Tol Tekan Praktik Pungli


Mental birokrat dari jaman Orba: palak atau ngutil atau ngutip.. !   Judul berita tekan praktek pungli sama ditahun 2016 ini mirip dengan judul berita di tahun 70-80.. Si Harto juga berusaha menekan pungli di jalanan.. Walhasil masih sama saja toh!

Era reformasi masih jauh dari berhasil mengikis budaya setan iblis ini.. Justru yang terjadi malahan mental busuk birokrat ini masuk ke wilayah politik legislatif. Wakil rakyat di gedung DPR yang harusnya mengawasi pemerintah berubah rupa menjadi  TUKANG PALAK atau Juru KUTIL  . Jika keadaan ini tidak segera rubah secara drastis.. nasib negeri ini tinggal menghitung tahun saja.. Atau Indonesia sampai HUT yang ke 100 masih sama saja.. belum sejahtera.. yang sejahtera hanya segelintir  monyet elite yang punya kekuasaan ..

Dilain sisi yang menjadi pengusahaajuga sama rusaknya, budaya yang tumbuh di kalangan pengusaha besar bukan enterpreneurship  tapi budaya  oportunis , maling atau sepero nyolong “spanyol”..jika ada kesempatan.  Lihat saja gerombolan pengusahaa nasional yang tergabung di KADIN , apa ada figur macam  Steve Jobs, Warren Buffet  di sanan ?

Yang ada banyak anak mantan pejabat  yang jadi “pengusaha” .  Walhasil apa  yang  jadi usahanya ya tidak jauh darih praktek  per “calo ” an     vendor/perusahaan asing doang.. Nggak jauh beda dengan usaha yang dilakoni oleh bos Kadin..

 

Segera Wujudkan Pengurusan Perizinan secara Daring

SEMARANG, KOMPAS — Praktik pungutan liar yang terjadi di kawasan pantai utara Jawa mulai berkurang setelah pengoperasian jalan tol hingga ke Jawa Tengah. Dengan beralihnya sebagian kendaraan ke jalan tol, kepadatan di jalan nasional berkurang sehingga pungutan liar juga berkurang.

Demikian diungkapkan seorang direktur perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Direktur yang meminta namanya tidak disebutkan itu diwawancarai Kompas dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta menggunakan sebuah truk kontainer, Jumat (14/10) malam. Kompas menumpang truk itu untuk melihat langsung angkutan barang dan praktik pungutan liar (pungli) di jalan raya.

Walau demikian, pengemudi tetap harus berhati-hati karena petugas dapat mencari kesalahan meskipun sopir tidak melanggar.

“Truk, kan, aturannya harus berada di lajur sebelah kiri. Namun, kadang di jalur kiri ada sepeda motor atau mobil yang lambat sehingga pengemudi mesti ke kanan untuk mendahului. Itu bisa dicari-cari pelanggarannya,” tuturnya.

Hendar (41), salah seorang sopir truk angkutan barang parkiran truk di kawasan Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menuturkan, praktik pungli biasanya ada di sejumlah lokasi, seperti jembatan timbang, perbatasan daerah, dan kawasan pelabuhan.

Hendar menyebutkan, pungli di jembatan timbang dan perbatasan kota/kabupaten memberlakukan pungutan Rp 20.000 hingga Rp 50.000, tergantung dari jenis truk. “Saya harus menyiapkan Rp 200.000 hingga Rp 300.000 untuk membayar pungli,” katanya.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku pungli, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyarankan masyarakat lebih aktif melaporkannya kepada petugas.

“Saat ini momentumnya tepat. Presiden sudah melakukan gebrakan. Kalau banyak masyarakat yang melaporkan, lalu petugas merespons dengan cepat dan kemudian kelihatan hasilnya, masyarakat akan makin aktif. Selama ini, masyarakat malas melaporkan karena tidak ada penanganan yang serius,” ujar Djoko.

Sejumlah warga berharap pemerintah segera mengalihkan pembuatan perizinan dari cara konvensional melalui tatap muka dengan petugas menjadi perizinan secara daring. Hal tersebut diungkapkan sejumlah warga yang ditemui di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Jakarta, Jumat.

Sistem daring

Nugroho (43), pengusaha mainan, mengatakan, melalui tatap muka yang terbatas dengan aparatur, peluang pungli dapat ditekan seminimal mungkin. Sistem pelayanan secara daring membuat pengusaha diuntungkan dari segi biaya dan waktu. Nugroho hadir di BKPM untuk mengambil berkas izin prinsip usaha miliknya di Madiun, Jawa Timur.

Sementara itu, jajaran Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Bali menangkap dua oknum, yakni KS, pegawai negeri sipil polisi, dan NM, petugas honorer polisi, yang melakukan pungli di bagian pengurusan STNK dan pemilihan nomor unik pelat kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. Keduanya tertangkap tangan, Kamis (13/10) sore, dengan bukti komputer jinjing, sejumlah uang tunai belasan juta rupiah, dan telepon genggam. Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto mengatakan, kedua oknum itu masih diperiksa.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Zaenudin mengatakan, Polda Banten membentuk tim anti pungli yang melakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Tim itu melibatkan aparat dari bidang profesi dan pengamanan, direktorat lalu lintas, serta direktorat reserse kriminal khusus.

(NAD/C07/C08/AHA/BAY/AYS)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: