AJI Pertanyakan Pemblokiran 11 Situs Diduga SARA


Ah masih banyak lagi situs radikal sara.. yang belum diblokir..

Adi Fida Rahman – detikinet
Jumat, 04/11/2016 10:20 WIB
AJI Pertanyakan Pemblokiran 11 Situs Diduga SARAFoto: Grandyos Zafna
Jakarta – Kementerian Informasi dan Informatika telah memblokir 11 website karena dinilai mengandung konten SARA. Namun keputusan tersebut dipertanyakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Dalam keterangan yang diterima detikINET, Jumat (4/11/2016), pihak AJI Indonesia mempertanyakan tidak adanya mekanisme pengujian atas kebijakan Kemenkominfo memblokir 11 situs yang diduga mengandung SARA.

Padahal, semua pihak harus menghormati kaidah-kaidah pelaksanaan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Konvenan Sipil dan Politik.

Dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Sementara Pasal 19 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan Pelaksanaan hak-hak untuk berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, dan harus dibatasi demi memastikan penghormatan hak atau nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

“Lebih jauh lagi, Pasal 20 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan bahwa segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. Pasal itu juga menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum,” kata Suwarjono, Ketua AJI Indonesia.

Namun karena medium internet yang bersifat seketika dan tanpa batas-batas—misalnya batas geografis—maka pembatasan sebagai pelaksanaan aturan Konvenan Sipil dan Politik memang boleh diberlakukan seketika, misalnya dengan melakukan blokir terhadap situs-situs yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

“Akan tetapi, harus ada mekanisme pengadilan untuk sesegera mungkin menguji, apakah penilaian pemerintah terkait sebuah situs menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan itu obyektif. Mekanisme uji oleh pengadilan penting, agar kewenangan negara untuk memastikan pelaksanaan kebebasan berekspresi mengikuti aturan Konvenan Sipil dan Politik tidak disalahgunakan untuk kepentingan penguasa,” papar Suwarjono.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho mengatakan, selama pemerintah dan aturan hukum tidak merumuskan mekanisme uji pengadilan, maka segala macam bentuk pemblokiran berpotensi melanggar kebebasan warga negara untuk berekspresi.

“Mekanisme pengujian pengadilan atas keputusan pemerintah meminta ISP memblokir akses 11 situs harus dilakukan secepat-cepatnya, untuk memastikan hak warga negara memperoleh informasi tidak dilanggar,” kata Iman.

AJI Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

“AJI Indonesia menolak segala macam anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pelaksanaan kebebasan berekspresi yang melanggar prinsip Konvenan Sipil dan Politik harus diproses hukum,” tegas Iman D Nugroho.

Seperti diketahui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo telah melayangkan surat pemberitahuan kepada para penyedia layanan internet untuk melakukan pemblokiran pada 3 November 2016. “Dengan ini mohon kiranya dapat menambahkan 11 Situs yang mengandung konten SARA ke dalam sistem filtering setiap ISP,” tulis Kominfo kepada para ISP.

Kesebelas situs tersebut adalah lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, lontaranews.com dan nusanews.com.

“Mungkin terkait kejadian akhir-akhir ini di mana terjadi hal hal yang tidak diinginkan, SARA dan radikalisme. Sebagian adalah dari laporan masyarakat dan lembaga,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza saat berbincang dengan detikINET.

Noor Iza tidak menampik kalau pemblokiran kesebelas situs itu juga untuk meredam suasana panas terkait aksi demonstrasi yang akan dilakukan 4 November besok. Ia menambahkan pengelola situs yang diblokir bisa mengajukan keberatan.

“Bisa jadi ada kaitannya dengan itu (demo-red) tapi terus terang instansi yang melakukan penilaian. Pengelola situs tersebut bisa menghubungi kalau merasa keberatan,” tambah dia.

Noor Iza melanjutkan bahwa pihaknya juga menyadari merebaknya konten yang tidak semestinya belakangan ini di media sosial. Pihaknya pun berusaha melakukan antisipasi bersama aparat.

“Kita semua berkoordinasi untuk meredam hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah ada akun-akun yang dilaporkan oleh kepolisian dan sekitar 30 di-remove,” pungkasnya.

(afr/rou)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: