Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Berantas Calo List


Coba cek KADIN Indonesia. banyak calo deh disono
Koran Tempo JUM AT, 30 DESEMBER 2016

 Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Berantas Calo Listrik

rik

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji bakal mempersempit celah calo bisnis ketenagalistrikan melalui perbaikan regulasi dan penyederhanaan perizinan. Hingga kini, Kementerian masih menginventarisasi tahap-tahap bisnis yang rentan terhadap praktek percaloan. “Kami berupaya menyederhanakan dan mempercepat perizinan serta menerapkan layanan berbasis online,” ujar juru bicara Kementerian Energi, Sujatmiko, kepada Tempo, kemarin.

Keberadaan calo atau broker bisnis ketenagalistrikan disinyalir menjadi biang mahalnya tarif listrik di Tanah Air. Selasa lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan tarif listrik di Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Jokowi mencontohkan harga listrik di Serawak, Malaysia, yang dipatok US$ 2 sen per kilowatt jam (kWh), sedangkan di Indonesia sekitar US$ 6 sen per kWh. Presiden meminta Kementerian Energi dan PLN menyederhanakan perizinan pembangkit listrik.

Menurut Sujatmiko, reformasi birokrasi bakal terus digalakkan supaya proses bisnis ketenagalistrikan lebih efisien dan bebas dari pemburu rente. “Regulasi disiapkan sehingga peran broker di bisnis ketenagalistrikan diminimalkan.” Saat ini, perizinan pada sektor ketenagalistrikan sudah berkurang dari 52 menjadi 22 izin. Waktu mengurus perizinan pembangkit berkurang dari 923 hari menjadi 256 hari. Kementerian juga sudah tak berwenang untuk menyetujui harga pembelian listrik antara PT PLN (Persero) dan pengembang swasta (independent power producer) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, dalam aturan yang sama, Kementerian tetap memperketat pengadaan pembangkit melalui kewajiban uji tuntas (due diligence) ataupun kontraktor proyek pembangkit yang dibangun PLN. Kementerian juga menyatakan pengadaan pembangkit harus dilakukan oleh agen pengadaan independen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, mengakui bahwa peran calo masih ada. Modusnya antara lain pengembang nakal menjualbelikan izin pembangkit listrik. Rida mengatakan pengembang semacam ini tidak berniat membangun pembangkit listrik. Sebab, perusahaan tidak kunjung menindaklanjuti izin ke tahap kontrak jual beli-listrik (power purchase agreement). Akibatnya, potensi energi di wilayah yang dikelola pengusaha tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Rida, praktek ini jamak terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Makelar kerap memanfaatkan perolehan izin lokasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Penyimpangan tersebut juga terjadi dalam pengembangan listrik panas bumi, ketika penetapan wilayah kerja masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, wilayah kerja panas bumi ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Kementerian menyatakan sudah menyampaikan soal aktivitas makelar ini dalam forum koordinasi dan supervisi sektor energi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Eksekutif Ins­titute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan mahalnya tarif listrik juga terjadi karena ongkos teknologi mahal. Industri komponen pembangkit yang belum berkembang memaksa kontraktor mengimpor dari Jepang ataupun Cina.

Masalah lain adalah infrastruktur daerah terpencil yang masih minim. Menurut Fabby, pengembang listrik harus menambah biaya modal 40 persen lebih besar saat membangun pembangkit di daerah minim infrastruktur. ADITYA BUDIMAN | ROBBY IRFANI


 

Reformasi Regulasi demi Listrik Murah

Pemerintah akan mereformasi aturan ketenagalistrikan untuk menghilangkan praktek percaloan yang membuat harga listrik mahal. Inilah peraturan yang akan diubah:

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015
– Pembelian tenaga listrik oleh PLN dari IPP dan excess power dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM.
– Uji tuntas (due diligence) calon pengembang secara teknis ataupun finansial.
– Pengadaan dilaksanakan oleh agen pengadaan terbuka.

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016
– Memberikan jaminan kelayakan kewajiban pembayaran PLN kepada pemberi pinjaman dan IPP.
– Fleksibilitas proyek terhadap lokasi yang tidak masuk rencana tata ruang wilayah
– Kepastian hukum terhadap aspek administrasi dan kerugian negara. ROBBY IRFANY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: