Archive for November, 2016

November 30, 2016

Tersangka Bom Majalengka Ingin Jual Sabu untuk Ledakkan Bom

kunyuk kunyuk ISIS ini harusnya dihukum mati saja.. atau dikirim ke guantanamo.. Di penjara mereka malah merekrut kriminil ..makin konyol saja.. Mereka tidak akan bertobat karena sudah diiming iming bidadari yang masih perawan.

 

RABU, 30 NOVEMBER 2016 | 21:32 WIB

Tersangka Bom Majalengka Ingin Jual Sabu untuk Ledakkan Bom

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Rikwanto memperlihatkan barang bukti yang disita dari Rio Priatna Wibawa (RPW), tersangka pembuat bom jaringan Bahrun Naim yang ditangkap di Desa Girimulya, Kabupaten Majalengka, pada Rabu, 23 November 2016. Rikwanto dan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri menjelaskan perihal penangkapan itu di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 25 November 2016. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan empat tersangka pembuat bahan peledak bom di Majalengka bertemu dan berkenalan melalui media online, Facebook. Mereka lantas berkumpul secara langsung sejak Juni lalu.

“Jadi barang yang awalnya mereka persiapkan, mereka mau membuat laboratorium pembuatan sabu-sabu,” kata Boy di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2016.

“Cita-citanya, sabu dijual untuk melakukan aksi teror untuk amaliah. Ide ini berubah sejak mereka berkumpul,” ujar Boy lagi. Menurut dia, para tersangka ini belum pernah meracik sabu. Alasannya, uang-uang yang mereka kumpulkan belum cukup.

Detasemen Khusus 88 awalnya menangkap Rio Priatna Wibawa, 24 tahun, karena disangka sebagai pembuat bahan peledak bom di Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Rabu pagi, 23 November 2016.

Tiga tersangka lainnya ditangkap beberapa hari setelah Rio. Yakni Bahraini Agam (36 tahun) di Aceh, Eep Saeful Bahri (30) di Serang, dan Hendra Rizki alias Abu Pase (24).

Menurut Boy, niat mereka berubah dari menjual sabu menjadi membuat bahan peledak. Mereka sendiri mempersiapkan sebuah peledakan di akhir tahun. Menurut Boy, alat itu kurang detonator saja. Bom berjenis high explosive ini, kata dia, efek ledakannya bisa mencapai 8.000 meter per detik. Bahkan Rio dan Bahraini sudah survei ke beberapa daerah yang menjadi target terornya.

Menurut Boy, mereka cukup kreatif memanfaatkan barang-barang sebagai alat dan bahan peledak bom. “Mereka menggunakan barang-barang yang biasa dipakai sehari-hari, bahkan kuteks yang biasa dipakai wanita juga,” katanya. Mereka juga membeli bahan secara online.

“Dari hasil ini, mereka ada niatan menjual bahan peledak, dengan keberhasilan mereka, nanti akan menerima pesanan bom,” ujarnya lagi. Jaringan ini juga diduga berkomunikasi dan termasuk jaringan Bahrun Naim yang sedang berada di Timur Tengah.

REZKI ALVIONITASARI

Advertisements
November 30, 2016

RI Punya ‘Nuklir Hijau’, Tapi Belum Punya Teknologinya

udeh manfaatin aja dulu biomassa.. Dan urus bener soal regulasi dan implementasi di lapangan.. Sekarang banyak membangun PLTS, tapi akhirnya ditinggal mangkrak karena tidak ada biaya perawatan, dan kontrak dari ESDM dan PLN tidak jelas.. Lagi lagi duit PAJAK dihambur hambur percuma.. Apalagi soal Thorium .. itu sih bakal sampai kiamat kagak akan kesampaian jika diurus “ala  melayu”
Rabu 30 Nov 2016, 12:34 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
RI Punya Nuklir Hijau, Tapi Belum Punya TeknologinyaFoto: Michael Agustinus
Jakarta – Indonesia kaya akan cadangan nuklir. Selain memiliki cadangan 70.000 ton uranium, Indonesia juga memiliki 210.000-280.000 ton thorium. Thorium alias ‘nuklir hijau’ ramah lingkungan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sedang dilirik Indonesia. Namun, ada sejumlah tantangan dalam mengembangkan thorium.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menguasai teknologi untuk menggunakan thorium sebagai sumber energi.

Saat ini, thorium juga masih dalam tahap pengkajian. Belum ada satu pun negara di dunia yang berhasil membuat teknologi untuk pembangkit listrik tenaga thorium (PLTT).

“Untuk thorium, kita lagi membahas bagaimana teknologinya. Kalau nanti bisa terbukti memenuhi kriteria-kriteria kita, kita sangat welcome untuk membangun ini, tentu bisa membantu kita mengatasi krisis energi,” kata Maritje dalam diskusi Towads Energy Transformation di Gedung Patra Jasa, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Ia menambahkan, pemanfaatan thorium untuk energi masih membutuhkan waktu yang lama. Penelitian sudah dilakukan di berbagai negara, namun belum pernah ada negara yang secara penuh mengaplikasikan secara komersial.”Masih banyak hal yang harus kita analisa, apakah bisa dikembangkan secara komersial,” tutur Maritje.

Thorium juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bahan bakar. Thorium membutuhkan uranium 235 agar dapat dikonversi menjadi uranium 232 dan siap digunakan sebagai sumber energi. Maka pengembangan thorium mau tak mau harus lebih dulu dimulai dengan pengembangan uranium.

Butuh dana besar juga untuk penelitian dan pengembangan thorium. Untuk pendataan potensi thorium saja dibutuhkan Rp 3 miliar per tahun. Lalu untuk penelitiannya dari awal hingga akhir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai US$ 299 juta atau Rp 3,9 triliun.

Meski begitu, penelitian dan pengembangan harus terus dilakukan karena thorium merupakan sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan. Hanya saja butuh waktu, komitmen, dan upaya keras. (dna/dna)

November 29, 2016

MUI Gagas Rujuk Nasional, Jokowi: Yang Berantem Siapa?

Lha MUI yang komporin.. sekarang kebakaran sendiri.. hahaha…
Selasa 29 Nov 2016, 15:32 WIB

Ray Jordan – detikNews
MUI Gagas Rujuk Nasional, Jokowi: Yang Berantem Siapa?Presiden Jokowi bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom
Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan kondisi bangsa saat ini sangat baik. Karena itu, Jokowi menilai gagasan rujuk nasional bukan istilah tepat jika dimaksudkan sebagai silaturahmi nasional.

“Rujuk apa? Yang berantem siapa? Saya kira rujuk-rujuk itu, lah, wong kita enggak berantem kok,” kata Jokowi saat menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minum teh bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Jokowi mengatakan, pihaknya justru ingin mengingatkan kembali keberadaan Indonesia yang dianugerahi dengan perbedaan dan keberagaman.

“Kita ingin mengingatkan kembali betapa kita ini beragam, betapa kita ini majemuk. Enggak lah, saya kira rujuk, rekonsiliasi, kalau kita berada pada posisi apa? posisi apa?” tanya Jokowi ke Muhaimin.

“Berantem,” jawab Muhaimin.

“Nah, itu. Kita ini baik-baik saja. Kita bertemu MUI juga sudah, bertemu NU juga sudah, bertemu Muhammadiyah juga sudah. Saya kira kita ini baik-baik saja,” kata Jokowi.

“Hanya, perlu sekali lagi kita mengingatkan pada kita semuanya tentang keberagaman itu, tentang pentingnya Pancasila, tentang pentingnya NKRI, tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Mengingatkan itu saja,” tambah Jokowi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebelumnya menggagas pertemuan dengan tema rujuk nasional. Konsolidasi nasional penting untuk saling tukar pikiran, juga mencari solusi bersama guna mempererat solidaritas nasional.

Saat ini, dalam pandangan Ma’ruf, beredar banyak prasangka buruk. Terjadi jurang perbedaan kesepahaman yang berpotensi memecah persatuan nasional.

“Kita perlu melakukan pertemuan, dialog nasional untuk bisa mencapai rujuk nasional. Jadi rujuk nasional akan menyatukan seluruh potensi bangsa ini, jangan sampai ada kecurigaan, ada prasangka, ada praduga yang tidak tepat dan membuat kesalahpahaman,” ujar Ma’ruf Amin saat dihubungi detikcom, Selasa (29/11).
(jor/fdn)

November 29, 2016

Jokowi Targetkan 20 Juta Turis 2019, Ini yang Akan Dilakukan  

Coba.. contoh deh Spanyol, Turki dan Singapur  .. mereka tiap tahun  di”serbu” turis sampai puluhan juta pak.. Kuncinya selain infrastruktur menunjang turis, adalah  di negeri spt Spanyol, Turki ,Singapore, Malaysia , papan informasi  turis ada di mana mana selain di tempat pariwisata, kebersihan wc umum  top , dan keamanan sangat terjamin.(tidak ada i copet , pak ogah , preman tukang demo (Riziek cs) dan teroris !!)

Lha kita mau jadi 20 juta.. pertama ya beresin dulu urusan keamanan.., mana ada turis mau masuk kalau tiap minggu ada ada demo berjubah.., kedua  infrastruktur mulai dari papan informasi sampai website ya .harus dibangun dan dirawat. ketiga soal kebersihan, walaupun sudah agak membaik, tapi masih banyak prasarana umum yang bau pesing, jorok dan tidak ada sabun dsb.alias jijay ! ke empat yang paling sulit adalah soal hospitality.. dari pengalaman pribadi yang paling ok di Indonesia hanya Bali dan Jogjakarta, saja yang urusan hospitality sudah standar Internasional. Daerah turis lain masih  sangat parah  dan terbelakang soal pelayanan, mulai dari lambat pelayanannya sampai disuguhi oleh wajah jutek dari si pelayan, mulai dari Medan sampe Kupang.. sama parahnya.. Soal hospitality adalah pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya urusan pelayanan kepada masyarakatnya. Saya sih agak pesimis target 20 jt bisa tercapai di tahun 2019, kerena banyak sekali pekerjaan yang mesti dilakukan. Target yang tinggi gini bisa jadi menteri pariwisata hanya mengejar soal jumlah turis,  alih alih  yang masuk ke Indonesia adalah turis kelas kambing dari China (yang konon di subsidi Pemerintah ), yang biasanya mereka hanya mau tinggal, makan dan belanja dijaringan hotel/resto dari milik investor China saja, walhasil  tidak menyisakan setitik devisa buat Indonesia.. Gejala serbuan turis “kelas kambing” sudah mulai terlihat di Bali.

 

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 15:28 WIB

Jokowi Targetkan 20 Juta Turis 2019, Ini yang Akan Dilakukan  

Presiden Joko Widodo saat menjadi keynote speak dalam sebuah acara CEO di Jakarta, 24 November 2016. Dalam pidatonya Jokowi sebut Donald Trump seperti meniru Indonesia soal Tax Amnesty dan Infrastruktur. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air pada 2019 akan diwujudkan melalui berbagai upaya. Ia menyampaikan itu saat melakukan sosialisasi tax amnesty periode kedua di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat petang, 25 November 2016.

“Kita genjot 20 juta turis ke Indonesia dengan segala cara, baik perbaiki positioning kita, baik diferensiasi produk, membangun brand setiap destinasi. Ini sudah kita mulai,” kata Jokowi di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat, 25 November.

Dari segi publikasi dan promosi, Jokowi mengatakan, pariwara Wonderful Indonesia saat ini sudah terpajang di sejumlah atraksi wisata di berbagai negara. Diharapkan, para wisatawan dunia dapat melihat iklan tersebut dan popularitas Indonesia juga meningkat, sehingga jumlah kunjungan wisatawan asing ke Tanah Air juga meningkat.

“Kalau ke Paris sekarang, bus yang lalu-lalang gambarnya sudah Indonesia semua, Wonderful Indonesia, videotron di Times Square semua memajang ‘Kunjungi Indonesia’,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki sejumlah obyek wisata yang tidak dimiliki negara lain. Namun, pengelolaannya belum dikemas secara baik. Untuk itu, perlu dana yang cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata, salah satunya dapat diperoleh dengan program tax amnesty yang tengah dijalankan pemerintah.

“Kita punya tempat yang tidak miliki negara lain. Borobudur, pantai dengan batuan di Belitung, enggak ada di dunia seperti ini. Tapi kalau produk tak dikemas dengan baik, siapa yang mau datang? Hotel, resor, cottage semua disiapkan. Dari mana uangnya? Pemerintah cuma punya 30 persen dari uang yang dibutuhkan. Sisanya? Dari masyarakat, swasta,” kata Jokowi.

Jokowi melihat peluang Indonesia menarik wisatawan dari Tiongkok yang mencapai 150 juta turis per tahun, mayoritas dari mereka bepergian ke Amerika Serikat dan Eropa. Dari angka itu, Indonesia menargetkan 10 juta wisatawan dari Negeri Tirai Bambu itu masuk ke Indonesia.

“Saya minta khusus dari Tiongkok 10 juta. Sudah tanda tangan tinggal siapkan pesawatnya dari sana ke sini. Kalau pesawatnya datang sudah 20 juta rampung. Tapi jangan diplesetkan, itu turis! Yang dari Tiongkok itu turis. Tenaga kerja Tiongkok itu 14 ribu. Jangan diplesetkan lah,” kata Presiden.

Terkait dengan target ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk serius menanggapi hal tersebut. Apalagi negara tetangga seperti Malaysia bisa mendatangkan wisatawan mencapai 24 juta turis dan Thailand mencapai angka 27 juta turis.

“Ini harus meloncat di atas 20, saya sudah bilang ke Menteri Pariwisata. Enggak mau kita hanya meloncat satu juta. Saya sudah janjian dengan Menpar, awas lho ya 2019. Saya targetkan angka. Kalau enggak ketemu, ya, ganti,” ucap Presiden disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam acara itu, hadir sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

AMIRULLAH

November 28, 2016

Indonesia to Maintain Saudi Arabian Military Aircraft

 Maju terus PT DI !
26 November 2016

Cougar helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : Giovanni Colla)

Starting in 2017, state-owned aircraft manufacture PT Dirgantara Indonesia (DI) will maintain Saudi Arabian military helicopters and aircraft.

CN-235 airlifter of the Royal Saudi Air Force (photo : Javier F Bobadilla)

“We are still processing the contract,” Brig. Gen Jan Pieter Ate, the Defense Ministry’s director of the defense industry and technology, told The Jakarta Post on Friday.

Super Puma helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : 4algeria)

Jan said DI was among defense companies in Indonesia ready to offer maintenance services for foreign military helicopters and airplanes.

Dauphin helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

“We have a good track record in cooperation with Airbus and the ability to produce aircraft for foreign countries,” he said.

Bell 412 helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

DI previously provided maintenance services for Columbian and Panamanian aircraft.

(The Jakarta Post)

November 28, 2016

Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Parah !

MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 | 20:18 WIB

Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Koordinator KontraS Haris Azhar memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, 5 Oktober 2016. Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menilai Presiden Joko Widodo telah lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir. Sebabnya, Presiden melalui Menteri Kesekretariatan Negara mengajukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Putusan KIP yang keluar pada 10 Oktober 2016 lalu menyatakan bahwa dokumen hasil penyidikan tim pencari fakta (TPF) Munir merupakan informasi publik. “Dengan begitu pemerintah wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 27 November 2016.

Bukannya menerima putusan, pada 1 November 2016 malah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam keberatannya, Kementerian Kesekretariatan Negara meminta PTUN Jakarta membatalkan putusan KIP tersebut dengan alasan Kemensesneg tidak menyimpan dokumen.

Haris mengatakan pada 26 Oktober 2016, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir. “Seharusnya pemerintah tidak lagi memiliki kendala untuk mengumumkannya secara resmi,” ujar dia.

Haris berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo enggan bertanggung jawab untuk mendorong pengungkapan kasus Munir. Pengajuan banding sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab pun semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden memang tidak mau kasus Munir diungkap.

Haris menduga keengganan Presiden Joko Widodo mengungkap kasus Munir disebabkan karena adanya dugaan perkara itu melibatkan orang dekat Presiden. Ia mengatakan dugaan tersebut hanya bisa dibantah jika Presiden Jokowi segera mengumumkan dokumen dimaksud tanpa harus menunggu putusan KIP berkekuatan hukum tetap.

Haris pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat. Ia juga meminta Presiden memerintahkan jajarannya menindaklanjuti kembali setiap fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

Selanjutnya, Haris meminta agar Presiden menghentikan segala bentuk tindakan melempar tanggung jawab dalam pengungkapan kasus Munir. Selain itu, ia juga meminta Presiden menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF Munir. “Caranya dengan memerintahkan Kemensesneg mencabut upaya keberatan di PTUN,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

November 28, 2016

Revisi UU ITE Berlaku Hari Ini, Salah Bicara Bisa Masuk Bui

Sisir deh situs situ radikal penghasut kebencian antar umat beragama , masih banyak tuh..

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Senin, 28/11/2016 07:41 WIB
Revisi UU ITE Berlaku Hari Ini, Salah Bicara Bisa Masuk BuiIlustrasi (Diolah dari detik visual)
Jakarta, CNN Indonesia — Masyarakat kini semakin dituntut menjaga etika berbicara di ruang publik, termasuk media sosial. Jika ada ucapan atau pernyataan menyinggung perasaan orang lain, tak menutup kemungkinan bagi siapapun untuk dlaporkan dengan tuduhan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE resmi diberlakukan hari ini, Senin (28/11). Ketetapan ini merujuk pada aturan yang memberlakukan sebuah undang-undang bisa diterapkan maksimal 30 hari setelah pengesahan UU dalam rapat paripurna DPR.

Parlemen dalam hal ini telah mengesahkan hasil revisi UU ITE melalui ketok palu rapat paripurna DPR pada 27 Oktober 2016.

Pengesahan UU ITE sekaligus menjadi penegasan yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun opini di ranah publik, terutama media sosial.

Di dalam UU ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

Buni Yani adalah salah satu contoh pengguna media sosial yang kena jeratan pasal UU ITE. Dia menjadi sorotan khalayak luas karena hasil penyebaran informasi yang dia unggah di media sosial berujung pada kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif DKI Jakarta Ahok Tjahaja Purnama, alias Ahok.

Video yang diunggah Buni Yani memuat pernyataan Ahok menyitir Surat Al Maidah ayat 51. Setelah Ahok jadi tersangka penista agama, kasus pun menjadi blunder bagi Buni Yani. Dia kena jeratan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa rasa kebencian berdasarkan SARA.

Buni Yani dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Hasil revisi UU ITE pun semakin memperteguh aturan soal penyebaran informasi. Salah satu poin krusial di antaranya tertuang pada Pasal 27 ayat (3). Dalam revisi poin tersebut mendapat penambahan penjelasan terkait istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses”.

Penjelasan tersebut menjadi ketentuan yang masuk pada delik aduan. Unsur pidana pada ketentuan itu mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Pasal 27 adalah juga salah satu poin yang menjadi perdebatan karena dianggap sebagai ‘pasal karet’. Sejumlah kalangan sempat mempertanyakan aturan itu karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi.

Namun dalam revisi kali ini pasal karet mendapat sejumlah pengurangan hukuman pidana. Untuk kasus pencemaran nama baik, hukuman pidana mendapat penguranan hukuman dari enam tahun menjadi empat tahun penjara.

Kemudian dalam pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan, semula berlaku hukuman 11 tahun, kini hanya empat tahun. (abm/gil)

Artikel Terkait
November 27, 2016

Helikopter TNI yang Hilang Hibah Pemprov Kaltim

Duh gimana kalau Indonesia dalam keadaan darurat perang ya.. apakah TNI AD -penerbad siap ?? Dalam kondisi damai saja helicopter  pada rontok… Apa harus beli baru ? Atau  perawatan dan latihan dengan simulator diperbanyak  agar musibah bisa dihindari.

