Imparsial : Pengadaan Alutsista Rawan Penyimpangan


 Dari : http://jakartagreater.com/imparsial-pengadaan-alutsista-rawan-penyimpangan/
Antara ;Apr052017

 

Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai sektor pertahanan, khususnya bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang rawan korupsi. Kasus korupsi sektor ini, bisa dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, 4/4/3017.

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

Dia mengatakan, dengan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina, menjadi bukti kerawanan tersebut.

Dalam kasus korupsi alutsista sebelumnya, pada 2016, salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan bahkan telah divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Korupsi alutsista, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum/Minimum Essential Force (MEF) pemerintah telah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi”, ungkapnya.

Al Araf menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan.

“Kondisi yang demikian disebabkan karena tertutupnya ruang lembaga independen seperti KPK untuk mengusut kasus koruspsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI,” ujarnya.

Hal itu juga, disebabkan oleh proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31 tahun 1997 yang hingga saat ini belum selesai dilakukan, sehingga lembaga seperti KPK sulit melakukan investigasi dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota TNI.

Kemudian, masih terlibatnya pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alustasta menjadi salah satu penyebab utama dalam korupsi pengadaan alutsista. Hal ini terlihat antara lain dalam kasus penjualan kapal perang PT PAL ke Filipina.

“Pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi karena pembelian alutsista bekas sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit,” katanya.

Dalih tentang “rahasia negara” dalam pembelian alutsista juga, menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini. Selain juga minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

Di tempat yang sama, Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi, menjelaskan, berdasarkan Government Defence Anti-corruption Index yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena sektor pertahanan dinilai sangat rentan terhadap korupsi.

“Korupsi di perusahaan BUMN penyuplai alutsista patut diwaspadai. Sekarang ini sudah saatnya, penyuplai alutsista harus dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi,” ujar Dedi.

Pemerintah Indonesia bahkan ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa problem korupsi pada sektor pertahanan di Indonesia disebabkan oleh dua hal.

Yaitu, lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

Sementara itu, anggota ICW Tama S Langkun, mengakui, baru pertama kalinya KPK berani masuk ke ranah korupsi alutsista, padahal sektor pengadaan alutsista merupakan ranah yang cukup sensitif.

“Ada suap dalam kasus PAL yang notabene BUMN. Harus ada tangung jawab di kementerian karena terkait pengadaan. Karena itu juga harus diusut pihak-pihak lain, tidak hanya perusahan yang mengerjakan kapal. Ke depannya harus ada evaluasi pengadaan barang dan jasa di kementerian,” kata Tama.

Dalam upaya meminimalisasi ruang potensi terjadinya korupsi di sektor pengadaan alutsista, maka pemerintah disarankan perlu melakukan langkah pencegahan.

Di antaranya harus segera dilakukannya reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997; pembelian alutsista tidak boleh melibatkan pihak ketiga (broker), pembelian alutsista harus dilakukan antara government to government (G to G), pengadaan alutsista seharusnya membeli barang baru dan tidak membeli barang bekas.

Selanjutnya, pengadaaan alutsista harus transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip “good and clean governance”, fungsi pengawasan dan kontrol parlemen harus optimal, hingga mendorong pelibatan dan pengawasan publik, kedelapan, penguatan mekanisme dan pengawasan internal.

Antara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: