Pengusutan Kasus Teddy Diminta Terbuka


Ujung ujung bisa ke  kel sang mantan  lho..
Koran Tempo
SELASA, 06 DESEMBER 2016

 Pengusutan Kasus Teddy Diminta Terbuka

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pengusutan kasus korupsi proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014, yang merugikan negara sekitar Rp 160 miliar, dan proses peradilannya dilakukan terbuka. Kasus yang menyeret Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, ini dikhawatirkan akan berhenti setelah yang bersangkutan dijatuhi vonis seumur hidup. “(Kasusnya) rawan menguap,” kata peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, kemarin.

Ia mencontohkan, pengusutan pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dari Rusia pada 2012 dengan nilai US$ 475 juta tak jelas nasibnya. Saat itu, Koalisi, yang tergabung bersama sejumlah lembaga, seperti Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan lembaga bantuan hukum, melaporkan temuan penggelembungan harga sampai US$ 50 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kata dia, karena KPK tidak bisa mengusutnya lantaran menyangkut militer, akhirnya kasus ini diambil alih Kementerian Pertahanan. Namun kasus tersebut lenyap begitu saja.

Peneliti dari ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan kasus Teddy lebih rumit karena proses persidangan sangat tertutup. Publik, kata dia, pun tahu ketika Teddy divonis pidana seumur hidup. “Proses ini saja tidak memberi sinyal transparansi, apalagi dalam pembelian alutsista,” ujarnya.

Padahal, ucap Adnan, setiap proyek alutsista pasti melibatkan atasan dan anak buah Teddy, termasuk rekanan perusahaan. Kalau Kementerian tidak membuka siapa saja mereka, ucap dia, pernyataan bersih-bersih hanya pemanis belaka. “Nyatanya, dari pengadaan hingga putusan, publik tidak tahu siapa perusahaannya,” tuturnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, mengatakan timnya telah mengidentifikasi sejumlah individu atau badan usaha. “Berdasarkan data saat ini, ada 14 perusahaan yang menerima aliran dana dari Teddy,” katanya, Jumat lalu. Namun ia enggan membuka nama 14 perusahaan tersebut.

Kemarin, Hadi justru memilih tutup mulut soal perkembangan kasus Teddy. Dia meminta semua pernyataan ditujukan ke Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Djundan Eko Bintoro. Adapun Djundan tidak merespons telepon dan pesan pendek Tempo. Soal kemungkinan Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan KPK dalam membantu pengembalian kerugian negara dalam kasus Teddy, “Saat ini belum ada,” ucap Hadi.

Hakim ketua persidangan kasus Teddy, Brigadir Jenderal Deddy Suryanto, menampik pernyataan ihwal proses hukum tertutup. Menurut dia, semua tahap terbuka bagi masyarakat. “Kami juga memanggil saksi dari sipil dalam kasus ini, tidak hanya dari militer,” ujarnya. Namun, dari 40 saksi sipil, yang datang hanya 15 orang. “Saya berharap kasus ini berkembang karena Teddy melibatkan banyak pihak.”

Deddy menyebutkan Teddy bersalah karena membahayakan pertahanan negara. Persidangan juga meminta Teddy mengembalikan semua kerugian negara dan menyita beberapa barang milik terpidana. Teddy pun dibolehkan mengajukan banding dalam kasus ini. Hingga kemarin, Tempo tak berhasil mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Teddy, Letnan Kolonel Martin Ginting, terkait dengan langkah banding tersebut.

Juru bicara TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, mengatakan pihaknya akan memantau kasus ini. TNI, kata dia, akan siap jika Teddy mengajukan permohonan banding. “Soal masalah siapa yang terlibat kasus ini, saya tidak bisa komentar,” ujarnya.

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Kharis, meminta Kementerian Pertahanan transparan dalam pengembangan kasus ini. “Untuk evaluasi juga,” tuturnya.


 

Sitaan dari Teddy

Ketua majelis hakim Pengadilan Militer II Jakarta, Brigadir Jenderal Deddy Suryanto, mengatakan, selain menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada mantan Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi, pihaknya menyita harta terpidana. “Karena membeli dari duit proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) 2010-2014,” ujar dia di kantornya kemarin.

Deddy melanjutkan, harta Teddy itu bisa kembali asalkan sang terpidana membayar uang pengganti sesuai dengan kerugian negara, yakni US$ 12,4 juta atau sekitar Rp 160 miliar. Jika tidak, ucap dia, semua harta itu akan dijual untuk menutupi kerugian negara. “Meski tidak akan menutupi seluruh kerugian,” tuturnya.

Berikut ini harta Teddy yang disita pengadilan.

1. Mobil Toyota Camry

2. Mobil Toyota Prado

3. Sepeda motor Ducati Monster

4. Sepeda motor Honda CBR 250 cc

5. Dua jetski Yamaha

6. Rumah di Bandung

7. Tanah di Menteng

8. Tanah 8.000 meter persegi di Soreang

9. Uang tunai Rp 500 juta

10. Uang tunai US$ 74.400

HUSSEIN ABRI DONGORAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: