Archive for January, 2017

January 23, 2017

Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga Elpiji

Senin 23 Jan 2017, 06:54 WIB

Wawancara Khusus

Michael Agustinus – detikFinance
Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga ElpijiFoto: Michael Agustinus
Yogyakarta – Sejak 2014, PT Pertamina (Persero) banyak meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji jenis baru. Misalnya pada Juli 2015 diluncurkan Pertalite, lalu ada Dexlite pada April 2016, juga ada Bright Gas 5,5 kg.

Kemunculan produk-produk baru yang memberikan alternatif pada masyarakat ini terkait erat dengan kebijakan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan keuangan Pertamina.

Ditemui di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang, menjelaskan kepada detikFinance sembari bersantai dan menikmati kopi, Kamis (19/1/2017). Berikut petikannya:

Bisa diceritakan latar belakang munculnya berbagai produk baru Pertamina seperti Pertalite, Dexlite, hingga Bright Gas?
Akhir Desember saya pelajari laporan keuangan 2014, dari 10 kelompok bisnis marketing, itu 5 merugi. Retail rugi, itu gabungan Premium, Solar, minyak tanah, elpiji, yang masih subsidi semua. Yang non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus untung tapi secara volume cuma 3%, hanya 900.000 kiloliter (KL), enggak bisa menutup ruginya yang 97%. Kemudian BBM industri rugi yang untuk PLN. Elpiji kerugiannya bablas sampai Rp 4 triliun. Petrokimia juga rugi waktu itu.

Di pemasaran itu yang sudah dikelola Perseroan Terbatas bisnisnya baru pelumas, baru satu anak usaha. Gross profit-nya di pemasaran itu kami rugi US$ 100 juta, banyak rugi.

Saya targetkan di 2015 pemasaran untung (gross profit) US$ 1,410 miliar. Enggak ada yang percaya. Makanya saya naikkan harga elpiji 12 kg. Sempat dimarahi oleh menteri, padahal elpiji yang 12 kg. Masalahnya waktu itu 2 bulan menjelang puasa. Tapi saya jamin waktu puasa enggak naik, saya jelaskan efek inflasinya, yang penting yang elpiji 3 kg yang dampak inflasinya cukup besar enggak naik.

Baru kemudian saya mikir, orang marketing itu karena banyak mengurusnya subsidi akhirnya pikirannya kena kuota, enggak boleh lebih. Kuota Premium sekian, kuota solar sekian, enggak boleh lebih. Saya minta lupakan kuota, enggak ada lagi kitir, enggak ada lagi pembatasan. Bagaimana kalau lebih? Kami keluarkan produk baru, konsumennya dipindah.

Jadi bukan mengendalikan angka konsumsinya tapi memberi alternatif untuk konsumen?
Iya, konsumennya yang dipindah. Makanya kita develop Pertalite, kami luncurkan akhir Juli 2015. Waktu itu sampai akhir 2015, Premium sudah turun dari 97 persen menjadi 86 persen. Pertalite dan Pertamax sudah 14 persen. Pertamax naik hampir 3 kali lipat.

Makin ngebut saya di 2016. Akhir 2016 kemarin, Premium itu (konsumi) sudah tinggal 47 persen. Sisanya Pertalite 33 persen, Pertamax 18 persen, sisanya Pertamax Plus dan Pertamax Turbo.

Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga ElpijiFoto: Ardan Adhi Chandra

Kalau untuk mengurangi subsidi elpiji bagaimana?
Keluarin lah Bright Gas 5,5 kg. Saya sudah katakan dari awal, sebetulnya banyak orang mampu yang enggak mau pakai gas 3 kg, tapi di rumah enggak ada laki-laki atau laki-lakinya kerja terus jarang di rumah, ibu-ibu gendong gas 12 kg enggak kuat, iya kan?

Target pasar Bright Gas yang kedua adalah orang-orang di apartemen. Makanya kita bikin 5,5 kg kan ringan. Warnanya pink. Tapi kita terhambat oleh penyediaan tabung. Pengusaha tabung gas enggak yakin bahwa Bright Gas 5,5 kg bakal laku. Kalau Kami pakai strategi promosi yang bagus, tabung gasnya dibuat cantik warna pink, ibu-ibu nanti yang bujuk bapak-bapak di rumah.

Kenapa penjualan solar ke PLN masih terus rugi?
Akhir 2015, dari 10 bisnis di pemasaran sudah untung semua kecuali solar untuk PLN. Kalau PLN pakai formula harga seperti tahun sebelumnya, yaitu 111% x MOPS, kami untung.

Pada waktu harga minyak tinggi, PLN tahu bahwa selama ini dizalimi Pertamina dengan harga tinggi. Saya mengerem supaya PLN tidak menuntut yang dulu-dulu. Jadi harganya sekarang 105-107% MOPS. Tapi ruginya enggak banyak karena kita efisien.

Disparitas harga Pertalite dan Premium makin lebar di awal 2017. Bagaimana upaya Pertamina agar penjualan Pertalite dan Pertamax bisa tetap didorong menggantikan Premium?
Keyakinan tetap ada, cuma situasi harus dikendalikan. Situasi saat ini demam media sosial menyerang pemerintah lagi tinggi, apa-apa dipelesetkan. Kami naikkan BBM non subsidi yang sudah biasa, normal saja, dibilang menaikkan BBM. Mahasiswa dipanas-panasi kenapa enggak demo menolak kenaikan BBM, padahal yang naik bukan BBM subsidi. Kami enggak menyangka seperti itu.

Tapi sekarang kami sudah sosialisasi, di SPBU kami pasangi spanduk, di medsos sudah kami mulai tahu. Saya agak mengerem harga Pertalite dan Pertamax, jadi untungnya enggak sesuai target. Keuntungan kotor sesuai Permen (Peraturan Menteri ESDM) kan harusnya 5-10 persen, kemarin Januari harusnya naik Rp 500/liter hanya kita naikkan Rp 300/liter. Tanggal 16 Januari kemarin harusnya naik lagi tapi kami tahan dulu. Jadi untung sekarang sudah di bawah 5 persen.

Kenaikan itu ditahan pada 16 Januari lalu agar perbedaan harga dengan Premium tak makin lebar?
Enggak, pertimbangan situasi saja. Lebih karena kondisi. Begitu situasi sudah reda akan kami sesuaikan. Bagaimana pun Pertamina 100 persen milik negara, artinya representasi pemerintah, kita harus pahami itu, enggak bisa bertindak sebagai bisnis murni.

Apa yang membuat Bapak yakin penjualan Pertalite tetap bisa naik sekarang?
Ini sama dengan 2015, ketika awal kami keluarkan Pertalite selisih harganya dengan Premium Rp 800/liter. Jadi enggak masalah. Secara harga kita juga masih di bawah saat 2015, sekarang Pertalite masih Rp 7.350/liter, dulu Rp 8.400/liter saat launching pertama kali.

Jadi penjualan Pertalite enggak akan turun?
Enggak akan turun. Saya masih yakin harga Rp 8.400/liter itu enggak akan tercapai tahun ini. Kalau naik enggak sampai Rp 8.000/liter. (mca/wdl)

Advertisements
January 23, 2017

Ini 5 Kasus Garuda Lain yang Diduga Libatkan Emirsyah Satar

menyedihkan !

Pantes walaupun kelihatan Garuda kinclong, masih banyak sekali inefisiensi di sana. Sekarang jelas inefisiensi itu adalah akibat permainan sang Dirut cs..   Tidak mengherankan pangsa pasar Garuda tiap tahun digerus oleh Lion Air..

 

 

SENIN, 23 JANUARI 2017 | 09:05 WIB

Ini 5 Kasus Garuda Lain yang Diduga Libatkan Emirsyah Satar

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar (tengah) didampingi Direktur Keuangan Garuda, Handrito Harjono (kiri), dan Direktur Layanan Garuda, Faik Fahmi saat jumpa pers usai paparan kinerja kuartal III di Jakarta, Kamis (25/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya pernah menerima beberapa aduan kasus yang berkaitan dengan bekas Diretktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar. Suap pembelian mesin pesawat Rolls-Royce dari Inggris periode 2009-2012 itu ditengarai hanya satu dari beberapa kasus yang melibatkan Emir, panggilan akrab Emirsyah.

Menurut Saut, kasus suap pembelian mesin pesawat Rolls-Royce tersebut akan menjadi pintu masuk ke kasus yang lain. “Ini jadi pintu masuk mengusut yang lain,” ujarnya, Sabtu, 21 Januari 2017.

Baca: Kasus Emirsyah Satar, KPK Sita Dokumen Terkait

Aduan lain tersebut merujuk pada lima laporan Serikat Karyawan Garuda sejak 2006 tentang indikasi korupsi dan pengelolaan uang yang tak sesuai di perusahaan milik negara itu. Berikut kasus-kasus yang dilaporkan itu.

1. Pengalihan penjualan tiket domestik dari biro perjalanan ke satu bank pada 2001.

2. Penyimpangan dana restrukturisasi kredit Garuda Indonesia pada 2001 senilai Rp 270 miliar.

3. Indikasi penyimpangan biaya promosi dan periklanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

4. Indikasi penyimpangan pengelolaan infrastruktur teknologi informatika pada 2005.

5. Dugaan penjualan aset perusahaan ketika kantor Garuda Indonesia dipindahkan dari Jalan Merdeka Selatan ke Cengkareng pada 2007.

INDRI MAULIDAR | PDAT

January 22, 2017

Imigrasi Tahan 16 WNI yang Diduga Kembali dari Suriah

 

Kader Isis ini kok bisa pulang ? Mereka biasanya sdh bakar paspor RI. Lebih baik kirim ke Mossul aja lagi. Di biarkan di bumi indonesua hanya bikin rusuh dan teror . Jelas yang berbahaya buat Indonesia bukan soal palu arit /komunis spt yang diisukan oleh gerombolan GNPF MUI si Bachtiar Nasir (ISIS ?) tapi terorisme !!!

MENU

Minggu 22 Jan 2017, 14:30 WIB

Imigrasi Tahan 16 WNI yang Diduga Kembali dari Suriah

Aditya Mardiastuti – detikNews

Imigrasi Tahan 16 WNI yang Diduga Kembali dari SuriahIlustrasi paspor/Foto: Thinkstock

Jakarta – Petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng mengamankan 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga baru kembali dari Suriah. Saat ini ke-16 WNI tersebut ditahan kepolisian untuk dimintai keterangan.

“Berdasarkan hasil analisa intelijen polisi ke-16 orang tersebut adalah diduga relawan, yang diduga melakukan kegiatan di Negara Suriah dan saat ini sudah diamankan oleh Tim Densus 88 Mabes POLRI,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Agung Sampurno saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (22/1/2017).

Ke-16 orang itu terdiri dari 8 orang wanita dan 8 orang laki-laki. Mereka adalah FW (25), S (30), M (3), S (23), SMA (35), APA (18), IOM (29), SS (31), RRZ (36), UAS (38), MBM (9), MSR (1), ARR (8), ZKI (2), AIR (9), JF (31).

Agung menyebut belasan orang ini ditangkap berkat kerja sama Kanim Klas I Khusus Soekarno Hatta dengan Densus 88. Mereka diamankan dari penerbangan Turkish Airlines TK 056 dari Turki tanggal 21 Januari 2017 pukul 18.10 WIB.

“Hingga saat ini masih dilakukan pengembangan oleh pihak Densus,” ujar Agung.

(ams/rvk)

January 21, 2017

TNI Dijanjikan Tambahan Anggaran 100% Jika Target Pajak Tercapai

 Semoga uang pajak saya dipakai untuk memperkuat TNI AL dan TNI AU

20 Januari 2017

Jika pada tahun 2017 anggaran pertahanan Rp 108 triliun, maka tahun 2018 dapat naik menjadi Rp 216 triliun (photo : Kaskus Militer)

Jakarta – TNI akan membantu mengawal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamakan penerimaan pajak. Jika target tercapai, TNI dijanjikan akan mendapat peningkatan anggaran belanja sebesar dua kali lipat tahun depan.

Bantuan TNI kepada Kemenkeu ini terkait dengan pengamanan penerimaan negara tertuang dalam nota kesepahaman yang baru saja diteken. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yakin pihaknya dapat memenuhi harapan Kemenkeu.

“Kemarin dilakukan MoU untuk meningkatkan perolehan pajak. Mudah-mudahan bersama TNI dan Kemenkeu bisa memperoleh sesuai target agar tercipta sentra-sentra ekonomi baru,” ungkap Gatot.

Hal tersebut disampaikannya setelah menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017) malam. TNI pun, menurut Gatot, siap menyukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak yang sedang digaungkan pemerintah.

“Kami yakin itu bisa karena tax amnesty. Bagi yang tidak ikut tax amnesty atau masih kurang 80 persen, kekayaannya bisa diambil,” ujarnya.

Penerimaan negara yang bisa mencapai target juga akan berdampak bagi TNI. Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan meningkatkan anggaran belanja TNI pada 2018 jika target tercapai. Sayangnya, Panglima TNI tidak merinci target yang dimaksudnya itu.

“Menteri Keuangan berjanji kalau (mencapai) target, maka anggaran belanja untuk TNI bisa dinaikkan 100 persen. Jadi kalau sekarang (2017) Rp 108 T, tahun 2018 menjadi Rp 216 triliun,” sebut Gatot.

“Itu akan jadi kenangan indah karena (tahun depan) saya pensiun. Itu kalau saya panjang umur, semoga,” tambah jenderal bintang empat itu berharap.

Dilibatkannya TNI dalam proses pengamanan penerimaan negara bukan tanpa alasan. Pihak Kemenkeu mensinyalir adanya oknum-oknum TNI menjadi centeng alias melakukan backing untuk pihak-pihak yang ingin berbuat curang dalam pembayaran pajak kepada negara.

“Karena menteri keuangan mensinyalir ada tentara-tentara yang jadi backing, maka kita mengamankan. Ini penting karena penghasilan negara kan, maka kita amankan,” terang Gatot.

Panglima TNI berjanji akan memproses anggotanya yang ketahuan melakukan penyimpangan demikian. Proses hukum militer akan diterapkan terkait dengan hal tersebut.

(Detik)

January 20, 2017

Pejabat MUI ke Israel, Komisi VIII: Melukai Bangsa Indonesia

Komisi VIII nggak diajak sih… MUI emang dahsyat.. Nggak kunjungan ke Raqqa aja sekalian, mumpung Si Bagdhdadi belum lumat dihajar bom.
Jumat 20 Jan 2017, 13:15 WIB

Andhika Prasetia – detikNews

Pejabat MUI ke Israel, Komisi VIII: Melukai Bangsa IndonesiaPresiden Israel Rivlin bersama Ketua Komisi dari MUI Istibsyaroh (Foto: GPO/Mark Neiman)
Jakarta – Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Komisi VIII DPR yang membidangi agama menyayangkan sikap Istibsyaroh.

“Orang Islam apalagi tokoh sangat diperintahkan taat kepada komitmen dan kepada pemimpinnya. Bangsa Indonesia sudah komitmen tidak membuka hubungan diplomatik (dengan Israel) sehingga tidak ada pertemuan dalam bentuk apapun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).

Pertemuan tersebut sangat disayangkan karena dapat melukai perasaan bangsa Indonesia. Sodik mengatakan bahwa saat ini diisukan pihak Israel akan memindahkan ibukota ke Yerusalem.

“Pertemuan seorang tokoh MUI dengan pihak Israel semakin terasa menggangu perasaan bangsa Indonesia dan umat Islam karena kezaliman Israel kepada Palestina yang terus-menerus, yang terakhir isu pemindahan ibukota ke Yerusalem,” ujar politikus Gerindra ini.

Baca Juga: Ini yang Disampaikan Presiden Israel ke Pejabat MUI

Oleh sebab itu, Sodik menyarankan agar setiap tokoh sebisa mungkin tidak melakukan kontak dengan pihak Israel. “Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi harusnya seorang tokoh mengesampingkan pertimbangan dan alasan lain untuk hadir dengan pemimpin Israel,” urainya.

Komisi VIII DPR akan rapat dengan MUI pada bulan Maret 2017 mendatang. Hal ini akan ditanyakan saat rapat.

“Iya, kami akan panggil MUI sekalian klarifikasi beberapa masalah dan program MUI,” ucap Sodik.

Dilansir dari Israel Ministry of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).

Rivlin, dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.

MUI juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu, MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.

“Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1),” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun saat dihubungi detikcom, Jumat (20/1).
(dkp/imk)

January 20, 2017

129 Pabrik Gula Zaman Belanda Gulung Tikar, Tersisa 50

Memalukan.. emang para “inlander” ini maunya enak saja (macem ndoro Kumpeni) dan mikirin akherat.. Walhasil semua jadi berantakan.. Lihat aja dari mulai bawang, cabe, gula, kentang, bebek,jagung dan beras Indonesia impor semua.. 72 taon merdeka.. masih belum berhasil memandirikan ketahanan pangan.. ckckc.. Dasar Inlander !
Kamis 19 Jan 2017, 08:58 WIB

Muhammad Idris – detikFinance

129 Pabrik Gula Zaman Belanda Gulung Tikar, Tersisa 50Ilustrasi Pabrik Gula (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta – Saat masih bernama Hindia Belanda, komoditas tebu masuk masa jaya-jayanya. Puncak produksi terjadi pada tahun 1929-1930 saat gula jadi komoditas andalan ekspor Hindia Belanda. Predikat eksportir gula terbesar tersebut tak lepas dari banyaknya pabrik gula (PG) yang dbangun di awal tahun 1920-an dengan produksi gula 3 juta ton per tahun.

Namun saat ini kondisinya berbalik 180 derajat. Jumlah pabrik gula terus menyusut, produksi gula pun anjlok, dan saat ini Indonesia rutin mengimpor gula konsumsi rata-rata 1 juta ton per tahun.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikun, megnungkapkan Belanda saat itu membangun setidaknya 179 PG yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, PG-PG peninggalan kolonial yang diwariskan ke sejumlah BUMN perkebunan harus gulung tikar.

“Zaman Belanda ada 179 PG, memang pabriknya kecil-kecil, tapi waktu itu produksinya bukan main. Manajemen pabrik juga simpel, tapi mereka kerja efisien. Kalau sekarang ya mohon maaf, mesin-mesin sudah tua. Sekarang tinggal 50, itu juga katanya 11 mau ditutup. Kenapa sih dari dulu enggak buat pabrik baru,” ujar Sumitro kepada detikFinance, Kamis (19/1/2017).

Dia mengaku tak habis pikir bagaimana pemerintah selama puluhan tahun tak membangun pabrik-pabrik baru untuk mengganti mesin-mesin peninggalan dari zaman Belanda tersebut.

“Kalau swasta saja bisa bangun pabrik baru yang mesinnya lebih efisien, swasta bisa pinjam ke bank, kenapa BUMN tidak bisa. Ada berita 11 PG mau ditutup, apa itu pabriknya yang memang buruk atau manajemennya yang buruk, atau dua-duanya,” ungkap Sumitro.

Dia mengungkapkan, alasan banyak PG yang tutup lantaran luas lahan petani tebu yang semakin menyusut diakui memang benar. Namun konversi lahan tebu yang terus menerus juga terjadi lantaran pabrik gula tidak bisa memberikan rendemen yang rendah, imbasnya pendapatan petani juga rendah.

Bahkan lanjutnya, pemerintah tak perlu mencari lahan baru di luar Jawa untuk mencapai swasembada gula. Jika rendemen di tingkatkan hingga 10, dari saat ini dimana PG milik BUMN hanya kisaran 6 dan 7, Indonesia bisa langsung swasembada gula.

“Sekarang dengan luas lahan 450.000 hektar, produksi gula nasional 2,2 juta ton per tahun, itu produksi gulanya per hektar 4,8 ton atau 5 ton. Kalau rendemen bisa 10 karena pabriknya baru, produksi per hektar bisa 10 ton gula. Artinya dengan luas lahan 450.000 hektar, produksi gula Indonesia bisa 4,5 juta ton. Sudah swasembada itu,” ucap Sumitro.

“Jadi alasannya kalau mau swasembada gula harus perluas lahan di luar Jawa, atau pakai hutan milik Perhutani di Jawa. Kenapa tidak pakai saja lahan yang sudah ada 450.000 hektar, tapi pabriknya itu dibangun baru, satu pabrik Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun,” tambahnya. (idr/ang)

January 20, 2017

Indonesia Focuses on UAV Development for Border Security

18 JANUARI 2017

Kapan bikin yang macam Predator, biar para pembalak atau penyusup perbatasan bisa langsung dihajar.

18 Januari 2017

Prototype UAV at Indodefence 2016 exhibition (photo : Lapan)

Makassar, S Sulawesi (ANTARA News) – Minister of Research and Technology Mohammad Nasir said that the government is focused on the development of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) (drones) to strengthen the defence and security at the nation’s border.

“The Ministry of Research and Technology is focused on its development, while the Ministry of Defence will be in charge of its application,” Minister M. Nasir said here on Monday.

The Ministry of Research and Technology is working, together with Bandung Institute of Technology, National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), and Technology Assessment and Application Agency (BPPT), in developing the technology and innovations used in the UAV.

Meanwhile, PT Pindad and PT Dirgantara Indonesia will be in charge of the production of the UAV.

The innovations and advanced technology of the UAV are expected to significantly improve security at the border area and along Indonesias outer islands, as well as to maintain the nation’s sovereignty, the minister said.

(Antara)

January 18, 2017

Polisi telusuri bendera merah-putih bertuliskan huruf Arab

ini mah anasir radikal.. harus dikurung dan kirim ke Yemen, dan bakar paspor RI nya !

Pelaku bisa dijerat pasal penghinaan terhadap lambang negara

Rappler.com
Published 9:47 AM, January 18, 2017
Updated 9:47 AM, January 18, 2017
Bendera merah-putih yang ditulisi huruf-huruf Arab dan diberi simbol sepasang pedang. Foto diambil dari Twitter.

Bendera merah-putih yang ditulisi huruf-huruf Arab dan diberi simbol sepasang pedang. Foto diambil dari Twitter.

JAKARTA, IndonesiaKepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menelusuri foto bendera merah-putih yang ditulisi huruf Arab dengan lambang sepasang pedang di bawahnya.

Foto tersebut beredar viral di media sosial. Dalam foto terlihat seorang pengendara sepeda motor mengikat sebatang kayu di belakang motornya. Pada kayu itulah bendera merah-putih terikat.

Tak ada yang aneh dengan bendera tersebut kecuali huruf-huruf Arab yang tertulis pada bagian warna merah. Sementara pada bagian warna putih terdapat gambar dua bilah pedang bersilang.

“Sedang kami cek kebenarannya. Belum ada (informasi dari Polres Jakarta Selatan),” kata Kombes Pol Argo Yuwono kepada media di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Pengendara sepeda motor yang membawa bendera merah-putih dengan tulisan huruf-huruf Arab tersebut diduga sedang melintas di wilayah Ragunan, sebelum sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Selasa 17 Januari 2017.

Argo mengatakan, jika foto tersebut benar, maka pelakunya bisa dikenakan pasal penghinaan terhadap lambang negara dan karenanya bisa diproses secara hukum. “Tapi kami cek dulu gambar itu asli atau tidak,” kata Argo. —Rappler.com

January 18, 2017

Bersama Pindad, Tata Motors Siap Produksi Kendaraan Militer

KOMPAS.Com / GARRY ANDREW LOTULUNGTank Buatan pindad dalam pameran Indo Defence 2016 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Perhelatan pameran alat pertahanan dari dalam dan luar negeri kali ini diikuti 174 delegasi resmi dari negara sahabat dan 6 Menteri Pertahanan.

Jakarta, KompasOtomotif — Perlahan tetapi pasti, jalinan kerja sama PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) dengan PT Pindad (Persero) sudah bergulir. Kedua pihak, baik TMDI maupun Pindad, sudah resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU).

Langkah ini menjadi titik terang bagi produsen asal India dalam menegaskan komitmen eksistensinya di Indonesia. Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta mengatakan, kerja sama ini memiliki tujuan untuk memproduksi truk militer.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Pindad. Melalui MoU ini, kami ingin mengeksplorasi kemungkinan memproduksi truk militer Tata bersama fasilitas yang dimiliki Pindad di Bandung,” ucap Biswadev di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Pindad, lanjut Biswadev, memiliki kualifikasi yang cukup baik dalam sisi teknis. Kolaborasi ini diharapkan ke depan akan menciptakan produk yang tidak hanya untuk konsumsi kebutuhan lokal, tetapi juga ekspor.

KompasOtomotif-Donny AprilianandaTata Motors pelan tapi pasti menapak jalan terjal di Indonesia.

Untuk produksi awal, Biswadev belum mau berbicara banyak. Namun, ia memastikan, dalam waktu 10 bulan ke depan, jalinan kerja sama ini akan mulai berjalan.

“Ini bukan hal simpel seperti membuat mobil atau truk biasa, ini kendaraan militer. Semuanya masih kami siapkan, termasuk diskusi mengenai model serta kebutuhan komponen untuk membangunnya. Dalam 10 bulan ke depan, kami harapkan sudah bisa teralisasi agar bisa membangun suatu produk,” kata Biswadev.

January 17, 2017

Rp 35 triliun Untuk Jual-Beli Jabatan

Bangsatnya  birokrasi PNS  kita

Lebih baik Ahok dijadikan menteri PAN deh.. biar diberangus sekalian praktek “bangsat” di dalam tubuh birokrasi kepegawaian Indonesia ! Biar deh Jakarta kalau milih mister Agus atau Anies.. rasakan “nikmat”nya dipimpin  oleh figur yang “santun” dan “ganteng” hehe..

 

Koran Tempo
SENIN, 16 JANUARI 2017

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan duit yang beredar dalam praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah mencapai Rp 35 triliun per tahun-setara dengan delapan kali ongkos membangun Jembatan Suramadu. Kerugian negara akibat kegiatan lancung ini diyakini berkali-kali lipat karena pejabat yang membayar mahar akan menyunat anggaran perangkat daerah untuk mengembalikan modal.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan perkiraan nilai transaksi itu hanya menghitung potensi dagang kursi pegawai negeri dan pengangkatan pejabat eselon I, II, dan III. Angkanya akan membengkak jika ditambahkan nilai jual-beli jabatan di tingkat eselon IV. “Kami mendapatkan informasi awal (hal ini terjadi) di hampir semua daerah,” kata Sofian kepada Tempo, Selasa lalu.

Menurut dia, indikasi adanya jual-beli jabatan telah lama terdengar ketika dia masih menjadi anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi bentukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun silam. Namun, kajian mendalam dilakukan baru-baru ini, terutama setelah KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember lalu, yang diduga menerima suap dari anak buahnya agar naik jabatan.

Kasus tersebut memberikan konfirmasi soal perkiraan besarnya “tarif” pengangkatan di setiap golongan aparatur sipil negara. KASN mensinyalir percaloan terjadi pada sedikitnya separuh dari pengangkatan 250 ribu pegawai per tahun dengan rata-rata mahar Rp 100 juta per orang. Sebanyak 90 persen dari proses pengisian 21 ribu jabatan kepala dinas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pun diduga diperjualbelikan dengan sogokan rata-rata Rp 1 miliar per jabatan.

Wakil Ketua KASN Irham Dimly mengatakan praktek jual-beli jabatan ditengarai semakin marak terjadi tahun lalu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah daerah berbondong-bondong memangkas, menggabungkan, dan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi ketentuan baru tersebut, yang otomatis diikuti dengan pencopotan serta pengangkatan sejumlah pos jabatan.

Indikasinya semakin kuat karena KASN menemukan banyak pengangkatan dan pencopotan aparatur sipil negara yang tak memenuhi ketentuan sistem merit-berdasarkan kompetensi dan prestasi. Banyak pula daerah yang merombak komposisi aparaturnya tanpa rekomendasi KASN. “Untuk yang melanggar prosedur pengangkatan, bisa diduga ada apa-apanya,” kata komisioner KASN, Nuraida Mokhsen. Rencananya, hari ini KASN dan Kementerian Dalam Negeri bakal menggelar pertemuan untuk merekap daerah yang merombak struktur tanpa rekomendasi KASN.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya juga memantau praktek suap dalam pengangkatan pejabat di sejumlah daerah. “Kami dengar indikasinya (terjadi) di banyak tempat,” ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menilai jual-beli jabatan sebagai jenis korupsi paling kejam. “Jenis korupsi ini spiral, korupsinya akan terus berputar, melahirkan korupsi lain di lapisan bawah,” kata dia. Robert mendesak pemerintah segera mengaudit kepegawaian di seluruh pemerintah daerah. MITRA TARIGAN | INDRI MAULIDAR | MAYA AYU | AMIRULLAH SUHADA


 

Pasar Kursi Birokrasi

Jual-beli jabatan yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada akhir tahun lalu diduga merupakan pucuk gunung es. Praktek serupa diduga terjadi di daerah lain. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan sedikitnya 90 persen jabatan eselon I-III diperdagangkan. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah.

4,5 Juta

Jumlah pegawai negeri

di seluruh Indonesia.

29.113

Jumlah jabatan pimpinan aparatur sipil negara, termasuk 21 ribu eselon I-III di daerah.

183

Jumlah pemerintah daerah yang mengajukan rekomendasi seleksi terbuka pengisian jabatan kepada KASN pada 2016.

14

Jumlah pemerintah daerah yang melantik dan mendemosi pejabat tanpa rekomendasi KASN.

4

Jumlah pemerintah daerah yang diduga melantik pejabat yang tidak sesuai dengan rekomendasi KASN.

342

Jumlah pemerintah daerah yang belum melaporkan restrukturisasi organisasi mereka kepada KASN.

278

Jumlah aduan mengenai dugaan pelanggaran yang diterima KASN pada tahun lalu, naik dibanding pada 2015, yang hanya 191 aduan. Semuanya terindikasi terdapat unsur jual-beli jabatan.

Rp 200 juta

Rata-rata harga jabatan eselon II-IV.

Rp 350 triliun

Perkiraan kerugian negara akibat efek domino jual-beli jabatan.

 

+++++++++++++++

Koran Tempo SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

 

SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas