Archive for December, 2017

December 21, 2017

Kisah Tukang Masak Bogor yang Menjadi Anggota ISIS

monyet macem gini enaknya diapain ya ? Yng pasti pesantren tempat dia sekolah di Bogor harus ditutup atau dibersihkan dari gerombolan setan ISIS

Kompas.com – 20/12/2017, 18:41 WIB
Mantan anggota ISIS asal Indonesia, Aldiansyah Syamsudin alias Abu Assam Al Indonisiy.
Mantan anggota ISIS asal Indonesia, Aldiansyah Syamsudin alias Abu Assam Al Indonisiy.(ABC News)

DAMASKUS, KOMPAS.com – Nama aslinya adalah Aldiansyah Syamsudin. Namun, ketika berada di Suriah, namanya berubah menjadi Abu Assam Al Indonisiy.

Dari sebuah kantor unit kontra-terorisme di Suriah Utara, Aldiansyah menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang tukang masak di Bogor, Jawa Barat.

Namun, masa depannya berubah setelah pergi ke Suriah, dan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS).

Selama menjadi anggota ISIS, Aldiansyah belajar menembak menggunakan senapan mesin, dan AK-47. ISIS menjanjikannya empat istri, sebuah mobil, dan sebuah rumah, yang nyatanya merupakan janji belaka.

Baca juga : Ingin Gabung ISIS, Warga Irak di AS Dipenjara 16 Tahun

Menjadi satu-satunya anggota ISIS yang selamat setelah sebuah serangan udara menghancurkan kendaraan dan para pejuang ISIS lainnya, Aldiansyah ditinggal dalam keadaan “terluka, sakit, dan kelaparan”.

Dia kemudian diabaikan oleh warga sekitar sebelum akhirnya ditangkap Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Sekarang, Aldiansyah ingin pulang, dan mengaku tidak akan berbahaya bagi Indonesia, ataupun negara lain.

“ISIS sudah tidak peduli dengan saya. Lantas, mengapa saya harus mengikuti ajaran mereka?” kata Aldiansyah dikutip dari Australia PlusRabu (20/12/2017).

Dari Dapur Menuju Medan Perang
Perjalanan Aldiansyah dimulai setelah lulus dari pondok pesantren di Bogor.

Melihat ajaran ISIS di internet, Aldiansyah menjadi radikal, dan bergabung dengan sebuah kelompok bernama Gadi Gado lewat pesan di Telegram.

“Saya tertarik untuk bergabung dengan IS karena teman saya bilang hidupnya gratis dan nyaman, bisa memiliki empat istri, dan mereka akan memberi uang, rumah, dan mobil,” tutur Aldiansyah.

Lewat Telegram, Aldiansyah berkenalan dengan orang Indonesia bernama Abu Hofsah yang memberi tahu bagaimana cara ke Suriah.

Baca juga : ISIS Klaim Serangan ke Pusat Pelatihan Intelijen Afghanistan

Abu Hofsah kemudian mengiriminya uang sebesar 1.000 dolar Australia, atau sekitar Rp 10,4 juta, untuk membayar tiket pesawat.

Aldiansyah tiba di Turki pada Maret 2016, dan sempat tinggal di sebuah rumah di Kota Gaziantep, sebelum dikirim ke timur Suriah.

Malam hari, Aldiansyah didatangi oleh seorang Muharrib (pejuang) yang memberi tahu bahwa sudah saatnya mereka pergi ke perbatasan.

Maka mereka bersepuluh naik mobil, dan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki.

“Kami menyeberang sungai dan terus berjalan. Kemudian menemukan barikade dari bahan logam. Tentara Turki menembaki kami, tapi kami berhasil tiba,” papar Aldiansyah.

Aldiansyah masuk ke Suriah April 2017, lebih lambat dibandingkan anggota asing ISIS yang lain.

Meski begitu, dia tetap bangga. Sebab, dia berhasil melewati perbatasan Turki dengan selamat meski militer melakukan penjagaan ketat.

Waktu kedatangannya bertepatan saat ISIS telah tedorong ke selatan dan tidak lagi memiliki akses ke perbatasan.

Aldiansyah melanjutkan, selama di Suriah, dia dilatih oleh orang Indonesia dengan nama alias Abu Walid Al Indonesiya, dan warga negara Filipina bernama Abu Abdulrohman Al Phillipini.

Dia dilatih untuk menggunakan berbagai jenis senjata ringan. Latihan militer itu digelar di Provinsi Hama, dan berlangsung selama 20 hari.

“Saya belajar menggunakan empat senjata. Termasuk AK, granat berpelontar roket (RPG), dan senapan mesin PKC,” ujar Aldiansyah.

Aldiansyah mengaku hanya mengenal lima warga negara Indonesia di Suriah meski pemerintah yakin ada ratusan orang yang bergabung dengan ISIS.

Selain itu, Aldiansyah menyatakan tidak pernah masuk ke Raqqa untuk berperang.

Eight Indonesian-Born Islamic State Followers Deported by Turkey

A member loyal to Islamic State waves a flag in Raqqa. (Reuters Photo/Stringer)

By : Farouk Arnaz and Telly Nathalia | on 9:23 PM December 19, 2017
Category : NewsFeaturedTerrorismSecurity

Jakarta. National Police confirmed on Tuesday (19/12) that eight Indonesian citizens were deported by Turkey on Sunday for joining the Islamic State in neighboring Syria and Iraq.

“On Sunday, at 7.55 p.m. Jakarta time, we picked up eight Indonesians who were foreign terrorist fighters in Syria and Iraq…” said Senior Com. Martinus Sitompu, a National Police spokesman, as quoted by BeritaSatu.com.

The eight individuals were only identified by their initials SS (40), M (23), DA (22), AZ (21), MI (21), YA (19), JA (11) and AM (7). The group consists of five men, two children and one woman.

“They are Indonesians that were arrested in the Hatay area near the border between Turkey and Syria […] five men planned to enter Syria,” Martinus explained.

According to Martinus, police are still conducting investigations into the individuals.

Christmas Attackers

National Police said last week that 19 suspected terrorists were arrested for allegedly plotting to carry out attacks during Christmas and New Year celebrations.

“There were 19 people that we captured from Dec. 9-11 in East Java, Pekanbaru (Riau) and South Sumatra […] There is no terror plot, but this is our preventive strike, action before their attacks,” Insp. Gen. Setyo Wasita said.

Police also urged all social communities to be aware of possible threats.

“For sure, [those who were] from East Java linked to the Abu Jandal group and they just returned from Syria. [Those who were] from Pekanbaru were involved in purchasing weapons and conducting military training at the Gema Lipat Kain hills, Kampar [Riau] and [those who were] from South Sumatra linked to Jamaah Anshar Khilafah,” he explained, citing two local groups that are affiliated with Islamic State.

The 19 individuals are currently being detained at Police Mobile Brigade (Brimob) headquarters in Depok, just south of Jakarta.

Advertisements
December 19, 2017

Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD

Reporter:

Chitra Paramaesti

Editor:

Rina Widiastuti

Selasa, 19 Desember 2017 00:00 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni meneriakkan yel-yel seusai penyematan Brevet Komando Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung Jakarta, 18 Desember 2017. Panglima TNI resmi menjadi warga kehormatan Korps Baret Merah. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mendengarkan paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat soal kendala apa saja yang dihadapi oleh matra darat. Paparan tersebut akan menjadi bahan dalam memetakan prioritas
alokasi pembagian alutsista.

“Saya baru bisa memetakan prioritas mana yang harus saya realiasikan,” ujarnya di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD, Senin, 18 Desember 2017.

Baca: Hadi Tjahjanto Janjikan Tunjangan Rumah untuk Semua Prajurit TNI

Pemetaan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membagi skalaprioritas realisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam rencana strategis kedua. “Sehingga paling tidak 30 persen alutsista yang harus diterima oleh Angkatan Darat,” ucap Hadi.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi sistem pertahanan. Program ini dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga 2024.

Hadi menuturkan, saat ini rencana stategis tersebut sudah memasuki tahap dua. Karena itu, dia meminta para Kepala Staf Angkatan Darat menjabarkan kebutuhan dan hambatan mereka. “Minggu depan saya akan dengar paparan Kepala Staf Angkatan Darat,” ujarnya.

Baca: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Beri Kopassus Dana Abadi Rp 250 Juta

Modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat kesatuan juga diikuti dengan pengembangan kemampuan prajurit. Hadi mengingatkan, agar terus digelorakan semangat profesional. “Dengan memelihara militansi dan daya juang, tugas negara bisa berjalan dengan baik,” tutur Hadi.

MEF merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. Sejak dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 lalu, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga tahun 2024. Selain itu juga terdapat tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan

Infografis: Kehebatan Kapal Selam KRI 403 Nagapasa di Dua Samudera

December 16, 2017

Penjualan Mobil Mewah Semakin Mengkhawatirkan di Indonesia

Sabtu 16 Desember 2017, 14:39 WIB

Ruly Kurniawan – detikOto
Penjualan Mobil Mewah Semakin Mengkhawatirkan di IndonesiaMobl Premium Rolls-Royce Foto: Agung Pambudhy
Jakarta – Berbeda dengan segmentasi mobil yang lain yang terus bertumbuh di pasar Indonesia, populasi supercar seperti Rolls-Royce maupun Lamborghini disinyalir tak memiliki pertumbuhan. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya mobil baru serupa di tanah air.

Rudy Salim, Presiden Direktur Prestige Image Motorcars mengungkapkan bahwa setelah memasuki 2015, warga Indonesia pecinta supercar tak membeli mobil baru. Soalnya, biaya masuk dan pajak yang menghimpitnya sudah tergolong tidak wajar.

“Pernah tidak lihat mobil 2016 atau 2017 (supercar)? Tidak ada. Semua Ferrari disini misalkan, paling mentok 2014. Ferrari 2015, 2016, 2017 sudah tidak ada sekarang populasinya. Ya mungkin ada satu-dua orang saja, tidak sampai lima,” paparnya kepada wartawan di Jakarta.

“Rolls-Royce juga begitu. Pada saat itu (2014) harganya 7 sampai 8 Miliar, tapi ketika beli sekarang dengan bentuk dan spesifikasi yang sama jadi Rp 12-13 Miliar. Jadi yang mana mau beli, mendingan beli bekasnya. Maka tidak heran bahwa di Indonesia, tidak ada mobil supercar baru (populasi),” tambah Rudy.

Maka tak heran, berbagai diler mobil premium dan sejenisnya mengalami penurunan performa. Prestige Image Motorcars selaku importir supercar misal, yang tahun ini mencatat penurunannya sampai 80 persen.

“Hal tersebut dari kebijakan PPnBM kemarin itu. Maka supercar di 2014 saja udah jarang sekarang. Paling banyak 2011 sampai 2012. Apalagi ada penyesuaian di CIF (Cost, Insurance, and Freight) sehingga mana bisa jualan kita. Ya, ini penjualan turun 80% tahun ini,” ujar Rudy.

Padahal, lanjutnya, kendaraan khususnya roda empat merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa suatu negara sudah cukup maju atau tidak. Selain itu, ia juga mampu membuka lapangan pekerjaan.

“Padahal, mobil itu kan early indicator dari suatu prosperity di suatu negara. Kalau mobilnya bagus-bagus negaranya cukup maju, istilahnya gitu. Kalau negaranya maju, makin banyak lapangan pekerjaan, dan terus rentet kebawah,” kata Rudy.

“Misalkan kan orang yang ‘kaya’ itu mau beli mobil seperti ini (supercar) sehingga buka lowongan kerja kan? Nah di sini malah seolah-olah seperti di musuhin, sedangkan di luar Negeri yang ada malah dirangkul seperti diadakannya tax holliday. Akhirnya gimana? Maju Negaranya, yang merasakan kenikmatannya seluruh kalangan masyarakat,” lanjutnya.

“Jadi istilahnya kalau ada sapi, jangan dibuang. Diperah saja susunya. Nah ini malah seperti dibunuh sapinya,” tutup Rudy. (lth/lth)

December 15, 2017

Jokowi: Tol Bocimi 18 Tahun Mangkrak, Maju Semeter Aja Enggak!

hehehe…. emang 10 tahun pak Esbeye khan buat rencana kerja hari ini
Jumat 15 Dec 2017, 12:39 WIB

Syahdan Alamsyah – detikFinance
Jokowi: Tol Bocimi 18 Tahun Mangkrak, Maju Semeter Aja Enggak!Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom
Sukabumi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pernah mangkrak bertahun-tahun. Kini tol tersebut tengah dikerjakan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan di acara Groundbreaking Jalur Ganda Kereta Bogor-Sukabumi. Sejak 1997 hingga 2015 atau selama 18 tahun proyek tol Bocimi tak menunjukkan perkembangan alias mangkrak

“Namanya tol Bocimi, sudah sejak tahun 1997, sampai 2015 maju semeter aja enggak,” kata Jokowi di Sukabumi, Jumat (15/12/2017).

Jokowi mengungkap, alasannya karena tol tersebut beberapa kali berganti investor. “4 kali ganti investor, nggak mulai-mulai,” tuturnya.

Jokowi kemudian meminta proyek ini diambilalih oleh BUMN dan dilanjutkan pembangunannya. “2015 ganti, dimulai oleh BUMN alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Kita harapkan nanti yang Bogor-Cigombong Insya Allah Maret tahun depan selesai. Bocimi 2019 bulan Oktober rampung,” tambahnya.

Dia meminta pekerjaan tol ini dikebut karena akan sangat signifikan mengurangi macet di jalur yang ada saat ini.

“Saya perintahkan pada pak menteri untuk kerja siang malam. Karena kita udah nggak kuat 6 jam. Saya sekali aja udah enggak kuat. Apalagi masyarakat, tiap hari macet-macet, macet. (zlf/mkj)

Jumat 15 Dec 2017, 14:17 WIB

Di Mana Calon Lokasi Bandara Sukabumi, Jokowi: Rahasia!

Syahdan Alamsyah – detikFinance
Di Mana Calon Lokasi Bandara Sukabumi, Jokowi: Rahasia!Foto: Syahdan Alamsyah
Jakarta – Pemerintah akan membangun bandara Sukabumi yang ditargetkan selesai 2020. Namun, hingga kini, lokasi persis calon bandara baru tersebut masih dirahasiakan.

“Saya sudah bisik-bisik ke pak Bupati, jangan sampai bocor lokasinya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Groundbreaking Rel Ganda Kereta Bogor-Sukabumi di Sukabumi, Jumat (15/12/2017).

Jokowi mengatakan, bandara ini akan dimulai pembebasan lahannya pada tahun depan, dan diproyeksikan akan rampung dan beroperasi pada 2020.

“Ini juga akan memberikan pelayanan di bidang transportasi pada masyarakat. Tak hanya jalan tol, tak hanya KA, kita harapkan Sukabumi memiliki airport baru,” jelasnya.

Namun, Jokowi masih merahasiakan lokasi bandara ini. “Tapi jangan tanyakan letaknya di mana, rahasia,” katanya.

Jokowi berharap dengan adanya bandara ini, masyarakat punya banyak pilihan alternatif transportasi. Lebih jauh lagi, banyak waktu yang bisa dihemat.

“Kita tak ingin terjadi lagi, Bogor-Sukabumi itu 6 jam,” tutupnya. (zlf/zlf)

+++++
December 11, 2017

Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

iya Pak.. segera pangkas dong.. Mana paket pemungkas deregulasi dan debirokrasinya Pak ?? Yang segera harus diganti itu menko ekonomi (mister Darmin) maaf sudah pikun.. lihat saja serial paket deregulasinya.. tidak ada yang jalan. Selain itu juga menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) harus diganti sama figur yang keras dan jago manajerial macam koh Ahok.. Kalau semua pembanti presiden masih memble dan pikun spt sekarang ya pernyataan ini macam omong doang alias omdo, Pak Presiden.

 

Reporter:

Istman Musaharun Pramadiba

Editor:

Widiarsi Agustina

Senin, 11 Desember 2017 14:08 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.COJakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan kalau banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung tindakan korupsi. Karenanya, Jokowi minta dilakukan banyak pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga pendidikan ke masyarakat.

“Regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Presiden Jokowi, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Bahkan, ada ratusan syarat yang kemudian diubah menjadi izin. Birokrasi yang suka menerbitkan aturan tidak jelas itu suka menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi

BACA: KPK: Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang  

“Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,” kata Presiden.

Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. Presiden lalu meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

BACA: Kasus Izin Impor, Bareskrim: 8 Pegawai PT Garam Telah Diperiksa

“Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi ‘membikin’ susah dunia usaha, ‘membikin’ susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.” kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.

Atas situasi itulah, Presiden Jokowi menginginkan agar ada upaya deregulasi dan itu bisa menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. “Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting, tetapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua,” kata Jokowi.

December 11, 2017

KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN

Reporter:

Lani Diana Wijaya

Editor:

Rina Widiastuti

Senin, 11 Desember 2017 12:09 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.COJakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asean. Hal ini menunjukkan, Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.

“Indeks persepsi korupsi kita di arah yang betul karena kita bisa tunjukan perbaikan secara nyata,” kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia 2017 dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Baca: KPK: Gerakan Antikorupsi Itu Sudah Seharusnya dari Masyarakat

Agus berujar, posisi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999. IPK Indonesia pada era Orde Baru berada di urutan paling bawah se-ASEAN. Ketika itu, Indonesia hanya meraih skala 17 dari 100. Kini, Indonesia menyalip Filipina dan Thailand.

Posisi Indonesia saat ini masih kalah dari Singapura. Negara tetangga itu kini menempati peringkat teratas. Mengenai hal itu, Agus menilai hal itu wajar lantaran KPK versi Singapura sudah ada sejak 1952, sedangkan Indonesia baru membentuk KPK pada 2002. Karena itu, kata dia, seluruh elemen yang berperan dalam pemberantasan korupsi mulai dari pemerintah hingga masyarakat perlu bergerak bersama-sama. “Begitu kita bersama bergerak mudah-mudahan IPK kita (Indonesia) bisa naik drastis,” ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyoroti mengenai legislasi Undang-Undang Korupsi Indonesia. Ia menilai UU Korupsi di negara ini masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah UU Korupsi yang masih kuno karena hanya menyentuh keuangan negara. “Kita harus meluaskan bahwa yang namanya suap-menyuap juga di sektor swasta,” katanya.

Baca juga: Jokowi Sempat Binggung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh 

Presiden Joko Widodo percaya Indonesia adalah salah satu negara paling aktif dalam penegakan hukum untuk korupsi. Jokowi berujar, negara tidak bisa menunda lagi untuk memperbaiki sistem pelayanan, administrasi, dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat. “Keterbukaan dan aturan yang jelas harus ditingkatkan,” kata Jokowi yang juga hadir di acara Hari Antikorupsi itu.

December 11, 2017

Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Terus Ada

 

Pak,

1.hukuman sangat ringan terus di penjara di Sukamiskin …hmm (cek aja di sukamiskin itu segala kebutuhan bisa terpenuhi). Saya sendiri pernah bezuk ke penjara Sukamiskin sampai kagum lihat suasana di dalam penjara, sangat “kondusif” dan super nyaman bagi para terpidana korupsi.

2. tidak ada sanksi sosial bagi para pelaku korupsi. Lihat aja mereka masih pada cengar cengir dan keluarga biasanya masih pada belagu menikmati hasil korupsi. Di birokrasi juga sama tidak ada sanksi, malah yang pernah kasus bisa dapat promosi (lihat saja kasus  si Tin Zuraida (yang pernah membuang duit 1,7 M ke toilet, eh malah dapat promosi jadi staf ahli menteri PAN.,harusnya presiden tegur si Menteri )

3. Janji untuk dimiskinkan hanya sekedar janji.. prakteknya ribet. yang disita negara minimal. Lihat saja nanti kasus E ktp apa bisa negara menyita 4 kapling rumah Setnov di Pondok Indah ?? Saya sih sanksi untuk hal itu.

4. Karena tiga hal (hukuman sangat ringan, tidak ada sanksi sosial dan sulit dimiskinkan ) tidak heran banyak pejabat dan poli(tikus) berani berkorupsi sambil berjamaah..  Tidak heran negeri Negeri yang kaya raya dan agamis pula, biasanya jadi juara urusan korupsi . Karena yang berani melawan korupsi akhirnya akan kena sanksi oleh jamaah penikmat duit korupsi.

 

IHSANUDDIN
Kompas.com – 11/12/2017, 12:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta,  Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi.

Sejak 2004 sampai tahun ini, kata Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD, ataupun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.

“Tetapi, yang mengherankan, dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada,” kata Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017, Senin (11/12/2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, lanjut Jokowi, tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius.

Sistem pemerintahan dan pelayanan harus dibenahi, termasuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, lanjut Jokowi, adalah melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan di dunia usaha.

Jokowi mengatakan, setiap regulasi layaknya pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi menjadi obyek transaksi, obyek korupsi

“Perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi, saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan,” ujar Kepala Negara.

Selain deregulasi, Jokowi juga mengaku saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden terkait penerapan e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi.

Jokowi menyakini perpres ini memperkecil ruang korupsi bagi pejabat negara.

++++++++++++++

Senin 11 Desember 2017, 19:47 WIB

MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli Menteri

Denita Br Matondang – detikNews
MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli MenteriTin Zuraida (Foto: dok. MA)
Jakarta – Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, kini menjadi staf ahli MenPAN-RB. Sebelum bertugas di KemenPAN, Tin, yang kerap diperiksa KPK, merupakan pejabat karier di MA.

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, selama berkarier di MA, Tin memiliki kinerja yang bagus. Tin terakhir bekerja sebagai Kepala Pusdiklat MA dan di bawah Tin, Pusiklat MA berhasil meraih ISO.

“Jadi, selama kepemimpinan beliau, Pusdiklat dapat ISO. Untuk standar ISO, beliau yang mendapatkan. Kinerjanya bagus, dia perempuan luar biasa menurut saya. Karena kerja di MA itu tidak ada batas waktu. Jam kerja tidak ada, rela meninggalkan keluarga itu adalah hal luar biasa,” ucap Abdullah di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Abdullah mengatakan wajar saja Tin dipromosikan naik jabatan dan pangkat. Hal itu karena kinerja Tin di MA sangat bagus.

“Kinerjanya bagus, prestasinya bagus, bahkan dia memotori untuk mendapatkan ISO Pusdiklat,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, saat ini Tin sudah bekerja di KemenPAN-RB. Tin juga sudah dilantik menjadi staf ahli.

“Saya, seingat saya, setahu saya, ia sudah dilantik di KemenPAN-RB kalau tidak salah,” ucap Abdullah.

Tin merupakan saksi KPK dalam perkara suap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. Saat rumahnya digeledah, Tin diduga membuang uang ke toilet. Namun dalam kasus ini, Tin hanya berperan sebagai saksi.
(rvk/asp)

December 11, 2017

Kata Jokowi Soal Manajemen Birokrasi: Manis di Awal

Program reformasi birokrasinya mandek juga pak ! Harusnya DKI jaman Ahok dijadikan contoh.  Birokrasi Indonesia lemah SDM dan moralnya bejat (demen sama project base dan gemar “ngutil)

 

 

Reporter:

Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor:

Widiarsi Agustina

Minggu, 10 Desember 2017 05:04 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Kata Jokowi Soal Manajemen Birokrasi: Manis di Awal
Presiden Jokowi Widodo saat memantau kondisi kebun kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, 27 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.COYOGYAKARTA -Presiden Joko Widodo meminta jajarannya saat menjalankan program benar benar mengawalnya sampai tuntas. Ia menegaskan itu karena melihat selama ini manajemen birokrasi kebanyakan berbau seremonial.

“Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan saya kontrol, saya cek, saya awasi, jangan berharap saya tak akan seperti itu,” ujar Jokowi saat menghadiri Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Karangasem Kecamatan Ponjonh Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Sabtu 9 Desember 2017.

Menurut Jokowi, selama ini birokrasi hanya menekankan hal- hal yang berbau seremonial. Manis di awal namun tak jelas juntrungannya di belakang. Misalnya dalam konteks hari menanam pohon itu. Sebelumnya sering terdengar gembar gembor menanam sejuta pohon, semiliar pohon dan lebih banyak lagi.

“Rakyat butuh sesuatu yang kongkrit, makanya ini nanam 45 ribu pohon lebih riil, tetap saya cek juga nanti,” ujar Jokowi.

BACA: Jokowi Heran, Anggaran Rapat Lebih Besar dari Kegiatan Inti

Jokowi menegaskan, program kerja birokrasi harus bersifat nyata. Bisa dilihat, dirasakan, dan berguna bagi masyarakat.

Usai berbicara itu, Jokowi selanjutnya seperti mensurvei manfaat program tanam pohon itu dari para warga. Seorang warga Desa Karangasem Marijan dipanggil maju ke depan untuk menceritakan program tanam pohon itu. Jokowi bertanya sudah berapa banyak pohon yang Marijan tanam, jenisnya dan apa manfaatnya.

Namun jawaban Marijan untuk Jokowi pun justru lebih sering membuat warga lain tertawa. Misalnya saat Jokowi bertanya apa gunanya pohon jati, akasia, dan buah buahan yang ditanamnya kelak. Marijan pun dengan lugas menjawab, ‘Ya dijual kalau udah besar, pak!”

BACA: Apa Arti Reformasi Birokrasi di Mata Jokowi

Jokowi kembali bertanya, apa Marijan yakin kalau pohon yang ditanamnya akan hidup dan bermanfaat kelak. Marijan menjawab, “Nggak yakin hidup semua, Pak,” Jokowi terus mengejar, kenapa Marijan tak yakin 50 pohon yang ditanamnya di sebuah bukit desanya itu tak bisa hidup lama.

Marijan menjelaskan kekhawatirannya soal desanya yang selalu sulit air saat kemarau panjang sehingga banyak tanaman mati. Jokowi pun menanyai Marijan bagaimana bisa mendapat pohon itu. Apakah gratis atau tidak dan rencananya untuk pohon pohon itu nanti.

Marijan menjawab pohon itu semua dari pemerintah dan gratis. Jokowi setidaknya menanyai dua warga soal program tanam pohon itu. Usai dicecar pertanyaan seputar manfaat program, Jokowi menghadiahi para warga itu masing masing sebuah sepeda.

PRIBADI WICAKSONO

December 9, 2017

Untuk Menambah Modal, PT. Pindad Terbitkan Medium Term Notes

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantoro mengatakan Pindad sudah menuntaskan penerbitan surat utang medium term notes (MTN). “Sampai Desember ini, kita sudah dapat Rp 1 triliun. Kita mendapat rating A-,” katanya, Rabu, 8 Desember 2017.

Bayu menuturkan surat utang ini berjangka tiga tahun dengan rate 9,25 persen. Pindad, kata dia, sengaja menerbitkan MTN itu untuk menambah investasi dan modal kerja. “Selama ini, kami dalam memenuhi pesanan bergantung pada pinjaman bank karena untuk melaksanakan order itu pasti butuh modal. Dengan MTN ini, suku bunganya lebih kecil dan tanpa jaminan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pindad sudah mendapat realisasi penanaman modal negara (PMN). Namun dia tidak merinci besarnya. “Kemarin, kami melakukan perluasan lini produksi amunisi kaliber kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 165 juta per tahun menjadi 275 juta per tahun. Itu salah satu implementasi penggunaan PMN,” ucapnya.

Pindad berencana menggunakan dana PMN, dan MTN itu untuk modal kerja pemenuhan sejumlah pesanan. Pindad, misalnya, saat ini tengah merampungkan kontrak pesanan alutsista dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, di antaranya kendaraan tempur Anoa, panser Badak, kendaraan taktis Komodo, serta sejumlah senjata dan munisi. Pindad juga mendapatkan pesanan sejumlah produk industrial.
Bayu mengatakan, saat ini, penggunaan dana MTN itu masih dibahas. “Masih belum diputuskan digunakan untuk membiayai proyek yang mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan perusahaannya bersiap memasarkan MTN. “Kami akan bermain di MTN. Gunanya untuk mencari sumber pendanaan dengan bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang,” ucapnya di Bandung, Rabu, 25 Oktober 2017.

Baca Juga:  UAV CH-5 Tiongkok Lakukan Uji Coba Live-Fire dengan Senjata Presisi Baru

Abraham berujar persiapan tersebut sudah dilakukan, salah satunya Pindad sudah memperoleh rating pemeringkatan. “Kemarin, kita sudah (memperoleh) rating PT Pindad dan alhamdulillah kita dapat level A,” tuturnya.

Menurut Abraham, penerbitan MTN itu menjadi strategi Pindad untuk mencari pendanaan yang efisien. “Karena bermain di industri pertahanan, kita butuh dukungan keuangan, yang selama ini barang impor. Kita masih banyak beli dari luar sehingga mau tidak mau kita harus lakukan cost efficient, mencari pendanaan dengan bunga rendah,” katanya. (tempo.co)

December 8, 2017

Amerika Segera Lakukan Pengiriman Terakhir F-16 Block52ID Ke Indonesia

Setelah hampir lima tahun, Ogden Air Logistics Complex menyelesaikan pekerjaan upgrade enam pesawat tempur F-16C Fighting Falcon terakhir untuk Pemerintah Indonesia.

Pengiriman tersebut merupakan hasil dari kesepakatan akuisisi dan upgrade pesawat tempur yang disetujui oleh pemerintah AS untuk mengirimkan total 24 unit varian F-16C/D Block 52ID dari sebelumnya merupakan (F-16 C/D Block-25) untuk Angkatan Udara Indonesia (TNI AU).

Pesawat tempur F-16 sebelumnya diterbangkan oleh pilot-pilot Angkatan Udara AS (USAF) dan Satuan Pengaman Udara Nasional (USNG), telah ditangani pengerjaannya oleh Ogden ALC’s 309th Aerospace Maintenance and Regeneration yang berlokasi di Davis-Monthan AFB di Tucson, Ariz.
Jet tempur F-16 akan berangkat dengan lama penerbangan kurang lebih lima hari transoceanic dan akan memerlukan pengisian bahan bakar di udara dan dua pemberhentian (transit) semalam sebelum tiba di Indonesia.
Selain Ogden ALC dari Hill AFB, Kantor Program Sistem F-16, Defense Logistics Agency dan beberapa organisasi Departemen Pertahanan lainnya turut andil dalam keberhasilan program akuisisi ini. (hill.af.mil/TSM)