Google Terancam Denda Pajak 150 Persen


SABTU, 17 SEPTEMBER 2016

JAKARTA – Perusahaan layanan Internet atau over the top (OTT), seperti Google dan Facebook, terancam hukuman denda dan pidana jika terbukti menolak membayar pajak. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, Undang-Undang Ketentuan Umum tentang Perpajakan mencantumkan ancaman denda 150 persen dari pajak yang seharusnya mereka bayar. “Kalau tidak kooperatif bisa dipidana,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Perusahaan induk Google Indonesia, yakni Google Singapura, dikabarkan mengembalikan surat perintah pemeriksaan dan menolak diperiksa oleh petugas pajak, bulan lalu. Direktorat Jenderal Pajak sudah memeriksa Google sejak April lalu lantaran tak pernah menyetorkan pajak penghasilannya. Penolakan itu membuat pemerintah curiga ada indikasi tindak pidana pajak yang dilakukan Google. Direktorat pun menaikkan status kasus ini ke pemeriksaan bukti permulaan.

Prastowo mengatakan perusahaan multinasional banyak yang memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan pajak murah. Google Indonesia adalah kantor perwakilan (agen) dari Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Singapura. Status kantor perwakilan inilah yang dinilai sebagai celah untuk menghindari pajak. Menurut Prastowo, bukan hanya Google, perusahaan raksasa seperti Facebook, Twitter, dan YouTube pun melakukan hal yang sama. “Karena itu, Ditjen Pajak harus berani membuat terobosan melalui sengketa di pengadilan,” ujarnya.

Kepala Kantor Pajak Khusus Wilayah DKI Jakarta Muhammad Hanif mengatakan tengah merumuskan sanksi untuk Google Indonesia. “Saat ini, kami teruskan proses tindak lanjut setelah mereka menolak diperiksa,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan setiap badan usaha luar negeri yang memiliki aset di Indonesia harus menjadi subyek pajak dengan membentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Ken mengatakan Google Indonesia cuma terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri permodalan asing (PMA) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga sejak 15 September 2011. “Padahal, kami telah melakukan perjanjian pajak dengan negara asal Google (Amerika Serikat). Dengan demikian, dia wajib membayar pajak di Indonesia.” Pajak yang harus dibayar meliputi PPh (pajak penghasilan) badan usaha serta Pajak Pertambahan Nilai dan jasa luar negeri.

Saat dimintai tanggapan, juru bicara Google Indonesia, Jason Tedjasukmana, hanya mengatakan, “Kami telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia.”PUTRI ADITYOWATI | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: