Rp 35 triliun Untuk Jual-Beli Jabatan


Bangsatnya  birokrasi PNS  kita

Lebih baik Ahok dijadikan menteri PAN deh.. biar diberangus sekalian praktek “bangsat” di dalam tubuh birokrasi kepegawaian Indonesia ! Biar deh Jakarta kalau milih mister Agus atau Anies.. rasakan “nikmat”nya dipimpin  oleh figur yang “santun” dan “ganteng” hehe..

 

Koran Tempo
SENIN, 16 JANUARI 2017

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan duit yang beredar dalam praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah mencapai Rp 35 triliun per tahun-setara dengan delapan kali ongkos membangun Jembatan Suramadu. Kerugian negara akibat kegiatan lancung ini diyakini berkali-kali lipat karena pejabat yang membayar mahar akan menyunat anggaran perangkat daerah untuk mengembalikan modal.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan perkiraan nilai transaksi itu hanya menghitung potensi dagang kursi pegawai negeri dan pengangkatan pejabat eselon I, II, dan III. Angkanya akan membengkak jika ditambahkan nilai jual-beli jabatan di tingkat eselon IV. “Kami mendapatkan informasi awal (hal ini terjadi) di hampir semua daerah,” kata Sofian kepada Tempo, Selasa lalu.

Menurut dia, indikasi adanya jual-beli jabatan telah lama terdengar ketika dia masih menjadi anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi bentukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun silam. Namun, kajian mendalam dilakukan baru-baru ini, terutama setelah KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember lalu, yang diduga menerima suap dari anak buahnya agar naik jabatan.

Kasus tersebut memberikan konfirmasi soal perkiraan besarnya “tarif” pengangkatan di setiap golongan aparatur sipil negara. KASN mensinyalir percaloan terjadi pada sedikitnya separuh dari pengangkatan 250 ribu pegawai per tahun dengan rata-rata mahar Rp 100 juta per orang. Sebanyak 90 persen dari proses pengisian 21 ribu jabatan kepala dinas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pun diduga diperjualbelikan dengan sogokan rata-rata Rp 1 miliar per jabatan.

Wakil Ketua KASN Irham Dimly mengatakan praktek jual-beli jabatan ditengarai semakin marak terjadi tahun lalu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah daerah berbondong-bondong memangkas, menggabungkan, dan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi ketentuan baru tersebut, yang otomatis diikuti dengan pencopotan serta pengangkatan sejumlah pos jabatan.

Indikasinya semakin kuat karena KASN menemukan banyak pengangkatan dan pencopotan aparatur sipil negara yang tak memenuhi ketentuan sistem merit-berdasarkan kompetensi dan prestasi. Banyak pula daerah yang merombak komposisi aparaturnya tanpa rekomendasi KASN. “Untuk yang melanggar prosedur pengangkatan, bisa diduga ada apa-apanya,” kata komisioner KASN, Nuraida Mokhsen. Rencananya, hari ini KASN dan Kementerian Dalam Negeri bakal menggelar pertemuan untuk merekap daerah yang merombak struktur tanpa rekomendasi KASN.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya juga memantau praktek suap dalam pengangkatan pejabat di sejumlah daerah. “Kami dengar indikasinya (terjadi) di banyak tempat,” ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menilai jual-beli jabatan sebagai jenis korupsi paling kejam. “Jenis korupsi ini spiral, korupsinya akan terus berputar, melahirkan korupsi lain di lapisan bawah,” kata dia. Robert mendesak pemerintah segera mengaudit kepegawaian di seluruh pemerintah daerah. MITRA TARIGAN | INDRI MAULIDAR | MAYA AYU | AMIRULLAH SUHADA


 

Pasar Kursi Birokrasi

Jual-beli jabatan yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada akhir tahun lalu diduga merupakan pucuk gunung es. Praktek serupa diduga terjadi di daerah lain. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan sedikitnya 90 persen jabatan eselon I-III diperdagangkan. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah.

4,5 Juta

Jumlah pegawai negeri

di seluruh Indonesia.

29.113

Jumlah jabatan pimpinan aparatur sipil negara, termasuk 21 ribu eselon I-III di daerah.

183

Jumlah pemerintah daerah yang mengajukan rekomendasi seleksi terbuka pengisian jabatan kepada KASN pada 2016.

14

Jumlah pemerintah daerah yang melantik dan mendemosi pejabat tanpa rekomendasi KASN.

4

Jumlah pemerintah daerah yang diduga melantik pejabat yang tidak sesuai dengan rekomendasi KASN.

342

Jumlah pemerintah daerah yang belum melaporkan restrukturisasi organisasi mereka kepada KASN.

278

Jumlah aduan mengenai dugaan pelanggaran yang diterima KASN pada tahun lalu, naik dibanding pada 2015, yang hanya 191 aduan. Semuanya terindikasi terdapat unsur jual-beli jabatan.

Rp 200 juta

Rata-rata harga jabatan eselon II-IV.

Rp 350 triliun

Perkiraan kerugian negara akibat efek domino jual-beli jabatan.

 

+++++++++++++++

Koran Tempo SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

 

SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: