Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar


Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANAFoto pesawat NC121i buatan PT Dirgantara Indonesia. Pemerintah Filipina memesan dua unit pesawat jenis ini dengan harga 19 juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

“Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya,” ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

“Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi,” pungkasnya.

+++++++++++++++

Ini Penjelasan PTDI soal Denda akibat Terlambat Kirim Pesawat

Kamis, 9 Maret 2017 | 15:05 WIB

KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANAFoto pesawat NC121i buatan PT Dirgantara Indonesia. Pemerintah Filipina memesan dua unit pesawat jenis ini dengan harga 19 juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PT DI membenarkan bahwa pihaknya harus menanggung denda atas keterlambatan pengiriman pesawat.

Namun demikian, Manager Hukum dan Humas PT DI, Irland Budiman menyebutkan jumlah denda yang harus dibayar tidak sampai Rp 222,56 miliar.

(Baca: Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar)

“Itu data lama, sekitar data 2014 atau 2015, sebagian datanya salah,” ujar Manager Hukum dan Humas PT DI, Irland Budiman saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (9/3/2017).

Irland menambahkan, pihaknya tengah menyusun dan mempersiapkan data-data yang valid untuk segera dipublikasikan dalam waktu dekat.

“Ini kita semua direksi sedang menyusun data-datanya, nanti akan kita sampaikan kalau sudah siap semua,” tambah Irland.

Sebelumnya, diberitakan bahwa PT DI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI. Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

+++++++++++++

Upaya Sudutkan PT DI oleh Pihak Tak Bertanggung Jawab Dinilai Tidak Etis

KBRN, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Badan Usaha Milik Negara (LBH BUMN) menanggapi maraknya kabar yang menyudutkan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
“Menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, di mana diduga ada upaya menyudutkan posisi PTDI oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pihak LBH BUMN menerima beberapa karyawan PT DI,” ujar Ketua LBH BUMN, Habiburokhman, kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Ia menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari karyawan PT DI yang merasa kecewa karena sudah bekerja optimal dan PT DI sudah mulai bangkit, tapi justru dipolitisasi dan di-black campaign oleh oknum karyawan PT DI yang sebelumnya menjadi aktor utama yang melakukan PHK ribuan karyawan PT DI dan melakukan korupsi, serta membuat PT DI dipailitkan.

Habiburokhman juga mengaku telah mendapatkan data valid tentang capaian-capaian PT DI yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. “Berita-berita negatif yang muncul tentang PT DI tidaklah benar, termasuk audit BPK Tahun 2015 dan merupakan informasi yang jauh dari kenyataan,” tegasnya.
Habiburokhman menyatakan bahwa hingga saat ini PT DI terus melakukan pembenahan, terutama di sektor finansial, operasional, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi guna menjadikan PT DI yang sustainable dan juga delivery yang tepat waktu, baik untuk pesawat dan helikopter bagi customer dalam dan luar negeri.

“Contohnya penyerahan helikopter Bell412EP pesanan TNI AD dan POLRI/Polud yang tepat waktu, penyerahan CN295 TNI AU yang bahkan mendahului jadwal dalam Kontrak, penyerahan CN235-220 MPA TNI AL yang tepat waktu, dan penyerahan CN235-220 ke Afrika yang tepat waktu,” paparnya.

“Kerja profesional telah ditunjukan oleh pihak PT DI untuk mengerjakan sejumlah pesawat pesanan berbagai tipe. Dan selama ini tidak ada masalah, karena persoalan teknis diselesaikan secara profesional,” katanya.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas pesawat berbagai jenis juga terus dilakukan oleh pihak PT DI. Beberapa contoh misalnya, pesawat NC212-400 Thai (MOAC: Ministry of Agricultural and Cooperatives). Pengembangan NC212-200 ke NC212- 400 (engine/cockpit redesign) dimulai sejak 2011 dengan aktivitas kerjasama engineering antara Airbus Military, Spain dengan PT DI, dan transfer fasilitas produksi serta engineering data NC212-400 ke Bandung.

“Saat ini, dengan dukungan Kedubes RI di Bangkok, PT DI sedang memohon keringanan kepada user (MOAC-Thai) agar memperhitungkan faktor force majeure akibat bird impact pada engine yang dapat mereduksi denda sekitar US$3juta,” ungkapnya.

Dengan lesson learnt ini, PT DI sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk pengerjaan NC212-400 yang kemudian lebih lanjut dikembangkan menjadi NC212i. Saat ini pihak MOAC sedang dalam proses pengadaan lanjutan 2 unit NC212i melalui PT DI (kontrak pengadaan 1 unit direncanakan untuk ditandatangani pada akhir Maret 2017).

“Sementara pesawat jenis NSP-22 yang telah digantikan dengan AS332C1e menjadi stok helikopter di PT DI, dan saat ini dalam finalisasi proses upgrade menjadi NAS332C1+. Upgrading NSP22 menjadi NAS332C1+ ini juga ditujukan sebagai usulan typical solution model untuk melakukan upgrading armada Super Puma lama yang ada di TNI AU saat ini,” katanya

Stock NAS332 C1+ akan siap terbang pada awal Mei 2017 dan akan menjadi available stock/finish good inventory senilai US$14 juta. Saat ini sudah ada peminat AS332C1+ untuk end user di kawasan Afrika dan Timur Tengah dengan harga penawaran sebesar US$16,5 juta.

“Atas dasar itu LBH BUMN mengajak semua pihak untuk mendukung keberlangsungan PT DI yang telah diperhitungkan banyak Negara dan menjadi kebanggaan Indonesia, tak elok jika kita sudutkan perusahaan yang didalamnya ada anak bangsa sendiri dan sudah jadi kebanggaan bangsa ini,” pungkasnya.‎
(RBR/HF)

http://rri.co.id/post/berita/371270/ekonomi/upaya_sudutkan_pt_di_oleh_pihak_tak_bertanggung_jawab_dinilai_tidak_etis.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: