Archive for September, 2017

September 29, 2017

Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 Unit

Senin 18 Sep 2017, 15:56 WIB

Mochamad Solehudin – detikFinance
Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 UnitFoto: Dok, Pindad.
Bandung – PT Pindad (Persero) siap memproduksi secara massal medium tank di tahun depan. Perusahaan pelat merah ini sudah mendapat pesanan 100 unit untuk memenuhi kebutuhan TNI.

“Rencana TNI tahun depan sudah ada. Kurang lebih 100 unit,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose saat ditemui di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Ia mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan TNI sebetulnya diperlukan sebanyak 300 unit medium tank. Namun untuk tahap pertama diperkirakan, Pindad mampu menyiapkan sebanyak 100 unit saja yang dikerjakan selama dua tahun.

“Kebutuhan (sebetulnya) 300 unitan, tapi yang pertama kurang lebih 100 unit. Ini paling tidak dua tahun (untuk memproduksinya),” ucap dia.

Namun saat ini Pindad bersama NFSS Turki tengah menyelesaikan pembuatan prototype medium tank yang kedua. Prototype tersebut akan menjalani serangkaian pengujian, salah satunya tes ledak.

“Sehingga prototype itu betul-betul sempurna. Jadi ini real pembuatan oleh PT Pindad dan NFSS,” katanya.

Abraham melanjutkan, karena medium tank ini sifatnya masih prototype, Pindad dan NFSS tidak bisa saling klaim bila medium tank tersebut hasil karyanya. Tapi merupakan hasil pengembangan bersama.

Namun setelah masuk tahun produksi, Pindad berhak menjual dan melakukan produksi secara massal dan NFSS tidak boleh lagi mengklaim itu karya mereka.

“Setelah itu masuk tahun produksi massal, dia (NFSS) tidak bisa klaim itu produk mereka. Indonesia punya hak memproduksi serial produk dan menjual,” ujar Abraham. (ang/ang)

Advertisements
September 29, 2017

Dua BUMN Kerja Sama Kembangkan Teknologi Pintar untuk Industri

Rabu 20 Sep 2017, 16:56 WIB

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Dua BUMN Kerja Sama Kembangkan Teknologi Pintar untuk IndustriFoto: Dok . PT Barata
Jakarta – PT Barata Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan dua perusahaan, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) alias INTI dengan PT Pertamina Pertagas.

Penandatanganan MOU yang dilakukan pada pameran IBD EXPO 2017, di Jakarta Convention Center, tersebut merupakan salah satu bentuk dari sinergi BUMN.

Dengan PT INTI, kedua belah pihak sepakat menyediakan solusi Smart Digital Factory bagi perusahaan pelat merah di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan/atau memiliki fasilitas produksi dan pabrikasi.

MOU yang ditandatangani Direktur Utama INTI, Darman Mappangara, dan Direktur Utama BARATA Silmy Karim ini, merupakan langkah awal sinergi BUMN dalam rangka mengembangkan solusi Smart Digital Factory untuk pasar industri manufaktur dalam negeri.

“Khususnya memberikan solusi bagi perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang manufaktur dan atau memiliki fasilitas produksi dan pabrikasi,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Darman Mappangara, usai penandatanganan MOU, pada Indonesia Business and Development (IBD) Expo 2017 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Sementara itu Direktur Utama Barata Indonesia, Silmy Karim menambahkan, Smart Digital Factory yang rencananya dikerjasamakan dalam jangka waktu 3 tahun ini akan menjadi bentuk sinergi BUMN yang potensial karena perusahaan manufaktur di Indonesia harus responsif pada kemajuan era digital.

“Industri membutuhkan sebuah perubahan yang cepat karena perkembangan teknologi sangat masif, tidak menunggu kesiapan industri tersebut,” papar Silmy.

Dalam kerja sama ini, PT INTI dan PT Barata memiliki pembagian, meliputi:

1) INTI

Mengembangkan perangkat sistem Smart Digital Factory, tapi tidak terbatas pada sistem monitoring proses produksi, sistem data analisis, operasi, dan pemeliharaan.
Memproduksi atau menyediakan perangkat elektronik Smart Digital Factory yang dibutuhkan pelanggan.
Memproduksi atau menyediakan perangkat sensor, backbone, dan sistem data center.
Melakukan instalasi atau pemasangan atas perangkat yang disediakan atau dipasok oleh INTI.
Melakukan integrasi atas perangkat yang dipasang INTI dengan perangkat yang disediakan atau dipasok oleh BARATA, pemilik proyek, atau pihak ketiga lainnya agar perangkat yang disediakan para pihak dapat berfungsi dan diserahterimakan kepada pemilik poyek.
Memberi dukungan teknis kepada pelanggan.

2) BARATA

Melaksanakan kegiatan pemasaran dan komersialisasi Smart Digital Factory.
Memproduksi atau menyediakan perangkat mekanik Smart Digital Factory yang dibutuhkan pelanggan.
Melakukan instalasi atau pemasangan atas perangkat yang disediakan atau dipasok oleh BARATA.
Melakukan integrasi atas perangkat yang dipasang BARATA dengan perangkat yang disediakan atau dipasok oleh INTI, pemilik proyek, atau pihak ketiga lainnya agar perangkat yang disediakan para pihak dapat berfungsi dan diserahterimakan kepada pemilik poyek.
Memberi dukungan teknis ke pelanggan.

Silmy menambahkan, Smart Digital Factory yang rencananya dikerjasamakan dalam jangka waktu tiga tahun ini akan menjadi bentuk sinergi BUMN yang potensial karena perusahaan manufaktur di Indonesia harus responsif pada kemajuan era digital.

“Industri membutuhkan sebuah perubahan yang cepat karena perkembangan teknologi sangat masif, tidak menunggu kesiapan industri tersebut,” papar Silmy.

Selain berkerja sama dengan INTI, Barata Indonesia juga meneken kerja sama dengan Pertagas di bidang pembangunan infrastruktur gas bumi berupa pipa untuk Pertagas. (ara/hns)

September 29, 2017

Pulihkan Kinerja, PT PAL Ingin Kasus Suap Pimpinan Segera Usai

Friday, September 29, 2017       15:25 WIB
Ipotnews – Industri galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia (Persero), optimistis kinerja akan segera membaik, meski sempat tersendat karena kasus dugaan suap yang menjerat tiga pimpinan BUMN tersebut beberapa bulan lalu.

Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh, di kantor Kementerian BUMN, Jumat (29/9), mengaku tahun depan pesanan dari sejumlah negara akan diraih, jika penawaran bisa direalisasikan menjadi kontrak pembelian. Belum terjadinya kesepakatan diyakini Budiman karena calon pembeli dari luar negeri berhati-hati terkait dengan masalah hukum yang melibatkan para pimpinan PAL ketika itu. “Jadi inilah kita harus jernih, pikiran antara oknum dengan korporasi, jangan sampai korporasi jadi korban,” kata Budiman Saleh.

Budiman berharap permasalahan hukum yang menjerat para mantan pimpinan PAL dapat segera tuntas. Dengan begitu ketakutan dari luar negeri untuk memesan kapal ke Indonesia dapat berangsur-angsur hilang. “Bagi negara yang mengikuti United Nation on Coruption itu sangat hati-hati kalau berhubungan dengan perusahaan yang tersandung masalah,” kata Budiman.(Marjudin)

September 27, 2017

RAPBN 2018 : Porsi Pinjaman untuk Alutsista Rp 15,2 Triliun

25 September 2017

Sigma 11514 sodoran baru dari Damen untuk kapal PKR (photo : Defense Studies)

Ini Rincian Alutsista yang Dibeli dari Utang

Jakarta – Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 telah menyediakan porsi penarikan pinjaman atau utang, untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Kementerian Pertahanan, dan alat material khusus (alumatsus) untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan sumber utang tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

“Ya kan ada yang alatnya dari luar dan dari dalam,” kata Suahasil di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri negatif Rp 18,6 triliun, artinya pemerintah lebih besar membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Tahun depan, pemerintah akan melakukan penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun dengan pembayaran cicilan Rp 70,1 triliun.

Penarikan pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun, dan pinjaman proyek Rp 38,0 triliun. Pinjaman proyek ini dari pemerintah pusat Rp 27,2 triliun, diterushibahkan Rp 0,2 triliun, dan diteruspinjamkan Rp 10,6 triliun.

Kapal selam Type 214 (photo : defence.pk)

Dari pinjaman luar negeri tersebut, terdapat lima kementerian/lembaga terbesar pengguna utang luar negeri dengan total alokasi lebih dari 90%, antara lain seperti Kementerian Pertahanan Rp 11,7 triliun untuk alutsista, dan Kepolisian sebesar Rp 3,3 untuk alumatsus.

“Kalau beli dari luar kan buka L/C (letter of credit), bentuknya pinjaman. Kalau yang dari dalam, kan ada juga yang dari dalam, itu financing-nya dari bank lokal,” jelas dia.

Alutsista yang dibeli

Utang luar negeri Rp 11,7 triliun untuk alutsista ini antara lain, Kapal PKR, ASW Helikopter, Korvet, Kapal Selam, Roket, pesawat Multipurpose Amphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan Kapal Mine Counter Measure.

Sedangkan Rp 3,3 triliun untuk alumatsus yakni helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan service, siskom di Indonesia bagian Timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Sedangkan pinjaman untuk pembelian alutsista dan alumatsus yang berasal dari dalam negeri sebesar negatif Rp 3,1 triliun, karena pemerintah melakukan penarikan pinjaman Rp 4,5 triliun dan melakukan pembayaran cicilan Rp 1,4 triliun.

Penarikan pinjaman yang totalnya Rp 4,5 triliun ini, sekitar Rp 3,5 triliun difokuskan oleh Kementerian Pertahanan untuk membiayai alutsista dan alumatsus yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan untuk Kepolisian Rp 1 triliun, pemberi pinjaman dalam negeri adalah Bank BUMN dan BUMD.

(Detik)

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

September 25, 2017

Kemahalan, Jokowi Perintahkan Nego Ulang Harga Pesawat Su-35

Akibat banyak yang “nitip” ya… Sialan bener.. Baguslah dinego ulang

Pemerintah Indonesia menilai harga pesawat Sukhoi Su-35 terlalu mahal. Awalnya mereka ingin dengan imbal dagang senilai 1,14 miliar dollar AS bisa digunakan untuk mendapatkan 11 Sukhoi SU- 35, namun sekarang mereka ingin bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari itu.

Maklum saja, berdasarkan data Wikipedia, harga satu unit Pesawat Sukhoi SU-35 diperkirakan antara 40 juta dollar AS-65 juta dollar AS.

Artinya, dengan imbal dagang 1,14 miliar dollar AS, harusnya jumlah pesawat yang bisa didapat sekitar 15 unit – 17 unit.

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan
mengatakan, untuk mewujudkan keinginan tersebut pemerintah akan merenegosiasikan rencana pembelian jet tempur asal Rusia tersebut. Renegoisasi dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden hanya ingin harga dinegoisasikan supaya lengkap dapatnya, dinegoisasikan supaya dapat lebih banyak,” katanya di Jakarta, Rabu
(20/9/2017).

Mardiasmo mengatakan, negoisasi akan dilakukan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan dan Gatot Nurmantyo, Panglima TNI. Pemerintah berencana melakukan imbal dagang dengan Rusia untuk mendapatkan Pesawat Tempur Sukhoi SU-35.
Ryamizard mengatakan, dari imbal dagang tersebut pemerintah bisa mendapatkan 11 pesawat. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan mengatakan, dari sisi Indonesia, nantinya ada 16 komoditas yang akan dimasukkan ke dalam kesepatan imbal dagang dalam pengadaan Sukhoi tersebut.

Produk tersebut antara lain CPO beserta turunannya, tekstil dan furnitur. Selain itu,produk pertahanan buatan Indonesia juga akan masuk dalam komoditas yang diimbaldagangkan.

Ke-16 produk tersebut merupakan permintaan dari Rusia. “Dan saat ini kami sedang koordinasi dengan eksportir untuk memenuhi itu,”katanya.
Sumber: kompas.com

September 20, 2017

Kata Polisi Soal Penyebab Driver Aston Martin Meleng Tabrak Separator

Rabu 20 September 2017, 11:17 WIB

Ahmad Mustaqim, – detikNews
Kata Polisi Soal Penyebab Driver Aston Martin Meleng Tabrak SeparatorAston Martin yang tabrak separator di Harmoni/Foto: Dok.TMC Polda Metro
Jakarta – Karena meleng atau kurang fokus, pengemudi Aston Martin menabrak separator busway di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Menurut polisi, hal itu disebabkan minimnya rambu.

“Itu minim tanda dan rambu saja. Ada juga di kawasan Senen, memang separator buswaynya nggak kelihatan,” ujar Ipda Arif Rubiyantoro Pasubnit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat saat ditemui di kantornya di Lapangan Banteng, Rabu (20/9/2017).

Biasanya mobil yang terlibat kecelakaan di kawasan Jakarta Pusat akan dibawa ke Kantor Polisi Lakalantas di Lapangan Banteng. Namun mobil Aston Martin yang menabrak separator itu tidak dibawa ke tempat itu. Arif mengatakan kondisi mobil tersebut rusak di bagian depan namun tetap masih bisa jalan.

“Tidak (dibawa). Memang kalau dilihat kerusakan di depan agak parah, tapi mobil masih bisa tetap jalan tanpa perlu diderek,” ujar Arif.

Kecelakaan tersebut terjadi pada pagi tadi. Dari gambar yang diunggah akun Twitter @TMCPoldaMetro, nampak mobil tersebut ringsek akibat menabrak separator busway. Terlihat logo dari mobil tersebut seperti Aston Martin.
(fjp/fjp)

September 11, 2017

3 Tes Harus Dilalui Pesawat N219 Sebelum Diproduksi Massal

11 September 2017

Pesawat angkut ringan N219 (photo : Lapan)

Mau Diproduksi Massal, Pesawat N219 Harus Lolos 3 Tes Ini

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pesawat N219 baru bisa diproduksi massal setelah PT Dirgantara Indonesia (Persero) menyelesaikan serangkaian tes. Pesawat hasil kerja sama LAPAN dan PTDI resmi melakukan uji terbang perdana pada Agustus lalu.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus Santoso, mengungkapkan ada 3 tes yang harus dilewati N219 sebelum digunakan sebagai pesawat komersial dan diproduksi massal.

“Jadi harus ada tahapan yang ditunjukkan mereka hingga mereka dapat sertifikasi. Ada 3 tes yang harus dilewati,” kata Agus ditemui di Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Ketiga uji tersebut meliputi tes penerbangan (flight test) selama 500-600 jam, Tes olah gerak (static test) untuk menguji sejauh mana pesawat ini mampu menahan beban maksimal, dan ketahanan tekanan (fatigue test) untuk mengukur seberapa panjang usia ekonomis pesawat.

Menurutnya, selain ketiga tes tersebut dilakukan secara paralel, uji terbang juga tak mesti harus selama 500-600 jam. Pihaknya menggunakan simulator untuk memastikan pesawat tersebut layak terbaik.

“Kalau tunggu 500-600 jam bertahun-tahun. Itu kami tes dengan menggunakan simulator dengan beberapa (sensor) secara langsung diletakkan di titik-titik pesawat. Agar PT DI bisa segera memenuhi pesanan yang datang,” ungkap Agus.

Diungkapkannya, dirinya tak tahu kapan pesawat yang bisa terbang dari landasan 500 meter itu bisa dinyatakan lulus dari ketiga tes tersebut. “Itu saya enggak tahu, tergantung hasilnya,” pungkasnya.

(Detik)

09 SEPTEMBER 2017

Pengembangan N245 Butuh Rp 3 Triliun

09 September 2017

Model pesawat N245 (photo : Defense Studies)

BANDUNG, KOMPAS — Setelah sukses dengan uji terbang pesawat N219, PT Dirgantara Indonesia segera mengembangkan pesawat N245. Pesawat N245 merupakan turunan dari CN235 hanya saja tanpa dilengkapi dengan fasilitas ramp door atau pintu di bagian ekor pesawat.

PT Dirgantara Indonesia memperkirakan sertifikasi pesawat N245 butuh dana 225 juta dolar AS atau sekitar Rp 3 triliun. Dalam sertifikasi itu akan dilakukan pengujian komponen vital pesawat, seperti sistem avionik, sayap, kelengkapan kokpit, dan peralatan pendaratan. Proses itu ditargetkan rampung pada 2018.

”Biaya sebesar itu untuk membuat tiga prototipe (purwarupa) hingga merampungkan proses sertifikasi,” kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Arie Wibowo di Bandung, Rabu (6/9).

Arie mengatakan, saat ini, pengembangan N245 sedang dalam tahap desain awal. Menurut dia, targetnya pada 2018 selesai proses sertifikasi dan uji terbang dua tahun kemudian. Baru pada 2022, N245 dijadwalkan masuk pasar komersial.

Arie mengemukakan, potensi pasar N245 sangat besar di dalam negeri, terutama untuk melayani rute-rute yang berjarak antara 1 jam-1,5 jam melalui penerbangan.

”Di Indonesia belum banyak dijangkau penerbangan jarak pendek, seperti Surabaya-Jember, Bandung-Cirebon, Bandung-Pangandaran, yang kalau lewat jalur darat membutuhkan waktu agak lama. Sementara pesawat N219 nanti yang akan mengisi rute-rute perintis,” ujar Arie.

Arie juga menyinggung, kompetitor N245 adalah ATR 42 buatan Peransis. ”Namun, kami tidak khawatir karena keunggulan N245 dapat mendarat di landasan pendek kurang dari 1.000 meter. Banyak bandara di Indonesia yang kondisinya seperti ini, sedangkan pesawat kompetitor tidak mampu mendarat di landasan pendek,” ucapnya.

Menurut Arie, pangsa pasar pesawat kecil dan medium ini di Indonesia relatif besar, untuk N219 sekitar 100 unit. Sementara untuk N245 antara 50-80 unit. Apabila target pasar dalam negeri itu terpenuhi, target angka tersebut bagi PT DI sudah balik modal.

Potensi pasar untuk pesawat N219 dan N245 juga bukan saja di dalam negeri, melainkan di luar negeri. Secara geografis yang cocok dengan Indonesia di antaranya kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. ”Kami berharap pesawat ini disukai banyak konsumen dari sejumlah negara,” katanya.

Arie mengungkapkan, Pemerintah Turki melalui Turkish Aerospace Industries Inc (TAI) juga berminat menjajaki kerja sama dengan PT DI untuk menjual pesawat itu ke kawasan Afrika. Turki, menurut Arie, mengusulkan agar pesawat N245 juga diproduksi di negara itu. Hal ini untuk memudahkan pemasaran pesawat ke kawasan Afrika yang jaraknya lebih dekat dari Turki dibandingkan dari Indonesia. Dengan demikian akan lebih efisien.

”Tawaran Turki ini sedang dipertimbangkan, bentuk kerja samanya seperti apa. Namun, paling tidak tawaran ini juga menunjukkan pengakuan terhadap produk negara kita,” kata Arie.

Direktur Utama PT DI Elfien Goentoro mengemukakan, PT DI juga perlu bersinergi dengan perusahaan besar dunia seperti Airbus dan Boeing. ”Kami perlu beraliansi dengan perusahaan-perusahaan penerbangan dunia, tapi di sisi lain kita juga harus fokus pada pasar, misalnya pada negara kepulauan dengan memproduksi pesawat kecil dan medium,” ujar Goentoro.

(Kompas)

September 6, 2017

Gaji PNS dari Masa ke Masa: Tahun 1977 Rp 12.000/Bulan

Rabu 06 Sep 2017, 11:58 WIB

Dana Aditiasari – detikFinance
Gaji PNS dari Masa ke Masa: Tahun 1977 Rp 12.000/BulanFoto: Muhammad Ridho
FOKUS BERITALowongan CPNS 2017
Jakarta – Tahun ini pemerintah sudah dua kali melakukan pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertama yakni pada 1 Agustus 2017 dan yang baru saja diumumkan tadi malam.

Tiap kali ada pembukaan lowongan CPNS, masyarakat selalu antusias terlihat dari banyaknya pelamar yang jauh melebihi jumlah lowongan yang dibuka. Salah satu daya tariknya adalah gaji dan berbagai fasilitas hingga masa pensiun yang dianggap lebih di atas rata-rata upah pekerja di level yang sama.

Berapa sih gaji PNS dari masa ke masa?

Hari ini, Rabu (6/9/2017), detikFinance merangkum besaran gaji PNS sejak tahun 1977 yang disajikan dalam rentang gaji terkecil hingga gaji terbesar setiap tahunnya. Berikut rinciannya:

Tahun 1977 (PP 7-1977): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1980 (PP 13-1980): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1985 (PP 15-1985): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1992 (PP 51-1992): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1993 (PP 15-1993): Rp 78.000-Rp 537.600
Tahun 1997 (PP 6-1997): Rp 135.000-Rp 722.500
Tahun 2001 (PP 26-2001): Rp 500.000-Rp 1.500.000
Tahun 2003 (PP 11-2003): Rp 575.000-Rp 1.800.000
Tahun 2005 (PP 66-2005): Rp 661.300-Rp 2.070.000
Tahun 2007 (PP 9-2007): Rp 760.500-Rp 2.405.400
Tahun 2008 (PP 10-2008): Rp 910.000-Rp 2.910.000
Tahun 2009 (PP 8-2009): Rp 1.040-Rp 3.400.000
Tahun 2010 (PP 25-2010): Rp 1.095.000-Rp 3.580.000
Tahun 2011 (PP 11-2011): Rp 1.175.000-Rp 4.100.000
Tahun 2012 (PP 15-2012): Rp 1.260.000-Rp 4.603.000
Tahun 2013 (PP 22-2013): Rp 1.323.000-Rp 5.002.000
Tahun 2014 (PP 34-2014): Rp 1.402.400-Rp 5.302.100
Tahun 2015 (PP 30-2015): Rp 1.486.500-Rp 5.620.300 (dna/mkj)