Ketua KPK Persoalkan Eselon I Jadi Komisaris BUMN  


Setuju! komisaris BUMN ..ini posisi untuk bagi bagi jatah elit politik negeri ini.. Konyol !

BUMN harus segera diprivatisasi, IPO go publik deh.. kalau tidak selalu menjadi bahan bacakan birokrasi dan politik.  BUMN yang jumlahnya ratusan itu harus menjadi hanya beberapa saja, tapi kenyataannya jumlah BUMN ini tidak pernah susut dan hanya menjadi bebam APBN .. Dari ratusan BUMN itu yang mencetak laba dan memberikan deviden buat pemerintah khan cuman berapa puluh saja, terutama yang sudah go public . sisanya hanya jadi beban .  Tata kelola BUMN dibawah kementerian BUMN juga agak aneh, ketika BUMN spt Pertamina bisa efisien dan mencetak laba besar eh..eh.direktur utamanya malah diturunin !

 

 

SELASA, 14 MARET 2017 | 17:18 WIB

Ketua KPK Persoalkan Eselon I Jadi Komisaris BUMN   

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjadi narasumber Kelas Inspirasi di Magetan, Jawa Timur. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan rangkap jabatan oleh pejabat eselon I di suatu kementerian yang menjadi komisaris di sebuah badan usaha milik negara (BUMN) rawan konflik kepentingan (conflict of interest).

Menurut Agus, pejabat eselon I memang boleh menjadi komisaris BUMN. Namun semestinya menjabat komisaris di BUMN yang tidak terkait langsung dengan sektor yang dia tangani sebagai eselon I di kementeriannya.

Baca: KPK: Ada Indikasi Penyelenggara Negara Terima Duit E-KTP

Agus mencontohkan rangkap jabatan yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Anda bayangkan saja, eselon I PUPR jadi Komisaris Hutama Karya atau PP. Itu kan BUMN konstruksi. Pekerjaannya paling banyak di PUPR. Pemilik proyek sekaligus peserta lelang. Conflict of interest langsung terasa kan?” tuturnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

Agus menuturkan, tidak hanya di Kementerian PUPR yang memiliki pejabat yang tersebar di BUMN. “Saya sudah komunikasikan ke Sekretaris Menteri BUMN kemungkinan-kemungkinan conflict of interest.” Dia menyebut ada pejabat Kementerian Pertanian menjadi komisaris di pabrik pupuk yang mendapat subsidi.

Simak: BNI Terbitkan Sertifikat Deposito Rp 2,7 Triliun untuk Ekspansi

Menurut Agus, agar konflik kepentingan itu dapat teratasi, transformasi birokrasi harus dipercepat dan mengaktifkan pengawasan internal dan eksternal. Tumpang-tindih kewenangan juga mesti diperbaiki. Namun KPK belum menemukan kasus akibat adanya konflik kepentingan itu.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: