Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan


iya Pak.. segera pangkas dong.. Mana paket pemungkas deregulasi dan debirokrasinya Pak ?? Yang segera harus diganti itu menko ekonomi (mister Darmin) maaf sudah pikun.. lihat saja serial paket deregulasinya.. tidak ada yang jalan. Selain itu juga menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) harus diganti sama figur yang keras dan jago manajerial macam koh Ahok.. Kalau semua pembanti presiden masih memble dan pikun spt sekarang ya pernyataan ini macam omong doang alias omdo, Pak Presiden.

 

Reporter:

Istman Musaharun Pramadiba

Editor:

Widiarsi Agustina

Senin, 11 Desember 2017 14:08 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.COJakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan kalau banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung tindakan korupsi. Karenanya, Jokowi minta dilakukan banyak pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga pendidikan ke masyarakat.

“Regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Presiden Jokowi, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Bahkan, ada ratusan syarat yang kemudian diubah menjadi izin. Birokrasi yang suka menerbitkan aturan tidak jelas itu suka menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi

BACA: KPK: Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang  

“Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,” kata Presiden.

Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. Presiden lalu meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

BACA: Kasus Izin Impor, Bareskrim: 8 Pegawai PT Garam Telah Diperiksa

“Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi ‘membikin’ susah dunia usaha, ‘membikin’ susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.” kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.

Atas situasi itulah, Presiden Jokowi menginginkan agar ada upaya deregulasi dan itu bisa menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. “Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting, tetapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua,” kata Jokowi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: