Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati


Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: