Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI


harusnya sudah dari 15 tahun yang lalu.. benih virus jahat HTI sudah menyebar kemana mana.. terutama di IPB Bogor ( Institut Pundamentalis Bogor)

 

SENIN, 08 MEI 2017 | 14:50 WIB

Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberi pernyataan pers mengenai Ormas Hizbut Tahrir Indonesia, di Kemenkopolhukam, Jakarta, 8 Mei 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

 

“Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Menkopolhukam Wiranto, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

Baca juga:
Alasan Ansor Minta PNS Berafiliasi HTI Diawasi
Jubir Hizbut Tahrir: Tuduhan GP Ansor Kami Anti-NKRI Tak Mendasar

 

Keputusan itu bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, semata-mata untuk merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kata Wiranto.

“Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil,” kata mantan Panglima TNI itu.

Baca pula:
Polisi Tak Izinkan HTI Gelar Forum Internasional
Menteri Tjahjo: HTI Sulit Dibubarkan Meski Tak Terdaftar, Kenapa?

 

Sebelumnya, aparat telah menolak beberapa ijin kegiatan yang diajukan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap ingin mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah, yang akan meresahkan masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan ide khilafah yang diusung HTI akan terus dikaji di Kemenko Polhukam.

ANTARA

 

+++++++++++++++++++++

 

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

SENIN, 08 MEI 2017 | 19:37 WIB

PUSaKO: Bubarkan HTI, Pemerintah Inkonstitusional

Sejumlah massa Hizbut Tahrir Indonesia membawa banner saat mengikuti puncak acara Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/6). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Padang – Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menilai pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia  atau HTI oleh pemerintah inkonstitusional. Sebab, hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin Undang-Undang Dasar.

“Saya bukan pendukng organiasi yang dibubarkan itu (HTI). Tapi jika pemerintah sudah membubarkan organisasi tanpa proses peradilan, ini bahaya bagi demokrasi,” ujarnya kepada Tempo, Senin 8 Mei 2017.

Baca:
Pemerintah Bubarkan HTI, Wiranto: Aktivitasnya Mengancam NKRI

Menurutnya, pencabutan hak konstitusional harus melalui putusan peradilan. Pemerintah tak boleh otoriter. Feri melihat sikap pemerintah tersebut bisa menjadi sinyal buruk bagi kebebasan berorganisasi. Karena itu pemerintah harus segera mengevaluasi sikapnya. “Ingat, hak konstitusional setiap orang untuk berorganisasi,” ujarnya.

Feri meminta pemerintah membuktikan dulu kesalahan HTI di pengadilan. Sehingga apapun putusan pengadilan harus dihargai. “Buktikan dulu,” kata dia.

Baca pula: 
Pembubaran HTI, Wiranto: Akan Lewat Proses di Lembaga Peradilan

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan  HTI. Pertimbangan itu didasari sejumlah alasan dan aspirasi masyarakat.

Wiranto berpendapat HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI, ucap dia, terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dasar negara RI, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak sewenang-wenang mengambil keputusan membubarkan HTI. Upaya pembubaran itu akan melalui prosedur hukum.

“Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.

ANDRI EL FARUQI | YOHANES PASKALIS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: