Soal Heli AW 101, PTDI Dinilai Harus Putus Kontrak dengan Airbus


Minggu 19 Feb 2017, 23:09 WIB

Bukannya ada komponen / spare part helicopter  yang dibuat oleh PT DI?? Kalau pernyataan bu Connie benar artinya sudah berapa trilyun rupiah dibakar percuma dong ! Harus ada investigasi khusus mungkin hak angket DPR..kenapa trilyunan duit dipakai hanya untuk “mengecat” helicopter doang ..

Ibnu Hariyanto – detikNews
Soal Heli AW 101, PTDI Dinilai Harus Putus Kontrak dengan AirbusFoto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Jakarta – Dewan Penasehat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini mengatakan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) harus segera mengakhiri kontrak dengan Airbus. Menurutnya kontrak yang sudah berjalan 40 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa untuk kemajuan industri pertahanan Indonesia.

“PT Dirgantara Indonesia (DI) harus memutuskan kontrak dengan yang sudah 40 tahun dengan Airbus. Kontrak Yang tidak jelas dan tidak menghasilkan apa-apa. Kita bandingkan dengan China sudah bisa menghasilkan helikopter Z8 sekelas AW 101 dan kelas AW 139,” ungkap Connie di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

Connie yang juga pengamat militer ini menilai, PTDI tidak bisa membuat helikopter sendiri. Bahkan menurutnya yang PTDI lakukan hanya soal pengecatan helikopter saja.

“Sebuah produsen senjata itu membuat design dia bisa, membuat sparepart bisa dan lain-lainnya. PTDI kalau cuma bisa mengecat itu bukan membuat heli,” kata Connie.

Dengan yakin, Connie mengajak untuk mendatangi dan melihat apa benar selama ini PT DI bisa membuat helikopter. Dia menilai selama ini ada kebohongan publik yang dilakukan oleh PTDI.

“Sekarang kita bangkit. Kita lihat ramai-ramai benar nggak PTDI bisa bikin heli? Buktikan apa yang saya omong dan saya yakin nggak bisa bikin (heli). Anda kalau nggak percaya nanti saya kasih kontak orang-orang PTDI. Di mana insinyur itu mendekat pesawat aja nggak boleh. Yang boleh cuma tukang cat sama tukang ketok itu anak-anak STM. Jadi tidak ada alih teknologi,” tuturnya.
(nkn/nkn)

++++++++++++++++
Minggu 19 Feb 2017, 19:27 WIB

Langkah TNI AU Beli Heli AW 101 Dinilai Tepat dan Sesuai Kebutuhan

Ibnu Hariyanto – detikNews
Langkah TNI AU Beli Heli AW 101 Dinilai Tepat dan Sesuai KebutuhanHelikopter AW-101 (Foto: Pool/Widodo S. Jusuf.)

Jakarta – Pembelian Helikopter AgustaWestland AW-101 oleh TNI Angkatan Udara dinilai sudah tepat. Hal itu dikatakan oleh Dewan Penasihat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini.

Menurut dia pembelian Heli AW 101 memang sesuai kebutuhan TNI AU saat ini. “Berdasarkan kebutuhan TNI AU akan heli angkut serta pandangan TNI AU sebagai user (pengguna) yang mengkaji kebutuhan angkut dan operasional, spe-tech dan modernisasi yang dibutuhkan maka TNI AU menyakini bahwa performa dan spesifikasi teknologi AW 101 lebih menunjang kebutuhan TNI saat ini dan kedepan dibanding Cougar,” kata Connie Rahakundini di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

Connie mengatakan bahwa Heli Super Puma yang saat ini ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan TNI AU. Apalagi, kata dia. Heli Super Puma dibanned tidak boleh terbang di beberapa negara.

“Kalau kita menyerahkan kepada Super Puma ini. Super Puma Cougar di seluruh dunia sedang dibanned nggak boleh terbang. Karena terakhir di Norwegia 13 orang meninggal. Masalah gear box ini sudah menjadi masalah dunia. Sehingga Malaysia, Brunei membanned,” ujarnya.

Oleh sebab itulah kemudian KSAU memilih untuk membeli Heli AW 101 buat Inggris-italia. Dia mengatakan keputusan KSAU tersebut harusnya dihargai dan dicermati sebagai bentuk pembangunan Industri pertahanan.

“Sangat dipahami jika TNI AU memutuskan untuk tidak hanya menaruh ketergantungan operasional helikopter hanya pada satu produksi saja,” tambahnya.

“Keberanian serta sikap KSAU dalan memilih AW 101 kiranya menjadi suatu yang harus dicermati dan dihargai dalam konteks pembangunan kekuatan industri pertahananan,” tutur Connie.

Pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 sempat menimbulkan polemik. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjanjanto menegaskan pengadaan heli AW 101 tersebut secara prosedur sudah terpenuhi.

“Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas jakstra (kebijakan dan strategi) ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya,” kata Hadi Tjanjanto di Auditorium Denma Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

+++++++++++++++++++++++

Menhan Terima 2 Unit Helikopter Tempur dari PTDI

Jumat, 25 November 2016 | 12:37 WIB

Putra Prima PerdanaKementrian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia menerima dua helikopter tempur Full Combat SAR Mission EC-725 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di hanggar final assy Fixed wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat, (25/11/2016).

BANDUNG, KOMPAS.com – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima dua helikopter tempur Full Combat SAR Mission EC-725 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di hanggar final assy fixed wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (25/11/2016).

Dua helikopter tersebut diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dari Direktur Utama PTDI Budi Santoso.

“Kami serahkan dua unit heli EC-725 Full Combat SAR Mission ini kepada pihak kementrian Pertahanan. Heli ini dapat digunakan untuk berbagai misi seperti troop transport, SAR dan digunakan untuk bertempur karena dilengkapi oleh persenjataan,” kata Budi Santoso dalam sambutannya, Jumat pagi.

Budi menambahkan, selain untuk pertempuran, helikopter EC-725 merupakan pesawat yang cocok dipakai untuk kebutuhan evakuasi.

“Helikopter ini dilengkapi light spectrograph dan hoist (derek) untuk mencari dan mengevakuasi korban serta dilengkapi forward lookinginfrared camera untuk mendukung operasional segala medan dan kondisi,” tambah dia.

Selain itu, helikopter EC-725 ini juga terbilang canggih karena mampu mendarat darurat di perairan.

“Heli ini memiliki pelampung bagian bawah untuk kondisi emergency yang mengharuskan mendarat di perairan. Pelampung dapat berkembang secara otomatis dalam kondisi emergensi dengan kecepatan pesawat 150 knot,” tuturnya.

Dengan kabin yang luas dan fleksibel, helikopter EC-725 mampu mengangkut 29 orang personel atau beban maksimal 11 ton.

“Memiliki feasibility (kemungkinan) untuk melihat ke bawah dan ke samping,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, dua helikopter ini selesai terlebih dahulu. Kemenhan memesan enam unit helikopter serupa untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara.

“Empat unit (sisanya) akan diserahkan paling lambat awal tahun 2017. Kementrian pertahanan mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff PTDI yang mempunyai komitmen kuat untuk menyelesaikan pesanan Kemenhan sesuai waktu yang disepakati,” ungkapnya.

 ++++++++++++++++++++++++++

PT DI Diduga Tak Transparan Soal Produksi CN-295 dan Heli Cougar

Adhitya Himawan
Rabu, 04 Januari 2017 | 21:47 WIB
Kantor PT Dirgantara Indonesia. [indonesian-aerospace.com]
Kantor PT Dirgantara Indonesia. [indonesian-aerospace.com]

PT Dirgantara Indonesia diduga hendak mempertahankan monopoli industri pertahanan.

  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Suara.com – Pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat PT Dirgantara Indonesia (DI) merasa terganggu dengan kehadiran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) terkait pembelian Helikopter AW-101 oleh TNI Angkatan Udara.

“Mereka (PT DI, red) yang sudah berkongsi dengan Airbus tidak mau terganggu dengan lahirnya BUMNIS terkait pengadaan AW101” kata Connie, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dewan Pembina National Air and Space Power Indonesia ini pun mempertanyakan transparansi laporan keuangan PT DI yang sejak tahun 2011 tak pernah lagi melaporkannya ke DPR serta tranparansi teknologi juga tak pernah dibuka ke publik.

Alih-alih menjadi industri penerbangan dalam negeri, PT DI melakukan kerja sama dengan Airbus untuk merakit CN-295 yang kemudian diklaim dan dilaporkan ke Presiden oleh PT DI sebagai produk dalam negeri. Padahal, pihak Airbus sendiri tidak pernah secara lisan maupun tertulis menyebutnya sebagai CN-295. Begitupun dengan EC-725 Cougar yang sekarang bernama H-225M yang juga diakui sebagai produksi dalam negeri.

“Ini informasi sesat yang disampaikan ke Presiden. ini dilakukan agar terjadi penyesatan kebijakan. Kenapa Kasau berani mengajukan AW-101 sebagai pengganti super puma karena Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna yang notabene Komisaris Utama PT DI tahu betul kondisi PT DI yang sebenarnya,” papar Connie.

Ia pun meminta PT DI untuk mengakui bahwa memang saat ini belum bisa membuat sendiri heli Cougar. “Masalahnya adalah PT DI ingin tetap survive menjadi pemasok heli hasil pembelian dan perakitannya, kenapa kita membiarkan terus ada kebohongan dan monopoli di sana. PT DI ini industri atau agen sih?” kata Connie yang merupakan pengajar di Seskoau dan Seskoal ini.

Ia menilai langkah yang dilakukan oleh TNI AU dalam hal ini Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna dalam pembelian Helikopter AW 101 sudah sesuai dengan protap serta perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan DIPA TNI AU 2015.

Connie meyakini kebijakan mengubah heli VVIP menjadi heli angkut militer dan SAR sudah melalui tahapan serta kajian yang mendalam. (Antara)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: