Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab


Parah !

MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 | 20:18 WIB

Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Koordinator KontraS Haris Azhar memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, 5 Oktober 2016. Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menilai Presiden Joko Widodo telah lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir. Sebabnya, Presiden melalui Menteri Kesekretariatan Negara mengajukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Putusan KIP yang keluar pada 10 Oktober 2016 lalu menyatakan bahwa dokumen hasil penyidikan tim pencari fakta (TPF) Munir merupakan informasi publik. “Dengan begitu pemerintah wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 27 November 2016.

Bukannya menerima putusan, pada 1 November 2016 malah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam keberatannya, Kementerian Kesekretariatan Negara meminta PTUN Jakarta membatalkan putusan KIP tersebut dengan alasan Kemensesneg tidak menyimpan dokumen.

Haris mengatakan pada 26 Oktober 2016, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir. “Seharusnya pemerintah tidak lagi memiliki kendala untuk mengumumkannya secara resmi,” ujar dia.

Haris berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo enggan bertanggung jawab untuk mendorong pengungkapan kasus Munir. Pengajuan banding sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab pun semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden memang tidak mau kasus Munir diungkap.

Haris menduga keengganan Presiden Joko Widodo mengungkap kasus Munir disebabkan karena adanya dugaan perkara itu melibatkan orang dekat Presiden. Ia mengatakan dugaan tersebut hanya bisa dibantah jika Presiden Jokowi segera mengumumkan dokumen dimaksud tanpa harus menunggu putusan KIP berkekuatan hukum tetap.

Haris pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat. Ia juga meminta Presiden memerintahkan jajarannya menindaklanjuti kembali setiap fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

Selanjutnya, Haris meminta agar Presiden menghentikan segala bentuk tindakan melempar tanggung jawab dalam pengungkapan kasus Munir. Selain itu, ia juga meminta Presiden menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF Munir. “Caranya dengan memerintahkan Kemensesneg mencabut upaya keberatan di PTUN,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: