Jokowi Akan Buka Lagi Kasus Munir


Asal serius aja Presiden Joko ! Anda sering banget mengumbar janji.. janji palsu..
Bukti keseriusan adalah pecat dulu Menkumham dan Jaksa Agung deh..
KAMIS, 13 OKTOBER 2016

JAKARTA – Presiden Joko Widodo, melalui juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, memastikan akan membuka lagi kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Johan mengatakan, Presiden juga telah memerintahkan Kejaksaan Agung menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir yang kini tak jelas keberadaannya.

Bukan hanya itu, kata Johan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung mempelajari sudah sejauh mana penyelesaian kasus Munir. “Jadi, kalau ditelusuri lagi, apakah ada novum baru yang bisa ditindaklanjuti,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Menurut dia, Kepolisian RI akan dilibatkan jika ada temuan baru dalam kasus ini.

Putusan Komisi Informasi Pusat pada Senin lalu, yang mengabulkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) agar pemerintah mengumumkan kepada masyarakat hasil penyelidikan TPF, terancam tak bisa dieksekusi. Kementerian Sekretariat Negara mengklaim tak menyimpan dokumen laporan TPF itu.

TPF dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Desember 2004. Dua bulan sebelumnya, tepatnya 7 September 2004, Munir meninggal dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menunjukkan aktivis HAM itu tewas diracun menggunakan arsenik.

Mantan anggota TPF, Hendardi dan Usman Hamid, mengatakan laporan akhir hasil penyelidikan timnya telah disetor ke Istana pada 24 Juni 2005. Kontras menilai keterbukaan pemerintah atas laporan TPF itu sangat penting untuk mengungkap dalang utama kasus ini. Itu sebabnya, mereka mendesak pemerintah mengusut lenyapnya dokumen tersebut.

Menurut Johan, bagi Presiden, persoalan kasus Munir tak hanya sebatas mengumumkan atau tidak mengumumkan temuan TPF. Penyelesaian kasus Munir, kata dia, merupakan bagian dari upaya reformasi hukum. “Menyelesaikan persoalan ini harus komprehensif,” ujarnya.

Kepada Tempo, mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, mengaku pernah menerima laporan TPF itu dari Presiden Yudhoyono. “Tapi saya hanya mempelajari datanya selama kurang-lebih dua tahun. Setelah itu, saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya,” ujarnya, Selasa lalu.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, yang berkukuh tak pernah melihat dokumen itu, akan menjalankan perintah Presiden. “Kami akan cari di mana dokumen itu,” kata dia, kemarin. Tim kejaksaan berencana menemui mantan anggota TPF untuk mencari arsip laporan tersebut.

Prasetyo juga berikrar akan mempelajari laporan itu setelah dokumen tersebut ditemukan. Namun dia enggan berspekulasi mengenai peluang membuka penyidikan dan tersangka baru dalam kasus ini. “Penyidikan kami harus berjalan di atas bukti,” kata dia. ADITYA BUDIMAN | FRANSISCO ROSARIANS | ISTMAN MP | LINDA TRIANITA | AGOENG


Temuan TPF Kematian Munir

Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta Kematian Munir Said Thalib, Usman Hamid, mengatakan seluruh anggota tim masih memiliki ringkasan eksekutif dari laporan akhir TPF. Dia menilai banyak fakta belum terungkap oleh tim penyidik kepolisian. Berikut ini beberapa hal di laporan itu.

1. Dugaan kuat keterlibatan kopilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan dua awak kabin.

2. Adanya dugaan konspirasi yang melibatkan manajemen maskapai Garuda, yaitu Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan Vice President Corporate Security Ramelgia Anwar.

3. Pollycarpus diduga terkait dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

4. Dugaan penyalahgunaan akses, jaringan, dan kekuasaan oleh pejabat BIN.

5. Rekomendasi memeriksa mantan Kepala BIN, Abdullah Mahmud Hendropriyono, tentang status keanggotaan Pollycarpus di BIN.

6. BIN ditengarai tak aktif membantu kepolisian menyelidiki kasus kematian Munir. Ini berbeda dengan sikap BIN dalam penyelesaian kasus-kasus lain.

7. Meminta Presiden membentuk tim baru yang lebih kuat sehingga dapat memeriksa mantan pejabat BIN dan pencarian fakta di kantor BIN.

8. Rekomendasi kepada penyidik untuk memeriksa dugaan permufakatan jahat antara Hendropriyono, Muchdi, Bambang Irawan, Indra Setiawan, dan Ramelgia Anwar.


Proses hukum

1. Pollycarpus

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepadanya dengan dakwaan sebagai pembunuh Munir.

2. Hendropriyono

Anggota TPF, Hendardi, mengklaim mendapat kabar kepolisian pernah memeriksa Hendropriyono, tapi tak ada perkembangan lebih lanjut.

3. Muchdi Purwoprandjono

Pengadilan menjatuhkan vonis bebas kepada Muchdi pada 2008.

4. Indra Setiawan

Pengadilan menjatuhkan vonis penjara satu tahun dengan dakwaan terlibat dalam pembunuhan Munir pada 2008.

5. Ramelgia Anwar

Berstatus saksi kunci di persidangan Pollycarpus, Muchdi, dan Indra.

6. Tersangka lainnya

Chief Secretary Pilot Airbus 330 Rohainil Aini mendapat vonis penjara satu tahun dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali di MA. Hal ini bertolak belakang dengan vonis bebas yang didapatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

+++++++++++++

 

SABTU, 15 OKTOBER 2016

TPF Tolak Permintaan Kejaksaan

 TPF Tolak Permintaan Kejaksaan

JAKARTA – Mantan anggota Tim Pencari Fakta Kematian Munir Said Thalib, Hendardi, menolak permintaan Kejaksaan Agung untuk memberikan arsip dokumen laporan akhir tim tersebut yang telah diserahkan kepada presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 24 Juni 2005. Sebab, laporan akhir tim itu adalah dokumen rahasia negara sehingga siapa pun yang menyebarkannya terancam dipenjara.

“Memang ada (orang Kejaksaan Agung) yang menghubungi saya. Setiap mantan anggota mungkin masih menyimpan sebagai arsip pribadi. Tapi tak bisa diserahkan,” kata Hendardi melalui sambungan telepon, kemarin. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi ancaman pidana 7 tahun kepada orang yang membocorkan rahasia negara.

Pemerintah Presiden Joko Widodo tengah mencari keberadaan dokumen laporan akhir TPF Kematian Munir setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Dalam putusannya, KIP memerintahkan Sekretariat Negara membuka dokumen tersebut kepada masyarakat. Namun Sekretariat Negara mengklaim tak menyimpan ataupun memilikinya.

Hendardi menganggap kasus hilangnya dokumen itu justru semakin menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dinilai terbukti tak memiliki pengelolaan administrasi yang baik sehingga dokumen yang diperuntukkan bagi Presiden justru tak terarsip.

Jaksa Agung M. Prasetyo telah memerintahkan jaksa pada bagian Jaksa Agung Muda Intelijen menghubungi sejumlah mantan anggota TPF Kematian Munir. “Yang penting, bagaimana dokumen itu ditemukan. Tak usah dipertanyakan dari mana, untuk apa, bagaimana. Yang penting, kami sedang cari,” kata dia.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses pencarian dokumen oleh Kejaksaan Agung. Mantan Panglima TNI pada 1998 ini yakin Kejaksaan Agung mampu menemukan dokumen tersebut.

Pemerintah, kata Wiranto, tak mau berandai-andai soal keberadaan dokumen dan kemungkinan untuk membuka lagi kasus tewasnya Munir. Aktivis hak asasi manusia ini meninggal akibat diracun saat dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan masyarakat memiliki dua kekuatan hukum untuk memaksa Jokowi membuka isi laporan akhir TPF. Kekuatan itu adalah diktum kesembilan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan TPF, yang berisi kewajiban pemerintah membuka hasil ke publik; serta keputusan KIP. FRANSISCO ROSARIANS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: