DPR Harus Pastikan 5 Hal Ini Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI


Reporter:

Satria Dewi Anjaswari

Editor:

Widiarsi Agustina

Selasa, 5 Desember 2017 16:01 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 DPR Harus Pastikan 5 Hal Ini Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TN
Pada tahun 2016-2017 Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto kembali dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan .TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta – DPR akan mengelar uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu 6 Desember 2017. Uji kelayakan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu oleh DPR, menurut Direktur Imparsial Al Araf, setidaknya harus memperhatikan lima hal penting.

Pertama, DPR harus mengecek komitmen Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI untuk mendukung agenda reformasi TNI. Sebab menurut Al Araf, masih ada pekerjaan rumah terkait reformasi peradilan militer. “Itu menjadi satu hal yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Sehingga Panglima TNI diharapkan tidak resesif terhadap agenda tersebut,” kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

BACA:Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI di Tahun Politik

Kedua, DPR harus memastikan modernisasi Alutsista yang transparan dan akuntabel. Al Araf mengingatkan, Alutsista di Indonesia kondisinya memprihatinkan. “Alutsista di Indonesia itu masih 50 persen layak pakai dan 50 persen tidak layak pakai. Sehingga menjadi penting untuk memastikan modernisasi Alutsista yang baik,” kata Al Araf.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya minimalisasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan Alutsista. Dirinya menyarakan sebaiknya pengadaan Alutsista sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini broker. Seharusnya dilakukan dengan Government to Government (G to G).

Ketiga, DPR harus melihat apakah calon Panglima TNI juga memiliki prioritas terhadap industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya dengan memastikan tingkat kesejahteraan prajurit.

BACA: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Keempat, DPR harus mengevaluasi kebijakan –kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan sejumlah kementrian dalam hal operasi militer selain perang. Menurut Al Araf seharusnya keterlibatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik Presiden bukan MoU. “Itu kan ada 37 lebih MoU, penting untuk Panglima baru untuk mengevaluasi hal tersebut. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indoneia,” ujarnya.

Kelima, DPR juga diminta menyoroti pentingnya bagi DPR untuk memastikan bahwa agenda visi maritim Presiden terpenuhi. Menurutnya calon Panglima TNI  Hadi Tjahjanto perlu menunjukan komitmen untuk membangun orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking. “Dalam hal ini TNI kemudian perlu memprioritaskan kekuatan laut dan udara dengan tidak meninggalkan kekuatan darat,” ujarnya.

SATRIA DEWI ANJASWARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: