisqa guna meminta diturunkannya hujan di Pekanbaru, Riau, 6 September 2015. Warga berharap hujan segera turun agar kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda kota Pekanbaru tidak semakin meluas. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.COJakarta – Studi terbaru yang dilakukan oleh 12 peneliti asal Universitas Harvard dan Columbia menyatakan ada 100.300 kasus kematian yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia pada September-Oktober 2015. Dari jumlah itu diperkirakan 91.600 kematian ada di Indonesia, 2.200 kasus kematian di Singapura, dan 6.500 kasus kematian di Malaysia.

Penelitian itu dipublikasikan Jurnal Environmental Research Letters dengan judul “Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September-October 2015 : demonstration of a new framework for informaing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure”. 

Penelitian ini menggunakan observasi penyebaran asap yang dilihat melalui satelit. Kedua belas ilmuwan di bidang kesehatan masyarakat dan atmospheric modelling ini meneliti jumlah kematian orang dewasa karena menghirup partikel padat pada asap dengan ukuran 2,5 Particulate Matter (PM).

Direktur Kampanye dan Legal LSM Lingkungan Mighty, Etelle Higonnet mengatakan ukuran 2,5 PM itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dari kasat mata. “Saking kecilnya ukuran partikel 2,5 PM itu, bisa menembus masker umum yang digunakan serta bisa masuk ke aliran darah manusia bila terhirup,” katanya dalam diskusi di Jakarta Senin 19 September 2016.

Etelle pun mengatakan partikel kecil yang terhirup selama berbulan-bulan itu bisa memperparah kondisi kesehatan seseorang khusus yang sebelumnya sudah memiliki penyakit tertentu.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menginformasikan, perkiraan luas hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar mencapai 2.089.911 hektare (ha). Angka itu dihitung sejak 1 Juli hingga 20 Oktober 2015. Jumlah itu meliputi 618.574 ha lahan gambut dan 1.471.337 ha lahan non gambut.

Bank Dunia mencatat total kerugian yang dialami Indonesia dari bencana kabut asap itu mencapai Rp 221 triliun. Beberapa daerah bahkan mengalami perlambatan ekonomi pada triwulan III tahun 2015. Daerah tersebut antara lain; Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Jumlah kerugian yang dialami setara dengan dengan 1,9% PDB Indonesia atau tiga kali lipat lebih besar dibanding anggaran kesehatan pada APBN 2015. Menurut Bank Dunia, kebakaran hutan ini merupakan kerugian besar bagi Indonesia yang tengah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi mengaku kaget membaca hasil laporan ilmuwan dari  Universitas Harvard dan Columbia. Menurutnya perkiraan kematian hasil penelitian itu sangat jauh di atas pernyataan resmi pemerintah Indonesia tahun lalu yang menyebutkan 19 orang meninggal karena asap.

Yuyun berharap pemerintah dan industri harus mengambil tindakan nyata untuk menghentikan pembukaan hutan dan pengeringan gambut untuk perkebunan.

Karena kedua hal itu lah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang mengakibatkan paparan asap yang akhirnya dihirup masyarakat sekitar. “Jika tidak ada perbaikan, asap yang mematikan ini akan menyebabkan angka kematian yang lebih mengerikan dari tahun ke tahun,” katanya.



Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sandrayati Moniaga mengatakan kabut asap yang mengakibatkan kematian itu melanggar hak seseorang atas kesehatan. Sandra menilai pemerintah lalai dalam melindungi masyarakat. “Koordinasi antar lembaga masih kurang dalam tangani asap,” katanya.

Menurut Sandra, selama ini pemerintah biasanya baru melakukan tindakan evakuasi bila kondisi udara sudah berada di status bencana. Kondisi yang sudah berstatus bencana, kata Sandra, pasti kondisinya sudah parah. “Harusnya langsung dievakuasi bila sudah mencapai baku mutu udara tertentu,” katanya.

Ia pun berharap pemerintah tidak hanya fokus pada perusahaan atau pembakar hutan, namun juga upaya kesehatan yang dialami korban bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat korban kebakaran hutan yang berada di pelosok kemungkinan tidak paham dalam membuat rumah sehat. “Kemungkinan mereka juga tidak paham berapa ukuran udara yang dianggap berbahaya bagi manusia,” katanya.

Anggota Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nursyam Ibrahim belum bisa memastikan hasil penelitian itu karena tidak tahu berapa orang yang meninggal setelah sepulang dari rumah sakit karena infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). 

Yang ia tahu terjadi lonjakan pasien penyakit ISPA di rumah sakit kawasan kebakaran hutan, khususnya Kalimantan Barat. “Lonjakan jumlah pasien ISPA bisa sampai 2-3 kali lipat dengan kondisi sedang dan parah karena menghirup asap kebakaran hutan,” katanya.

Menurut Nursyam, partikel 2,5 PM yang masuk ke tubuh dan menempel di paru paru akan hilang dalam 5-10 tahun. Bila selama 3 bulan secara masif seseorang terpapar zat itu dan tidak bisa menghindarinya, tentu akan memperparah kondisi seseorang khususnya golongan lansia, ibu hamil dan juga anak. 

Nursyam berharap penelitian itu bisa menjadi sentilan bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan korban kebakaran hutan. “Sebaiknya penelitian itu dikembangkan dan didalami lagi oleh pemerintah sebagai perbandingan,” katanya.

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh mengaku tidak yakin dengan hasil penelitian itu. Menurutnya hitunganan statistik saja tidak tepat untuk menyimpulkan kematian sedemikian besar. “Untuk data kematian, Indonesia sudah punya sistem pencatatan dan pelaporan dari tingkat RT, kelurahan, provinsi, hingga tingkat pusat,” katanya.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah menghargai hasil penelitian itu. Namun timnya sudah melakukan upaya pengendalian asap sesuai aturan yang berlaku pada kejadian kebakaran hutan tahun lalu.

Karliansyah menambahkan timnya tahun ini akan memasang sensor udara 2,5 PM di kawasan rawan kebakaran hutan Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. “Target kami akhir Oktober ini sensor udara itu sudah terpasang, sehingga masyarakat bisa terukur kadar kesehatan udaranya,” katanya.

MITRA TARIGAN

September 20, 2016

Juanda, Bandara dengan Pelayanan Terbaik versi Kemenhub

Terbaik apa..nya ya ? saya sih lihat bandara ini masih kurang terjaga kebersihannya dan Ac nya juga agak anyeb…

 

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 04:10 WIB

Juanda, Bandara dengan Pelayanan Terbaik versi Kemenhub

Sejumlah calon penumpang mengamati layar infromasi penerbangan di terminal keberangkatan Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, 20 Februari 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Surabaya – Bandara Internasional Juanda, Surabaya, bersama tiga bandara lainnya di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero) meraih penghargaan Prima Utama pada ajang Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan Tahun 2016.

“Penghargaan pelayanan jasa publik dari Kemenhub ini dapat kami raih berkat kerja keras dari karyawan dan karyawati Bandara Juanda dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa,” kata General Manager Bandara Juanda, Yuwono, dalam rilisnya, Senin, 19 September 2016.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin, 19 September 2016. Yuwono berharap penghargaan itu membuat pihaknya termotivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pengguna jasa. “Kami merasa antusias dan menyambut dengan gembira penghargaan ini.”

Sementara itu tiga bandara lain di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I yang menerima penghargaan Prima Utama adalah Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Ngurah Rai Bali.

Sedangkan penghargaan Prima Madya diraih oleh Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Internasional Lombok, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Adapun Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin meraih penghargaan Prima Pratama.

Penghargaan Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Perhubungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sekali oleh Kementerian Perhubungan. Penilaian penghargaan ini dilakukan secara independen.

Tim penilai diketuai oleh Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Pelayanan Publik dan beranggotakan Wakil Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, akademisi, pengamat transportasi, dan jurnalis.

Penilaian dilaksanakan pada Juni-Agustus 2016 berdasarkan sembilan kriteria penilaian, yaitu visi, misi, motto pelayanan, standar pelayanan, sistem mekanisme prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana pelayanan, dan penanganan pengaduan. Di samping itu berdasarkan survei kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, dan produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

NUR HADI

September 19, 2016

Ulama Deklarasikan 9 Risalah Istiqlal, Haram Pilih Nonmuslim  

gerombolan ulama yang membajak Masjid Istiqlal ini satu level dibawah Abu Bakr al Baghdadi.. kalau dibiarkan terus suatu hari orang yang sama akan mendeklarasikan ISIS .. atau format kegilaan sejenisnya.

 

MINGGU, 18 SEPTEMBER 2016 | 18:18 WIB

Ulama Deklarasikan 9 Risalah Istiqlal, Haram Pilih Nonmuslim  

Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq berseru kepada jemaah agar tidak memilih pemimpin non-muslim di Masjid Istiqlal, 18 September 2016. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta – Kelompok ulama dan tokoh Islam di Jakarta mengeluarkan sembilan risalah Istiqlal yang dibacakan dalam acara silaturahmi akbar di Masjid Istiqlal, Ahad siang, 18 September 2016.

Sembilan risalah Istiqlal itu dibacakan Bachtiar Nasir dengan didampingi Rizieq Shihab, Didin Hafidudin, Amien Rais, dan Hidayat Nur Wahid. “Pertama, kami meminta kepada seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin muslim yang lebih baik,” kata Bachtiar.

Baca juga: Marissa Haque Lontarkan Sumpah Serapah ke Feni Rose

Bachtiar menyerukan kepada partai yang menganggap berpihak kepada rakyat agar berupaya maksimal menyepakati satu calon pasangan gubernur yang berasal dari kalangan muslim. Kemudian, kepada seluruh umat muslim diserukan untuk beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

“Keempat, kami menyerukan agar seluruh umat Islam untuk berpegang kukuh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim, dan haram memilih nonmuslim dan haram pula golput (golongan putih),” seru Bachtiar.

Bachtiar juga meminta masyarakat untuk menolak, melawan, serta melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk politik uang mau pun serangan fajar. Tak sampai di situ, Bachtiar mengatakan pentingnya partai politik yang prorakyat dan diupayakan untuk memaksimalkan daya yang partai tersebut miliki, serta melibatkan seluruh potensi atau elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub yang disepakati umat.

Masyarakat diminta untuk mengokohkan ukhuwah, mewaspadai segala bentuk fitnah, dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung umat. Bachtiar juga mengingatkan agar seluruh pengurus Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI RT/RW yang ditugaskan sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengawal dan mengawasi jalannya pilkada agar terwujud pilkada DKI yang jujur dan adil.

“Terakhir, kami juga mengimbau kepada partai yang semula mendukung calon nonmuslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan imbauan ini, maka diserukan kepada umat untuk tidak memilih partai tersebut,” tutur Bachtiar.

Bachtiar sendiri mengatakan pihaknya belum bisa menyebutkan siapa calon yang akan diusung hingga saat ini. Menurut dia, nama calon yang mereka usung akan kami dirembukkan terus. Selain itu, kelompok ulama itu akan mengadakan pertemuan bulanan untuk memperbarui informasi.

“Kami juga akan terus berkomunikasi dengan semua partai agar calon yang kami sepakati bisa menemui titik temunya,” ujar Bachtiar.

LARISSA HUDA

September 19, 2016

Google Terancam Denda Pajak 150 Persen

SABTU, 17 SEPTEMBER 2016

JAKARTA – Perusahaan layanan Internet atau over the top (OTT), seperti Google dan Facebook, terancam hukuman denda dan pidana jika terbukti menolak membayar pajak. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, Undang-Undang Ketentuan Umum tentang Perpajakan mencantumkan ancaman denda 150 persen dari pajak yang seharusnya mereka bayar. “Kalau tidak kooperatif bisa dipidana,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Perusahaan induk Google Indonesia, yakni Google Singapura, dikabarkan mengembalikan surat perintah pemeriksaan dan menolak diperiksa oleh petugas pajak, bulan lalu. Direktorat Jenderal Pajak sudah memeriksa Google sejak April lalu lantaran tak pernah menyetorkan pajak penghasilannya. Penolakan itu membuat pemerintah curiga ada indikasi tindak pidana pajak yang dilakukan Google. Direktorat pun menaikkan status kasus ini ke pemeriksaan bukti permulaan.

Prastowo mengatakan perusahaan multinasional banyak yang memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan pajak murah. Google Indonesia adalah kantor perwakilan (agen) dari Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Singapura. Status kantor perwakilan inilah yang dinilai sebagai celah untuk menghindari pajak. Menurut Prastowo, bukan hanya Google, perusahaan raksasa seperti Facebook, Twitter, dan YouTube pun melakukan hal yang sama. “Karena itu, Ditjen Pajak harus berani membuat terobosan melalui sengketa di pengadilan,” ujarnya.

Kepala Kantor Pajak Khusus Wilayah DKI Jakarta Muhammad Hanif mengatakan tengah merumuskan sanksi untuk Google Indonesia. “Saat ini, kami teruskan proses tindak lanjut setelah mereka menolak diperiksa,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan setiap badan usaha luar negeri yang memiliki aset di Indonesia harus menjadi subyek pajak dengan membentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Ken mengatakan Google Indonesia cuma terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri permodalan asing (PMA) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga sejak 15 September 2011. “Padahal, kami telah melakukan perjanjian pajak dengan negara asal Google (Amerika Serikat). Dengan demikian, dia wajib membayar pajak di Indonesia.” Pajak yang harus dibayar meliputi PPh (pajak penghasilan) badan usaha serta Pajak Pertambahan Nilai dan jasa luar negeri.

Saat dimintai tanggapan, juru bicara Google Indonesia, Jason Tedjasukmana, hanya mengatakan, “Kami telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia.”PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR SAWITRI

September 18, 2016

Dijual dari Trade ke Trader, Harga Gas RI jadi Mahal

Tiap rejim selalu bawa calo masing masing. Sekarang calo sekitar Teuku Umar yang berkuasa..

Home / detikFinance / Detail

Minggu 18 Sep 2016, 15:15 WIB

Ardan Adhi Chandra – detikFinance

Dijual dari Trade ke Trader, Harga Gas RI jadi MahalFoto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta – Tingginya harga gas industri di Indonesia semakin tidak masuk akal. Dengan banyak daerah yang menghasilkan gas alam, harga jual gas industri di Indonesia lebih mahal daripada negara tetangga, misalnya di Singapura. Industri harus merogoh antara US$ 8-US$ 14/MMBtu untuk memperoleh gas.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh mengatakan, mahalnya harga gas industri di Indonesia dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi gas dr sumur bor ke industri. Panjangnya mata rantai yang mencapai 5 tangan mendorong tingginya harga gas.

“Mata rantai distribusi terlalu panjang. Ada 5 tingkat dari trader pertama, kedua dan seterusnya itu terlalu panjang,” ujar Syamsir dalam sebuah diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).

Ia menyebut, karena dijual dari trader ke traderyang masing-masingnya mencari untung maka harga gas menjadi mahal saat tiba di tanganend user seperti pabrik pupuk, pabrik tekstil dan lainnya.

“Harga gas di Indonesia yang termahal di dunia. Padahal menghasilkan gas juga,” sambung dia.

Diskusi dengan tema Energi Kita kali ini juga dihadiri oleh Trader Gas, Bukhari, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, dan Direktur Ekskutif IRESS Marwan Batubara.(dna/dna) 

Share:

5 komentar

https://polong.detik.com/api/datalayer/mood.php#idkanal=1034||idnews=3300663||prefix=0||title=Dijual%20dari%20Trade%20ke%20Trader%2C%20Harga%20Gas%20RI%20jadi%20Mahal||article_url=http%3A%2F%2Fm.detik.com%2Ffinance%2Fenergi%2Fd-3300663%2Fdijual-dari-trade-ke-trader-harga-gas-ri-jadi-mahal||ismobile=1

http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/P5DLcu0KGJB.js?version=42#channel=f3c9517a0eb9b24&origin=http%3A%2F%2Fm.detik.comhttps://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/P5DLcu0KGJB.js?version=42#channel=f3c9517a0eb9b24&origin=http%3A%2F%2Fm.detik.com

BACA JUGA

(function(){var l=this,aa=function(){},ba=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},m=function(a){return"string"==typeof a},ca=function(a,b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var b=c.slice();b.push.apply(b,arguments);return a.apply(this,b)}},p=Date.now||function(){return+new Date},q=function(a,b){var c=a.split("."),d=l;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b};var da=function(a,b,c,d,e){if(e)c=a+("&"+b+"="+c);else{var f="&"+b+"=",g=a.indexOf(f);0>g?c=a+f+c:(g+=f.length,f=a.indexOf("&",g),c=0<=f?a.substring(0,g)+c+a.substring(f):a.substring(0,g)+c)}return 2E3<c.length?void 0!==d?da(a,b,d,void 0,e):a:c};var ea=function(){var a=/[&\?#]exk=([^& ]+)/.exec(t.location.href);return a&&2==a.length?a[1]:null};var fa=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},ha=function(a,b){for(var c=0,d=fa(String(a)).split("."),e=fa(String(b)).split("."),f=Math.max(d.length,e.length),g=0;0==c&&g<f;g++){var h=d[g]||"",k=e[g]||"";do{h=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(h)||["","","",""];k=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(k)||["","","",""];if(0==h[0].length&&0==k[0].length)break;c=ga(0==h[1].length?0:parseInt(h[1],10),0==k[1].length?0:parseInt(k[1],10))||ga(0==h[2].length,0==k[2].length)||ga(h[2],k[2]);h=h[3];k=k[3]}while(0==c)}return c},ga=function(a,b){return ab?1:0};var ia=function(a,b,c){if("array"==ba(b))for(var d=0;d<b.length;d++)ia(a,String(b[d]),c);else null!=b&&c.push("&",a,""===b?"":"=",encodeURIComponent(String(b)))},ja=function(a,b,c){for(c=c||0;c<b.length;c+=2)ia(b[c],b[c+1],a);return a},ka=function(a,b){var c=2==arguments.length?ja([a],arguments[1],0):ja([a],arguments,1);if(c[1]){var d=c[0],e=d.indexOf("#");0e?c[1]="?":e==d.length-1&&(c[1]=void 0)}return c.join("")};var la=Array.prototype.indexOf?function(a,b,c){return Array.prototype.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if(m(a))return m(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c<a.length;c++)if(c in a&&a[c]===b)return c;return-1},ma=Array.prototype.forEach?function(a,b,c){Array.prototype.forEach.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=m(a)?a.split(""):a,f=0;f<d;f++)f in e&&b.call(c,e[f],f,a)},na=Array.prototype.map?function(a,b,c){return Array.prototype.map.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=Array(d),f=m(a)?a.split(""):a,g=0;g<d;g++)g in f&&(e[g]=b.call(c,f[g],g,a));return e};var oa=function(a,b){for(var c in a)b.call(void 0,a[c],c,a)},pa=function(a,b){return null!==a&&b in a};var u;a:{var qa=l.navigator;if(qa){var ua=qa.userAgent;if(ua){u=ua;break a}}u=""}var v=function(a){return-1!=u.indexOf(a)},va=function(a){for(var b=RegExp("(\\w[\\w ]+)/([^\\s]+)\\s*(?:\\((.*?)\\))?","g"),c=[],d;d=b.exec(a);)c.push([d[1],d[2],d[3]||void 0]);return c};var wa=function(){return v("Trident")||v("MSIE")},w=function(){return(v("Chrome")||v("CriOS"))&&!v("Edge")},ya=function(){function a(a){var b;a:{b=d;for(var e=a.length,h=m(a)?a.split(""):a,k=0;kb?null:m(a)?a.charAt(b):a[b]]||""}var b=u;if(wa())return xa(b);var b=va(b),c={};ma(b,function(a){c[a[0]]=a[1]});var d=ca(pa,c);return v("Opera")?a(["Version","Opera"]):v("Edge")?a(["Edge"]):w()?a(["Chrome","CriOS"]):(b=b[2])&&b[1]||""},xa=function(a){var b=/rv: *([\d\.]*)/.exec(a);if(b&&b[1])return b[1];var b="",c=/MSIE +([\d\.]+)/.exec(a);if(c&&c[1])if(a=/Trident\/(\d.\d)/.exec(a),"7.0"==c[1])if(a&&a[1])switch(a[1]){case "4.0":b="8.0";break;case "5.0":b="9.0";break;case "6.0":b="10.0";break;case "7.0":b="11.0"}else b="7.0";else b=c[1];return b};var za=function(a){za[" "](a);return a};za[" "]=aa;var Ba=function(a,b){var c=Aa;return Object.prototype.hasOwnProperty.call(c,a)?c[a]:c[a]=b(a)};var Ca=function(a,b){for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b.call(void 0,a[c],c,a)},Ea=function(){var a=Da;if(!a)return"";var b=/.*[&#?]google_debug(=[^&]*)?(&.*)?$/;try{var c=b.exec(decodeURIComponent(a));if(c)return c[1]&&1e)return"";a.c.sort(function(a,b){return a-b});d=null;c="";for(var f=0;f<a.c.length;f++)for(var g=a.c[f],h=a.f[g],k=0;k=n.length){e-=n.length;b+=n;c=a.g;break}else a.l&&(c=e,n[c-1]==a.g&&–c,b+=n.substr(0,c),c=a.g,e=0);d=null==d?g:d}}f="";a.h&&null!=d&&(f=c+a.h+"="+(a.P||d));return b+f+""},Ka=function(a){if(!a.h)return a.o;var b=1,c;for(c in a.f)b=c.length>b?c.length:b;return a.o-a.h.length-b-a.g.length-1},La=function(a,b,c,d,e){var f=[];Ca(a,function(a,h){var g=Na(a,b,c,d,e);g&&f.push(h+"="+g)});return f.join(b)},Na=function(a,b,c,d,e){if(null==a)return"";b=b||"&";c=c||",$";"string"==typeof c&&(c=c.split(""));if(a instanceof Array){if(d=d||0,d<c.length){for(var f=[],g=0;ge?encodeURIComponent(La(a,b,c,d,e+1)):"…";return encodeURIComponent(String(a))};var Oa=function(a,b,c,d,e){if((d?a.O:Math.random())<(e||a.H))try{var f;c instanceof Ia?f=c:(f=new Ia,Ca(c,function(a,b){var c=f,d=c.L++,e=Ja(b,a);c.c.push(d);c.f[d]=e}));var g=Ma(f,a.N,a.I,a.M+b+"&");g&&y(l,g)}catch(h){}},y=function(a,b,c){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var d=a.document.createElement("img");if(c){var e=function(a){c(a);a=e;d.removeEventListener?d.removeEventListener("load",a,!1):d.detachEvent&&d.detachEvent("onload",a);a=e;d.removeEventListener?d.removeEventListener("error",a,!1):d.detachEvent&&d.detachEvent("onerror",a)};Ha(d,"load",e);Ha(d,"error",e)}d.src=b;a.google_image_requests.push(d)};var Pa=function(a,b,c){this.u=a;this.K=b;this.i=c;this.j=null;this.J=this.s;this.A=!1},Qa=function(a,b,c){this.message=a;this.fileName=b||"";this.lineNumber=c||-1},Sa=function(a,b,c){var d;try{d=c()}catch(g){var e=a.i;try{var f=Ra(g),e=a.J.call(a,b,f,void 0,void 0)}catch(h){a.s("pAR",h)}if(!e)throw g;}finally{}return d},z=function(a,b){var c=Ta;return function(){for(var d=[],e=0;e<arguments.length;++e)d[e]=arguments[e];return Sa(c,a,function(){return b.apply(void 0,d)})}};Pa.prototype.s=function(a,b,c,d,e){try{var f=e||this.K,g=new Ia;g.l=!0;x(g,1,"context",a);b instanceof Qa||(b=Ra(b));x(g,2,"msg",b.message.substring(0,512));b.fileName&&x(g,3,"file",b.fileName);0<b.lineNumber&&x(g,4,"line",b.lineNumber.toString());b={};if(this.j)try{this.j(b)}catch(G){}if(d)try{d(b)}catch(G){}d=[b];g.c.push(5);g.f[5]=d;var h;e=l;d=[];var k,n=null;do{b=e;var r;try{var X;if(X=!!b&&null!=b.location.href)b:{try{za(b.foo);X=!0;break b}catch(G){}X=!1}r=X}catch(G){r=!1}r?(k=b.location.href,n=b.document&&b.document.referrer||null):(k=n,n=null);d.push(new Ga(k||""));try{e=b.parent}catch(G){e=null}}while(e&&b!=e);k=0;for(var H=d.length-1;k<=H;++k)d[k].depth=H-k;b=l;if(b.location&&b.location.ancestorOrigins&&b.location.ancestorOrigins.length==d.length-1)for(k=1;k<d.length;++k){var ra=d[k];ra.url||(ra.url=b.location.ancestorOrigins[k-1]||"",ra.m=!0)}for(var sa=new Ga(l.location.href,!1),ta=d.length-1,H=ta;0parseFloat(ab)){$a=String(cb);break a}}$a=ab}var db=$a,Aa={},D=function(a){return Ba(a,function(){return 0<=ha(db,a)})},eb;var fb=l.document;eb=fb&&B?Za()||("CSS1Compat"==fb.compatMode?parseInt(db,10):5):void 0;var E=function(a,b){this.width=a;this.height=b};E.prototype.clone=function(){return new E(this.width,this.height)};E.prototype.ceil=function(){this.width=Math.ceil(this.width);this.height=Math.ceil(this.height);return this};E.prototype.floor=function(){this.width=Math.floor(this.width);this.height=Math.floor(this.height);return this};E.prototype.round=function(){this.width=Math.round(this.width);this.height=Math.round(this.height);return this};E.prototype.scale=function(a,b){this.width*=a;this.height*="number"==typeof b?b:a;return this};!C&&!B||B&&9<=Number(eb)||C&&D("1.9.1");B&&D("9");var F=null,gb=function(){if(!A.body)return!1;if(!F){var a=A.createElement("iframe");a.style.display="none";a.id="anonIframe";F=a;A.body.appendChild(a)}return!0};var Ta;Ta=new Pa(new function(){this.N="http:"===t.location.protocol?"http:":"https:";this.I="pagead2.googlesyndication.com";this.M="/pagead/gen_204?id=";this.H=.01;this.O=Math.random()},"jserror",!0);var J=function(a,b){return z(a,b)};B&&D("9");!Ya||D("528");C&&D("1.9b")||B&&D("8")||Wa&&D("9.5")||Ya&&D("528");C&&!D("8")||B&&D("9");var hb=0,K={},jb=function(a){var b=K.imageLoadingEnabled;if(null!=b)a(b);else{var c=!1;ib(function(b,e){delete K[e];c||(c=!0,null!=K.imageLoadingEnabled||(K.imageLoadingEnabled=b),a(b))})}},ib=function(a){var b=new Image,c,d=""+hb++;K[d]=b;b.onload=function(){clearTimeout(c);a(!0,d)};c=setTimeout(function(){a(!1,d)},300);b.src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw=="},kb=function(a){if(a){var b=document.createElement("OBJECT");b.data=a;b.width="1";b.height="1";b.style.visibility="hidden";var c=""+hb++;K[c]=b;b.onload=b.onerror=function(){delete K[c]};document.body.appendChild(b)}},lb=function(a){if(a){var b=new Image,c=""+hb++;K[c]=b;b.onload=b.onerror=function(){delete K[c]};b.src=a}},mb=function(a){a&&jb(function(b){b?lb(a):kb(a)})};var nb={F:"ud=1",D:"ts=0",U:"sc=1",B:"gz=1",C:"op=1",V:"efp=1",T:"rda=1",S:"dcl=1",R:"ocy=1"};if(A&&A.URL){var Da=A.URL,ob=!(Da&&0=b)){var d=0,e=function(){a();d++;db;){try{if(c.google_osd_static_frame)return c}catch(e){}try{if(c.aswift_0&&(!a||c.aswift_0.google_osd_static_frame))return c.aswift_0}catch(e){}b++;c=c!=c.parent?c.parent:null}return null},vb=function(a,b,c,d,e,f,g){f=g||aa;if(10<tb)t.clearInterval(O),f();else if(++tb,t.postMessage&&(b.b||b.a)){if(f=ub(!0)){g={};qb(b,g);g[0]="goog_request_monitoring";g[6]=a;g[16]=c;d&&d.length&&(g[17]=d.join(","));e&&(g[19]=e);try{var h=sb(g);f.postMessage(h,"*")}catch(k){}}}else t.clearInterval(O),f()},wb=function(a){var b=ub(!1),c=!b;!b&&t&&(b=t.parent);if(b&&b.postMessage)try{b.postMessage(a,"*"),c&&t.postMessage(a,"*")}catch(d){}};var P=!1,xb=function(a){if(a=a.match(/[\d]+/g))a.length=3};(function(){if(navigator.plugins&&navigator.plugins.length){var a=navigator.plugins["Shockwave Flash"];if(a&&(P=!0,a.description)){xb(a.description);return}if(navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"]){P=!0;return}}if(navigator.mimeTypes&&navigator.mimeTypes.length&&(a=navigator.mimeTypes["application/x-shockwave-flash"],P=!(!a||!a.enabledPlugin))){xb(a.enabledPlugin.description);return}try{var b=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");P=!0;xb(b.GetVariable("$version"));return}catch(c){}try{b=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");P=!0;return}catch(c){}try{b=new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"),P=!0,xb(b.GetVariable("$version"))}catch(c){}})();var yb=v("Firefox"),zb=Va()||v("iPod"),Ab=v("iPad"),Bb=v("Android")&&!(w()||v("Firefox")||v("Opera")||v("Silk")),Cb=w(),Db=v("Safari")&&!(w()||v("Coast")||v("Opera")||v("Edge")||v("Silk")||v("Android"))&&!(Va()||v("iPad")||v("iPod"));var Q=function(a){return(a=a.exec(u))?a[1]:""};(function(){if(yb)return Q(/Firefox\/([0-9.]+)/);if(B||Xa||Wa)return db;if(Cb)return Q(/Chrome\/([0-9.]+)/);if(Db&&!(Va()||v("iPad")||v("iPod")))return Q(/Version\/([0-9.]+)/);if(zb||Ab){var a=/Version\/(\S+).*Mobile\/(\S+)/.exec(u);if(a)return a[1]+"."+a[2]}else if(Bb)return(a=Q(/Android\s+([0-9.]+)/))?a:Q(/Version\/([0-9.]+)/);return""})();var Fb=function(){var a=t.parent&&t.parent!=t,b=a&&0<="//tpc.googlesyndication.com".indexOf(t.location.host);if(a&&t.name&&0==t.name.indexOf("google_ads_iframe")||b){var c;a=t||t;try{var d;if(a.document&&!a.document.body)d=new E(-1,-1);else{var e=(a||window).document,f="CSS1Compat"==e.compatMode?e.documentElement:e.body;d=(new E(f.clientWidth,f.clientHeight)).round()}c=d}catch(g){c=new E(-12245933,-12245933)}return Eb(c)}c=(t.document||document).getElementsByTagName("SCRIPT");return 0<c.length&&(c=c[c.length-1],c.parentElement&&c.parentElement.id&&0<c.parentElement.id.indexOf("_ad_container"))?Eb(void 0,c.parentElement):null},Eb=function(a,b){var c=Gb("IMG",a,b);return c||(c=Gb("IFRAME",a,b))?c:(c=Gb("OBJECT",a,b))?c:null},Gb=function(a,b,c){var d=document;c=c||d;d=a&&"*"!=a?String(a).toUpperCase():"";c=c.querySelectorAll&&c.querySelector&&d?c.querySelectorAll(d+""):c.getElementsByTagName(d||"*");for(d=0;d<c.length;d++){var e=c[d];if("OBJECT"==a)a:{var f=e.getAttribute("height");if(null!=f&&0<f&&0==e.clientHeight)for(var f=e.children,g=0;g<f.length;g++){var h=f[g];if("OBJECT"==h.nodeName||"EMBED"==h.nodeName){e=h;break a}}}f=e.clientHeight;g=e.clientWidth;if(h=b)h=new E(g,f),h=Math.abs(b.width-h.width)<.1*b.width&&Math.abs(b.height-h.height)<.1*b.height;if(h||!b&&10<f&&10<g)return e}return null};var R=0,Hb="",Ib=[],S=!1,T=!1,U=!1,Jb=!0,Kb=!1,Lb=!1,Mb=!1,Nb=!1,Ob=!1,Pb=!1,Qb=0,Rb=0,V=0,Sb=[],N=null,Tb="",Ub=[],Vb=null,Wb=[],Xb=!1,Yb="",$b="",ac=(new Date).getTime(),bc=!1,cc="",dc=!1,ec=["1","0","3"],W=0,Y=0,fc=0,gc="",ic=function(a,b,c){S&&(Jb||3!=(c||3)||Mb)&&hc(a,b,!0);if(U||T&&Lb)hc(a,b),T=U=!1},jc=function(){var a=Vb;return a?2!=a():!0},hc=function(a,b,c){if((b=b||Tb)&&!Xb&&(2==Y||c)&&jc()){for(var d=0;d<Ib.length;++d){var e=kc(Ib[d],b,c),f=a;Kb?mb(e):y(f,e,void 0)}Ob=!0;c?S=!1:Xb=!0}},lc=function(a,b){var c=[];a&&c.push("avi="+a);b&&c.push("cid="+b);return c.length?"//pagead2.googlesyndication.com/activeview?"+c.join("&"):"//pagead2.googlesyndication.com/activeview"},kc=function(a,b,c){c=c?"osdim":U?"osd2":"osdtos";a=[a,-1<a.indexOf("?")?"&id=":"?id=",c];"osd2"==c&&T&&Lb&&a.push("&ts=1");a.push("&ti=1");a.push("&",b);a.push("&uc="+fc);bc?a.push("&tgt="+cc):a.push("&tgt=nf");a.push("&cl="+(dc?1:0));Pb&&(a.push("&lop=1"),b=p()-Qb,a.push("&tslp="+b));b=a.join("");for(a=0;a<Ub.length;a++){try{var d=Ub[a]()}catch(e){}c="max_length";2<=d.length&&(3==d.length&&(c=d[2]),b=da(b,encodeURIComponent(d[0]),encodeURIComponent(d[1]),c))}2E3<b.length&&(b=b.substring(0,2E3));return b},Z=function(a){if(Yb){try{var b=da(Yb,"vi",a);gb()&&y(F.contentWindow,b,void 0)}catch(c){}0<=la(ec,a)&&(Yb="")}},mc=function(){Z("-1")},oc=function(a){if(a&&a.data&&m(a.data)){var b;var c=a.data;if(m(c)){b={};for(var c=c.split("\n"),d=0;d=e)){var f=Number(c[d].substr(0,e)),e=c[d].substr(e+1);switch(f){case 5:case 8:case 11:case 15:case 16:case 18:e="true"==e;break;case 4:case 7:case 6:case 14:case 20:case 21:case 22:case 23:case 24:case 25:e=Number(e);break;case 3:case 19:if("function"==ba(decodeURIComponent))try{e=decodeURIComponent(e)}catch(h){throw Error("Error: URI malformed: "+e);}break;case 17:e=na(decodeURIComponent(e).split(","),Number)}b[f]=e}}b=b[0]?b:null}else b=null;if(b&&(c=new M(b[4],b[12]),N&&N.match(c))){for(c=0;cW&&!T&&2==Y&&pc(t,"osd2","hs="+W)},rc=function(){var a={};qb(N,a);a[0]="goog_dom_content_loaded";var b=sb(a);try{pb(function(){wb(b)},10,"osd_listener::ldcl_int")}catch(c){}},sc=function(){var a={};qb(N,a);a[0]="goog_creative_loaded";var b=sb(a);pb(function(){wb(b)},10,"osd_listener::lcel_int");dc=!0},tc=function(a){if(m(a)){a=a.split("&");for(var b=a.length-1;0<=b;b–){var c=a[b],d=nb;c==d.F?(Jb=!1,a.splice(b,1)):c==d.B?(V=1,a.splice(b,1)):c==d.D?(T=!1,a.splice(b,1)):c==d.C&&(Kb=!0,a.splice(b,1))}gc=a.join("&")}},uc=function(){if(!bc){var a=Fb();a&&(bc=!0,cc=a.tagName,a.complete||a.naturalWidth?sc():L(a,"load",sc,"osd_listener::creative_load"))}};q("osdlfm",J("osd_listener::init",function(a,b,c,d,e,f,g,h,k,n){R=a;Yb=b;$b=d;S=f;g&&tc(g);T=f;1==h?Sb.push(947190538):2==h?Sb.push(947190541):3==h&&Sb.push(947190542);N=new M(e,ea());L(t,"load",mc,"osd_listener::load");L(t,"message",oc,"osd_listener::message");Hb=c||"";Ib=[n||lc(c,k)];L(t,"unload",qc,"osd_listener::unload");var r=t.document;!r.readyState||"complete"!=r.readyState&&"loaded"!=r.readyState?!wa()||0<=ha(ya(),11)?L(r,"DOMContentLoaded",rc,"osd_listener::dcl"):L(r,"readystatechange",function(){"complete"!=r.readyState&&"loaded"!=r.readyState||rc()},"osd_listener::rsc"):rc();-1==R?Y=f?3:1:-2==R?Y=3:0<R&&(Y=2,U=!0);T&&!U&&-1==R&&(Y=2);N&&(N.b||N.a)&&(W=1,O=t.setInterval(z("osd_proto::reqm_int",ca(vb,Y,N,T,Sb,gc,void 0)),500));pb(uc,5,"osd_listener:sfc")}));q("osdlac",J("osd_listener::lac_ex",function(a){Ub.push(a)}));q("osdlamrc",J("osd_listener::lamrc_ex",function(a){Wb.push(a)}));q("osdsir",z("osd_listener::sir_ex",ic));q("osdacrc",J("osd_listener::acrc_ex",function(a){Vb=a}));q("osdpcls",J("osd_listener::acrc_ex",function(a){if(!a||t==t.top||Xb||Ob&&!Nb)return!1;Pb=!0;a=/^(http[s]?:)?\/\//.test(a)?a:lc(a);if(Nb){var b=kc(a,Tb,!0),c=p()-Rb,b=ka(b,"tsvp",c),c=t;Kb?mb(b):y(c,b,void 0)}Ib.push(a);Qb=p();return!0}));}).call(this);osdlfm(-1,”,’B7nlbglveV_bzH4S3vASo2qX4DAAAAAAQATgByAEJwAIC4AIA4AQBoAYf’,”,1809809023,true,’la\x3d0\x26′,3,’CAASFeRoJpljEy-tzVb-MzSKrvWO-7UB8Q’,’//pagead2.googlesyndication.com/activeview?avi\x3dB7nlbglveV_bzH4S3vASo2qX4DAAAAAAQATgByAEJwAIC4AIA4AQBoAYf\x26cid\x3dCAASFeRoJpljEy-tzVb-MzSKrvWO-7UB8Q’);if (window.top && window.top.postMessage) {window.top.postMessage(‘{"googMsgType":"adpnt"}’,’*’);}{"uid":1,"hostPeerName":"http://m.detik.com&quot;,"initialGeometry":"{\"windowCoords_t\":0,\"windowCoords_r\":360,\"windowCoords_b\":560,\"windowCoords_l\":0,\"frameCoords_t\":1704.25,\"frameCoords_r\":360,\"frameCoords_b\":1704.25,\"frameCoords_l\":0,\"styleZIndex\":\"auto\",\"allowedExpansion_t\":0,\"allowedExpansion_r\":0,\"allowedExpansion_b\":0,\"allowedExpansion_l\":0,\"xInView\":0,\"yInView\":0}","permissions":"{\"expandByOverlay\":false,\"expandByPush\":false,\"readCookie\":false,\"writeCookie\":false}","metadata":"{\"shared\":{\"sf_ver\":\"1-0-4\",\"ck_on\":1,\"flash_ver\":\"0\"}}","reportCreativeGeometry":true,"isDifferentSourceWindow":false}” scrolling=”no” marginwidth=”0″ marginheight=”0″ width=”0″ height=”101″ data-is-safeframe=”true” style=”border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: bottom; min-width: 100%;”>

NEWS FEED

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi sales[at]detik.com

September 17, 2016

Perusahaan Keluarga Puan Berpeluang Garap Proyek Listrik Jawa 1

Hmmm.. asiknya…
“Pak Hapsoro saat ini menjadi advisor (Rukun Raharja),” kata Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja.
Puan Maharani

ARIEF KAMALUDIN|KATADATA

Konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) bersama Mitsubishi Corporation dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) kandidat kuat pemenang tender proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1. Rukun Raharja merupakan perusahaan publik milik keluarga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Selain konsorsium PJB-Mitsubishi-RAJA, ada tiga konsorsium lain yang saat ini mengikuti tender proyek listrik Jawa 1. Mereka adalah konsorsium PT Pertamina (Persero) yang bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Marubeni Corporation; konsorsium PT Adaro Energy Tbk dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp; dan konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia bersama perusahaan asal Qatar, Nebras Power. (Baca: Adaro, Medco, dan Dua BUMN Berebut Garap Proyek Listrik Jawa 1)

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, konsorsium investor asal Jepang lebih dijagokan untuk membangun pembangkit berkapasitas 2×800 megawatt (MW) tersebut, yaitu konsorsium PJB-Mitsubishi-RAJA dan konsorsium Pertamina-Marubeni. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir membenarkan informasi itu. “Iya mungkin (Jepang) ya. Tapi nanti tunggu persisnya,” katanya saat dimintai konfirmasi, Jumat (9/9) pekan lalu.

Meski begitu, Sofyan belum bisa memastikan siapa pemenang tender tersebut lantaran masih dibahas di internal PLN. Sebelumnya, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso memperkirakan pemenang tender baru bisa ditentukan akhir bulan ini atau awal Oktober nanti.

Jawa 1 merupakan proyek listrik terbesar yang menggunakan gas dalam megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Nilai proyek atau investasinya mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. Pemenang proyek ini memiliki masa konsesi selama 25 tahun.

Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja Cindy Budijono mengakui, RAJA mengikuti tender proyek listrik Jawa 1 dengan bergabung dalam konsorsium anak perusahaan PLN, yaitu PJB. Porsi RAJA dalam konsorsium itu sebesar 15 persen. (Baca: Konsorsium Investor Jepang Berpeluang Garap Pembangkit Jawa 1)

RAJA semula bergerak di bisnis real estate, yang kemudian mengubah haluan usahanya pada 2010 sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu sampai hilir, khususnya transportasi gas. Perubahan bisnis inti itu dilakukan setelah RAJA mengakuisisi PT Panji Raya Alamindo dan PT Triguna Internusa Pratama dari tangan Hapsoro Sukmonohadi, yang merupakan suami Puan Maharani.

Selanjutnya, Hapsoro menjadi Komisaris Utama RAJA sejak 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014. Posisinya kemudian digantikan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi saat ini, hingga akhir 2014. Jabatan tersebut kini ditempati oleh Boyke Wibowo Mukijat, mantan Presiden Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan Presiden Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Meski sudah lengser dari kursi komisaris utama, Hapsoro masih mempunyai saham RAJA melalui perusahaan miliknya, PT Sentosa Bersama Mitra. Informasi ini mengacu kepada data profil perusahaan di dalam laman situsWall Street Journal.

Dalam laporan keuangan RAJA kuartal II 2016, Sentosa Bersama juga disebutkan merupakan pemegang saham mayoritas RAJA dengan porsi 29,02 persen. Pemegang saham lainnya adalah Sunmax Enterprise Limited 16,62 persen dan Blackgold Resources Limited 12,51 persen, serta masyarakat 41,85 persen.

(Baca: Pemerintah Akan Periksa Infrastruktur Pedagang Gas)

Ketika ditanyakan hal ini, Cindy enggan menyebutkan kepemilikan saham Hapsoro di RAJA. “Itu sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan,” ujarnya, Rabu (14/9), “Tapi Pak Hapsoro saat ini menjadi advisor.”

Di tempat terpisah, Puan mengelak mengomentari keterkaitannya atau suaminya dengan Rukun Raharja. “Kok urusannya jadi itu. Ini DPR,” kata dia sambil tersenyum, saat ditemui sebelum rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu pagi (14/9).