Jumat, 25 November 2016 | 18:29 WIB
156
Shares
Terkait
Heli TNI Hilang Kontak di Wilayah Perbatasan
Heli TNI yang Hilang Kontak Masih Belum Diketahui Posisinya
Panglima TNI: Heli Itu Belum Berumur
Super Puma, Cassa, dan CN 235 Dikerahkan Cari Heli TNI yang Hilang
Sebelum Hilang Kontak, Heli Bell TNI AD Ada di Ketinggian 762 Meter

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Helikopter TNI AD jenis Bell 412-EP dengan nomor penerbangan HA-5166 yang hilang kontak Kamis (24/11/2016) lalu merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Benar (heli) ini yang hibah 2013. Heli (diberikan) untuk membantu TNI dalam menjangkau masyarakat,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemrpov Kaltim Tri Murti Rahayu, di Balikpapan, Jumat (25/11/2016).

Ia mengatakan, Pemprov masih terus memantau perkembangan upaya menemukan heli yang kini hilang di rimba belantara Kalimantan.

“Semoga Pak Awang (Gubernur Kaltim) ada informasi baik. Semoga ada titik terang. Kita mendoakan saja,” kata Tri Murti.

Pemprov Kaltim mengucurkan Rp 120 miliar untuk menghibahkan helikopter Bell-412 EP kepada Kementerian Pertahanan RI di 2013 silam. Heli ini merupakan kendaraan serba guna yang memiliki kapasitas 13 penumpang.

Saat serah terima dulu, Pemprov mengharapkan selain untuk melaksanakan misi militer, juga bisa membantu kepentingan sipil, operasi SAR, pemadam kebakaran, dan misi sosial yakni membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi bencana.

“Jadi (heli) ini penting ke sana ke mari dan jadi satu-satunya heli TNI untuk macam-macam kegiatan,” katanya.

Pencarian terhadap heli sendiri berlangsung mulai hari ini. Tim SAR telah menemukan titik koordinat letak heli itu berada. Heli terpantau pada 3 derajat 48 menit 54 detik Lintang Utara dan 116 derajat 3 menit 3,6 detik Bujur Timur.

Letak koordinat sama dengan 176,33 km dari Bandara Juwata di Tarakan dan 40 km dari Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Lokasi tersebut tidak jauh dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kawasan berupa hutan rimba, jauh dari pemukiman, ada gunung dan lembah dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.

Belum bisa dipastikan keadaan helikopter, awak, maupun penumpangnya.

“Kegiatan operasional akan mulai Jumat hingga bisa dipastikan keberadaan dan dipastikan nasibnya,” kata Kepala Operasional Basarnas Balikpapan, Oktavianus di lain kesempatan.

Pencarian dengan mengerahkan helikopter Super Puma dari Makassar, pesawat Cassa milik TNI AL dari Manado, dan CN 235, juga diperkuat anggota TNI dari Batalyon Infantri 613 Raja Alam di Tarakan dan Koramil setempat.

Helikopter milik TNI ini hilang kontak sejak Kamis siang, tak lama sejak terbang dari Juwata. Heli membawa logistik milik TNI dari Juwata menuju Long Bawan. Heli bawa 3 pilot dan 2 mekanik yang semuanya adalah tentara.

November 27, 2016

9 Terduga Anggota ISIS yang Ingin Kacaukan Aksi 4 November Ditangkap

kalau bisa dikirim ke  Guantanamo atau Bagram Afganistan.. Percuma kalau dihukum di Indonesia ! Keluar dari penjara bikin aksi teror lagi spt si Juhanda (pelaku bom gereja Samarinda)

Sabtu, 26 November 2016 | 17:39 WIB
Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian RI menangkap sembilan orang terkait jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ISIS yang menyusup dalam aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan, mereka sengaja menyusup untuk membuat kekacauan saat aksi unjuk rasa berlangsung. Penangkapan terhadap sembilan orang itu merupakan pengembangan penyelidikan atas dugaan adanya penyusup dalam aksi unjuk rasa saat itu.

“Di mana pada saat kegiatan yang diramaikan atau unjuk rasa yang berjalan diisukan adanya kelompok-kelompok jaringan teror yang mencoba ikut serta meramaikan kegiatan unjuk rasa,” kata Boy dalam konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11/2016).

Berdasarkan penyelidikan kemudian diketahui bahwa saat unjuk rasa berlangsung, mereka berniat mengambil senjata api milik petugas. Namun hal itu tidak terlaksana karena petugas yang mengawal aksi unjuk rasa tidak dibekali senjata api.

Kesembilan orang tersebut yakni Saulihun alias Abu Musaibah,  Alwandi alias Aseng, Reno Suharsono, Dimas Adi Syahputra, Wahyu Widada, Ibnu Aji Maulana, Fuad alias Abu Ibrohim, Zubair, dan Agus Setiawan.

Saulihun alias Abu Musaibah berperan aktif untuk mendukung ISIS dan sebagai fasilitator bagi WNI ke Suriah. Alwandi alias Aseng merupakan anggota kelompok ISIS yang ikut pelatihan dan berencana melakukan penyerangan teror.

Sementara Reno Suharsono berperan membantu WNI ke Suriah dan menjemput mereka yang kembali ke Indonesia. Dimas Adi Syahputra merupakan anggota tim yang bertugas merancang pelatihan. Ia pernah ke Suriah dan berencana ikut mengacaukan aksi unjuk rasa 4 November lalu.

Lalu Wahyu Widada berperan dalam proses pelatihan serta membantu para rekannya berangkat ke Suriah. Ibnu Aji Maulana menyiapkan misi untuk membuat wilayah Indonesia sebagai Daulah Islamiyah.

Sementara Fuad alias Abu Ibrohim berperan menyiapkan keberangkatan WNI ke Suriah. Zubair merupakan anggota kelompok yang mengikuti kajian khilafah pimpinan Fauzan al Anshar. Ia juga ikut dalam pelatihan.

Terakhir, Agus Setiawan. Ia berperan membantu pembuatan surat-surat administrasi palsu seperti paspor, akta keluarga, dan kartu tanda penduduk (KTP).

November 27, 2016

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Dari jaman ibu menjadi Menkeu (kabinet SBY I).. gaji pegawai Pajak  dan PNS sudah naik berlipat lipat, tapi hasilnya masih sami mawon, tetap korup, inefisien,bejat , munafik dan produktifitas sangat rendah..

Reformasi birokrasi yang selalu dicanangkan sejak reformasi hasilnya masih jauh dari harapan.. Kenapa tidak contoh si Kafir Ahok saja yang membongkar birokrasi Pemda DKI. ya..

 

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 18:54 WIB

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Tersangka OTT Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum ini terjaring OTT pada Senin malam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kasus korupsi yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak berhubungan dengan gaji serta tunjangan kinerja mereka.

“Dinaikkan 1.000 kali pun tidak akan cukup kalau itu orang yang tamak,” kata Sri Mulyani di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu, 26 November 2016.

Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohan Nair.

Uang suap yang diberikan kepada Handang diyakini merupakan pemberian pertama. Nair diduga menyuap Handang untuk mengurus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima. Handang seharusnya menerima imbalan Rp 7,8 miliar. Namun, mereka sepakat dengan angka sebesar Rp 6 miliar.

“Saya tidak akan pernah bisa menaikkan gaji eselon III menjadi Rp 1 miliar sekalipun,” kata Sri Mulyani. Saat ini, tunjangan kinerja untuk pejabat struktural eselon III Ditjen Pajak bervariasi. Tunjangan kinerja untuk peringkat jabatan 19 mencapai Rp 46.478.000, untuk peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000, dan untuk peringkat jabatan 17 Rp 37.219.800.

Sri Mulyani menambahkan, “Saya katakan ke jajaran Kemenkeu, kalau mau kaya, tempat Anda bukan di Kemenkeu. Anda jadi pebisnis saja di luar. Di Kemenkeu, kami menjamin bahwa gaji dan tunjangan cukup untuk kelas menengah. Reward diberikan untuk integritas dan profesionalisme. Kami tidak bisa memberi reward untuk kejahatan dan ketamakan,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak, reward bagi pegawai Ditjen Pajak memang diperlukan. “Kami memang harus seimbang dalam memberikan reward. Tapi, dalam batas-batas,” ujar Askolani.

ANGELINA ANJAR SAWITRI